GORONTALO, suaraindonesia1.com – Kritik tajam kembali dilontarkan aktivis muda Gorontalo, Ikbal Ka’u, terhadap lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang terus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan bermasalah di daerah. Dalam pernyataan kerasnya, Ikbal menilai kehadiran pemerintah provinsi bersama Forkopimda dan DPRD belum menyentuh substansi persoalan rakyat, melainkan sebatas menjaga citra dan formalitas belaka.
“Masyarakat sudah berulang kali menyuarakan jeritan mereka. Mereka menanti keberpihakan, bukan kunjungan seremonial. Kalau datang ke perusahaan disebut sidak atau kunjungan, tapi kalau datang ke rumah rakyat, kenapa tidak disebut pembelaan?” tegas Ikbal Ka’u dengan nada kritik mendalam.
Ia menilai, problem antara masyarakat dan perusahaan bukanlah hal baru. Di banyak daerah, termasuk Pohuwato dan Bone Bolango, warga terus menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat aktivitas perusahaan yang tidak mematuhi komitmen tanggung jawab sosial (CSR) maupun peraturan lingkungan.
Namun yang ironis, kata Ikbal, pemerintah provinsi justru terlihat lunak terhadap perusahaan-perusahaan itu. Mereka datang beramai-ramai, berbicara soal sinergitas, tapi tidak menunjukkan keberanian menegur atau mengambil langkah hukum tegas ketika rakyat dirugikan.
“Pemerintah jangan hanya datang dengan wajah ramah di depan kamera perusahaan. Datanglah dengan kebijakan yang tegas, dengan keberpihakan yang nyata. Rakyat tidak butuh kunjungan seremonial, mereka butuh solusi dan kepastian hidup,” ujarnya.
Lebih jauh, Ikbal menantang Forkopimda, DPRD, dan Gubernur Gorontalo agar membuktikan bahwa keberpihakan mereka masih berpihak kepada rakyat, bukan pada modal dan kepentingan korporasi. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah rakyat seharusnya menjadi simbol keadilan sosial, bukan sekadar simbol legitimasi kekuasaan.
“Forkopimda harus berhenti menjadi penonton. DPRD jangan hanya bicara fungsi pengawasan di ruang sidang, tapi turun dan dengarkan langsung masyarakat di lapangan. Gubernur juga harus berani menegaskan sikap — berpihak pada rakyat, bukan pada panggung yang disponsori perusahaan,” seru Ikbal Ka’u.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini perusahaan kerap dijadikan mitra kegiatan resmi pemerintah, mulai dari event besar hingga program seremonial daerah. Hal itu, menurutnya, telah merusak citra pemerintah yang seharusnya netral dan berpihak pada keadilan publik.
“Bagaimana rakyat mau percaya kalau perusahaan yang bermasalah justru diundang jadi sponsor dan tampil di panggung pemerintahan? Di mana hati nurani pemerintah ketika rakyatnya berjuang sendiri melawan ketidakadilan ekonomi?” tanya Ikbal dengan nada kecewa.
Ikbal menegaskan, investasi memang penting, tapi bukan berarti rakyat harus dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak. Ia meminta pemerintah untuk berani meninjau ulang izin perusahaan yang bermasalah, melakukan audit sosial dan lingkungan, serta memastikan setiap perusahaan menjalankan kewajiban CSR-nya secara transparan dan berdampak langsung pada masyarakat sekitar.
“Jangan sampai rakyat Gorontalo hanya jadi penonton di tanah sendiri. Ketika tambang, perkebunan, atau industri berdiri megah, rakyatnya tetap miskin dan berjuang dengan air mata. Ini bukan kemajuan, ini bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Ikbal juga mengingatkan bahwa rakyat bukan objek pembangunan, melainkan subjek utama. Setiap kebijakan dan setiap langkah pemerintah harus berpijak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan perusahaan.
“Jangan biarkan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Sekali rakyat merasa ditinggalkan, maka legitimasi politik tak lagi berarti. Karena sesungguhnya kekuatan pemerintah bersumber dari rakyat yang percaya, bukan dari perusahaan yang menyanjung,” tegasnya.
Ia menutup dengan ajakan moral kepada semua pihak agar kembali menegakkan prinsip keadilan sosial sebagaimana amanat UUD 1945.
“Tantangan ini saya sampaikan untuk seluruh unsur Forkopimda, DPRD, dan Gubernur Gorontalo. Tunjukkan keberanian berpihak pada rakyat. Jangan biarkan pemerintah hanya menjadi tamu di tanah yang seharusnya ia lindungi,” pungkas Ikbal Ka’u.
(JO)
