GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Persoalan penyelundupan batu hitam ilegal di Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan. Rentetan peristiwa pengiriman mineral yang diduga tidak memiliki legalitas, penangkapan di sejumlah wilayah, hingga munculnya jalur distribusi lintas provinsi memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat, khususnya Polda Gorontalo dan Polres Bone Bolango.
Rahman Patingki, selaku Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, menilai bahwa persoalan penyelundupan batu hitam bukanlah fenomena baru. Dari tahun ke tahun, praktik tersebut terus menjadi persoalan yang berulang. Namun, publik masih menunggu pembuktian penegakan hukum yang benar-benar mampu menjangkau aktor utama di balik jaringan distribusi ilegal tersebut.
JANGAN HANYA SOPIR YANG DIJADIKAN UJUNG PENYELESAIAN!
Rahman mempertanyakan pola penanganan perkara yang menurutnya selama ini lebih banyak terlihat pada pengamanan kendaraan, barang bukti, dan orang-orang yang berada di lapangan. Sementara itu, siapa pemilik sesungguhnya, siapa pemodal, siapa yang mengendalikan distribusi, dan siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari bisnis ilegal tersebut masih menjadi pertanyaan publik.
"Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada sopir dan orang-orang yang berada di lapangan. Pertanyaannya sederhana, siapa pemilik batu hitam itu? Siapa yang membiayai pengirimannya? Siapa yang mengatur jalur distribusinya? Siapa yang menikmati keuntungan dari bisnis ilegal tersebut? Jangan sampai aparat hanya berhasil mengungkap orang-orang di bagian paling bawah, tetapi gagal membongkar jaringan yang berada di atasnya," tegas Rahman.
Menurutnya, keberhasilan melimpahkan berkas perkara atau menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta dapat dijadikan ukuran bahwa praktik penyelundupan telah berhasil diberantas. Sebab, selama aktor intelektual, pemilik barang, dan sumber pendanaan belum terungkap, jaringan distribusi ilegal masih berpotensi beroperasi.
GORONTALO JANGAN SAMPAI MENJADI JALUR NYAMAN DISTRIBUSI MINERAL ILEGAL!
Rahman juga menyoroti informasi mengenai batu hitam yang diduga berasal dari wilayah Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), kemudian dibawa masuk ke Provinsi Gorontalo dan direncanakan untuk dikirim menuju Palu, Sulawesi Tengah, melalui jalur laut Pelabuhan Anggrek.
Peristiwa tersebut semestinya menjadi alarm serius bagi seluruh institusi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan, distribusi barang, pelabuhan, dan penegakan hukum.
Apabila benar jalur Gorontalo terus dimanfaatkan sebagai lintasan distribusi mineral ilegal, maka aparat harus menjelaskan bagaimana barang tersebut dapat bergerak, melewati sejumlah titik pengawasan, hingga akhirnya terungkap melalui penindakan.
"Jangan sampai Gorontalo justru dipandang sebagai jalur yang mudah dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan mineral ilegal. Ini bukan sekadar persoalan satu truk atau satu kontainer. Ini menyangkut sistem pengawasan, integritas aparat, dan keberanian membongkar jaringan sampai ke pemodalnya," ujar Rahman.
Ia juga mengingatkan bahwa penangkapan terhadap pengiriman mineral ilegal di luar wilayah Gorontalo yang diduga berasal dari Gorontalo harus menjadi bahan evaluasi serius. Penindakan tidak boleh hanya dilakukan ketika barang sudah berada di daerah lain. Aparat harus mampu melakukan pengawasan sejak sumber barang, proses pengumpulan, pengangkutan, hingga titik keberangkatan.
HH DAN AD: PUBLIK MENUNGGU SIAPA YANG BERADA DI BALIK MEREKA!
Dalam peristiwa terbaru, jajaran Polairud dikabarkan mengamankan dugaan pengiriman batu hitam ilegal yang berasal dari Bolsel melalui jalur Gorontalo. Dalam peristiwa tersebut, dua orang berinisial HH dan AD turut diamankan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, keduanya diduga memiliki peran sebagai koordinator dan sopir dalam proses pengiriman.
Namun, bagi Rahman, penindakan tersebut tidak boleh menjadi akhir dari pengungkapan perkara.
Publik berhak mengetahui apakah penyidik telah menelusuri asal-usul barang, identitas pemilik, pihak yang memerintahkan pengiriman, sumber pembiayaan, dokumen pengangkutan, hingga calon penerima barang di tempat tujuan.
"Kalau HH dan AD sudah diamankan, jangan berhenti di situ. Bongkar siapa yang memberikan perintah, siapa pemilik batu hitam, siapa yang membiayai, dan siapa yang mengendalikan pengiriman. Jangan sampai orang-orang di lapangan diproses, sementara pihak yang sesungguhnya memperoleh keuntungan justru tidak tersentuh," tegasnya.
DUGAAN PENYELUNDUPAN SIANIDA JUGA HARUS DIUNGKAP SECARA MENYELURUH!
Belum selesai persoalan batu hitam, Rahman turut menyoroti adanya peristiwa pengamanan dugaan penyelundupan sianida yang dikabarkan terjadi di wilayah Kotamobagu.
Menurutnya, kemunculan sejumlah perkara yang berkaitan dengan distribusi material pertambangan ilegal harus ditelusuri secara serius. Ia menduga terdapat pola distribusi dan jaringan yang perlu diungkap melalui penyelidikan mendalam.
Rahman menegaskan bahwa dugaan adanya pihak yang memberikan perlindungan atau menjadi beking terhadap aktivitas ilegal tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi tanpa pemeriksaan. Jika terdapat indikasi keterlibatan oknum aparat penegak hukum, Propam harus turun tangan melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.
"Jangan alergi terhadap kritik publik. Kalau memang tidak ada keterlibatan oknum, buktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Tetapi jika ditemukan keterlibatan siapa pun, termasuk oknum aparat, jangan ada perlindungan institusional. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas," tegas Rahman.
PT BAHARI KURNIA AGENCY DAN EKSPEDISI TANTO IKUT MENJADI SOROTAN
Selain mendesak pengungkapan pemilik dan pemodal batu hitam, FKPR bersama aliansi yang tergabung, termasuk unsur BEM SI, menyatakan akan terus mengawal dugaan jaringan pengiriman mineral ilegal yang menggunakan jasa perusahaan penyedia pengiriman.
Nama PT Bahari Kurnia Agency dan Ekspedisi Tanto turut menjadi perhatian setelah munculnya informasi mengenai penggunaan jasa pengiriman dan dugaan berulangnya penangkapan yang melibatkan kontainer atau peti kemas dengan identitas pengiriman terkait.
Rahman menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menyimpulkan perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam tindak pidana. Namun, apabila benar terdapat pengiriman berulang yang menggunakan jasa mereka dan kemudian tersangkut perkara di luar daerah, maka diperlukan klarifikasi terbuka mengenai prosedur penerimaan barang, pemeriksaan dokumen, identitas pengirim, penerima, serta mekanisme pengawasan muatan.
"Kalau perusahaan menyatakan dirinya sebagai korban, maka buktikan melalui keterbukaan dokumen dan mekanisme pengawasan pengiriman. Publik perlu mengetahui bagaimana barang tersebut diterima, siapa pengirimnya, siapa penerimanya, dan bagaimana prosedur verifikasi muatan dilakukan. Jangan hanya berlindung di balik pernyataan bahwa perusahaan juga menjadi korban tanpa memberikan penjelasan yang dapat diuji," kata Rahman.
FKPR menyatakan akan terus melakukan penelusuran dan menyampaikan tuntutan kepada pihak-pihak berwenang agar seluruh rantai distribusi diperiksa secara profesional dan berdasarkan alat bukti.
DASAR HUKUM: JANGAN BIARKAN PENYELUNDUPAN MINERAL BERHENTI PADA PELAKU LAPANGAN
Rahman mengingatkan bahwa terdapat sejumlah ketentuan hukum yang dapat menjadi dasar penindakan terhadap praktik pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan mineral yang tidak memiliki legalitas.
1. Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin yang dipersyaratkan. Ketentuan ini berkaitan dengan aktivitas penambangan ilegal.
2. Pasal 161 UU Minerba. Mengatur pidana bagi setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan, maupun penjualan mineral atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin atau dokumen legalitas sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.
3. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023). Dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan tindak pidana bersama-sama, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membantu tindak pidana, sepanjang unsur-unsurnya terbukti. Ketentuan ini penting untuk menelusuri kemungkinan pertanggungjawaban pihak yang berada di balik kegiatan tersebut.
4. Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menegaskan tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. Mengatur tugas Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak semestinya hanya berorientasi pada pelaku yang ditemukan di lapangan. Penyidik harus menelusuri seluruh mata rantai tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku.
FKPR: KAMI AKAN KAWAL SAMPAI KE AKAR-AKARNYA!
Rahman Patingki menegaskan bahwa FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo bersama aliansi yang tergabung, termasuk unsur BEM SI, akan terus mengawal persoalan ini. Pihaknya mendesak Polda Gorontalo, Polres Bone Bolango, dan seluruh institusi terkait untuk membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan.
Ada sejumlah pertanyaan yang menurut FKPR harus dijawab secara terbuka:
• Siapa pemilik sebenarnya batu hitam yang diamankan?
• Siapa pemodal dan pihak yang membiayai pengiriman?
• Siapa yang memerintahkan serta mengendalikan distribusi?
• Bagaimana mineral tersebut dapat melewati jalur pengawasan?
• Apakah perusahaan jasa pengiriman telah melakukan verifikasi terhadap pengirim, penerima, dan dokumen muatan?
• Apakah terdapat pihak lain yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut?
• Sudah sejauh mana penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual?
"Jangan sampai setiap tahun masyarakat disuguhi berita penangkapan, tetapi jaringan penyelundupannya tetap hidup. Jangan sampai yang selalu dikorbankan hanya sopir, pekerja lapangan, dan orang-orang yang berada di posisi paling bawah. Kami ingin melihat keberanian aparat mengungkap siapa pemilik, siapa pemodal, dan siapa aktor intelektualnya. Jika memang ada oknum yang terlibat, proses tanpa pandang bulu. FKPR bersama aliansi tidak akan berhenti mengawal persoalan ini sampai seluruh fakta terungkap dan pertanggungjawaban hukum ditegakkan," tutup Rahman.
BAGI FKPR, PENANGKAPAN BUKANLAH AKHIR DARI PENEGAKAN HUKUM. PENGUNGKAPAN JARINGAN, PEMODAL, DAN AKTOR INTELEKTUAL ADALAH BAGIAN PENTING DARI UPAYA MEMUTUS RANTAI PENYELUNDUPAN MINERAL ILEGAL DI GORONTALO.
Rep: JO
