BONE BOLANGO, SuaraIndonesia1.com — Kehadiran perusahaan di suatu daerah semestinya menjadi bagian dari instrumen pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menjadi ladang keuntungan sepihak bagi korporasi sementara rakyat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Sorotan tajam kini diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atas dugaan pembiaran terhadap PT Airindo Davinci, perusahaan produsen air minum dalam kemasan Boneva, yang diduga belum melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan.
Persoalan ini bukan sekadar soal bantuan sosial, melainkan menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Bone Bolango turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rahman Patingki bersama Tim Investigasi Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo, bekerja sama dengan DPD FKPR Bone Bolango, mengungkap sejumlah persoalan berdasarkan penelusuran dan konfirmasi yang dilakukan terhadap perusahaan tersebut.
Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah belum ditemukannya administrasi atau dokumen perencanaan program TJSL/CSR perusahaan yang dapat menunjukkan adanya program tanggung jawab sosial yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan.
Padahal, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bisnis. Ada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi, bukan sekadar menjadi formalitas di atas kertas.
Pajak Air Tanah Kecil, CSR Pun Dipertanyakan: Apa Manfaat Nyata bagi Rakyat?
Selain persoalan TJSL/CSR, FKPR juga menyoroti kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui Pajak Air Tanah (PAT).
Sebagai perusahaan air minum dalam kemasan yang memanfaatkan sumber daya air di Bone Bolango, kontribusi melalui pajak semestinya menjadi salah satu instrumen penerimaan daerah. Namun, berdasarkan penelusuran FKPR terhadap ketentuan tarif pajak yang berlaku, besaran kontribusi tersebut menjadi persoalan yang patut dievaluasi secara serius.
Rahman menilai, apabila pemanfaatan sumber daya air mampu menghasilkan keuntungan bisnis hingga miliaran rupiah setiap tahunnya, maka pemerintah daerah harus memastikan bahwa manfaat ekonominya tidak berhenti pada keuntungan perusahaan semata.
Bahkan, Rahman menyindir bahwa apabila penerimaan pajak air tanah yang diperoleh daerah tidak sebanding dengan besarnya pemanfaatan sumber daya air oleh perusahaan, maka kontribusinya seolah hanya bernilai beberapa karton produk Boneva kemasan botol 600 mililiter.
Sindiran tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pentingnya evaluasi kebijakan perpajakan daerah, bukan pernyataan mengenai angka penerimaan pajak yang telah diverifikasi.
Namun, persoalan pajak harus dibedakan dari kewajiban TJSL/CSR. Membayar pajak bukan berarti perusahaan otomatis telah menunaikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Keduanya memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda.
Bantuan Bencana Bukan Pengganti Program CSR!
Hal yang lebih memprihatinkan adalah ketika dilakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan, FKPR memperoleh keterangan bahwa perusahaan selama ini memberikan bantuan TJSL/CSR ketika terjadi bencana di wilayah Bone Bolango.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah perusahaan memahami perbedaan antara program TJSL/CSR dengan bantuan kemanusiaan yang bersifat insidental?
Bantuan ketika terjadi bencana merupakan bentuk kepedulian sosial yang patut diapresiasi. Namun, bantuan tersebut tidak serta-merta dapat dianggap menggantikan kewajiban TJSL/CSR yang seharusnya direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Program TJSL/CSR semestinya memiliki arah yang jelas, mulai dari perencanaan, sasaran penerima manfaat, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan. Masyarakat tidak boleh hanya merasakan kehadiran perusahaan ketika terjadi bencana, sementara kebutuhan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan pembangunan sosial justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai.
Dasar Hukum Sudah Jelas, Jangan Sampai Pemerintah Tutup Mata!
Kewajiban TJSL bukanlah sekadar imbauan moral. Hal tersebut telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ayat (1) menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) menyatakan bahwa kewajiban tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) mengatur sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.
2. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap perseroan sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya perseroan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
3. Pasal 4 PP Nomor 47 Tahun 2012. TJSL dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tersebut memuat kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan.
4. Pasal 6 PP Nomor 47 Tahun 2012. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
5. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, Pasal 34 mengatur sanksi administratif bagi penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak boleh bersikap pasif. Pemerintah harus memastikan kepatuhan perusahaan melalui pemeriksaan dokumen, evaluasi pelaksanaan program, serta koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan aturan.
Aksi 9 November 2026: DPRD dan Pemkab Diminta Turun Langsung!
Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan tersebut, pada 9 November 2026, Rahman Patingki bersama Aliansi Forum Kaum Pembela Rakyat melaksanakan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Bone Bolango.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak DPRD bersama pemerintah daerah melakukan tinjauan lapangan terhadap aktivitas PT Airindo Davinci, mendorong revisi Peraturan Daerah dengan mempertegas ketentuan dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSL/CSR, serta mendesak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menghentikan aktivitas perusahaan sampai persoalan kepatuhan hukumnya diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan dasar hukum yang jelas.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Dalam tanggapannya, pihak DPRD dan pemerintah daerah menyampaikan bahwa tuntutan tersebut akan segera ditindaklanjuti. Bahkan, pemerintah menyatakan kesediaannya melibatkan keterwakilan aliansi untuk bersama-sama melakukan peninjauan lapangan guna melihat secara langsung aktivitas perusahaan dan memeriksa persoalan pemenuhan kewajiban TJSL/CSR.
Sementara terkait tuntutan penghentian aktivitas perusahaan, pihak DPRD dan pemerintah daerah menyampaikan akan melakukan kajian lebih lanjut untuk menemukan dasar hukum yang dapat digunakan dalam mengambil langkah tersebut.
Rahman: Jangan Biarkan Perusahaan Menikmati Kekayaan Daerah, tetapi Rakyat Hanya Mendapat Janji!
Rahman Patingki menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas penerimaan aspirasi dan janji tindak lanjut. Pemerintah daerah harus membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat melalui langkah konkret, bukan sekadar pernyataan di hadapan massa aksi.
"Jangan sampai perusahaan hadir, memanfaatkan sumber daya alam Bone Bolango, meraup keuntungan dari kekayaan daerah, tetapi kewajiban sosialnya justru diabaikan. Kalau pajak dibayarkan, itu memang kewajiban. Tetapi tanggung jawab sosial dan lingkungan juga memiliki dasar hukum tersendiri. Jangan mencampuradukkan bantuan bencana dengan kewajiban TJSL/CSR perusahaan. Rakyat tidak membutuhkan pencitraan perusahaan melalui bantuan sesaat, rakyat membutuhkan program pemberdayaan yang nyata, terencana, berkelanjutan, dan dapat diawasi," tegas Rahman.
Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sebab, apabila benar selama bertahun-tahun tidak terdapat dokumen perencanaan dan pelaksanaan TJSL/CSR sebagaimana diwajibkan, maka pemerintah harus menjelaskan sejauh mana pengawasan terhadap perusahaan tersebut telah dilakukan.
"Pertanyaannya sederhana, selama perusahaan beroperasi, di mana fungsi pengawasan pemerintah? Apakah pemerintah tidak mengetahui persoalan ini, atau justru mengetahui tetapi memilih diam? Jangan sampai pemerintah daerah hanya berani menerima kehadiran investasi, tetapi tidak berani menuntut tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat," lanjutnya.
Rahman menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan PT Airindo Davinci sampai ada tindakan nyata dari pemerintah daerah. Aliansi juga akan terus mendesak agar seluruh aktivitas perusahaan dihentikan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran dan tersedia dasar hukum untuk melakukan penghentian tersebut.
"Kami tidak sedang memusuhi investasi. Kami justru menginginkan investasi yang sehat, taat hukum, dan memberikan manfaat bagi rakyat. Tetapi jika perusahaan hanya ingin mengambil keuntungan dari sumber daya alam Bone Bolango tanpa menjalankan kewajibannya, maka pemerintah tidak boleh terus memberikan ruang. Kami akan terus melakukan aksi demonstrasi dan mengawal persoalan ini sampai perusahaan memenuhi kewajiban TJSL/CSR secara terencana, transparan, dan berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Jangan sampai kekayaan alam daerah hanya memperkaya perusahaan, sementara rakyatnya sendiri tidak merasakan manfaat!" tutup Rahman.
FKPR menegaskan: Investasi harus menguntungkan daerah, bukan hanya menguntungkan korporasi.
Rep: JO