MANADO, SULAWESI UTARA — Suaraindonesia1, Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulawesi Utara dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Senin, 26 Oktober 2026, mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya warga di wilayah lingkar tambang yang menginginkan perhatian terhadap kesejahteraan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dengan mengusung tema “Isi Perut Lebih Penting dari Kebijakan”, aliansi ingin menegaskan bahwa kebijakan pemerintah di sektor pertambangan perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan.
Aliansi menilai bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak semestinya hanya berorientasi pada kebijakan dan kepentingan ekonomi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang berada di sekitar wilayah pertambangan.
Desak Pemerintah Berpihak pada Kesejahteraan Rakyat
Dalam aksi tersebut, Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut berencana menyuarakan aspirasi terkait pentingnya pemerataan manfaat sumber daya alam, perlindungan terhadap masyarakat lingkar tambang, serta kebijakan pertambangan yang memperhatikan kebutuhan hidup masyarakat.
Aliansi juga mengangkat amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Bagi aliansi, amanat konstitusi tersebut harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pengelolaan pertambangan. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan pertambangan perlu memperoleh perhatian, perlindungan, dan kesempatan untuk merasakan manfaat pembangunan secara adil.
Seribu Massa Direncanakan Turun ke Jalan
Berdasarkan rencana yang disampaikan panitia, aksi ini diperkirakan melibatkan sekitar 1.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan pertambangan di Sulawesi Utara.
Ketua Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut, Fikri Alkatiri, bersama unsur organisasi APRI,GPN 08 yang terlibat, diharapkan menyampaikan tuntutan dan aspirasi secara terbuka kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Aliansi juga menekankan bahwa penyampaian aspirasi akan dilakukan dengan mengedepankan ketertiban, keselamatan peserta, serta penghormatan terhadap hak masyarakat lainnya.
Harapkan Respons Konkret Pemerintah Provinsi
Aksi di Kantor Gubernur Sulawesi Utara ini diharapkan menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah untuk membahas persoalan yang dihadapi warga di wilayah lingkar tambang.
Aliansi berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan demonstrasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi, evaluasi kebijakan, dan langkah konkret sesuai kewenangan pemerintah.
“Isi perut masyarakat dan kesejahteraan rakyat harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan. Sumber daya alam yang dikuasai negara sebagaimana amanat konstitusi harus dikelola dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” demikian pesan utama yang diusung dalam rencana aksi tersebut.
Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut menyatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari penyampaian aspirasi publik agar kepentingan masyarakat lingkar tambang mendapatkan perhatian dalam kebijakan pertambangan di Sulawesi Utara.
JADWAL AKSI
- Hari/Tanggal: Senin, 26 Oktober 2026
- Waktu: 10.00 WITA hingga selesai
- Lokasi: Kantor Gubernur Sulawesi Utara
- Estimasi massa: 1.000 orang
- Penyelenggara: Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Sulut
- Ketua Aliansi: Fikri Alkatiri
- Ketua DPC APRI: Hendra Abarang
- Ketua Sulut GPN 08: Jhonra Tiwow
- koordinator aksi: Dedi Rundengan
-
