BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com – Aliansi Peduli Kemanusiaan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan persoalan pertambangan tanpa izin (PETI) yang diduga masih beroperasi di kawasan Tibor 19, Kabupaten Bone Bolango.
Koordinator lapangan aksi, M. Fadli, menegaskan bahwa persoalan PETI bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia yang hingga kini dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.
"Setiap aktivitas pertambangan yang tidak mengedepankan standar keselamatan kerja berpotensi mengancam nyawa pekerja dan masyarakat sekitar. Negara tidak boleh tutup mata terhadap persoalan ini," tegas M. Fadli.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Peduli Kemanusiaan kembali mendesak Polda Gorontalo untuk segera memanggil dan memeriksa Hendrik Hadju terkait dugaan keterkaitannya dengan aktivitas PETI di kawasan Tibor 19. Menurut M. Fadli, langkah tersebut penting untuk menjawab berbagai pertanyaan dan keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain itu, massa aksi juga mendesak Kapolda Gorontalo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polres Bone Bolango, termasuk Kapolres dan Kasat Reskrim. Aliansi menilai penanganan persoalan PETI di wilayah tersebut belum menunjukkan langkah tegas yang mampu menjawab tuntutan publik.
"Masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Jika memang tidak ada pelanggaran, maka sampaikan secara terbuka kepada publik. Namun jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas," ujar M. Fadli dalam orasinya.
Aliansi Peduli Kemanusiaan menilai bahwa Tibor 19 telah menjadi simbol lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki legalitas yang jelas serta minim jaminan keselamatan kerja. Kondisi tersebut, menurut mereka, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar di kemudian hari.
M. Fadli menegaskan bahwa aksi jilid II bukanlah akhir dari perjuangan Aliansi Peduli Kemanusiaan. Pihaknya akan terus melakukan konsolidasi dan menggelar aksi lanjutan hingga terdapat langkah konkret dari aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti tuntutan masyarakat.
"Kami akan terus mengawal persoalan ini. Publik menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk bertindak secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Kami mendesak agar dugaan aktivitas PETI di Tibor 19 diusut secara tuntas demi tegaknya hukum dan keselamatan masyarakat," tegas M. Fadli, Koordinator Lapangan Aliansi Peduli Kemanusiaan.
(JO)
