Bitung, Suaraindonesia1 – Dugaan Aktivitas Solar Ilegal di Dermaga Singaraja Bitung, Fikri Alkatiri Ketua Umum LSM GTI meminta Bapak Kapolda Yudho Hermanto melalui kapolres Bitung untuk segera memeriksa KM Jaya Sentosa.89 dan Truk DB 8672 QL
Soratan Tegas Dari GTI sudah sangat Jelas, Fikri menilai Jangan Sampai Ada permainan di balik Izin dan Keluasan Pemerintah untuk Para Nelayan terkhusus nya yang Punya Kapal
Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebesar Rp15.000 per liter untuk nelayan, ini menjadi kepedulian pemerintah kepada Nelayan Supaya Menjaga daya saing sektor perikanan domestik serta meringankan biaya operasional nelayan skala menengah hingga besar di tengah gejolak harga energi global.
Tak sampai d situ, Menteri Bahlil Juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran. Penentuan titik-titik penyaluran akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tidak terjadi penyalahgunaan.
“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” tegas Menteri Bahlil
Pembelian juga harus ada Izin dan Dokumen Lengkap serta sertifikasi juga penerapan K3 Bongkar muat BBM
Volume BBM harus dapat dibuktikan berdasarkan rekomendasi dan kebutuhan operasional kapal.
Untuk PPS Bitung, BPH Migas selalu monitoring pemeriksaan antara lain Surat Rekomendasi, sertifikasi dan kelayakan kapal, serta proses serah-terima BBM dan nelayan
maka secara administrasi seharusnya dapat ditelusuri:
1. Surat rekomendasi BBM — berapa liter yang direkomendasikan.
2. Identitas kapal dan GT
3. Kapasitas tangki BBM kapal — apakah secara teknis mampu menampung
4. Bukti/metrologi pengukuran SPBB dan catatan transaksi.
5. Tujuan dan kebutuhan operasi kapal Prosedur keselamatan/K3 saat transfer BBM.
Ketua umum LSM GTI Garda Timur Indonesia Fikri Alkatiri, Mendesak Polda Sulut Lakukan pemeriksa jika Dugaan benar Proses secara Hukum bongkar Dugaan mafia Ilegal Yang berdalih Izin dan faktur sesuai padahal Minyak Subsidi di Tap dan Di jual dengan Harga Nelayan dan Meraup Keuntungan Yang besar secara terus menerus tanpa di ketahui oleh pihak Pemerintah dan APH.
kerugian Negara dan Nelayan sangat di rugikan jika ada oknum yang bermain untuk meraup keuntungan Pribadi. Tutup nya
