GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Gorontalo adalah daerah yang kaya akan potensi, kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya, dan kaya akan semangat masyarakatnya. Namun sangat disayangkan, hingga hari ini masih banyak rakyat Gorontalo yang belum benar-benar merasakan kesejahteraan di tanahnya sendiri. Di tengah hadirnya berbagai perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Gorontalo, fakta bahwa daerah ini masih masuk dalam kategori daerah miskin menjadi pertanyaan besar bagi kita semua: ada apa dengan tata kelola pembangunan hari ini?
Sudah saatnya masyarakat Gorontalo diistimewakan di halamannya sendiri. Jangan sampai tanah yang subur hanya menjadi ladang keuntungan segelintir pihak, sementara rakyat di sekitarnya tetap bergelut dengan kemiskinan, pengangguran, akses kesehatan yang terbatas, pendidikan yang tertinggal, dan infrastruktur yang belum merata.
Pemerintah daerah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat di atas kertas, tetapi harus nyata dirasakan masyarakat hingga ke desa-desa. Jika investasi masuk, maka masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama dalam lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, peningkatan pendapatan petani, serta pembangunan fasilitas umum.
Di sektor pertanian misalnya, petani Gorontalo masih sering dihadapkan pada persoalan pupuk langka, harga hasil panen yang tidak stabil, irigasi yang minim, hingga akses pasar yang lemah. Padahal sektor ini adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang melindungi petani, bukan sekadar seremonial panen raya.
Di bidang pendidikan, masih banyak anak-anak Gorontalo yang membutuhkan fasilitas belajar layak, beasiswa, dan tenaga pendidik berkualitas. Pendidikan harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan sekadar formalitas tahunan.
Begitu juga sektor kesehatan. Pelayanan rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, hingga ketersediaan obat harus menjadi prioritas. Jangan sampai rakyat kecil kesulitan berobat hanya karena persoalan biaya dan birokrasi.
Nasib buruh, tenaga honorer, dan pekerja informal juga harus diperhatikan serius. Mereka adalah penggerak ekonomi yang selama ini sering luput dari perhatian. Kepastian upah layak, perlindungan kerja, serta kejelasan status tenaga honorer harus menjadi agenda nyata, bukan janji politik lima tahunan.
Sektor pertambangan pun perlu pengawasan ketat. Kekayaan alam Gorontalo jangan hanya diangkut keluar, sementara masyarakat sekitar tambang justru hidup dalam keterbatasan. Harus ada keberpihakan nyata melalui CSR yang tepat sasaran, pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan pembagian manfaat ekonomi yang adil.
Semua ini sejatinya sejalan dengan amanat UUD 1945, bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka jika rakyat belum sejahtera, berarti ada yang perlu dibenahi dalam sistem pengelolaan dan keberpihakan kebijakan.
Gorontalo tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan hari ini adalah kepemimpinan yang berani, tata kelola yang bersih, kebijakan yang pro rakyat, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil.
Saatnya Gorontalo dibangun bukan hanya dengan proyek, tetapi dengan hati nurani. Saatnya masyarakat Gorontalo diistimewakan di tanahnya sendiri. Karena daerah ini akan maju bukan ketika elitnya kaya, tetapi ketika rakyatnya sejahtera.
— REDAKSI —
