BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN TIDAK CUKUP: NEGARA HARUS HADIR DALAM KEHIDUPAN WARGA YANG RENTAN


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Penurunan angka kemiskinan kerap dipresentasikan sebagai salah satu keberhasilan pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan. Namun, pembangunan tidak seharusnya hanya diukur melalui grafik pertumbuhan ekonomi, persentase penurunan kemiskinan, maupun sederet capaian administratif dalam laporan pemerintahan. Ukuran paling mendasar dari keberhasilan pembangunan adalah sejauh mana negara mampu memastikan setiap warga negara memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat.


Hal inilah yang patut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo ketika kita melihat kondisi kehidupan Aisa Kilimani (76), warga Dusun Bohulo, Desa Labanu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.


Di usia senjanya, Aisa masih harus bertahan hidup bersama cucunya di sebuah gubuk sederhana dengan kondisi hunian yang jauh dari standar kelayakan. Dalam satu ruangan sempit, aktivitas memasak, makan, dan beristirahat berlangsung tanpa pembagian ruang yang memadai. Bahkan, untuk sekadar tidur, ia hanya mengandalkan tikar sebagai alas.


Bagi kami, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan keterbatasan ekonomi sebuah keluarga. Ini adalah potret kerentanan sosial yang semestinya menjadi perhatian serius negara, khususnya pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


KETIKA ANGKA KEMISKINAN MENURUN, TETAPI KUALITAS HIDUP BELUM MERATA


Kami memandang bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya dibangun melalui narasi statistik. Sebab, angka kemiskinan yang menurun secara agregat tidak otomatis menjamin bahwa seluruh masyarakat telah keluar dari kondisi kemiskinan dan kerentanan.


Dalam perspektif pembangunan manusia, kemiskinan merupakan persoalan multidimensional. Amartya Sen melalui pendekatan Capability Approach menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak cukup diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan bermartabat.


Artinya, seseorang belum dapat dikatakan sejahtera hanya karena tercatat dalam kategori statistik tertentu. Ketika seseorang masih kesulitan memperoleh tempat tinggal yang layak, akses kesehatan, pangan, sanitasi, dan perlindungan sosial, maka sesungguhnya masih terdapat persoalan pembangunan yang harus diselesaikan.


Kami ingin mengingatkan pemerintah bahwa statistik seharusnya menjadi instrumen untuk membaca realitas sosial, bukan menjadi tirai yang menutupi persoalan masyarakat.


Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk merayakan keberhasilan penurunan angka kemiskinan, sementara masih terdapat warga lanjut usia yang harus menghabiskan masa tuanya dalam hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan dasar.


NEGARA TIDAK BOLEH ABSEN DI HADAPAN KERENTANAN RAKYAT


Secara konstitusional, Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.


Amanat konstitusi tersebut bukan sekadar kalimat normatif yang dibacakan dalam seremoni kenegaraan. Ia merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan melalui kebijakan, program, penganggaran, serta tindakan nyata pemerintah.


Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan landasan bagi negara dalam melaksanakan penanganan fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.


Oleh karena itu, kondisi Aisa Kilimani harus menjadi perhatian pemerintah, bukan justru dibiarkan menjadi cerita kemanusiaan yang hanya ramai diperbincangkan sesaat.


Kami mempertanyakan sejauh mana efektivitas pendataan masyarakat miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Gorontalo. Apakah seluruh warga yang mengalami kondisi kerentanan ekstrem telah teridentifikasi? Apakah program bantuan sosial dan rehabilitasi rumah tidak layak huni telah menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan?


Jika masih terdapat masyarakat dengan kondisi seperti Aisa, maka pemerintah perlu mengevaluasi ketepatan sasaran, efektivitas pendataan, dan kualitas implementasi program penanggulangan kemiskinan.


Bidang Lingkungan Hidup dan ESDM HMI Badko Sulut-Go memandang bahwa pembangunan daerah harus diletakkan dalam kerangka keadilan sosial dan keadilan antargenerasi.


Kekayaan sumber daya alam, pertumbuhan investasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan aktivitas ekonomi daerah seharusnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.


Jangan sampai daerah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi masih terdapat masyarakat yang kesulitan memperoleh kebutuhan paling mendasar.


Pembangunan yang tidak mampu menjangkau kelompok paling rentan berisiko melahirkan ketimpangan. Sebab, kemajuan ekonomi yang tidak disertai distribusi kesejahteraan hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.


Dalam perspektif keadilan sosial, pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan mereka yang telah memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi harus memastikan kelompok masyarakat miskin dan rentan memperoleh perlindungan serta kesempatan hidup yang layak.


Atas kondisi yang dialami Aisa Kilimani, kami menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah:


1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui dinas terkait agar segera melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi kehidupan Aisa Kilimani dan keluarganya.

2. Mendesak Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo untuk memastikan status kepesertaan bantuan sosial serta memberikan intervensi perlindungan sosial sesuai hasil asesmen kebutuhan keluarga.

3. Mendesak Pemerintah Kabupaten Gorontalo agar segera mengupayakan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui program yang tersedia sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

4. Mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar masyarakat paling rentan tidak terlewatkan.

5. Meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap akurasi pendataan kemiskinan, khususnya dalam mengidentifikasi kelompok lanjut usia, masyarakat miskin ekstrem, dan keluarga dengan kondisi hunian tidak layak.

6. Mendorong transparansi capaian program penanggulangan kemiskinan, sehingga publik tidak hanya menerima angka statistik, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai perubahan kualitas hidup masyarakat.


Kami ingin menegaskan bahwa persoalan ini bukan tentang mencari siapa yang paling pantas disalahkan, melainkan tentang mengingatkan bahwa kekuasaan pemerintahan selalu memiliki konsekuensi tanggung jawab terhadap kehidupan rakyat.


Kisah Aisa Kilimani seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah daerah. Bahwa di balik setiap angka kemiskinan terdapat manusia, keluarga, dan kehidupan yang membutuhkan perhatian negara.


Pemerintah tidak boleh menjadikan statistik sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan, sementara realitas sosial di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan.


Sebab, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa indah angka kemiskinan dipresentasikan dalam laporan pembangunan, melainkan dari seberapa nyata negara hadir ketika rakyatnya membutuhkan pertolongan.


Jangan sampai kemiskinan hanya terlihat menurun dalam statistik, tetapi tetap tumbuh dalam kehidupan masyarakat.


Negara tidak boleh hanya hadir dalam angka-angka pembangunan. Negara harus hadir di rumah-rumah rakyat yang membutuhkan keadilan.


ALMISBAH ALI DODEGO

Kabid Lingkungan Hidup dan ESDM

HMI Badko Sulawesi Utara–Gorontalo


Rep: JO

« PREV
NEXT »