BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir (IPMBP) menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Ketua Umum IPMBP, Pahril Kono, menilai bahwa keputusan Presiden tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk kepemimpinan yang responsif terhadap berbagai dinamika dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program di lapangan.
Pahril Kono mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat penting karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menyangkut masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, seluruh proses pelaksanaannya harus berjalan secara profesional, transparan, efektif, dan tepat sasaran.
"Kami dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah mengambil langkah tegas untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program nasional dan terus berupaya melakukan perbaikan demi kepentingan masyarakat luas," ujar Pahril Kono.
Namun demikian, IPMBP berpandangan bahwa evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat pusat. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajaran BGN di seluruh daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mengingat keberhasilan suatu program nasional sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaannya di lapangan.
Menurut Pahril, berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi program sering kali tidak hanya berasal dari kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga dari lemahnya koordinasi, pengawasan, manajemen, dan pelaksanaan teknis di daerah. Oleh sebab itu, evaluasi yang komprehensif menjadi langkah yang sangat penting agar pemerintah dapat mengetahui secara objektif kondisi pelaksanaan program di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami menilai bahwa pergantian pimpinan di tingkat pusat harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan yang lebih luas. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh struktur BGN hingga ke daerah. Jika terdapat pejabat atau pelaksana yang tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal, maka perlu dilakukan pembinaan, perbaikan, bahkan pergantian apabila diperlukan demi keberhasilan program," tegasnya.
IPMBP juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, distribusi makanan, kualitas bahan pangan, serta mekanisme pelayanan kepada penerima manfaat. Menurut organisasi tersebut, program sebesar Makan Bergizi Gratis membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar tujuan program benar-benar tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Sebagai organisasi yang mewadahi pelajar dan mahasiswa asal wilayah pesisir, IPMBP berharap pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah terpencil, pesisir, dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Menurut Pahril Kono, salah satu ukuran keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis adalah sejauh mana program tersebut mampu menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan layanan.
"Kami berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga melihat dampak nyata program terhadap masyarakat. Daerah pesisir, kepulauan, dan wilayah terpencil harus menjadi perhatian utama karena masyarakat di wilayah tersebut juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Pahril menegaskan bahwa IPMBP mendukung penuh berbagai langkah pemerintah yang bertujuan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh keberhasilan negara dalam memastikan generasi mudanya tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi.
Oleh karena itu, IPMBP mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan awalnya. Organisasi tersebut juga mendorong pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik dalam proses evaluasi sehingga masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif terhadap pelaksanaan program.
"Pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap Badan Gizi Nasional. Namun kami berharap evaluasi tersebut dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berkelanjutan hingga ke tingkat daerah. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia," tutup Pahril Kono.IPMBP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia, demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. (JO)
