GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Penanganan kasus dugaan penyelundupan batu hitam ilegal yang sebelumnya berhasil diamankan oleh jajaran Polisi Perairan dan Udara (Polairud) di wilayah perairan Bone Bolango kini menuai sorotan serius. Pasalnya, meskipun aparat sebelumnya telah menggagalkan pengiriman batu hitam yang diduga berasal dari Kecamatan Taludaa dan sempat menggelar konferensi pers di Kantor Polairud Bone Bolango, hingga saat ini publik masih mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut, khususnya terkait belum adanya kejelasan mengenai penetapan tersangka.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apakah penanganan perkara ini benar-benar berjalan secara profesional, atau justru terdapat persoalan yang belum dibuka secara transparan kepada publik?
Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, menyayangkan lambannya perkembangan penanganan kasus tersebut. Menurutnya, apabila aparat telah mengamankan sejumlah orang yang diduga memiliki peran dalam rangkaian pengiriman batu hitam ilegal, maka penyidik harus segera mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk siapa aktor utama, pemilik barang, koordinator, hingga pihak-pihak yang diduga memberikan dukungan terhadap kelancaran pengiriman.
Rahman menegaskan bahwa dugaan penyelundupan bukanlah persoalan sederhana yang cukup diselesaikan dengan mengamankan barang bukti dan menggelar konferensi pers. Penegakan hukum harus mampu membongkar seluruh mata rantai, bukan hanya berhenti pada orang-orang yang berada di lapangan.
Berdasarkan informasi dan data yang dikantongi Rahman, terdapat sejumlah inisial yang diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian pengiriman batu hitam tersebut, di antaranya:
1. LB, diduga berperan sebagai koordinator penghubung yang mengatur komunikasi untuk memuluskan proses pengiriman.
2. HH, diduga berperan sebagai koordinator lapangan dalam aktivitas pengiriman.
3. ASD, diduga berperan sebagai sopir yang membawa truk bermuatan batu hitam.
4. BH, diduga berperan sebagai pihak pengamanan atau pengawalan dalam proses pengiriman.
5. HI alias Pak Haji, diduga kuat merupakan pemilik batu hitam yang rencananya akan dikirim dari Kecamatan Taludaa menuju Palu, Sulawesi Tengah.
Rahman menilai bahwa seluruh dugaan peran tersebut harus didalami secara serius oleh penyidik. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dan terpenuhi unsur pidananya, maka tidak boleh ada pihak yang dikecualikan dari proses hukum hanya karena memiliki kedekatan, jabatan, pengaruh, maupun jaringan tertentu.
BUKTI PERCAKAPAN DIGITAL JADI SOROTAN, ADA APA DENGAN PENANGANAN PERKARA INI?
Lebih jauh, Rahman mengungkapkan bahwa dirinya mengantongi bukti percakapan digital antara inisial LB dan HI yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Dalam percakapan tersebut, LB diduga menyampaikan kekhawatirannya terhadap perkembangan kasus yang sedang ditangani. Namun, HI disebut merespons dengan pernyataan:
"Sudah ada Kasat Intel dan Kasat Reskrim yang urus, barusan saya ditelepon, jadi saya sudah siap bahkan..."
Dalam percakapan yang sama, menurut Rahman, turut disebutkan nama inisial BH dan terdapat pernyataan yang mengindikasikan bahwa HI belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan perkara tersebut.
Rahman menegaskan bahwa percakapan ini bukanlah bukti otomatis adanya keterlibatan atau pelanggaran oleh pejabat kepolisian yang disebutkan. Namun, isi komunikasi tersebut merupakan informasi serius yang patut diverifikasi, diklarifikasi, dan ditelusuri secara profesional oleh institusi yang berwenang.
"Kalau benar ada komunikasi sebagaimana yang tertuang dalam percakapan tersebut, maka ini tidak boleh dianggap sepele. Publik berhak mengetahui apa maksud komunikasi itu, dalam kapasitas apa pihak-pihak tersebut berhubungan, dan apakah ada intervensi terhadap penanganan perkara. Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum bisa dikendalikan oleh kepentingan tertentu," tegas Rahman.
Menurutnya, transparansi menjadi keharusan agar tidak berkembang spekulasi liar mengenai kemungkinan adanya upaya memengaruhi atau mengaburkan penanganan perkara. Karena itu, ia meminta Kapolres Bone Bolango dan jajaran penyidik memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyidikan, status hukum pihak-pihak yang telah diamankan, serta tindak lanjut terhadap dugaan keterlibatan pihak lain.
FKPR SIAP GERUDUK POLDA GORONTALO DAN POLRES BONE BOLANGO
Sebagai bentuk kontrol sosial dan keseriusan mengawal persoalan tersebut, Rahman menyatakan bahwa FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo akan mengambil langkah konkret melalui aksi demonstrasi di Polda Gorontalo dan Polres Bone Bolango.
Tidak hanya menuntut transparansi penanganan perkara, FKPR juga berencana melaporkan Kasat Intel dan Kasat Reskrim Polres Bone Bolango kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Gorontalo agar dilakukan pemeriksaan serta klarifikasi terhadap dugaan adanya komunikasi maupun kemungkinan intervensi dalam penanganan perkara tersebut.
Rahman menegaskan, laporan kepada Propam bukanlah bentuk vonis terhadap pejabat yang bersangkutan, melainkan langkah untuk meminta pemeriksaan objektif berdasarkan bukti dan fakta yang tersedia.
Ia menyampaikan bahwa saat ini tim FKPR telah melakukan konsolidasi internal dan akan melaksanakan konsolidasi final pada Sabtu malam. Selanjutnya, aksi demonstrasi direncanakan berlangsung pada Senin hingga Rabu pekan depan dengan sasaran Polda Gorontalo dan Polres Bone Bolango.
JANGAN BIARKAN BATU HITAM TERUS LOLOS, BONGKAR SELURUH MATA RANTAINYA!
Rahman menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan keseriusan dalam memberantas dugaan penyelundupan batu hitam dari wilayah Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada sopir, kendaraan, dan barang bukti yang berhasil diamankan. Jika terdapat dugaan keterlibatan pemilik barang, koordinator, penghubung, pengawal, maupun pihak lain yang membantu proses pengiriman, semuanya harus ditelusuri berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Jangan sampai yang berani mengambil risiko di lapangan justru menjadi pihak yang paling dahulu diproses, sementara aktor yang diduga berada di balik seluruh rangkaian aktivitas ini tidak tersentuh. Kami tidak ingin hukum hanya tajam kepada mereka yang lemah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan dan jaringan," tegas Rahman.
Ia juga mendesak agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Ini bukan sekadar persoalan satu truk batu hitam. Ini menyangkut kewibawaan hukum, integritas institusi kepolisian, serta upaya memutus mata rantai penyelundupan sumber daya alam yang diduga terus berlangsung dari Gorontalo. Jangan sampai barang ilegal berhasil diamankan, tetapi aktor di balik pengirimannya justru tidak pernah terungkap. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban hukum," tutup Rahman Patingki.
Salus Populi Suprema Lex Esto — Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi.
Rep: JO
