BOLMONG, suaraindonesia1.com — Aktivis Andika Wijaya mendesak Mabes Polri dan Polda Sulawesi Utara untuk segera menertibkan aktivitas pertambangan ilegal Potolo. Andika Wijaya menilai aparat kepolisian daerah setempat gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
Ia menuding Kapolres Kotamobagu tidak serius menangani persoalan tambang ilegal tersebut. Andika menegaskan lemahnya pengawasan aparat dan dugaan pembiaran yang dilakukan Kapolres bukan hanya mencederai hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kerugian negara dan kerusakan lingkungan.
"Kapolres punya mandat melindungi kekayaan negara, bukan malah membiarkan maling SDA beroperasi secara bebas. Jika benar ada kongkalikong antara aparat dan pelaku penambangan ilegal, itu bukan sekadar pelanggaran etik, tapi masuk ranah pidana," tegasnya.
Andika Wijaya menyatakan, "Kami tidak akan pernah berhenti menyuarakan persoalan ini sampai ada tindakan nyata. Ini bentuk komitmen kami untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai hukum dan berpihak pada rakyat."
(JO)
