Fadli menyoroti langsung peran KBO Satlantas yang memimpin operasi penilangan pada 28 April 2026. Ia mempertanyakan secara frontal: apakah pejabat tersebut telah mengantongi sertifikasi resmi sebagaimana diperintahkan melalui telegram Kapolri?
“Ini bukan soal teknis sepele. Jika benar KBO Satlantas memimpin penilangan tanpa sertifikasi, maka itu bukan hanya kelalaian, itu pembangkangan terhadap perintah Kapolri. Dan setiap penilangan yang dilakukan patut diduga cacat hukum,” tegas Fadli dengan nada keras.
Ia bahkan menyebut, jika dugaan ini terbukti, maka seluruh proses penindakan di lapangan berpotensi tidak sah dan mencederai prinsip penegakan hukum yang adil. Menurutnya, aparat tidak boleh berlindung di balik seragam jika prosedur dasar saja diabaikan.
Lebih jauh, Fadli menuntut Kasat Lantas Polres Bone Bolango untuk tidak tinggal diam. Ia mendesak evaluasi total, bukan sekadar formalitas internal.
“Jangan ada pembiaran! Jika Kasat Lantas tidak bertindak, maka publik berhak menilai ada pembusukan sistemik di dalam tubuh Satlantas. Semua anggota yang turun melakukan penilangan wajib dibuka status sertifikasinya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” lanjutnya.
Fadli juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum saat ini berada di titik krusial. Kesalahan prosedur, apalagi yang bersifat sistematis, hanya akan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat.
“Penegakan hukum itu bukan ajang kekuasaan di jalan raya. Kalau aturan internal saja dilanggar, maka wibawa hukum runtuh. Ini harus dibongkar terang-benderang,” pungkasnya.
Desakan ini dipastikan akan menjadi tekanan serius bagi jajaran Satlantas Polres Bone Bolango. Publik kini menunggu: apakah akan ada evaluasi nyata, atau justru kembali tenggelam dalam diam.
Reporter: Jhul-Ohi
