GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Utara Gorontalo menegaskan bahwa carut-marut distribusi BBM bersubsidi di Gorontalo sudah tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai persoalan antrean panjang di SPBU.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan ESDM HMI Badko Sulutgo, Al Misba Ali Dudego, mengatakan persoalan yang harus dibongkar berada pada tata kelola distribusi: mulai dari besaran kuota masing-masing SPBU, realisasi penyaluran, penggunaan QR Code atau barcode, pola kendaraan yang melakukan pengisian berulang, hingga dugaan pengetapan dan penyalahgunaan BBM subsidi.
"Jangan hanya bicara antrean. Buka seluruh datanya. Siapa pemilik SPBU, siapa yang mengawasi, bagaimana kuotanya, ke mana BBM itu disalurkan, siapa yang membeli berulang kali, dan apakah ada konflik kepentingan dalam rantai pengawasannya. Semua harus dibuka."
HMI Badko Sulutgo secara khusus menyoroti kondisi antrean BBM yang belakangan terlihat mulai berkurang dan berangsur normal.
Menurut Al Misba, perubahan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. HMI menyebut sebelumnya telah menyuarakan kritik keras melalui poster dan wacana seruan boikot terhadap Pertamina Patra Niaga. Karena itu, HMI mempertanyakan mengapa perbaikan kondisi baru terlihat ketika tekanan masyarakat semakin besar.
"Pertanyaan kami sederhana: apa harus ada poster HMI dulu baru antrean bisa stabil? Apa harus ada ancaman turun ke jalan dan seruan boikot dulu baru persoalan ini ditangani serius? Kalau sekarang bisa dibuat lebih tertib dan lebih lancar, mengapa kondisi seperti ini tidak dilakukan sejak awal ketika masyarakat berjam-jam mengantre?"
HMI menegaskan bahwa normalnya antrean dalam beberapa hari tidak otomatis membuktikan bahwa tata kelola distribusi BBM telah normal.
Al Misba meminta publik tidak terkecoh oleh normalisasi sesaat.
"Jangan cepat terkecoh hanya karena antrean mendadak berkurang. Yang kami persoalkan bukan sekadar panjang-pendek kendaraan di depan SPBU. Persoalannya adalah apakah distribusinya bersih, apakah subsidi tepat sasaran, apakah barcode tidak disalahgunakan, apakah tidak ada pembelian berulang dan apakah BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat tidak bocor ke pihak lain."
Menurut HMI, apabila perubahan kondisi tersebut terjadi bertepatan dengan meningkatnya tekanan publik, maka aparat, BPH Migas, Satgas BBM dan Pertamina Patra Niaga justru harus menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
"Kalau sebelumnya antrean begitu panjang lalu setelah sorotan publik semakin keras kondisinya mendadak berubah, kami ingin tahu apa yang sebenarnya berubah. Apakah distribusinya ditambah? Apakah pengawasannya diperketat? Apakah kendaraan tertentu mulai dibatasi? Apakah aktivitas yang sebelumnya diduga menyalahgunakan BBM subsidi sementara berhenti? Semua itu harus dijawab dengan data."
HMI Badko Sulutgo juga menduga terdapat kemungkinan bahwa pihak-pihak yang selama ini memanfaatkan celah dalam distribusi BBM subsidi menjadi lebih berhati-hati setelah isu ini mendapat perhatian publik.
Namun HMI menegaskan dugaan tersebut harus diuji melalui penyelidikan dan audit, bukan dibiarkan menjadi spekulasi.
"Kami menduga keras sorotan publik membuat pihak-pihak yang selama ini diduga bermain menjadi lebih berhati-hati, bahkan bisa saja menghentikan aktivitas untuk sementara. Kalau memang tidak ada yang salah, buka datanya dan bantah dengan fakta. Tetapi jangan sampai setelah tekanan mereda, pola yang sama kembali terjadi."
Al Misba mengatakan kemungkinan adanya penghentian sementara praktik-praktik penyalahgunaan juga harus menjadi perhatian aparat.
Menurutnya, apabila terdapat pola terorganisasi, koordinasi antarpihak atau upaya untuk menahan aktivitas sementara demi menghindari sorotan, hal itu hanya dapat dibuktikan melalui penelusuran transaksi, rekaman CCTV, histori QR Code dan pola distribusi.
"Kami tidak mau membuat vonis tanpa pembuktian. Tetapi justru karena ada kecurigaan publik, aparat harus masuk. Periksa komunikasi dan pola transaksinya sesuai kewenangan hukum, cocokkan CCTV, histori barcode, nomor polisi kendaraan, volume pengisian dan waktu transaksi. Dari situ akan terlihat apakah normalisasi ini benar-benar perbaikan sistem atau hanya penghentian sementara karena semua sedang menjadi sorotan."
HMI bahkan mempertanyakan kemungkinan munculnya apa yang mereka sebut sebagai "masa tiarap" dari pihak-pihak yang diduga selama ini mengambil keuntungan dari kebocoran distribusi BBM subsidi.
"Jangan sampai sekarang semua terlihat tenang karena pihak-pihak yang diduga bermain sedang tiarap menunggu situasi reda. Setelah publik diam, aktivitas lama kembali berjalan. Karena itu pemeriksaan harus dilakukan sekarang, saat jejak datanya masih bisa ditelusuri."
HMI Badko Sulutgo juga menerima informasi mengenai dugaan jual-beli kupon atau nomor antrean solar bersubsidi.
Menurut Al Misba, terdapat informasi yang perlu diverifikasi mengenai kemungkinan adanya oknum yang memiliki akses terhadap mekanisme antrean maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas penyaluran BBM/Solar. HMI menerima informasi bahwa akses antrean tersebut diduga diperjualbelikan dengan nilai yang dapat mencapai Rp100 ribu atau lebih, bergantung pada posisi maupun akses antrean yang diperoleh.
HMI menegaskan informasi tersebut belum boleh berhenti sebagai rumor, tetapi harus diperiksa secara resmi.
"Kalau benar ada nomor atau kupon antrean solar yang diperjualbelikan sampai ratusan ribu rupiah, maka ini bukan lagi masalah antrean. Ada nilai ekonomi yang muncul dari BBM subsidi. Pertanyaannya: siapa yang menguasai akses itu, siapa yang menjual, siapa yang membayar dan siapa yang membiarkan?"
Atas dasar itu, HMI Badko Sulutgo mendesak dilakukannya audit terbuka dan menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM bersubsidi di Gorontalo.
Audit tersebut harus mencakup: kuota dan realisasi penyaluran setiap SPBU, histori transaksi QR Code atau barcode, nomor polisi dan pola kendaraan yang melakukan pengisian berulang, volume serta frekuensi pembelian, penggunaan jeriken dan surat rekomendasi, mekanisme kupon atau nomor antrean, rekaman CCTV SPBU, perubahan pola transaksi sebelum dan setelah polemik mencuat, serta transaksi dengan karakteristik yang dianggap tidak wajar.
Al Misba mengatakan salah satu variabel penting justru membandingkan data sebelum dan setelah tekanan publik meningkat.
"Bandingkan datanya. Berapa kendaraan yang mengisi berulang sebelum isu ini ramai dan berapa sesudahnya? Berapa transaksi barcode sebelum poster dan kritik publik menguat, lalu berapa setelahnya? Berapa volume BBM yang keluar? Kalau terjadi perubahan drastis, jelaskan penyebabnya. Dari sana kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi."
Rep: JO
