BONE BOLANGO, suaraindonesia1.com – Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) mendesak Kepolisian Resor (Polres) Bone Bolango untuk segera mengusut dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan perbuatan melawan hukum di lingkungan Dinas Bina Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone Bolango.
Desakan ini disampaikan menyusul belum adanya tindakan nyata dari Polres Bone Bolango, padahal aduan beserta bukti temuan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2023 telah disampaikan sejak hampir satu bulan yang lalu.
Pimpinan FPKG, Fahrul Wahidji, menegaskan bahwa kasus ini sudah sangat jelas. "Kami minta Polres Bone Bolango untuk segera melakukan pemeriksaan. Sangat tidak masuk akal, gaji pegawai yang telah terkena tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap masih terus dibayarkan. Selain itu, keempat orang yang diduga terlibat ini memiliki locus dan tempus delicti (tempat dan waktu terjadinya kejahatan) yang berbeda," ujar Fahrul dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, FPKG secara khusus meminta Kapolres Bone Bolango untuk:
1. Mengangkat dan menangani kasus ini dengan tegas.
2. Segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga lalai.
3. Melakukan penetapan tersangka sesuai dengan bukti-bukti yang ada.
FPKG berharap langkah tegas dari Polres diperlukan untuk menegakkan hukum dan mencegah terjadinya pemborosan keuangan daerah.
Reporter: JO
