Sorotan tajam datang dari tokoh mahasiswa, Rivandi Abdullah. Ia menilai kinerja Polres Boalemo dalam menangani persoalan PETI jauh dari harapan publik.
"Sudah berulang kali kami suarakan, namun aktivitas tambang ilegal di Hutan Sapa tetap berjalan. Ini menimbulkan pertanyaan besar—ada apa sebenarnya? Apakah ada kekuatan besar di belakangnya sehingga hukum seperti tidak berdaya?" ujar Rivandi dalam keterangannya.
Ia juga mendesak agar Kapolres Boalemo menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum. Menurutnya, jika persoalan ini terus dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan semakin menurun.
"Kalau tidak mampu menuntaskan persoalan PETI ini, sebaiknya Kapolres Boalemo dievaluasi secara serius. Kami bahkan mendesak agar Kapolres Boalemo dicopot dari jabatannya jika tidak mampu memberantas pertambangan ilegal di wilayah ini," tegasnya.
Lebih lanjut, Rivandi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan menempuh langkah lanjutan melalui aksi massa.
"Kami akan melakukan konsolidasi aksi untuk turun ke jalan dan meminta Kapolda Gorontalo agar menindak tegas persoalan PETI di Boalemo. Ini tidak bisa terus dibiarkan," tambahnya.
Ia juga menekankan agar setiap langkah penertiban dilakukan secara profesional, tertutup, dan bebas dari potensi kebocoran informasi.
"Kami meminta agar rencana penertiban tidak diumumkan secara terbuka atau disampaikan secara luas sebelum pelaksanaan, sehingga tidak ada celah bagi pelaku PETI untuk mengetahui dan menghindari penindakan. Penegakan hukum harus berjalan efektif dan tepat sasaran," lanjutnya.
Rivandi juga menyoroti bahwa dampak dari aktivitas PETI tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga merusak lingkungan hutan secara masif serta mengancam keselamatan masyarakat sekitar.
— REDAKSI —
