BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

TEMUAN BPK SOAL KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI ASN Rp442 JUTA DI GORUT, RIZAL AGU DESAK APARAT PENEGAK HUKUM TURUN TANGAN


GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menuai sorotan serius. Persoalan ini dinilai sebagai bentuk lemahnya pengawasan, buruknya tata kelola administrasi kepegawaian, serta tidak optimalnya penegakan disiplin di lingkungan pemerintahan daerah.


Aktivis Gorontalo, Rizal Agu, menyampaikan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyusul temuan BPK mengenai sembilan orang ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, tetapi masih menerima pembayaran gaji dan tunjangan.


Berdasarkan dokumen pemeriksaan BPK, total kelebihan pembayaran gaji kepada sembilan ASN tersebut mencapai Rp340.497.900. Dari jumlah itu, baru Rp73.730.000 yang dikembalikan ke kas daerah, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp266.767.900.


Lebih jauh, dalam bagian akibat permasalahan, BPK juga mencatat kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp442.613.354, serta lebih saji Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp524.230.908.


Menurut Rizal Agu, temuan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administrasi biasa. Sebab, pembayaran gaji dan tunjangan merupakan penggunaan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan dan kinerja aparatur yang bersangkutan.


"Ini persoalan serius yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Bagaimana mungkin ada ASN yang tidak masuk kerja dalam waktu yang sangat lama, tetapi pembayaran gaji dan tunjangannya tetap berjalan? Di mana fungsi pengawasan atasan langsung, kepala SKPD, BKPP, Inspektorat, dan pihak yang bertanggung jawab atas administrasi penggajian?" tegas Rizal Agu.

Ia menilai, kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Apalagi, BPK turut mengungkap adanya keterlambatan penegakan disiplin terhadap pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 10 hari kerja berturut-turut.


Bahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, sampai dengan 31 Desember 2025, proses penegakan disiplin terhadap sembilan pegawai tersebut masih belum diselesaikan secara tuntas.


Rizal juga mempertanyakan tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kehadiran, pembinaan disiplin, verifikasi data kepegawaian, hingga proses pembayaran gaji.


"Jangan sampai uang negara terus dibayarkan tanpa pengawasan yang memadai, sementara ketika ditemukan persoalan, semuanya hanya berlindung di balik alasan kelalaian administrasi. Pejabat yang memiliki kewenangan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing," ujarnya.

DESAK APARAT PENEGAK HUKUM LAKUKAN PENELUSURAN


Atas temuan tersebut, Rizal Agu secara tegas mendesak Kejaksaan dan Kepolisian agar tidak tinggal diam. Ia meminta aparat penegak hukum melakukan penelaahan dan penyelidikan secara profesional terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam laporan pemeriksaan BPK.


Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri apakah terdapat unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, pembiaran, atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran uang negara.


Ia juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada pegawai yang menerima pembayaran, tetapi turut menelusuri tanggung jawab pejabat yang berwenang dalam proses pengawasan, verifikasi kehadiran, pengusulan penghentian pembayaran, dan pencairan gaji.


"Penegak hukum harus berani menelusuri persoalan ini sampai tuntas. Periksa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dan kewenangan. Jangan hanya melihat siapa yang menerima uang, tetapi telusuri juga siapa yang mengetahui, siapa yang membiarkan, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, dan bagaimana pembayaran tersebut tetap bisa berlangsung," tegasnya.

Rizal menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana, maka proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila persoalannya merupakan pelanggaran administrasi dan disiplin, pemerintah daerah juga wajib menyelesaikannya melalui mekanisme yang berlaku.


BUPATI JANGAN HANYA BERJANJI MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BPK


Selain mendesak aparat penegak hukum, Rizal Agu juga meminta Bupati Gorontalo Utara bertanggung jawab memastikan seluruh rekomendasi BPK benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar menjadi dokumen formalitas pemeriksaan.


Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kehadiran ASN, memperbaiki administrasi penggajian, menindaklanjuti pelanggaran disiplin, serta memastikan seluruh kelebihan pembayaran diproses pengembaliannya ke kas daerah.


Menurutnya, pengembalian uang negara merupakan kewajiban yang harus dituntaskan, tetapi tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.


"Jangan sampai persoalan ini hanya berakhir dengan pengembalian uang, kemudian tidak ada evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang lalai atau menyalahgunakan kewenangannya. Pengembalian uang negara dan penegakan hukum merupakan dua hal yang harus dilihat sesuai ketentuan masing-masing," katanya.

Rizal juga mendesak Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin ASN, termasuk mengevaluasi kinerja pejabat yang bertanggung jawab dalam proses tersebut.


UANG NEGARA HARUS DIJAGA, BUKAN DIBIARKAN BOCOR


Di akhir pernyataannya, Rizal Agu menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang rakyat dikelola dan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan setiap temuan hasil pemeriksaan BPK.


Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menuntut kedisiplinan masyarakat, sementara kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur di lingkungan pemerintahan justru tidak diawasi secara maksimal.


"Jangan sampai rakyat terus dibebani dengan tuntutan kepatuhan terhadap aturan, tetapi di dalam pemerintahan sendiri masih ditemukan persoalan serius dalam pengelolaan uang negara. Kami meminta Bupati Gorontalo Utara membuka secara transparan tindak lanjut temuan ini. Kami juga mendesak Kejaksaan dan Kepolisian segera menelaah serta memprosesnya apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum," tutup Rizal Agu.

Bagi Rizal Agu, temuan BPK ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan di Gorontalo Utara. Uang negara adalah uang rakyat, sehingga setiap rupiah yang dibayarkan harus memiliki dasar, prosedur, dan pertanggungjawaban yang jelas. Jangan biarkan persoalan ini menguap tanpa penyelesaian.


Rep: JO

« PREV
NEXT »