Gorontalo, SuaraIndonesia1.com - Gelombang kekecewaan melanda kalangan mahasiswa menyusul terungkapnya dugaan pengalihan dana efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk pembelian mobil dinas baru. Padahal, komitmen efisiensi digaungkan untuk kesejahteraan rakyat. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ichsan Gorontalo, Lutfi Juniarsyah, menyatakan kekecewaan atas kebijakan yang dinilai mencederai rasa keadilan publik ini.
"Bagaimana mungkin di tengah seruan efisiensi dan kondisi rakyat yang masih sulit, dana yang seharusnya untuk kesejahteraan justru dialokasikan untuk fasilitas pejabat?" tegasnya dalam pernyataan kepada media.
Lutfi Juniarsyah menyoroti kontradiksi mencolok antara pernyataan Gubernur Gorontalo yang melarang pembelian mobil dinas baru, dengan temuan di lapangan. Berbagai laporan media mengungkap bahwa tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Gorontalo menganggarkan total Rp5,7 miliar untuk kendaraan dinas. Bahkan, ada alokasi khusus dari dana efisiensi sebesar Rp1,5 miliar untuk tiga unit mobil dinas, yang merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2025.
"Ini jelas pelanggaran serius terhadap Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Aturan itu gamblang menyebut dana efisiensi harusnya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, stabilisasi harga pangan, serta program pro-rakyat lainnya. Mobil dinas sama sekali bukan prioritas!" imbuhnya dengan nada prihatin.
ia juga menegaskan, kebijakan ini menunjukkan tumpulnya empati pemerintah terhadap kondisi pahit masyarakat Gorontalo. Ia membeberkan data yang seharusnya jadi fokus utama Pemprov:
"Data Maret 2025 menunjukkan angka kemiskinan di Gorontalo masih 13,24 persen, bahkan di beberapa kabupaten mencapai 17 persen. Artinya, ribuan saudara kita masih berjuang keras di bawah garis kemiskinan," ungkapnya.
"Jumlah pengangguran terbuka mencapai 19.817 orang pada Februari 2025. Ini jeritan nyata bahwa lapangan kerja sangat dibutuhkan, bukan mobil dinas baru yang menguras APBD," tegasnya.
"Angka putus sekolah masih jadi luka, khususnya di jenjang SMP dan SMA. Masalah gizi anak-anak kita juga masih tinggi. Akses pendidikan bagi disabilitas juga jadi pekerjaan rumah besar. Mengapa dana tidak dialirkan untuk menjawab masalah-masalah krusial ini?" kritik Lutfi Juniarsyah dengan lantang.
Baginya, ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan cerminan prioritas yang keliru. Dana yang seharusnya menjadi napas pembangunan dan pengentas kemiskinan, malah dialirkan untuk memfasilitasi kenyamanan segelintir pejabat.
Merespons ironi ini, Lutfi Juniarsyah mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera Membatalkan seluruh rencana pengadaan mobil dinas baru yang mengkhianati semangat efisiensi, Mengalihkan seluruh anggaran tersebut untuk program-program yang langsung menyentuh peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Gorontalo, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah tanpa tawar-menawar.
"Sebagai suara mahasiswa dan bagian dari masyarakat Gorontalo, saya menyatakan tidak akan tinggal diam. Dana efisiensi adalah hak mutlak rakyat Gorontalo, dan harus kembali kepada mereka. saya akan terus menyuarakan tuntutan ini demi tegaknya keadilan anggaran," pungkasnya, menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mengawal isu krusial ini.
Reporter: Jhul
