Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai mitra pembangunan guna menyelaraskan kebijakan serta program perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Ray Chandra Purnama, mengatakan pengelolaan sumber daya pesisir saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi biru hanya dapat diwujudkan melalui kemitraan yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan.
"Perubahan tidak lahir dari satu pihak, tetapi dari kolaborasi. Ketika pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha bergerak bersama, maka perlindungan ekosistem pesisir dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Ray.
Ia menjelaskan, lokakarya ini menjadi langkah strategis untuk menyusun arah kolaborasi pada tahun 2027, termasuk mengidentifikasi berbagai peluang pendanaan yang dapat mendukung program perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir serta laut di Sulawesi Utara.
Menurut Ray, dokumen yang dihasilkan dari forum tersebut akan menjadi pijakan bersama dalam menyusun kebijakan, program, hingga penganggaran yang terintegrasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan para mitra pembangunan.
"Harapannya, forum ini tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi menjadi awal lahirnya komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sumber daya pesisir berbasis kolaborasi," katanya.
Ray menambahkan, Sulawesi Utara memiliki posisi strategis sebagai laboratorium ekonomi biru Indonesia. Potensi sumber daya kelautan yang dimiliki daerah ini menjadi modal besar untuk mendukung target konservasi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan.
Saat ini, kawasan konservasi di Sulawesi Utara telah mencapai luas 244.601,42 hektare, yang dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Sementara itu, Kepala DKP Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dibangun bersama Rare Indonesia. Menurutnya, sinkronisasi program menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat berjalan searah.
Sementara itu, Kepala DKP Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dibangun bersama Rare Indonesia. Menurutnya, sinkronisasi program menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat berjalan searah.
"Kolaborasi seperti ini menjadi kunci agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir," ujar Salman.
(Si1/Rom)
(Si1/Rom)
