BANGGAI KEPULAUAN, SuaraIndonesia1.com — Persoalan pengawasan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Kalumbatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, kembali menjadi sorotan. Koordinator Aliansi Pemuda Kalumbatan, Kevin Lapendos, mendesak agar pengerjaan proyek tersebut dihentikan sementara sampai aspek pengawasan, keamanan area kerja, dan kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan proyek dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Desakan tersebut disampaikan Kevin setelah menurut pantauannya, aktivitas yang tidak berkaitan dengan pekerjaan konstruksi masih ditemukan di dalam area proyek. Ia menyoroti adanya kegiatan bermain sepak bola serta lalu-lalang oknum atau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan terhadap pekerjaan pembangunan.
Menurut Kevin, kondisi tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Area proyek semestinya berada dalam pengawasan dan pengamanan yang memadai untuk memastikan pekerjaan berjalan aman, tertib, dan sesuai standar yang ditetapkan.
“Aktivitas yang sama kembali terjadi. Masih ada orang bermain bola dan ada pihak yang tidak berkepentingan bebas keluar masuk ke dalam area proyek. Ini menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan sebagaimana mestinya. Kalau pengawasan saja lalai, bagaimana kita bisa memastikan keselamatan, kualitas, dan ketertiban pekerjaan?” tegas Kevin.
Ia menilai keberadaan orang yang tidak berkepentingan di area pembangunan dapat menimbulkan sejumlah risiko, terutama apabila terdapat material, alat kerja, maupun aktivitas konstruksi yang berpotensi membahayakan keselamatan.
Kevin juga mempertanyakan siapa pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan dan pengawasan lokasi proyek. Menurutnya, apabila sejak awal telah ada imbauan agar masyarakat tidak memasuki kawasan pembangunan tanpa kepentingan, maka pelaksana proyek semestinya memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan.
“Kalau sudah ada imbauan untuk tidak masuk ke area proyek, pertanyaannya sederhana: siapa yang bertugas memastikan imbauan itu dijalankan? Jangan hanya membuat imbauan, tetapi pengawasannya tidak ada. Proyek pemerintah membutuhkan kontrol nyata di lapangan,” katanya.
Desak Penghentian Sementara
Atas kondisi tersebut, Kevin mendesak instansi teknis dan pihak yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KNMP. Ia bahkan meminta agar pengerjaan dihentikan sementara apabila pengawasan dan pengamanan proyek belum mampu menjamin kondisi lapangan yang tertib dan aman.
Menurutnya, penghentian sementara bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan sebagai langkah korektif agar pekerjaan dapat dilanjutkan setelah persoalan pengawasan diperbaiki.
“Saya mendesak agar pengerjaan dihentikan sementara jika memang pengawasan di lapangan belum mampu dijalankan dengan baik. Evaluasi dulu, benahi sistem pengamanannya, pastikan siapa yang bertanggung jawab, baru pekerjaan dilanjutkan. Jangan sampai karena mengejar progres, aspek keselamatan dan kualitas justru diabaikan,” ujar Kevin.
Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara harus diikuti dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, keselamatan kerja, serta pengawasan yang serius.
"Proyek Nasional Bukan Proyek Biasa”
Kevin kembali menegaskan bahwa KNMP merupakan bagian dari program pemerintah sehingga pelaksanaannya tidak semestinya diperlakukan seperti pekerjaan biasa tanpa pengawasan yang ketat.
“Proyek nasional tidak boleh dikelola seperti proyek biasa. Harus ada standar. Harus ada pengawasan. Harus ada batas yang jelas antara area publik dan area kerja. Kalau orang bebas bermain bola dan keluar masuk tanpa kepentingan, maka ada persoalan pengawasan yang harus dijawab,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah, instansi teknis, pengawas pekerjaan, serta pihak terkait untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan administratif.
Kevin juga meminta agar setiap temuan di lapangan dicatat dan ditindaklanjuti secara profesional. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan atau prosedur pekerjaan, menurutnya harus ada tindakan korektif yang jelas.
Kritik Bukan untuk Menghambat Pembangunan
Kevin menegaskan bahwa sikap kritis yang disampaikannya bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan KNMP. Sebaliknya, ia mengaku ingin memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat nelayan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Ia juga kembali mengingatkan bahwa sejak awal dirinya telah menyoroti berbagai persoalan terkait lokasi pembangunan KNMP yang sebelumnya menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
“Saya tidak sedang menghambat pembangunan. Justru saya ingin pembangunan ini benar-benar berhasil. Karena menggunakan anggaran negara dan membawa nama program nasional, maka masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana proyek ini diawasi, bagaimana kualitasnya dijaga, dan bagaimana keselamatan di lokasi dipastikan,” ujar Kevin.
Ia menambahkan, kritik masyarakat seharusnya tidak dianggap sebagai gangguan, tetapi sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pembangunan.
“Kalau proyek ini memang dikerjakan sesuai aturan, maka pengawasan masyarakat seharusnya menjadi kekuatan untuk memastikan semuanya berjalan baik. Tetapi kalau ada kelalaian, jangan masyarakat yang justru disalahkan karena bertanya,” tutupnya.
Aliansi Pemuda Kalumbatan menyatakan akan terus memantau perkembangan pembangunan KNMP dan meminta instansi terkait segera memberikan perhatian terhadap persoalan pengawasan di lapangan. Mereka juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh sebelum pekerjaan dilanjutkan apabila kondisi pengamanan dan pengawasan belum memenuhi ketentuan yang seharusnya.
Rep: JO
