POHUWATO, suaraindonesia1.com — Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, hingga kini terus berlangsung tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Kondisi ini memunculkan kritik tajam dari masyarakat dan aktivis lingkungan yang menilai aparat kepolisian, mulai dari Kapolda Gorontalo hingga Kapolres Pohuwato, seolah kehilangan wibawa di hadapan para pelaku tambang ilegal.
Salah satu figur yang disebut-sebut memiliki pengaruh besar dalam aktivitas PETI di wilayah Balayo adalah Ka Ato, yang hingga kini dikabarkan masih bebas beroperasi meski berbagai pihak telah menyoroti dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
Sejumlah aktivis menilai, sikap diam dan tidak tegas aparat justru menimbulkan kesan bahwa institusi kepolisian hanya menjadi “pelayan kepentingan” bagi para penambang ilegal. Mereka menilai aparat seolah tak memiliki power untuk menindak pelaku utama, bahkan diduga membiarkan aktivitas tambang ilegal terus berlanjut tanpa pengawasan.
“Kapolda dan Kapolres seakan hanya menjadi penonton di tengah kerusakan alam Pohuwato. Padahal, dampaknya sangat besar bagi masyarakat sekitar, mulai dari pencemaran sungai hingga rusaknya ekosistem hutan,” ujar salah satu aktivis lingkungan yang menolak disebutkan namanya.
Masyarakat kini menantikan langkah nyata dari aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Jika ketegasan tidak segera ditunjukkan, kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian di Gorontalo dikhawatirkan akan semakin merosot.
Reporter: JO
