GORONTALO, suaraindonesia1.com – Situasi sosial politik di Gorontalo kembali memanas setelah tindakan kontroversial yang dilakukan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II, Ali Rahmat, terhadap mahasiswa yang tengah menyuarakan aspirasi terkait persoalan masyarakat pesisir Danau Limboto. Tindakan Ali Rahmat yang menarik paksa mahasiswa dari mobil orasi dinilai sebagai bentuk arogansi dan sikap anti kritik.
Menanggapi hal itu, Wakil Koordinator BEM Nusantara (BEMNus) Gorontalo, Erwin Ibrahim, dengan tegas mengecam sikap Kepala BWS Sulawesi II tersebut. Dalam pernyataannya, Erwin menilai tindakan itu sebagai bukti nyata kemiskinan etika yang seharusnya tidak ditunjukkan oleh seorang pejabat publik.
“Ali Rahmat telah menunjukkan wajah birokrasi yang arogan dan miskin etika. Pejabat publik seharusnya menjadi contoh dalam menghormati ruang demokrasi, bukan justru menginjaknya dengan tindakan yang merendahkan martabat mahasiswa,” tegas Erwin.
Lebih lanjut, BEM Nusantara Gorontalo menyatakan bahwa tindakan represif terhadap mahasiswa merupakan bentuk ketakutan terhadap kritik dan hilangnya kesadaran moral seorang pejabat publik terhadap fungsi pengabdian kepada rakyat.
“Kami menilai Kepala BWS Sulawesi II telah gagal memahami posisi dan tanggung jawab moralnya. Ia bukan penguasa, melainkan pelayan publik yang harus terbuka terhadap kritik dan masukan. Ketika pejabat publik bersikap kasar terhadap mahasiswa, itu tanda bahwa nurani kekuasaannya telah mati,” papar Erwin.
BEM Nusantara Gorontalo juga mendesak Kementerian PUPR untuk segera mengevaluasi dan mencopot Ali Rahmat dari jabatannya. Menurut Erwin, langkah itu penting untuk memulihkan citra lembaga dan menjaga marwah demokrasi di lingkungan pemerintahan.
“Kami akan terus bersuara. Jangan biarkan pejabat yang anti kritik dan arogan dibiarkan memimpin institusi strategis seperti BWS. Negara harus hadir untuk menegakkan etika pejabat publik,” pungkas Erwin.
(Rep/JO)
