Jakarta, suaraindonesia1.com, Jumat (30 Oktober),- Sebuah perpustakaan desa yang dulunya hanya menjadi tempat meminjam buku, kini berkembang menjadi ruang belajar keterampilan, pusat kegiatan literasi digital, hingga wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perubahan semacam inilah yang ingin terus dijaga keberlanjutannya melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
Untuk memperkuat langkah tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Pertemuan Pemangku Kepentingan (Stakeholdets Meeting) Tingkat Provinsi Program TPBIS Tahun 2026 yang akan dilaksanakan di 33 provinsi. Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas literasi, hingga perangkat desa untuk merumuskan komitmen bersama dalam mendukung keberlanjutan program di daerah.
Mengusung tema "Dari Kolaborasi Menuju Komitmen: Bersama Menguatkan Keberlanjutan TPBIS di Daerah", forum ini tidak hanya menjadi sarana berbagi pengalaman, tetapi juga mendorong lahirnya langkah-langkah nyata berupa kebijakan, program, penganggaran, kemitraan, hingga dukungan lintas sektor yang dapat memastikan manfaat perpustakaan tetap dirasakan masyarakat.
Untuk Papua Barat, Stakeholder Meeting diselenggarakan secara online (daring) pada Kamis (29 Oktober), dengan moderator Oktafia, dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Teluk Wondama. Plt. Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Papua Barat, Marthen Kocu, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan TPBIS tidak dapat ditopang oleh perpustakaan semata.
"Kami ingin memastikan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan daerah. Karena itu dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan arah pembangunan literasi sekaligus memperjelas peran masing-masing pihak dalam mendukung keberlanjutan program.
Forum yang dilaksanakan secara daring sepanjang Oktober 2026 itu akan menghadirkan berbagai materi strategis, salah satunya mengenai arah pembangunan literasi dan pembangunan manusia yang disampaikan oleh perwakilan Bappenas. Keterlibatan Bappenas dinilai penting untuk memastikan penguatan perpustakaan dapat terkoneksi dengan agenda pembangunan nasional maupun daerah.
Perwakilan Bappenas, Wihandono Putra, dari Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Kementerian PPN/Bappenas, menilai literasi merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia yang harus menjadi perhatian bersama.
"Penguatan literasi merupakan investasi pembangunan manusia. Karena itu, pengembangan perpustakaan perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat," katanya.
Selain memperoleh gambaran kebijakan nasional, peserta juga akan menerima pemaparan mengenai capaian implementasi TPBIS di masing-masing provinsi yang disampaikan oleh fasilitator daerah. Materi tersebut mencakup perkembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dukungan pemerintah daerah, kemitraan lintas sektor, hingga kisah-kisah dampak yang lahir dari program.
Fasilitator Daerah Program TPBIS, Nancy S. P. Mayor, menyebut capaian yang telah diraih selama ini merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. "Berbagai capaian yang telah diraih menunjukkan bahwa perpustakaan mampu menjadi penggerak perubahan sosial ketika mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Tantangan memang masih ada, tetapi kolaborasi yang telah terbangun menjadi modal penting untuk memperluas dampak program," ujarnya.
Salah satu bagian yang paling ditunggu dalam pertemuan tersebut adalah sesi berbagi pengalaman dari perpustakaan teladan (role model) yang berhasil menerapkan pendekatan TPBIS di wilayahnya. Narasumber akan menceritakan perjalanan perpustakaan mereka, mulai dari kondisi awal, tantangan yang dihadapi, hingga inovasi yang berhasil membawa perubahan bagi masyarakat. Kali ini, role model dari Papua Barat adalah Perpustakaan Kampung Coa, Kabupaten Kaimana.
Seorang narasumber teladan menggambarkan bagaimana perubahan itu terjadi secara bertahap. "Sebelum TPBIS hadir, perpustakaan kami hanya dikunjungi untuk membaca buku. Kini masyarakat datang untuk belajar keterampilan, berdiskusi, mengikuti pelatihan, bahkan mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diterima. "Kunci keberhasilan kami adalah membangun kolaborasi dan memastikan setiap kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat merasakan manfaatnya, mereka akan ikut menjaga keberlanjutan program," katanya.
Melalui kegiatan ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berharap setiap daerah mampu menyusun komitmen dan rencana tindak lanjut yang konkret. Hasil pertemuan nantinya dituangkan dalam matriks komitmen dan rencana aksi yang memuat bentuk dukungan, pihak yang berperan, serta target pelaksanaan di daerah. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar, menegaskan bahwa keberlanjutan TPBIS menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, perpustakaan telah berkembang menjadi ruang membaca, berpikir, berkreasi, dan belajar sepanjang hayat yang keberadaannya perlu terus diperkuat melalui kebijakan, penganggaran, dan kemitraan yang berkelanjutan.
"Keberlanjutan TPBIS tidak dapat bergantung pada satu pihak ataupun pada keberadaan dukungan program dari pemerintah pusat semata. Keberlanjutan memerlukan kesamaan arah, pembagian peran, dukungan kebijakan, kelembagaan, penganggaran, kemitraan, serta kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga manfaat perpustakaan bagi masyarakat," kata Adin Bondar.
Pada akhirnya, pertemuan ini bukan hanya berbicara mengenai pengelolaan perpustakaan. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi upaya bersama untuk memastikan pembangunan literasi tetap berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat setelah dukungan program berakhir.
Sebagaimana pesan yang disampaikan Adin Bondar, keberhasilan program tidak diukur dari terselenggaranya kegiatan semata, tetapi dari sejauh mana manfaatnya terus hidup di tengah masyarakat. "Program dapat berakhir, tetapi dampak jangan ikut berakhir," tegasnya. (cr)
