Pinasungkulan – Suaraindonesia1, LSM Garda Timur Indonesia (GTI) bersama Aliansi Masyarakat Pinasungkulan menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk protes dan penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan yang diduga timbul akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT MSM di wilayah sekitar Pinasungkulan.
Ketua Umum LSM GTI, Fikri Alkatiri, menegaskan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menanggung berbagai dampak yang mereka kaitkan dengan aktivitas pertambangan, sementara perhatian dan solusi yang nyata dinilai belum dirasakan secara maksimal oleh warga.
"Jangan hanya mengambil keuntungan dari kekayaan alam di daerah ini, tetapi mengabaikan suara masyarakat yang hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan. Kami menilai sudah saatnya PT MSM memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat," tegas Fikri.
LSM GTI juga menyoroti peran pemerintah yang dinilai harus lebih aktif dalam memastikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Menurut mereka, pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika muncul berbagai keluhan dan tuntutan dari warga yang terdampak.
"Kami mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan dan tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Negara harus hadir ketika rakyat menyampaikan keluhan dan mencari keadilan," lanjutnya.
Aliansi Masyarakat Pinasungkulan menuntut agar PT MSM membuka ruang dialog yang transparan dengan masyarakat serta menjelaskan berbagai persoalan yang menjadi keluhan warga. Selain itu, pemerintah daerah maupun instansi terkait diminta untuk turun langsung ke lapangan guna mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap berbagai dampak yang dikeluhkan warga.
LSM GTI menegaskan bahwa aksi damai yang akan digelar bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk peringatan keras kepada PT MSM dan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap suara masyarakat.
"Kami akan berdiri bersama masyarakat Pinasungkulan. Aspirasi rakyat tidak boleh diabaikan. Jika keluhan masyarakat terus dikesampingkan, maka gelombang penolakan dan tuntutan keadilan akan semakin besar. Kami meminta PT MSM dan pemerintah segera mengambil langkah nyata, bukan hanya janji dan wacana," tutup Fikri.
Aksi damai tersebut akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan secara terbuka terkait berbagai persoalan yang mereka nilai perlu segera mendapat perhatian dan penyelesaian dari PT MSM serta pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengawasan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Red.
