GORONTALO, suaraindonesia1.com – Satu tahun sejak dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ichsan Gorontalo menilai arah pembangunan nasional masih menyisakan persoalan ketimpangan dan keadilan sosial, terutama di daerah-daerah di luar Jawa.
Presiden BEM Universitas Ichsan Gorontalo, Lutfi Juniarsyah menyampaikan, stabilitas ekonomi yang diklaim pemerintah pusat belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di tingkat bawah. Meski angka pertumbuhan ekonomi nasional stabil di kisaran 5%, efeknya belum menjangkau lapisan masyarakat di daerah.
“Pertumbuhan ekonomi lima persen itu nyata di statistik, tapi tidak di dompet rakyat kecil. Di Gorontalo, masih banyak masyarakat pesisir yang hidup dari pendapatan tak menentu,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan nasional per Maret 2025 sebesar 9,04 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih bertahan di atas rata-rata nasional.
Menurut BEM Universitas Ichsan Gorontalo, data itu menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi masih menjadi pekerjaan besar pemerintah di tahun kedua masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.
“Kami mengapresiasi stabilitas ekonomi nasional, tapi kesenjangan antarwilayah perlu jadi perhatian serius. Jangan sampai pembangunan hanya berputar di kota-kota besar dan meninggalkan desa-desa,” tambahnya.
Selain isu ekonomi, BEM Universitas Ichsan Gorontalo juga menyoroti persoalan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam, yang dianggap belum menunjukkan perbaikan signifikan. Salah satu contoh yang diangkat adalah konflik tambang di Kabupaten Pohuwato yang memengaruhi kehidupan masyarakat lokal.
“Kebijakan pembangunan harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Konflik tambang seperti di Pohuwato menunjukkan bahwa investasi masih sering mengabaikan keselamatan sosial dan ekologis,” tegas Lutfi.
BEM Universitas Ichsan Gorontalo juga menilai demokrasi dan kebebasan berpendapat di kampus perlu dijaga, agar mahasiswa tetap memiliki ruang untuk berpikir kritis dan menyuarakan kepentingan rakyat. Dalam pandangan mereka, kritik dari kampus bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab intelektual mahasiswa.
“Kritik mahasiswa adalah bentuk cinta terhadap bangsa. Kami bukan lawan pemerintah, kami mitra kritis yang ingin memastikan kebijakan publik berjalan sesuai amanat keadilan sosial,” jelasnya.
Pemerintah memang mengklaim sejumlah capaian positif dalam setahun terakhir, mulai dari pengendalian inflasi di kisaran 2,8 persen, realisasi bantuan sosial untuk 18 juta keluarga penerima manfaat, hingga perluasan program makan bergizi untuk pelajar. Namun, mahasiswa menilai bahwa kebijakan yang bersifat bantuan jangka pendek belum cukup menjawab akar persoalan struktural, seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan lemahnya ekonomi daerah.
“Bantuan sosial memang membantu masyarakat bertahan, tapi belum membuat mereka berdaya. Pemerintah harus menata strategi agar masyarakat tidak bergantung pada subsidi terus-menerus,” tambah Presiden BEM itu.
Dalam refleksi tersebut, BEM Universitas Ichsan Gorontalo menyerukan agar pemerintah memperkuat pembangunan berbasis manusia dan daerah, dengan memperhatikan potensi lokal dan memastikan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan.
“Pembangunan tidak boleh hanya mengandalkan proyek besar. Investasi infrastruktur harus dibarengi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Tanpa itu, keadilan sosial hanya akan jadi slogan,” ujarnya menutup pernyataan.
Refleksi yang disampaikan oleh Presiden BEM Universitas Ichsan Gorontalo ini menjadi bagian dari gelombang evaluasi publik terhadap satu tahun perjalanan Kabinet Merah Putih. Berbagai kalangan menilai pemerintah telah berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi, namun masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keberlanjutan demokrasi.
Reporter: JO
