SUARAINDONESIA1.COM --- Sidang Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) pada 3/6/2025 memanas. RDP ini dihadiri langsung oleh Asisten II SBD dan beberapa OPD terkait. DPRD SBD menemukan kejanggalan dalam proses P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten SBD.
DPRD SBD menemukan beberapa kejanggalan dalam proses P3K yang menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas proses seleksi. DPRD meminta Pemda SBD untuk memberikan data dan bukti yang terkait dengan proses P3K.
Pemda SBD merespons temuan kejanggalan oleh DPRD dengan menantang DPRD untuk membuktikan kejanggalan tersebut. Pemda SBD meminta DPRD untuk menunjukkan bukti yang konkret tentang kejanggalan proses P3K.
Sidang RDP berakhir tanpa kesepakatan antara DPRD dan Pemda SBD. DPRD tetap meminta Pemda SBD untuk memberikan data dan bukti yang terkait dengan proses P3K, sementara Pemda SBD tetap menantang DPRD untuk membuktikan kejanggalan tersebut. Konflik ini masih belum terselesaikan dan menunggu perkembangan lebih lanjut.
**** EMAN LEDU ****
( SUARAINDONESIA1.COM ).
