SERUI-Suaraindonesia1.com. Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Bupati Kepulauan Yapen, Rabu, (18/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mendesak pemerintah memberikan kepastian terkait nasib 600 tenaga honorer yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan pengangkatan.
Ketua Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen, Leonard Sirami, mengatakan aksi damai tersebut merupakan bentuk perjuangan para tenaga honorer yang masih menantikan kepastian status kepegawaian mereka.
Menurut Leonard, masih terdapat sekitar 600 tenaga honorer yang masuk dalam sisa kuota Kabupaten Kepulauan Yapen dan hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan mengenai proses maupun pengumuman pengangkatan.
Ia menjelaskan, keresahan para honorer semakin meningkat setelah melihat sejumlah kabupaten lain telah melakukan proses pengangkatan, baik melalui jalur CPNS maupun mekanisme pengangkatan tenaga honorer.
"Kami melakukan aksi damai ini agar teman-teman honorer di Kepulauan Yapen juga mendapatkan kepastian nasib. Banyak dari mereka yang sejak tahun 2023 sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat, tetapi namanya belum diakomodir," ungkap Leonard kepada awak media.
Ia menegaskan, salah satu persoalan utama yang dihadapi tenaga honorer saat ini adalah kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan yang transparan mengenai perkembangan dan kendala pengangkatan tenaga honorer.
Leonard secara khusus berharap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Yapen dapat segera mengadakan pertemuan bersama perwakilan tenaga honorer dan Aliansi Honorer Nasional.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan tenaga honorer sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman serta diskomunikasi yang selama ini menimbulkan keresahan.
"Yang terpenting bagi kami adalah adanya keterbukaan informasi dan kepastian. Kami berharap pemerintah daerah, dalam hal ini BKD, dapat mengadakan pertemuan dengan para honorer sehingga informasi bisa disampaikan dengan baik dan tidak ada lagi kebingungan," tegasnya.
Lebih lanjut, Leonard meminta agar pemerintah daerah tidak memandang Aliansi Honorer Nasional sebagai pihak yang berseberangan, melainkan sebagai mitra strategis dalam memperjuangkan kepentingan tenaga honorer.
Ia menjelaskan bahwa Aliansi Honorer Nasional merupakan wadah yang memiliki legalitas hukum dan hadir sebagai jembatan atau mediator untuk menyampaikan aspirasi para tenaga honorer kepada pemerintah.
"Kami berharap pemerintah daerah menerima aliansi sebagai mitra. Jangan melihat kami sebelah mata, tetapi mari bergandengan tangan untuk mencari solusi. Kehadiran aliansi di Yapen semata-mata untuk memperjuangkan nasib teman-teman honorer," ujarnya.
Terkait hasil pertemuan dengan pemerintah daerah dalam rangkaian aksi tersebut, Leonard mengakui bahwa sebagian besar tenaga honorer belum merasa puas dengan hasil pembahasan yang dilakukan.
Meski demikian, ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi pintu awal untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan Aliansi Honorer Nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada pertemuan tersebut, tetapi harus terus berupaya memberikan informasi dan membangun koordinasi dengan pemerintah pusat agar tersedia ruang dan kesempatan bagi tenaga honorer di Papua, khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk dapat diakomodir.
Dalam kesempatan itu, Leonard juga meminta perhatian para wakil rakyat asal Papua yang berada di DPR RI, di antaranya Yan Mandenas, Tonny Tesar, serta Ibu Rumbiak, agar turut mendengar dan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Ia juga mengajak insan pers untuk berperan aktif menyuarakan persoalan tersebut hingga ke tingkat nasional agar mendapat perhatian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Leonard menilai keterbatasan kemampuan fiskal atau anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer. Karena itu, diperlukan perhatian dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
"Kami berharap media dapat mengekspos persoalan ini sampai ke tingkat nasional agar Bapak Presiden, Bapak MenPAN-RB, dan anggota DPR RI dari Papua bisa mengetahui serta mendengar langsung aspirasi kami. Kami tidak hanya berharap mereka menonton, tetapi juga harus ada respons dan langkah nyata," harapnya.
Leonard menegaskan, perjuangan Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen akan terus dilakukan melalui komunikasi dan penyampaian aspirasi secara damai.
Ia berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius sehingga ratusan tenaga honorer yang selama ini menantikan kepastian tidak terus berada dalam ketidakjelasan status dan masa depan pekerjaan mereka.
(ELVINO)


