BANGGAI KEPULAUAN, SuaraIndonesia1.com – Polemik pembangunan Tempat Pelelingan Ikan (TPI) yang hingga kini dinilai gagal menjalankan fungsi sebagaimana mestinya kembali memantik gelombang kritik di Desa Kalumbatan. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada TPI, tetapi juga merembet ke proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang sedang dibangun di lokasi yang sama.
Koordinator Lapangan Aliansi Pemuda Kalumbatan, Kevin Lapendos, menilai keberadaan proyek KNMP di atas kawasan yang sebelumnya menjadi lokasi TPI justru menimbulkan pertanyaan baru yang lebih besar. Menurutnya, sebelum pemerintah berbicara tentang pembangunan baru, publik berhak mendapatkan penjelasan mengapa fasilitas lama yang telah menghabiskan anggaran negara tidak mampu berfungsi secara maksimal.
“Persoalan ini bukan sekadar pembangunan fisik. Yang dipertanyakan masyarakat adalah mengapa TPI yang dibangun dengan anggaran negara tidak memberikan manfaat yang sesuai harapan. Sekarang muncul lagi proyek baru di lokasi yang sama. Pertanyaannya, apakah akar persoalan yang lama sudah diselesaikan atau justru sedang ditutupi dengan proyek baru?” tegas Kevin.
Menurutnya, kegagalan fungsi TPI tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius karena menyangkut efektivitas penggunaan anggaran negara dan keberpihakan program terhadap kebutuhan nelayan.
Kevin bahkan menyebut bahwa hingga hari ini masyarakat masih menunggu penjelasan terbuka dari pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai kondisi TPI tersebut. Ia menegaskan bahwa transparansi menjadi keharusan agar tidak muncul dugaan-dugaan yang semakin berkembang di tengah masyarakat.
“Jangan sampai fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat hanya menjadi bangunan tanpa fungsi yang jelas. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang ada kendala, sampaikan secara terbuka. Kalau ada kesalahan, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Tidak berhenti pada persoalan TPI, Kevin juga melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan proyek KNMP yang menurutnya menimbulkan berbagai tanda tanya di lapangan. Ia menilai pengawasan proyek belum menunjukkan standar yang seharusnya diterapkan dalam pekerjaan yang membawa nama program strategis pemerintah.
Menurut Kevin, aktivitas alat berat yang berlangsung di area proyek seharusnya dibarengi dengan pengamanan yang ketat. Namun yang terjadi, kata dia, masih ditemukan masyarakat yang bebas keluar masuk kawasan proyek meskipun telah terdapat papan larangan.
“Kami melihat sendiri bagaimana area proyek masih dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Ini bukan persoalan sepele. Ketika alat berat beroperasi, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Kalau pengawasan dasar saja lemah, masyarakat tentu berhak mempertanyakan kualitas pengawasan secara keseluruhan,” katanya.
Kevin juga mengingatkan bahwa proyek KNMP merupakan program yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Karena itu, setiap tahapan pengerjaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai standar teknis yang berlaku.
“Program ini membawa harapan besar masyarakat nelayan. Jangan sampai pelaksanaannya justru memunculkan kesan amburadul. Harus ada keseriusan dalam pengawasan agar hasilnya benar-benar berkualitas dan tidak menjadi persoalan baru di kemudian hari,” tegasnya.
Dalam pernyataan yang lebih keras, Kevin mengaku tengah melakukan konsolidasi bersama berbagai elemen masyarakat dan pemuda untuk menentukan langkah lanjutan. Ia mengisyaratkan akan ada gerakan besar apabila tuntutan evaluasi terhadap TPI dan pengawasan proyek KNMP tidak mendapatkan respons yang serius dari pemerintah maupun pihak terkait.
“Kami sedang membangun komunikasi dan konsolidasi yang lebih luas. Jika persoalan ini terus diabaikan, maka masyarakat akan menyampaikan sikapnya secara terbuka. Jangan sampai Kalumbatan dijadikan laboratorium kegagalan proyek yang terus berulang tanpa ada evaluasi yang jelas,” ujarnya.
Kevin menegaskan bahwa gerakan yang akan dilakukan bukan bertujuan menghambat pembangunan, melainkan memastikan setiap program pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Kami mendukung pembangunan. Tetapi pembangunan harus bertanggung jawab, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jangan hanya mengejar penyelesaian fisik proyek sementara substansi dan manfaatnya diabaikan,” katanya.
Menutup keterangannya, Kevin memastikan bahwa pengawalan terhadap polemik TPI dan KNMP tidak akan berhenti di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa apabila tidak ada langkah konkret untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat, maka persoalan tersebut akan terus didorong hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
“Ini bukan soal kepentingan individu. Ini soal hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan yang benar dan bermanfaat. Selama masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kami akan terus mengawal dan memperjuangkannya,” pungkas Kevin Lapendos.Pernyataan tersebut semakin mempertegas bahwa polemik TPI dan proyek KNMP di Desa Kalumbatan masih menjadi perhatian publik. Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap sektor perikanan, tuntutan transparansi, evaluasi menyeluruh, dan akuntabilitas penggunaan anggaran kini menjadi isu yang terus menguat dan berpotensi memicu gelombang gerakan yang lebih besar dalam waktu dekat. (JO)
