GORONTALO – Suaraindonesia1, Pimpinan Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPK-G), Fahrul Wahidji, secara resmi meminta Kapolda Gorontalo untuk mencopot Jabatan Kapolres Bone Bolango. Tuntutan ini disampaikan menyusul dinilai lemahnya penegakan hukum di wilayah hukum Polres Bone Bolango.
Dalam pernyataannya, Fahrul Wahidji menegaskan bahwa Polres Bone Bolango dianggap gagal menyelesaikan sejumlah polemik hukum. Beberapa kasus yang disoroti antara lain kasus kematian penambang dan kematian dalam pengkaderan Mapala (Mahasiswa Pencinta Alam) di Bone Bolango.
"Kami melihat adanya ketimpangan yang sangat jelas. Penanganan kasus kematian pengkaderan di Bone Bolango ini berbanding terbalik dengan kasus serupa yang pernah terjadi di IAIN Gorontalo, yang justru telah menetapkan tersangka hingga yang bersangkutan ditahan," tutur Fahrul.
Lebih lanjut, Fahrul menambahkan bahwa pola penegakan hukum di Bone Bolango dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Polres setempat dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan diduga melakukan praktik tebang pilih.
"Sudah sangat jelas ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, tindakan Kapolres Bone Bolango yang diduga memihak kepada pihak tertentu, sementara rakyat kecil dengan cepat diproses hukum, sungguh di luar nalar," tegasnya.
Atas dasar itulah, Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo mendesak Kapolda Gorontalo untuk segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Kapolres Bone Bolango dari jabatannya. Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan di Kabupaten Bone Bolango.
Reporter: JO
