WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Waropen, Yonatan Reri, SE, turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring penggunaan Dana Desa di 10 kampung di Distrik Soyoi Mambai, Kabupaten Waropen, Senin (7/9/2026).
Monitoring tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRK Waropen untuk memastikan anggaran yang bersumber dari Dana Desa tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan dan pemberdayaan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kegiatan itu turut dihadiri Plt. Kepala Distrik Soyoi Mambai, Oktovianus Dolo, S.IP, para kepala kampung, Bamuskam, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, serta masyarakat dari kampung-kampung yang menjadi sasaran monitoring.
Di hadapan masyarakat, Yonatan Reri membuka ruang dialog secara langsung. Warga diberi kesempatan menyampaikan kondisi riil di kampung, termasuk kebutuhan pembangunan, pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan pemanfaatan Dana Desa.
Bagi DPRK, forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda kunjungan kerja. Dialog langsung dengan masyarakat dinilai penting untuk membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan dan manfaat pembangunan yang dibiayai melalui anggaran kampung.
Yonatan Reri menegaskan, pengawasan terhadap Dana Desa harus dilakukan secara terbuka dan berpijak pada kebutuhan masyarakat.
“Kami hadir untuk melihat secara langsung bagaimana Dana Desa digunakan dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan serta keluhan masyarakat. Aspirasi masyarakat akan menjadi bahan bagi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan di DPRK,” ujar Yonatan Reri.»
Menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui apakah sebuah program benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat atau justru belum menyentuh persoalan utama yang mereka hadapi.
Karena itu, ia mendorong pemerintah kampung agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Dana Desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan sangat penting,” katanya.
Yonatan menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak semata-mata diukur dari terserapnya anggaran atau selesainya sebuah kegiatan. Lebih jauh, kata dia, yang harus menjadi ukuran adalah dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Pembangunan kampung, lanjutnya, harus memperhatikan berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, pemberdayaan pemuda dan perempuan, infrastruktur dasar hingga kebutuhan masyarakat lainnya.
Dengan demikian, setiap rupiah Dana Desa diharapkan memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak bersikap pasif terhadap pembangunan di kampung. Warga memiliki ruang untuk mengawasi sekaligus menyampaikan kritik apabila terdapat program yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan atau hasil pelaksanaannya belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.
“Masyarakat harus ikut mengawal pembangunan. Kalau ada program yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, sampaikan. Pengawasan bukan hanya tugas pemerintah atau DPRK, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Dari monitoring tersebut, berbagai masukan masyarakat menjadi catatan penting bagi DPRK Waropen untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Yonatan mengatakan, pengawasan di tingkat kampung harus dilakukan secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pemerintahan kampung semakin transparan, partisipatif dan akuntabel.
Ia berharap pemerintah distrik, pemerintah kampung, Bamuskam dan masyarakat dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dalam menentukan arah pembangunan.
Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya disusun berdasarkan dokumen perencanaan, tetapi juga benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan.
Monitoring di 10 kampung Distrik Soyoi Mambai sekaligus menegaskan komitmen DPRK Waropen untuk mendekatkan fungsi pengawasan kepada masyarakat, terutama di wilayah kampung yang membutuhkan perhatian terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Bagi Yonatan Reri, pengawasan bukan sekadar datang, melihat dan mencatat. Pengawasan harus memastikan bahwa anggaran publik benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.
