Jakarta, suaraindonesia1.com, Jumat (30 Oktober),– Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak untuk memperkuat keberlanjutan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di daerah sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan manusia dan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan dalam paparan bertajuk Arah Kebijakan Pembangunan Literasi dan Pembangunan Manusia: Kolaborasi Multipihak dalam Mendukung Keberlanjutan TPBIS di Daerah yang dipresentasikan Wihandono Putra, dari Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas pada Kamis (28 Oktober 2026) dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Meeting) Tingkat Provinsi Perpusnas RI yang diselenggarakan secara daring dengan Stakeholders Provinsi Papua Barat.
Dalam paparannya, Bappenas menempatkan TPBIS sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, mulai dari penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, hingga pemerataan pembangunan manusia di berbagai daerah.
Wihandono Putra, Perencana Ahli Pertama Bappenas RI, mengatakan transformasi perpustakaan perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia, bukan hanya sebagai program sektor perpustakaan semata. "Perpustakaan saat ini harus mampu bertransformasi menjadi ruang belajar masyarakat, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan," ujar Wihandono Putra dalam paparannya.
Menurutnya, keberadaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat memberikan dampak yang lebih luas ketika terhubung dengan agenda pembangunan daerah dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Paparan Bappenas menunjukkan kebijakan TPBIS diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial budaya, meningkatkan budaya literasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Program tersebut juga didorong untuk menyediakan pelatihan keterampilan kerja, akses informasi peluang usaha, penguatan literasi digital, serta pemberdayaan kelompok rentan.
Selain itu, TPBIS dinilai berperan dalam memperluas akses informasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), memperkuat partisipasi sosial masyarakat, serta menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi melalui literasi.
Untuk menjamin keberlanjutan implementasi program di daerah, Bappenas mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui empat langkah utama, yakni penyelarasan perencanaan pembangunan, dukungan pendanaan, penguatan program lintas sektor, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis dampak.
"Keberhasilan TPBIS tidak bisa bertumpu pada satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan," kata Wihandono Putra.
Bappenas juga mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan TPBIS ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjadikannya bagian dari isu prioritas pembangunan. Sementara dari sisi pembiayaan, daerah didorong mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah, serta berbagai bentuk kemitraan strategis.
Menurut Wihandono Putra, replikasi praktik baik yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah daerah perlu terus diperluas agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. "Dokumentasi praktik baik dan pengukuran dampak menjadi penting agar daerah lain memiliki contoh nyata dalam mengembangkan program perpustakaan berbasis inklusi sosial sesuai kebutuhan lokal masing-masing," ujarnya.
Bappenas juga mengingatkan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi TPBIS, antara lain penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan, pemahaman yang sama terkait konsep perpustakaan inklusif, pemetaan pemangku kepentingan, serta keberlanjutan program dan dampaknya bagi masyarakat. Melalui penguatan kolaborasi dan integrasi program ke dalam kebijakan pembangunan, Bappenas berharap TPBIS dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (cr)
