Oleh: Ikbal Ka'u – Masyarakat Gorontalo
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar. Karena dibiayai oleh uang rakyat, maka tidak boleh ada satu pun pihak yang alergi terhadap kritik maupun pengawasan publik.
Flyer Badan Gizi Nasional Regional Gorontalo yang memuat klaim 116 SPPG aktif, 157.559 penerima manfaat, 5.202 tenaga kerja, dan 953 supplier tentu menjadi informasi yang patut diapresiasi apabila seluruh angka tersebut benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. Namun, angka bukanlah kebenaran apabila tidak dapat dibuktikan secara terbuka kepada publik.
Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, apakah seluruh data tersebut telah diverifikasi dan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan? Lebih penting lagi, apakah 953 supplier yang disebutkan benar-benar didominasi oleh petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan BUMDes lokal di Gorontalo sebagaimana semangat pemberdayaan ekonomi yang menjadi salah satu tujuan Program MBG? Ataukah kesempatan tersebut justru hanya berputar pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses lebih dekat dengan pengambil kebijakan?
Jika kondisi kedua yang terjadi, maka MBG telah bergeser dari tujuan awalnya. Program yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan ekonomi rakyat justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.
Saya, Ikbal Ka'u, sebagai masyarakat Gorontalo, menegaskan bahwa kami akan mengonsolidasikan seluruh unsur masyarakat, mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok tani, nelayan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk turun langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG di Provinsi Gorontalo. Kami akan mengecek secara langsung apakah:
• SPPG yang dilaporkan benar-benar beroperasi.
• Supplier yang tercatat benar-benar aktif memasok kebutuhan SPPG.
• Petani lokal benar-benar dilibatkan, bukan sekadar dijadikan pelengkap laporan.
• Mekanisme penunjukan supplier dilakukan secara transparan, terbuka, dan bebas dari praktik konflik kepentingan.
Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa uang negara benar-benar kembali kepada rakyat, khususnya petani lokal yang selama ini sering hanya dijadikan objek program tanpa memperoleh manfaat yang adil.
Saya juga menegaskan bahwa apabila hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara data yang dipublikasikan dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung Jawab Regional Badan Gizi Nasional Gorontalo wajib memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat. Diam bukanlah jawaban. Publik berhak memperoleh klarifikasi atas setiap data yang dipublikasikan oleh lembaga negara. Transparansi merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan, bukan sekadar pilihan.
Apabila terdapat ketidaksesuaian data, maka perlu dijelaskan secara terbuka apakah hal tersebut disebabkan oleh kesalahan administrasi, pembaruan data yang belum sinkron, atau faktor lainnya. Penjelasan tersebut penting agar tidak menimbulkan spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.
Program MBG bukan milik pejabat, bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, keberhasilannya tidak cukup hanya dibuktikan melalui baliho, flyer, atau laporan statistik, tetapi harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kami akan memastikan satu hal: apakah MBG benar-benar menjadi program untuk anak-anak sekaligus menggerakkan ekonomi petani lokal, atau hanya menjadi deretan angka yang terlihat baik dalam laporan, tetapi tidak sepenuhnya tercermin di lapangan.
Rakyat berhak mengawasi. Pemerintah berkewajiban menjelaskan. Dan setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Rep: JO
