Boalemo – Suaraindonesia1, Jerit tangis penambang lokal di Provinsi Gorontalo pecah. Kebijakan pemerintah yang dinilai represif dan tidak berpihak pada rakyat kecil memicu kecaman keras dari Dewan Pimpinan Cabang Masyarakat Pertambangan Indonesia (DPC MPI) Kabupaten Boalemo.
Sekretaris DPC MPI Boalemo, Roy Syawal, dengan lantang menyebut bahwa kondisi saat ini adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ia menegaskan bahwa negara seharusnya mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan justru menciptakan ketakutan yang melumpuhkan ekonomi.
Ekonomi Lumpuh, Pasar Emas Membeku
Roy menyoroti atmosfer penegakan hukum belakangan ini yang tidak memberikan solusi, melainkan teror psikologis bagi pelaku usaha emas. Efek domino dari kebijakan ini telah memutus urat nadi ekonomi masyarakat Gorontalo.
"Yang terjadi hari ini bukan sekadar pengetatan hukum, tetapi pembunuhan ekonomi secara perlahan. Pasar emas rakyat membeku. Pemilik toko emas ketakutan, pengepul ragu bertransaksi, dan akhirnya penambang kita tidak punya tempat menjual keringat mereka. Rakyat kecil sedang dicekik pelan-pelan!" tegas Roy Syawal.
MPI Boalemo menilai pemerintahan Gusnar Ismail - Ida Syaidah gagal total dalam menjalankan program kerakyatan dan pengentasan kemiskinan di Bumi Gorontalo. Alih-alih mencarikan solusi di tengah krisis, pemerintah dianggap justru memperkeruh situasi.
Roy membandingkan kebijakan lokal ini dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas menginstruksikan agar tambang rakyat dibantu melalui wadah koperasi, bukan justru dibasmi tanpa solusi.
"Presiden Prabowo jelas memerintahkan agar rakyat yang menambang itu dibantu lewat koperasi. Namun di Gorontalo, logikanya terbalik! Rakyat dilarang menambang, pengepul dilarang membeli. Tugas pemerintah itu melegalkan yang ilegal melalui pembinaan, bukan mematikan mata pencaharian warga," tambahnya dengan nada Tegas.
Saat ini, meski emas hasil tambang tradisional tersedia, jalur distribusinya tertutup rapat. Akibatnya Penghasilan keluarga penambang menjadi tidak menentu, Perputaran uang di desa-desa melambat drastis, Pedagang kecil yang bergantung pada hasil tambang ikut gulung tikar.
MPI Boalemo mendesak pemerintah untuk segera berhenti menggunakan pendekatan kekuasaan dan beralih ke pendekatan kesejahteraan. Jika situasi ini terus dibiarkan, MPI memperingatkan akan adanya gejolak sosial yang lebih besar akibat perut rakyat yang lapar karena kebijakan yang tidak memanusiakan manusia.
ZMP Boalemo/AS
