Massa aksi menegaskan bahwa dukungan dari 13 legislator tersebut seharusnya sudah lebih dari cukup untuk mempercepat pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Namun, hingga saat ini, realisasi di lapangan dinilai masih jalan di tempat.
"Jangan Ada Kebohongan di Balik Tanda Tangan"
Salah satu orator massa aksi, Yanto Ali, dalam pernyataannya menegaskan bahwa gerakan ini memiliki napas panjang dan tidak akan berhenti sampai tuntutan terpenuhi. Ia mengingatkan bahwa komitmen ini telah dibangun sejak awal bulan suci Ramadhan kemarin.
"Kami sudah bergerak sejak awal Ramadhan. Perlu dicatat, bukan hanya satu atau dua orang, tapi sudah ada 13 Anggota DPRD yang membubuhkan tanda tangan komitmen. Jangan sampai tanda tangan di atas materai itu hanya menjadi lip service," tegas Yanto Ali.
Yanto juga memberikan peringatan keras agar lembaga legislatif tidak mencoba mengulur waktu atau memberikan harapan palsu kepada masyarakat.
"Kami datang untuk menanyakan progres nyata. Jangan sampai ada kebohongan kepada rakyat. Jika 13 orang ini sudah berkomitmen, maka secara politik kekuatan untuk membentuk Pansus sudah sangat kuat. Kami tidak ingin gerakan yang dimulai dengan niat tulus sejak Ramadhan ini dikhianati oleh janji-janji kosong," tambahnya.
Menuntut Sidang Paripurna
Berdasarkan dokumen Pakta Integritas, poin pertama dengan jelas menyebutkan bahwa pembentukan Pansus harus diperjuangkan melalui mekanisme sidang paripurna selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pernyataan ditandatangani.
Massa aksi menilai, jika dalam waktu dekat tidak ada agenda paripurna yang jelas mengenai Pansus KKN, maka ke-13 anggota dewan tersebut dianggap telah melanggar janji moral dan politik mereka sendiri.
"Rakyat Bone Bolango sedang menonton. Apakah 13 orang ini benar-benar pejuang keadilan atau hanya sekadar pemberi janji?" tutup Yanto.
— REDAKSI —
