BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

PETI Ancam Kawasan Hutan Nantu, Bupati dan Kapolda Jangan Tutup Mata


KAB.GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga mulai mendekati kawasan Hutan Nantu di Kabupaten Gorontalo menuai sorotan dan kecaman dari FPG. Kondisi ini dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengancam kelestarian kawasan hutan yang memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat.


FPG dengan tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera turun tangan melakukan penertiban, penyelidikan, serta penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.


Hutan Nantu bukan kawasan yang bisa diperlakukan semena-mena. Ini bukan sekadar persoalan aktivitas pertambangan, melainkan menyangkut keberlangsungan ekosistem, kelestarian lingkungan, dan keselamatan masyarakat yang hidup di sekitarnya.


FPG menegaskan bahwa ketika aktivitas PETI mulai merambah dan mendekati kawasan hutan yang dilindungi, maka tidak ada alasan bagi aparat maupun pemerintah untuk menunda-nunda tindakan. Jangan sampai aparat baru bergerak setelah kerusakan lingkungan terjadi dan dampaknya sudah dirasakan masyarakat.


Tidak hanya APH, FPG juga mendesak Bupati Gorontalo bersama DPRD Kabupaten Gorontalo agar segera mengambil sikap dan menunjukkan tanggung jawab nyata dalam menyikapi persoalan ini.


Jangan sampai pemerintah dan DPRD hanya disibukkan dengan agenda-agenda seremonial, sementara persoalan serius yang menyangkut keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat justru luput dari perhatian.


Persoalan PETI di sekitar kawasan Hutan Nantu bukan perkara sepele. Ada ekosistem yang harus dijaga, ada keanekaragaman hayati yang harus dilindungi, serta ada kehidupan masyarakat yang bergantung pada kelestarian alam.


FPG juga mengingatkan bahwa kerusakan hutan di wilayah hulu, khususnya kawasan Kecamatan Asparaga, berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas. Terlebih, di wilayah tersebut terdapat infrastruktur bendungan yang keberadaannya juga berkaitan dengan kondisi lingkungan dan tata kelola sumber daya air.


Apabila kawasan hulu mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali, maka risiko seperti erosi, sedimentasi, dan meningkatnya potensi banjir harus menjadi perhatian serius. Dampaknya bukan tidak mungkin meluas hingga wilayah Boliyohuto dan sekitarnya.


Jangan hanya melihat PETI sebagai persoalan tambang hari ini, tetapi lihat pula potensi bencana yang bisa diwariskan kepada masyarakat di kemudian hari.


FPG menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan tidak bermaksud mengabaikan kebutuhan masyarakat dalam mencari penghidupan. Namun, aktivitas pertambangan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kawasan hutan, merusak lingkungan, serta mempertaruhkan keselamatan masyarakat luas.


Masyarakat membutuhkan ruang untuk mencari nafkah, tetapi bukan berarti aktivitas ekonomi dapat dilakukan tanpa memperhatikan aturan, batas kawasan, dan dampak ekologisnya.


Jangan jadikan alasan ekonomi sebagai pembenaran untuk merusak kawasan hutan yang seharusnya dilindungi.


Oleh karena itu, Zasmin Dalanggo koordinator FPG menyampaikan desakan tegas kepada:


1. APH, agar segera melakukan penertiban, penyelidikan, dan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI yang diduga beroperasi di sekitar kawasan Hutan Nantu.

2. Bupati Gorontalo, agar segera mengambil langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi mengancam kawasan hutan.

3. DPRD Kabupaten Gorontalo, agar tidak tinggal diam dan segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan PETI serta mendorong langkah nyata perlindungan lingkungan.

4. Instansi terkait, agar melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi kawasan hutan dan memastikan tidak terjadi perluasan aktivitas pertambangan ke wilayah yang dilindungi.


FPG mengingatkan, jangan sampai ketika Hutan Nantu sudah rusak, ekosistem sudah terganggu, dan masyarakat mulai merasakan dampak bencana, barulah semua pihak saling melempar tanggung jawab.


Hutan tidak bisa bersuara ketika dirusak. Satwa tidak bisa mengajukan protes ketika habitatnya dihancurkan. Namun, pemerintah dan aparat memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk mencegah semua itu terjadi.


"Jangan tunggu Hutan Nantu rusak baru pemerintah sibuk mengambil tindakan. Jangan tunggu banjir melanda masyarakat Boliyohuto dan sekitarnya baru semua pihak saling menyalahkan. Sekarang waktunya bertindak, bukan sekadar berbicara!" ungkap Zasmin.

FPG menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Perlindungan Hutan Nantu bukan sekadar tanggung jawab satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama demi menjaga lingkungan dan memastikan keselamatan generasi mendatang.


JANGAN KORBANKAN HUTAN NANTU DEMI KEPENTINGAN SESAAAT. SELAMATKAN HUTAN, LINDUNGI EKOSISTEM, DAN JAGA KESELAMATAN MASYARAKAT!


Rep: JO

« PREV
NEXT »