GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Penanganan dugaan pengiriman ilegal material batu hitam dari Gorontalo kembali mendapat sorotan. Kali ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan (BEM SI) Wilayah Gorontalo memperluas desakannya kepada PT Bahari Kurnia Agency, DPRD Provinsi Gorontalo, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo.
Desakan tersebut muncul menyusul berkembangnya informasi mengenai dugaan jalur pengiriman batu hitam dari Gorontalo menuju luar daerah, termasuk temuan identitas dua kontainer TAKU 242297 dan TAKU 245742 serta kapal bernomor IMO 8906664 yang sebelumnya menjadi perhatian BEM SI Wilayah Gorontalo.
Koordinator BEM SI Wilayah Gorontalo, Altio Prasetyo Lengato, menilai penelusuran kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang diduga melakukan pengangkutan atau pemilik barang. Seluruh mata rantai distribusi, termasuk perusahaan keagenan pelayaran, pihak yang mengurus administrasi pengiriman, hingga perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama dalam operasional pengangkutan, harus mendapatkan pemeriksaan sesuai kewenangan dan bukti yang tersedia.
Salah satu pihak yang kini menjadi perhatian BEM SI Wilayah Gorontalo adalah PT Bahari Kurnia Agency. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusahaan tersebut disebut sebagai mitra PT Tanto dalam kegiatan keagenan pelayaran.
Nama PT Bahari Kurnia Agency juga muncul dalam pemberitaan perkembangan penanganan perkara batu hitam di Gorontalo. Dalam laporan mengenai konferensi pers Polda Gorontalo pada 28 Oktober 2026, disebutkan bahwa empat orang dari pihak agen pelayaran PT Bahari Kurnia Agency telah diperiksa sebagai saksi.
Fakta pemeriksaan tersebut, menurut Altio, harus menjadi pintu masuk untuk mendalami lebih jauh bagaimana mekanisme pemesanan, pengurusan dokumen, pencatatan muatan, hingga proses keberangkatan kontainer dilakukan.
“Kalau memang ada perusahaan yang menjalankan fungsi keagenan dalam proses pengiriman, maka seluruh aktivitas dan tanggung jawabnya harus diperiksa secara terbuka. Kami mendesak PT Bahari Kurnia Agency memberikan penjelasan kepada publik mengenai peran, mekanisme kerja, serta keterlibatannya dalam rangkaian pengiriman yang sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum,” tegas Altio.
Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap sejumlah orang dari perusahaan tersebut tidak boleh dipelintir menjadi kesimpulan bahwa perusahaan telah terbukti melakukan tindak pidana. Namun, menurutnya, pemeriksaan itu cukup menjadi alasan bagi publik untuk meminta transparansi dan pendalaman terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perkara.
PTSP DIMINTA EVALUASI DAN CABUT IZIN PT BAHARI KURNIA AGENCY
Selain mendesak keterbukaan perusahaan, BEM SI Wilayah Gorontalo secara tegas meminta PTSP Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas dan perizinan operasional PT Bahari Kurnia Agency.
Altio meminta PTSP tidak hanya menjadi lembaga administratif yang menerbitkan perizinan, tetapi juga memastikan perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di wilayah Gorontalo memenuhi ketentuan hukum dan tidak menyalahgunakan legalitas usaha untuk memfasilitasi kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BEM SI Wilayah Gorontalo bahkan mendesak agar izin operasional PT Bahari Kurnia Agency dicabut apabila hasil pemeriksaan dan evaluasi oleh instansi berwenang membuktikan perusahaan tersebut terlibat atau memfasilitasi pengiriman komoditas tambang ilegal.
“PTSP Provinsi Gorontalo harus mengambil sikap. Jangan sampai perusahaan yang menjalankan aktivitas keagenan pelayaran justru tidak tersentuh evaluasi ketika muncul persoalan serius mengenai dugaan pengiriman komoditas tambang ilegal. Kami meminta pemeriksaan terhadap legalitas dan seluruh perizinannya. Jika terbukti melakukan pelanggaran, cabut izin operasionalnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Altio.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas perusahaan bukan sekadar formalitas. Legalitas usaha seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai hukum, bukan menjadi perlindungan bagi pihak yang terbukti memfasilitasi pelanggaran.
DPRD PROVINSI GORONTALO DIMINTA PANGGIL PT BAHARI KURNIA AGENCY DAN PT TANTO
Tidak hanya kepada PTSP, BEM SI Wilayah Gorontalo juga mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan yang menyangkut dugaan pengiriman batu hitam dari daerah tersebut.
Altio meminta DPRD tidak hanya menunggu perkembangan proses hukum, tetapi turut mengambil langkah kelembagaan dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau rapat kerja bersama instansi terkait.
Pihak-pihak yang dinilai perlu dimintai penjelasan antara lain PT Bahari Kurnia Agency, PT Tanto, PTSP Provinsi Gorontalo, KSOP, serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kegiatan pengangkutan dan distribusi komoditas tambang.
Menurut BEM SI, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab melalui forum resmi DPRD.
Pertama, bagaimana hubungan kerja sama dan pembagian tanggung jawab antara PT Bahari Kurnia Agency dengan PT Tanto dalam kegiatan keagenan dan pengangkutan barang?
Kedua, bagaimana mekanisme pemeriksaan dokumen dan kesesuaian antara manifest dengan barang yang sebenarnya diangkut?
Ketiga, siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan administrasi, pemesanan kontainer, serta proses keberangkatan barang?
Keempat, apakah terdapat evaluasi terhadap legalitas perusahaan dan aktivitas operasional pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian pengiriman tersebut?
Kelima, sejauh mana pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi dalam rantai distribusi komoditas tambang di Gorontalo?
“Kami meminta DPRD Provinsi Gorontalo jangan hanya menjadi penonton. Gunakan fungsi pengawasan yang dimiliki. Panggil pihak PT Bahari Kurnia Agency dan PT Tanto, minta penjelasan terbuka, hadirkan PTSP dan instansi terkait. Jangan sampai persoalan sebesar ini hanya menjadi konsumsi pemberitaan tanpa ada langkah pengawasan dari lembaga perwakilan rakyat,” tegasnya.
PENELUSURAN HARUS SAMPAI KE AKTOR DI BALIK PENGIRIMAN
Lebih jauh, Altio mengingatkan bahwa persoalan batu hitam di Gorontalo tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pengangkutan barang. Ada persoalan yang lebih besar, yakni asal-usul material, legalitas komoditas, pihak yang membiayai, pengirim, penerima, serta kemungkinan adanya jaringan distribusi yang bekerja secara terorganisasi.
Sebelumnya, BEM SI Wilayah Gorontalo telah mendesak Polda Gorontalo menelusuri dua identitas kontainer TAKU 242297 dan TAKU 245742 serta kapal bernomor IMO 8906664. Penelusuran tersebut diharapkan dapat dicocokkan dengan dokumen manifest, riwayat pelayaran, data penerima barang, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman.
Bagi Altio, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak berhenti pada pekerja lapangan atau pihak yang secara langsung mengangkut barang.
“Jangan hanya orang-orang di lapangan yang diperiksa. Telusuri siapa yang mengatur, siapa yang mengurus administrasi, siapa yang membiayai, siapa yang menjadi pengirim, dan siapa penerima akhirnya. Kalau ada pihak yang memiliki peran dalam memfasilitasi pengiriman, periksa berdasarkan bukti dan kewenangannya. Jangan ada pihak yang kebal dari proses hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta agar setiap perusahaan yang disebut dalam pemberitaan diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka sehingga persoalan ini dapat diperiksa berdasarkan fakta, bukan asumsi maupun tuduhan sepihak.
BEM SI SIAP KAWAL TUNTUTAN
Menutup pernyataannya, Altio menegaskan bahwa BEM SI Wilayah Gorontalo akan terus mengawal perkembangan persoalan batu hitam tersebut, termasuk mendorong keterbukaan perusahaan, evaluasi perizinan, serta penggunaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, sumber daya alam Gorontalo harus dilindungi dan setiap aktivitas distribusinya wajib memiliki dasar legalitas yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai ketika masyarakat kecil berhadapan dengan persoalan hukum, prosesnya begitu cepat, tetapi ketika kita berbicara tentang perusahaan, administrasi pelayaran, dan rantai distribusi, semuanya justru menjadi tidak jelas. Kami meminta perlakuan hukum yang sama. Jika terbukti melanggar, tindak sesuai aturan. Jika izinnya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan ilegal, cabut izinnya. DPRD juga harus berani menjalankan fungsi pengawasan,” tutup Altio.
BEM SI Wilayah Gorontalo menegaskan, tuntutan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu sebelum adanya pembuktian hukum, melainkan untuk memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan rantai pengiriman batu hitam diperiksa secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Altio Prasetyo Lengato
Koordinator BEM SI Wilayah Gorontalo
Rep: JO
