Oleh: M. Fadli
GORONTALO UTARA, SuaraIndonesia1.com, OPINI – Perbincangan publik mengenai dugaan Temuan BPK Tahun 2024 di RS ZUS Gorut seharusnya dipandang sebagai momentum perbaikan tata kelola, bukan sebagai konflik personal antara pihak manajemen dan warga yang mempertanyakan. Dalam sistem demokrasi dan pelayanan publik, kritik adalah bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sah dan konstitusional. Karena itu, respons terhadap kritik justru menjadi indikator kualitas kepemimpinan.
Jika benar terjadi upaya konfirmasi yang tidak mendapat respons, apalagi disertai dugaan pembatasan komunikasi, maka hal tersebut patut dievaluasi secara etis. Institusi publik tidak hanya dituntut bekerja secara administratif, tetapi juga secara transparan. Temuan lembaga pemeriksa seperti BPK pada dasarnya bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Maka, tindak lanjut atas temuan tersebut semestinya dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Keterbukaan informasi bukan berarti membuka seluruh data tanpa batas, melainkan menyediakan penjelasan yang proporsional mengenai apa yang ditemukan, apa yang telah diperbaiki, dan bagaimana rencana perbaikannya. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat dijaga. Sebaliknya, sikap tertutup justru berpotensi memunculkan spekulasi yang tidak menguntungkan bagi institusi mana pun.
Di sisi lain, kritik publik juga perlu disampaikan secara profesional, berbasis data, dan tidak menyerang pribadi. Dialog yang sehat antara masyarakat dan manajemen rumah sakit akan lebih konstruktif dibandingkan saling curiga. Ruang klarifikasi adalah bagian dari etika pelayanan publik yang modern—bukan kelemahan, melainkan kekuatan institusi yang siap diawasi.
Pada akhirnya, isu ini bukan semata tentang satu individu atau satu lembaga, tetapi tentang standar transparansi dalam pengelolaan fasilitas kesehatan publik. RS ZUS Gorut memiliki kesempatan untuk menunjukkan komitmen pada akuntabilitas dengan memberikan penjelasan resmi terkait Temuan BPK 2024 dan membuka ruang komunikasi yang proporsional. Dalam tata kelola yang baik, transparansi selalu lebih kuat daripada pembatasan informasi. (JO)
