GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Ketua PMII Rayon Maritim Komisariat Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Radit S. Katili, menyoroti kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memberikan dampak berantai terhadap kondisi ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya transportasi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
Radit mengatakan, meskipun saat ini BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar belum mengalami perubahan harga, masyarakat tetap menyimpan kekhawatiran terkait kemungkinan adanya penyesuaian harga di masa mendatang. Menurutnya, stabilitas harga BBM merupakan faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah.
"Kenaikan BBM selalu memiliki dampak yang luas. Bukan hanya sektor transportasi yang terdampak, tetapi juga distribusi barang dan kebutuhan pokok yang berpotensi mengalami kenaikan harga. Kondisi seperti ini tentu menjadi perhatian masyarakat," ujar Radit, Rabu (10/06/2026).
Ia mengapresiasi langkah Pertamina yang terus memastikan ketersediaan BBM nasional tetap aman di tengah berbagai dinamika ekonomi dan energi yang terjadi saat ini. Namun demikian, menurutnya, masyarakat juga membutuhkan kepastian terkait stabilitas harga BBM yang digunakan sehari-hari.
"Kami mengapresiasi langkah Pertamina yang memastikan ketersediaan BBM nasional tetap aman. Namun yang juga menjadi perhatian masyarakat saat ini bukan hanya soal ketersediaan, melainkan kepastian harga. Masyarakat berharap tidak ada kebijakan yang semakin membebani kondisi ekonomi rakyat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang sangat bergantung pada BBM subsidi," tegasnya.
Radit juga menyoroti dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap para pekerja yang dalam kesehariannya menggunakan kendaraan yang diwajibkan mengonsumsi Pertamax. Menurutnya, tidak semua pengguna Pertamax berasal dari kalangan mampu sebagaimana anggapan yang berkembang di masyarakat.
"Sering kali muncul anggapan bahwa pengguna Pertamax adalah masyarakat yang mampu. Padahal tidak selalu demikian. Banyak pekerja yang memiliki kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu sehingga tidak dapat menggunakan Pertalite dan harus mengisi Pertamax. Sementara penghasilan mereka masih berada pada kisaran UMR, bahkan harus memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat," katanya.
Menurut Radit, kenaikan harga Pertamax akan semakin menambah beban masyarakat pekerja yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk beraktivitas dan mencari nafkah. Kondisi tersebut dinilai sangat dirasakan oleh masyarakat di Gorontalo yang saat ini juga dihadapkan pada kenaikan berbagai kebutuhan hidup.
"Ketika harga BBM naik, beban itu tidak hanya dirasakan masyarakat miskin. Kalangan pekerja yang memiliki penghasilan tetap juga ikut terdampak. Gaji mereka belum tentu bertambah, tetapi biaya transportasi, kebutuhan pokok, dan pengeluaran harian terus meningkat. Karena itu, persoalan BBM bukan hanya soal kelompok tertentu, melainkan menyangkut hampir seluruh lapisan masyarakat," jelasnya.
Ia menilai kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh agar tidak semakin memperberat beban hidup yang saat ini sudah dirasakan banyak keluarga.
"Masyarakat tentu berharap harga BBM yang digunakan oleh mayoritas rakyat tetap stabil. Sebab ketika harga energi meningkat, dampaknya akan dirasakan hampir di seluruh sektor kehidupan. Pada akhirnya, yang paling merasakan konsekuensinya adalah masyarakat sebagai pengguna langsung," tambahnya.
Sebagai bagian dari elemen mahasiswa, Radit berharap pemerintah dan Pertamina terus membuka ruang komunikasi kepada publik agar setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.
"Kebijakan energi harus memberikan kepastian dan rasa aman bagi rakyat. Karena pada akhirnya, masyarakatlah yang akan merasakan langsung dampak dari setiap perubahan kebijakan tersebut," pungkasnya.
(JO)
