BOALEMO, SuaraIndonesia1.com — Kondisi ruas jalan yang menghubungkan wilayah Mekar Jaya hingga Bongo Nol kembali menjadi sorotan. Sejumlah bagian badan jalan terlihat mengalami keretakan memanjang, permukaan bergelombang, serta kerusakan pada sisi badan jalan yang dinilai dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Kerusakan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jalan yang telah dilaksanakan. Sebab, jalan yang seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat justru mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan.
Aktivis masyarakat Halid Arifin meminta Pemerintah Kabupaten Boalemo tidak sekadar melakukan penambalan sementara, tetapi harus mengevaluasi secara menyeluruh pekerjaan pada ruas tersebut, termasuk menelusuri perusahaan atau kontraktor yang mengerjakannya.
“Ini bukan sekadar soal jalan retak. Kita harus mempertanyakan bagaimana kualitas pekerjaan sejak awal. Kalau pekerjaan masih relatif baru tetapi sudah muncul kerusakan seperti ini, pemerintah harus berani melakukan pemeriksaan terhadap mutu pekerjaan dan tanggung jawab perusahaan pelaksana,” tegas Halid.
Menurutnya, perusahaan yang mengerjakan proyek jalan tidak boleh hanya hadir ketika pekerjaan dimulai dan menerima pembayaran setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Ada tanggung jawab terhadap mutu pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku.
Halid juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai proyek tersebut kepada publik, mulai dari nama perusahaan pelaksana, nilai kontrak, sumber anggaran, spesifikasi pekerjaan, masa pemeliharaan hingga hasil pemeriksaan pekerjaan.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi jalan yang sudah rusak, sementara siapa yang mengerjakan, berapa nilai proyeknya, bagaimana spesifikasinya dan siapa yang bertanggung jawab tidak pernah jelas. Kalau memang pekerjaan sudah sesuai standar, silakan dibuktikan melalui pemeriksaan teknis,” ujarnya.
Ia menilai kerusakan jalan harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Apalagi jalan merupakan fasilitas publik yang digunakan setiap hari oleh masyarakat, kendaraan angkutan, pelaku usaha dan pengguna jalan lainnya.
Halid mendesak Pemkab Boalemo melakukan audit teknis terhadap ruas Mekar Jaya–Bongo Nol dan memanggil perusahaan pelaksana untuk dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi.
“Pemerintah jangan menunggu jalan ini semakin parah. Jangan sampai masyarakat kembali harus menerima alasan klasik: anggaran pemeliharaan belum tersedia. Kalau ada persoalan mutu pekerjaan, perusahaan pelaksana harus diminta bertanggung jawab sesuai aturan dan kontraknya,” kata Halid.
Ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi penggunaan uang negara, khususnya proyek infrastruktur. Menurutnya, pembangunan jalan bukan sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi harus menghasilkan infrastruktur yang benar-benar berkualitas dan bertahan sesuai umur rencana.
“Uang yang dipakai adalah uang rakyat. Maka hasil pekerjaannya juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jangan sampai baru selesai dikerjakan, masyarakat sudah disuruh menikmati jalan yang rusak. Pemerintah harus tegas terhadap kontraktor dan jangan alergi terhadap kritik,” pungkas Halid.
Rep: JO
