GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Pangahu, Kabupaten Gorontalo, kini memunculkan persoalan lain yang tidak boleh dibiarkan luput dari penegakan hukum. Salah satu akses yang diduga menuju kawasan aktivitas tambang tersebut disebut melintasi wilayah Desa Tumba, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terhadap fungsi pengawasan pemerintah desa, khususnya Kepala Desa Tumba.
Dion Hipy, Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sekaligus masyarakat Sumalata, melontarkan desakan keras kepada aparat penegak hukum agar segera menelusuri dugaan pembiaran terhadap akses jalan yang disinyalir digunakan menunjang aktivitas PETI Pangahu.
Menurutnya, apabila akses tersebut benar digunakan untuk mobilisasi menuju aktivitas pertambangan ilegal, maka tidak boleh ada pihak yang merasa kebal dari pemeriksaan. Kepala desa harus dimintai keterangan mengenai pengetahuan, tindakan, dan tanggung jawabnya terhadap penggunaan jalan di wilayah desa tersebut.
"Tangkap Kepala Desa Tumba jika terbukti terlibat atau memenuhi unsur pelanggaran hukum! Jangan biarkan dugaan pembiaran menjadi pintu masuk bagi aktivitas tambang ilegal. Jabatan kepala desa bukan tameng untuk menghindari pemeriksaan hukum," tegas Dion.
Ia mempertanyakan bagaimana akses yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan dapat terus menjadi sorotan tanpa kejelasan pengawasan. Ia meminta Polres Gorontalo Utara segera turun ke lapangan, memeriksa jalur yang dimaksud, menelusuri mobilisasi menuju kawasan tambang, serta mengusut kemungkinan adanya pihak yang memfasilitasi atau sengaja membiarkan aktivitas tersebut.
Dion menegaskan, penindakan PETI tidak boleh hanya menjadi formalitas dengan menyasar pekerja kecil, sementara pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam akses, pengelolaan, maupun kepentingan di balik aktivitas tambang tidak tersentuh.
"Kami tidak ingin hukum hanya berani kepada mereka yang berada di lapangan, tetapi kehilangan nyali ketika harus memeriksa pihak yang memiliki kewenangan. Jika ada dugaan pembiaran, usut. Jika ada bukti keterlibatan, proses. Jika unsur pidananya terpenuhi, tangkap! Jangan ada kompromi terhadap pelanggaran hukum," lanjutnya.
Ia juga mendesak agar aparat tidak menjadikan persoalan ini sekadar isu lintas wilayah antara Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Perbedaan administrasi wilayah, menurutnya, bukan alasan untuk mengendurkan penelusuran terhadap jalur yang diduga mendukung aktivitas PETI.
Dion memperingatkan, diamnya aparat terhadap persoalan yang terus disuarakan masyarakat hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik. Penegakan hukum harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan atau janji penertiban.
"Polres Gorontalo Utara jangan diam. Periksa Kepala Desa Tumba, telusuri aksesnya, buka fakta di lapangan. Jangan sampai masyarakat melihat hukum hanya keras kepada rakyat kecil, tetapi lunak terhadap mereka yang memiliki kuasa. Kami menuntut pengusutan yang serius, transparan, dan tanpa tebang pilih!"
Desakan ini, lanjut Dion, merupakan bentuk peringatan bahwa masyarakat akan terus mengawal persoalan dugaan PETI Pangahu dan akses yang disinyalir melintasi Desa Tumba hingga ada kejelasan serta langkah konkret dari aparat penegak hukum.
Rep: JO


