Manokwari, suaraindonesia1.com, Jumat (30 Oktober 2026),- Perpustakaan Nasional RI memfasilitasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat menggelar Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi atau Stakeholder Meeting (SHM) sebagai upaya memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan literasi dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Papua Barat. Kegiatan yang digelar secara daring ini, dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, Marthen Kocu, SH., MH
Dalam sambutannya, Marthen Kocu menegaskan bahwa literasi merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengakses, memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, produktivitas, dan kemandirian.
Menurutnya, peningkatan literasi tidak dapat dibebankan hanya kepada perpustakaan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas literasi, hingga keluarga dan masyarakat.
"Pertemuan pemangku kepentingan ini memiliki arti strategis sebagai ruang untuk membangun kesamaan pemahaman, menyelaraskan program, mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan, serta merumuskan langkah bersama dalam pengembangan literasi yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah," kata Marthen Kocu dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, melalui pendekatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, perpustakaan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat, pusat informasi, sarana berbagi pengetahuan, serta ruang pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, perpustakaan juga didorong untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat dengan menyediakan layanan yang relevan terhadap kebutuhan sehari-hari, sekaligus memperhatikan potensi lokal, kearifan budaya, dan karakteristik masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat.
Dalam forum tersebut, Marthen Kocu menekankan empat hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Pertama, memperkuat kolaborasi lintas sektor agar program literasi saling mendukung. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat agar layanan perpustakaan tepat sasaran. Ketiga, mendorong keberlanjutan program melalui pembagian peran yang jelas dan dukungan sumber daya. Keempat, memperkuat pemantauan dan evaluasi untuk mengukur manfaat serta efektivitas program literasi.
Ia berharap SHM tingkat provinsi tidak hanya menjadi ruang diskusi dan pertukaran gagasan, tetapi mampu menghasilkan kesepahaman dan komitmen yang ditindaklanjuti melalui program, kegiatan, dan kerja sama yang terukur.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan perpustakaan dan penguatan budaya baca melalui koordinasi, pembinaan, pengembangan layanan, serta kemitraan dengan berbagai pihak. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Mengakhiri sambutannya, Marthen Kocu mengajak seluruh peserta menjadikan pertemuan tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi dan membangun gerakan literasi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat. Selanjutnya, ia secara resmi membuka Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Tahun 2026.
"Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi secara resmi saya nyatakan dibuka,"ujar Marthen Kocu. (cr)
