BOLMONG SELATAN, SuaraIndonesia1.com – Menjelang usia ke-18 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), berbagai pertanyaan mulai mengemuka mengenai arah regenerasi kepemimpinan di daerah tersebut. Salah satu sorotan datang dari kondisi Kecamatan Bolaang Uki yang merupakan ibu kota kabupaten sekaligus kecamatan tertua di Bolsel.
Dalam dinamika politik menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah, masyarakat menilai keterwakilan figur dari Bolaang Uki semakin minim. Padahal, sebagai pusat pemerintahan, kecamatan ini dinilai memiliki sumber daya manusia yang layak diberi kesempatan tampil dalam panggung kepemimpinan daerah.
Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa wajah ibu kota seolah hanya menjadi penonton dalam setiap kontestasi politik, tanpa memiliki ruang yang cukup untuk melahirkan pemimpin daerah.
Di tengah situasi itu, sejumlah kalangan juga melontarkan kritik terhadap pola kepemimpinan yang dinilai terlalu terpusat pada kelompok tertentu. Mereka mengibaratkan sistem yang berjalan menyerupai “monarki absolut”, di mana kekuasaan dianggap terus berputar pada lingkaran yang sama sehingga regenerasi kepemimpinan berjalan lambat.
Pandangan tersebut turut memunculkan anggapan bahwa pemerintahan daerah seakan dikuasai oleh sistem yang lebih menguntungkan kelompok atau keluarga tertentu. Kritik ini menjadi bahan diskusi publik mengenai pentingnya demokrasi yang lebih terbuka, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh putra-putri terbaik Bolsel untuk berpartisipasi dalam memimpin daerah.
