GORONTALO, suaraindonesia1.com — Aktivitas tambang ilegal yang dijalankan oleh Yosar Manoarfa, Haji Suci, Ibu Nur Kandji, dan Haji Rijal bukan lagi sekadar persoalan lingkungan—ini telah menjadi luka moral dan hukum di tubuh Provinsi Gorontalo. Rakyat diperas, alam dihancurkan, dan hukum dipermainkan oleh sekelompok orang yang bersembunyi di balik topeng kekuasaan dan uang setoran.
Lebih parah lagi, oknum aparat kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat menjadi pelindung bisnis haram ini. Nama-nama seperti Irwasda Polda Gorontalo Kombes Pol Ahmad Purdomaon dan beberapa oknum polisi lainnya mencuat sebagai pengepul setoran dari hasil kejahatan tambang ilegal tersebut. Jika hal ini benar, maka institusi Polri telah dicoreng oleh ulah anak buahnya sendiri yang menjual kehormatan demi kepingan rupiah.
Dalam aksi zilid 2 pada 7 November 2025 di beberap titik pemasangan poster, dengan tuntutan untuk memberhentikan aktifitas tambang ilegal di Pohuwato dan Boalemo dengan komitmen jelas oleh representasi Polda yang menerima masa aksi; Bahwa Polda Gorontalo akan menindaklanjuti oknum polisi dan sipil yang terlibat dalam PETI baik Pohuwato maupun Boalemo.
Haji Suci, Haji Rijal, Ibu Nur Kandji, dan Yosar Manoarfa yang dikenal sebagai kebal hukum di kabupatennya masing-masing, menjadi perhatian penuh oleh masa aksi karena mereka dinilai kebal hukum dan sudah berkompromi dengan pejabat Polda Gorontalo. Diduga hal ini diketahui oleh Kapolda Gorontalo namun dibiarkan begitu saja seolah tidak pernah terjadi.
Olehnya, jikalau aparat di daerah tidak mampu menuntaskan masalah ini, maka BEM Provinsi Gorontalo bersama jaringan mahasiswa dan rakyat akan melaporkannya langsung ke Mabes Polri dan KPK.
Rakyat Gorontalo sudah muak dengan permainan kotor di balik tambang ilegal.
Kami tegaskan:Hentikan Tambang Ilegal, Bersihkan Aparat Busuk, dan Kembalikan Keadilan untuk Rakyat!
Reporter: JO
