Wabup Suharsi Hadiri Rapat Paripurna ke 52 Persetujuan APBD 2024


Suaraindonesia1, Pohuwato - Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa hadiri Rapat Paripurna ke 52 di DPRD Pohuwato, Rabu (22/11/2023).

Rapat Paripurna ini dalam rangka penandatanganan berita acara persetujuan bersama Ranperda APBD tahun anggaran 2024 dan penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2024.

Selain Wabup Pohuwato, Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD, Nasir Giasi, Wakil Ketua Idris Kadji, Wakil Ketua Nirwan Due, Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, unsur forkopimda dan pimpinana OPD.

Dalam sambutannya, Suharsi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Pohuwato atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah.

"Hal ini menunjukan semangat keseriusan dalam menyelesaikan semua tahapan penyelesaian pembahasan sampai dengan terlaksananya persetujuan bersama pada hari ini," ungkap Suharsi.

"Kerja sama dan koordinasi sebagai mitra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah terus terpelihara, menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan. Begitu pun dengan agenda paripurna hari ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat Pohuwato," tambahnya.

Selain itu lanjut Suharsi, saat ini tentunya masih ada satu yang kita perjuangkan bersama, yakni permohonan relaksasi pengembalian dana PEN, Alhamdulillah mendapatkan respon positif.

Hasil paparan menyimpulkan pemda agar mendapatkan review BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dan pertimbangan teknis SMI.

Untuk SMI sudah berkunjung langsung ke Pohuwato dan menyuport penuh permohonan pemda. Sedangkan untuk BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo saat ini masih menelaah dokumen yang terkait.

"Jika hal ini di setujui setelah penetapan APBD tentu pemda melalui tim anggaran akan kembali berkonsultasi dan membahas anggaran tersebut dengan lembaga DPRD melalui Banggar," jelas Suharsi 

 Insyaallah di tahun 2024 kita masih terus mendapatkan tambahan anggaran khususnya DID kinerja, baik itu terkait inflasi maupun kesejahteraan masyarakat. Tentu hal ini kembali membutuhkan dukungan seluruh pihak khususnya seluruh OPD dalam percepatan realisasi kegiatan terkait kemiskinan, inflasi, dan stunting," pungkasnya.


(Abd)