GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Provinsi Gorontalo untuk menghadiri dan menutup rangkaian kegiatan Pekan Nasional (PENAS) menuai sorotan dan kritik tajam dari berbagai kalangan aktivis dan mahasiswa.
Salah satu kritik keras datang dari aktivis mahasiswa Gorontalo, M. Fadli. Menurutnya, kedatangan Presiden untuk kedua kalinya ke Gorontalo memang menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat daerah karena menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap Gorontalo. Namun, di balik kebanggaan tersebut, terdapat berbagai persoalan mendasar yang justru tidak tersampaikan kepada Presiden.
"Kedatangan kembali Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Gorontalo untuk menutup PENAS memang menjadi kebanggaan bagi daerah ini. Orang nomor satu di Indonesia sudah dua kali menginjakkan kaki di Gorontalo. Tetapi di balik kebanggaan itu, ada problem besar yang seharusnya diketahui Presiden, namun justru ditutup-tutupi oleh Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota," tegas Fadli.
Menurutnya, kemegahan penyelenggaraan PENAS dan besarnya anggaran yang digelontorkan tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi sebagian petani dan nelayan di Gorontalo.
"Di balik euforia megah dan kucuran dana yang fantastis itu, ada petani dan nelayan yang masih berjuang mempertahankan hidupnya. Di ujung barat Gorontalo, tepatnya di Pohuwato, petani harus berhadapan dengan ancaman gagal panen akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang diduga merusak kawasan persawahan dan sumber air. Sementara di Boalemo, petani masih berjuang mempertahankan tanah dan hak-haknya yang mereka anggap dirampas oleh perusahaan. Pertanyaannya, di mana peran pemerintah daerah dan pemerintah provinsi?" ujarnya.
Fadli bahkan melontarkan kritik pedas terhadap narasi kesejahteraan petani yang selama ini digaungkan pemerintah.
"Kalau berbicara tentang kesejahteraan petani dan nelayan di panggung nasional sementara fakta di lapangan masih seperti ini, itu hanya slogan kosong. Rakyat tidak membutuhkan seremoni, rakyat membutuhkan solusi nyata," katanya.
Ia juga menilai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sengaja tidak ditampilkan di hadapan Presiden sehingga menciptakan gambaran seolah-olah seluruh program pembangunan berjalan sukses tanpa hambatan.
"Tapi naasnya, semua itu ditutupi oleh Pemprov maupun Pemda di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Seolah-olah seluruh petani di Gorontalo sudah sejahtera. Program-program yang dibanggakan, termasuk swasembada pangan, hanya menjadi formalitas jika keluhan rakyat di bawah tidak didengar dan tidak diselesaikan," tambahnya.
Fadli menegaskan bahwa kunjungan Presiden ke daerah tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial. Menurutnya, kehadiran kepala negara harus menjadi momentum untuk mendengar langsung suara rakyat yang selama ini merasa terpinggirkan.
"Jika Presiden Prabowo Subianto datang kembali ke Gorontalo tetapi tidak mengetahui keluhan rakyatnya, khususnya para petani dan nelayan yang sedang berjuang mempertahankan hak hidup mereka, maka kunjungan tersebut kehilangan makna substansialnya. Presiden harus mendengar langsung suara rakyat, bukan hanya laporan-laporan yang indah di atas kertas," pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah kemeriahan perhelatan nasional, masih terdapat berbagai persoalan agraria, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat yang menunggu perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kritik yang disampaikan kalangan aktivis diharapkan menjadi bahan evaluasi agar pembangunan dan program ketahanan pangan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di akar rumput, bukan sekadar menjadi pencitraan dan seremoni belaka.
(JO)
