KH.Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) Mendoakan Pemilu 2024 Belangsung Aman dan Damai, Saat Dikunjungi Kaops NCS Polri

Suaraindonesia1, Jawa Tengah  - Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri, Irjen Asep Edi Suheri melakukan sowan ke kediaman KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Rembang, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024). Kunjungan tersebut dalam rangka sinergisitas dengan ulama untuk menjaga kondusifitas dan situasi aman dan damai pada pelaksanaan pemilu 2024.

Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Lembaga Pendidikan Pengembang Ilmu Al-Qur'an (LP3IA) didampingi adiknya Gus Umam Nursalim menyambut hangat rombongan tamu yang dipimpin Kaops NCS Polri Irjen Asep Edi Suheri serta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedatangannya di Pondok LP3IA Narukan.

Pada kesempatan itu, Irjen Asep menyampaikan tujuan sowan ke Gus Baha. Jenderal bintang dua ini meminta Gus Baha mengajak masyarakat Indonesia untuk menciptakan pemilu yang akan berlangsung dua pekan lagi agar terselenggara dengan aman dan damai. 

Agar pesta demokrasi ini berjalan sukses, Kaops NCS Polri juga berpesan masyarakat untuk menghindari politik identitas, penyebaran hoax dan juga isu SARA yang dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Alhamdulillah kita disambut hangat oleh Gus Baha dan Gus Umam dengan tujuan mulia. Polri dalam hal ini Operasi Nusantara Cooling System mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia menciptakan pemilu aman dan damai. Jaga persatuan dan kesatuan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia," kata Asep dalam keterangan tertulisnya.

Pada pertemuan silaturahmi tersebut Gus Baha mendoakan agar Polri sukses dalam melaksanakan tugas mengamankan Pemilu 2024 sehingga berjalan dengan aman, tertib serta kondusif. Gus Baha' juga mendoakan agar pelaksanaan Pemilu 2024 secara keseluruhan berlangsung dalam suasana damai dan harmonis.

Pada kesempatan itu pula, Gus Baha mengajak seluruh masyarakat untuk dapat menjaga kearifan dan menghormati perbedaan pendapat, menjaga keamanan, dan menjalani proses pemilihan secara adil. 

Terakhir Gus Baha berpesan agar seluruh masyarakat terutama para kontestan Pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres berserta para pendukungnya mempunyai jiwa besar untuk mengutamakan kepentingan bersama demi memperkuat fondasi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam silaturahmi tersebut, Irjen Asep didampingi Wakaops NCS, Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji, Kasatgas Humas Brigjen Gatot Repli Handoko, Wakasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono dan Kaminops NCS Kombes Budi Hermawan. (Red)

3 PJU dan 1 Kapolres Berganti, Berikut Daftar Pejabat Di Serahterimakan Kapolda Sulut

Suaraindonesia1, Manado - Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudhiawan memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit), Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus), Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) dan Kapolres Bitung, yang digelar di aula Tribrata Polda Sulut, Rabu (31/1/2024).

Dirpamobvit diserahterimakan dari Kombes Pol H. Y. Arief Satriyo kepada Kombes Pol Alfaris Pattiwael yang sebelumnya menjabat Kabid TIK Polda Bengkulu.

Dirreskrimsus Polda Sulut diserahterimakan dari Kombes Pol Stefanus M. Tamuntuan kepada Kombes Pol Ganda M. H. Saragih yang sebelumnya menjabat sebagai Sahli Kapolri. Pejabat lama kini menjabat sebagai Kepala SPN Polda Sultra.

Kabid Humas Polda Sulut diserahterimakan dari pejabat lama Kombes Pol Iis Kristian kepada Kombes Pol Michael Irwan Thamsil yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Maluku Utara. Pejabat lama kini menjabat sebagai Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara.

Kapolres Bitung diserahterimakan dari AKBP Tommy Bambang Souissa kepada AKBP Albert Zai yang sebelumnya bertugas di Ditintelkam Polda Sulut.

"Mutasi itu merupakan hal yang biasa, dalam rangka tour of duty dan tour of area, dalam rangka kebutuhan organisasi, dan dalam rangka pengembangan karier di tempat tugas baru," ujar Kapolda.

Ia berharap kedepan seluruh personel Polda Sulut dan jajaran terus melaksanakan tugas pokok Pokok Polri dengan baik, yaitu menjaga kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

"Tugas Polri kedepan makin kompleks, terdekat adalah pengamanan Pemilu 2024. Apa yang menjadi commander wish saya itu harus diterapkan, jangan sampe itu dilanggar. Lakukan pengawasan melekat kepada anggota, awasi betul anggota, jangan sampai melakukan pelanggaran," pungkasnya.

Jenderal bintang dua ini juga berpesan kepada seluruh personel Polda Sulut dan jajaran agar tetap menjaga netralitas Polri dalam Pemilu 2024.

Upacara sertijab dilanjutkan dengan acara pisah sambut ini, dihadiri oleh Wakapolda Sulut Irjen Pol Jan de Fretes, para Pejabat Utama Polda Sulut, Kapolresta dan para Kapolres, Ibu Bhayangkari dan perwakilan personel Polri.(Rom)

Anggota Babinsa di Wilayah Kodim 1316/Boalemo Ikuti BIMTEK Terkait Pertanian.

Boalemo - SuaraIndonesia1. Sebagai Bintara Pembina Desa dari Kesatuan TNI, Babinsa memiliki tugas penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, serta membantu mengembangkan potensi Desa melalui program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan TNI.

Sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan potensi desa terutama dalam bidang pertanian, Babinsa yang ada di wilayah Kodim 1316/Boalemo mengikuti Bimtek dalam rangka Penguatan Kapasitas Penerapan Standar Pertanian Mendukung Upsus Dalam Upaya Peningkatan Produksi Jagung Provinsi Gorontalo, yang dilaksanakan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) pada Rabu (31/01/2024) di Aula Jagung Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.

pada Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh BSIP turut dihadiri juga oleh Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Dr.Sumarni panikai M.si., Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Andi F.Hurudji, Babinsa Kodim 1316 Boalemo, Para Penyuluh pertanian Kabupaten Boalemo, Perwakilan masing-masing Desa se-Kabupaten boalemo, dan Dr.Andi Takdir Makkulawu sebagai Pemateri pada Bimbingan Teknis.

Adapun yang menjadi pembahasan utama dalam Bintek tersebut adalah bagaimana pihak Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian mampu berperan aktif bersama Masyarakat Petani, Babinsa agar dapat berupaya meningkatkan Produksi Jagung yang ada di Provinsi Gorontalo khusunya Produksi jagung yang ada di Kabupaten Boalemo.

Tidak hanya Materi akan tetapi seluruh peserta diarahkan langsung di Lahan Jagung yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Guna  mengimplementasikan Materi yang telah didapatkan sehingga jika di lokasi nanti peserta Bimtek sudah paham dan Mengetahui secara langsung Bagaimana Proses dalam meningkatkan Produksi Jagung dari awal Penanaman, Pemeliharaan sampai dengan saat Panen.

Sehingga Harapan dengan adanya Kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas Penerapan Standar Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Produksi Jagung Provinsi Gorontalo ini bisa menjadi maksimal sebab akan dilakukan secara menyeluruh baik oleh Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian, Babinsa serta masyarakat Petani itu sendiri.

Penulis : Ayimun Sunga

8 Orang Hilang Atas Tenggelamnya Kapal LCT BORA V Hingga Kini Belum Di Temukan, Ditpolairud Polda Sulut Tetapkan Nahkoda Tersangka

 

Suaraindonesia1, Manado - Penyidik Ditpolairud Polda Sulut menetapkan status tersangka terhadap nakhoda kapal LCT BORA V, pria berinisial JM, yang menyebabkan kapal tenggelam dan berakibat korban jiwa, yang terjadi di perairan antara Pulau Biaro dan Pulau Tagulandang, pada hari Minggu (21/1/2024) sekitar pukul 21.30 Wita.

Hal tersebut dijelaskan Direktur Polairud Polda Sulut Kombes Pol Kukuh Prabowo saat memimpin press conference di Griya Bakudapa Wira Pratama Ditpolairud, di Tandurusa Bitung, Selasa (30/1/2024), didampingi Kepala Kantor KSOP Bitung Samsuddin, Kabid Humas Polda Sulut diwakili Kaur Penum Subbid Penmas Kompol Selfie Torondek, Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sulut AKBP Handoko Sanjaya dan Kapten KP. Baladewa 8002 AKBP Sukoco. 

"Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda kapal, menetapkan tersangka dan menahannya. Adapun pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 323 ayat (3) jo pasal 219 ayat (1) UU RI nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran subs pasal 302 jo 117 (2) huruf a UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran atau pasal 359 KUHPidana, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp. 1.500.000.000,-," jelasnya.

Menurut Dirpolairud, kapal berlayar dari Pelabuhan Bitung menuju Tagulandang tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

"Tanpa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar Bitung, nakhoda berani berlayar dalam kondisi cuaca buruk dan karena salahnya menakhodai kapal berlayar dalam cuaca buruk sehingga kapal tenggelam dan mengakibatkan korban meninggal dunia dan hilang. Kapal mengangkut kendaraan tronton dan truk serta 10 crew kapal dan 10 penumpang," lanjutnya.

Dalam persitiwa tersebut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan 8 orang dinyatakan hilang.

"Korban meninggal dunia yaitu Defilio Sudame (crew) dan Selsius Mangantara (penumpang). 8 orang dinyatakan hilang yaitu Akmaryo Lexnater Sandrisaw Sawal (crew), Hans Engelbert Karingan (crew), Rano Mantu (penumpang), Iwan (penumpang), Andre Age (penumpang), Maikel Siwi (penumpang), Dedi R. Mananeke (penumpang) dan Vanes A. Kalundas (penumpang). Sedangkan barang bukti yang ada yaitu 10 buah life jacket dan 1 life buoy," jelas Kombes Pol Kukuh Prabowo.(Rom)

PENJABAT DESA LIMBU WATU NGOTOT USAI PEMILU PERANGKAT HARUS DI LANTIK

SBD - Suaraindonesia1, Alasan pencopotan 8 orang perangkat desa limbu watu kecamatan Wewewa Tengah kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan penyampaian Agustinus Gaddi sebagai penjabat desa limbu watu ketika dikonfirmasi media Via WhatSapp tertanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21:40 wita malam bahwa dirinya melakukan pencoptan kepada 8 orang perangkat baru adalah untuk mengoptimalkan pelayanan ditengah masyarakat desa limbu watu dan menurutnya bahwa SK tersebut sudah ditangan 8 orang perangkat tersebut , ungkapnya .

Ditambahkan bahwa dari 8 orang perangkat desa limbu watu yang baru ditambah dengan 2 orang perangkat yang lama itulah yang harus bekerja dengan saya sebagai penjabat desa limbu watu .

Pencopotan atau pemberhentian dan pengangkatan perangkat yang baru sudah melalu tahapan atau evaluasi serta hasil evaluasi tersebut yang sampai di meja kecamatan dan camat memberikan rekomendasi pelantikan . Nah cuman pada saat mau pelantikan kala itu mendapat aduan dari 8 orang perangkat lama sehingga pelantikan ditunda , numun bagaimanapun saya akan gelar pelantikan setelah pemilu 2024 selesai , tegasnya .

Kemudian ditambahkan bahwa terkait dengan Evaluasi perangkat itu adalah saya dan apa yang menjadi keputusan saya perangkat ikuti saja dan kalau tudak merasa puas silahkan mereka mengadu pada lembaga yang lebih tunggih lagi dan kaitan dengan pelantikan itu secarah Seremonial serta SK itu saya sudah berikan kepada 8 orang yang baru dan 2 yang lama karena saya sudah mendapatkan rekomendasi dari camat dan kalau ada yang belum puas silahkan mengadu pada lembaga yang lebih tinggih lagi biar kita di uji , tegas berulang kali .

Yohanis Panggeru sebagai Camat wewewa tengah yang dikonfirmasi media Via WhatSapp sekitar pukul 21:56 kaitan pernyataan penjabat desa Agutinus Gaddi mana bahwa sudah mendapat rekomendasi pelantikan dari Camat , Panggeru dengan cerdas mengatakan Ya benar saya sudah berikan rekomendasi , tandasnya .

Kemudian camat juga menyampaikan bahwa kaitan dengan evaluasi perangkat itu adalah kewenangan kepala desa serta saya juga sudah sampaikan biarkan dulu pelantikan berjalan dan kalau ada yang keberatan boleh mengadu setelah pelantikan , sebutnya . Dan camat juga menjelaskan bahwa pelantikan yang menuai persoalan bahkan dibatalkan oleh sejumlah perangkat desa limbu watu dengan tegas membantah keras serta tantang pelantikan yang disebut media bahwa di BATALKAN dan menurutnya di TUNDAH ini yang benar sekaligus camat menjelaskan bahwa perbedaannya seperti dibatalkan adalah karena kesalahan atau masalah yang tidak prosedural dan tidak ada lagi pelantikan tetapi kalau di tunda artinya karena halangan saja atau karena ada yang komplen saja dan tidak bisa diamankan saja ini perbedaannya sehinggah dapat dibedakan dan bahkan kemarinnya dirinya berharap agar pelantikan terlaksana hanya karena memang orang mengadu saja dan saya tidak mau sama sekali kalaqu ditunda sehingga kita antisipasi masyarakat maupun aparat desa-desa lain jangan ego berlebihan serta hormat pada pimpinan menjadi kurang kata Camat .......Eman Ledu .

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan SBD Bersama Ketahanan Pangan Monitor Lapangan .

Tambolaka - Suara Indonesia1,  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat Daya , Agustinus Dappa bersama staf serta Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Sumba Barat Daya Monitor lapngan serta lakukan Sidak pada beberapa pengusaha kios yang diduga melakukan penjualan beras pemerintah dipasar bebas dan menjadi crucial warga pasar bebas .

Adapun maksud dan tujuan kepala Dinas Perindustrian bersama Dinas Ketahanan Pangan melakukan Sidak tertanggal 29 Januari 2024 adalah dalam rangkah melihat secarah langsung BB penjualan beras pemerintah di pasar bebas yang menjadi crucial ditengah masyarakat serta harga yang sangat melebihi hed serta mengedukasi agar tidak menjual beras pemerintah atau beras bersubsidi di pasar bebas .

Menurutnya dalam melakukan inspeksi atau sidak kepada beberapa pengusaha kecil bahwa sangat viral dan crucial penjualan beras bersubsidi dipasar bebas khususnya dikabuapten Sumba Barat Daya serta sangat melebihi hed dari bulog sehinggah kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemantuan dan pengawasan dan kami sudah tidak menemukan beras bersubsidi tersebut yang dengan kemasan bulog .

Oleh sebab itu menurutnya jika masih ditemukan warga yang menjual beras bersubsidi tentunya kami mengambil langkah tegas untuk mengamankan dan bagi warga pengusaha yang menjadi RPK mitra bulog bekerjasama dengan pemda jika masih terakomodir menjadi mitra dan mendapat pelayanan serta menjual di atas Hed maka kami akan tindak tegas serta proses karena tidak mengikuti petunjuk yang telah ditentukan oleh pemerintah , ungkapnya singkat .

Kepala Pimpinan Cabang Bulog Waikabubak , Chiko Aris yang di temui media ini diruang kerjanya tertanggal 29 Januari sekitar pukul 11: 26 wita kaitan beras pemerintah atau beras bulog yang terjual dipasar bebas dan menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat , Chiko dengan heran dan tegas menyampaikan bahwa berhubung adanya penjualan beras pemerintah dipasar bebas terutama dipasar waipangali lokasi obakomi oleh beberapa warga kios disampaikan bahwa  memangnya saya sudah dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya dimana saya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bersa bulog tersebut , ungkapnya 

Ditambahkannya bahwa walau belum lama menjalankan tugas tetapi karena melihat ketersediaan beras SPHP kapasitasnya hanya 20200 ton dan sepertinya tidak memadai untuk pelayanan pada tiga wilayah kabupaten yakni pelayanan SPHP ke kabupaten Sumba Tengah , Kabupaten Sumba Barat dan da Sumba Barat Daya kisaran dijelaskan bahwa untuk tahun 2024 terkini saya ada rencana penambahan kuota atau pengadaan kuota beras SPHP hinggah 8.000 ton untuk sampai di bulan juni tetapi dalam kapasitas pengirimannya kami harus sesuaikan dari surabaya yang masuk digudang bulog.

Dan rencana kami ini karena untuk penyaluran bantuan pangan Januari hinggah juni kisaran 7000an lebih ton karena sisah dari beras tersebut akan melayani TNI-POLRI yang  merupakan jata mereka setiap bulan dan jatah tersebut sudah merupakan kontrak dari pusat dan jatah bulan lanang mereka siap di abdate .

Dan terkait dengan beras SPHP menurutnya bahwa kita diberi jatah dari Badan Pangan Nasional untuk se-indonsesia itu dalam satu tahun 1,2juta ton yang tersebar di seluruh indonesia serta hasil rapat kemarin bahwa kami diberi plafon kurang lebih 20700 ton dalam satu tahun yang didalam perjalanannya kita hanya kejar stok agar dapat dirinci secarah bagus . Nah kaitan dengan berita yang teruplot dimana bahwa sumber beras tersebut yang terjual dipasar bebas saya langsung koordinasi dengan pimpinan bahwa wilayah pelayanan tersendiri di kabupaten Sumba Timur , loh kenapa RPKnya bisa menjual beras kemasan di wilayah saya ? Nah berarti saya yang digerogoti dan menjadi imbas akibat perbuatan orang lain sedang saya sendiri belum menjual apalagi stoknya belum ada serta sampai hari inipun saya belum dapat tahu RPK mana yang menjual beras yang sudah viral di medsos apalagi saya baru disini , pungkasnya .

Kemudian kaitan dengan RPK mitra bulog yang sempat disebut oleh kepala Bagian Ekonomi kabupaten Sumba Barat Daya bahwa terdapat tiga RPK mitra bulog , Chiko Aris sebagai Pimpinan Cabang Bulog waikabubak langsung mengambil berkas nama-nama RPK mitra bulog yang sudah membangun kerjasama dengan pemda sebanyak delapan orang untuk tahun 2024 yang sudah terupdate diantara RPK tersebut adalah :

1 . RPK Berkat Usaha 

2 . RPK Tabah Kasih 

3 . RPK Paga Lewu 

4 . RPK Mutiara Sabana

5 . RPK Talenta Kasih

6 . RPK Sesi Milla 

7 . RPK Tanggu Solo

8 . RPK Moneiro

Dan menurutnya bahwa akan meminta pemda Sumba Barat Daya dalam hal ini Krpala Bagian Ekonomi agar menetapkan Kios-kios mana yang mendapat rekomendasi dari pemda untuk memudahkan saat memantau dan mengontrolnya saat pengambilan dan penjualan , harapnya .

Juga kaitan RPK yang menjual beras bulog kepada para pengusaha kios dan mengatakan bahwa sumber dari bulog waikabubak dan bulog waingapu ya secarah regulasi bahwa tarif datanya sudah pengambilan sebelum saya ditugaskan disini .  Kenapa saya jelaskan seperti ini karena data itu adalah data online dan pada saat RPK menyebar kekami atau sudah melakukan transaksi tahun ini secarah otomatis tentu tanggal penyetoran , jam berapa , berapa banyak yang didroping . Dan untuk tahun ini pelayan beras SPHP tidak pernah lebih dari 2 ton saat melakukan pengambilan perminggu . Dan seandainya data sudah menumpuk serta stok digunang RPK dengan kemasan 50 kilo gram bahwa " Bulog waikabubak tidak pernah mendistribusikan penjualan SPHP dengan kemasan 50 kilo tetapi kami bagi terdahulu menjadi kemasan kecil baru didistribusikan ke RPK . Dan seandainya data lapangan media bahwa disebutkan sumber dari bulog waikabubak ya RPKnya yang mana dan seandainya RPK itu menjual di atas Hed dan data ini yang kami pakai serta pihak RPK juga sudah mendatangani bahwa RPK siap menjual dengan aturan pemerintah bahwa batas penjualan harga tertinggi 11.500/kilo gram dan pihak RPK menjual diatas 11.500 bahwa untuk berikutnya kami akan blackliss kiosnya karena merupakan mitra bulog karena secarah otomatis RPK tersebut tidak mengikuti petunjuk dalam menjalankan program pemerintah serta dengan adanya program ini  agar masyarakat kita dengan kenaikan harga beras lokal kita dapat membantu masyarakat dan ini keinginan kami bulog  , tutunya mengakhirnya .......Eman Ledu .

Guru Ngaji dari Solo Berkumpul di Tirtonadi Convention Hall Beri Dukungan Prabowo Gibran

Jawa Tengah, suaraindonesia1.com

Guru Ngaji Solo dan Sekitarnya Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran. 

Suara dukungan bagi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir di Surakarta.

Guru ngaji dari Solo dan sekitarnya berkumpul dalam acara Deklarasi Dukungan di Tirtonadi Convention Hall pada Minggu (28/01/2024).

Ketua Umum Pandawa Lima, Letnan Jenderal TNI Eko Wiratmoko, Sekjen Pandawa Lima Agus Riano Panjaitan, serta Politisi Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesa turut hadir dalam acara tersebut bersama beberapa pejabat lainnya.

Para pemimpin dan tokoh tersebut menyatakan keyakinan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran dapat mewakili aspirasi mereka.

Acara malam itu diisi dengan doa, sambutan, dan penampilan seni dari Guyon Maton, Kiai Jeliteng, dan penampilan band mereka. 

Meskipun suasana penuh semangat, penonton diingatkan untuk tetap fokus dan menghindari gangguan selama acara berlangsung.

Deklarasi ini berhasil mengumpulkan sekitar 4000 ribu orang yang memadati Tirtonadi Convention Hall, menandai dukungan massal dari g

Guru Ngaji dan warga se-Surakarta untuk pasangan Prabowo-Gibran. 

Para peserta acara berharap bahwa melalui dukungan ini, aspirasi masyarakat dapat lebih diperhatikan dan diwujudkan dalam pembangunan nasional.

Reporter:  JS/JP

Baru 1 Tahun Di Bangun SMA 2 Kabupaten Merangin Sudah Ada Yang Rusak Serta Realisasi Dana Bos Di Duga Tidak Transfaran.

Jambi - SuaraIndonesia1 -   Pada Dini Hari Senin + - Jam 10 Wib Tanggal 29 -1 -2024 Awak Media Ini Menyambangi Dan Mengelilingi Secara Langsung Di Areal Lokasi Rumah Sekolah SMA 2 Merangin Peovinsi Jambi Yang Beralokasi Di Kecamatn Tabi induk.

Dan terlihat Oleh awak media Ini,ada bangunan gedung baru yang dibangun di  tahun anggaran 2022 lalu sumber dananya dari "DAK" Kementrian pendidikan , ternyata telah banyak yang rusak rusak dan aliran Listrik nya pun tidak menyala,  hanya ada pasangan kabel instalasi listrik tok, itupun tidak selesai dikerjakan.

Ironis nya kondisi gedung tersebut sangat memperhatinkan,sudah banyak  dikelilingi rumput - rumput dan akar - akar tak obah nya seperti  tempat lokasi  Kuburan atau tempat jin buang anak  serta tidah dipilihara dengan baik oleh Kepsek(Jhon TravoltaSp d).

Dan dana Biaya oferasi sekolah (Bos) diduga juga realisasi nya tidak transfran ini terbukti banyak kaca jendela yang pecah,triflek palapon yang terkulai - kulai serta bolong bolong tidak direhab dan dikemanakan biaya untuk perawatan ringan yang dari dana BOS selama ini?, papan infomasi realisasi dana BOs juga tidak ada di pasang .

Kepala Sekolah SMA 2 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Jhon  voltra Sp. d,  diduga telah menghalang halangi kenerja pers serta mangangkangi undang - undang (uu)  KIP.

Kerena sudah beberapa kali didatangi awak media ini,namun jarang ada ditemukan dikantor banyak keluar 

tampa keterangan /keluyuran dan setiap dihubngi melaluai saluran whatsapp tersembung namun tidak pernah di angkat,juga tidak mau dibalas saat di Chating/terkesan menghindar dari media.

Sampai berita ini di terbitkan  no Whatsapp Kepala SMA2 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Jhon Travolta tidak aktif.

Pewarta :Depi afrizal

Budaya Kawin Tangkap di NTT, Kali ini Adalah Seorang Kepala Desa Kori, Terlantarkan Istrinya Hamil Besar" Di Duga Pelakunya Alat Negara Polwan Cantik

Sumba barat daya - Suaraindonesia1, Terjadi lagi Budaya Kawin tangkap Di Provinsi NTT, Suami Adi Rambu Padu Tupu Lala, Mengaku Suaminya di Culik Wanita Yang Merupakan Alat Negara (Polwan)

  

Seorang Kepala Desa di Kabupaten Sumba barat daya,Wilayah Hukum  Kepolisian Resor (Polres Sumba barat daya) di Hebohkan  ada Seorang Kepala desa dari  Kecamatan Kodi Utara Kena Culik  dari Wanita  Yang berofesi ALat Negara 

Menurut Ibu Rambu  Kelahiran Ana Kalang 11 Desember 1986 ini suaminya di Culik oleh Oknum Wanita Yang Merupakan Pengayom Masyrakat  atau Biasa di di Sebut Alat Negara

Penjelasan Ibu Rambu  Suami saya di Culik Oleh YW, untuk jadikan Suami sah -Nya, YW Merupakan Anggota Polisi Wanita(Polwan) di Kepolisian Resor Polres Sumba barat daya ungkap Rambu Tupu Lala, Pada Media  Sabtu 28 Januari 2024  Siang

Akibat Prilaku  Wanita beinisial YW, Suami Saya yang bernama ANTON Ra Mone, Sudah tinggalkan Masyrakat yang Ribuan Jiwa.

Karena Suami saya terpilih Sebai Kepala Desa di Desa Kori.

Kami Dari Media mencoba Menghubungi  Kapolres untuk menanyakan kebenaran berita tersebut Via telephon berlulang Kali namun Kapolres SBD AKBP Sigit Harimbawan, S.H.,S.I.K.,M.H. tidak menjawab tapi Telp seluler nya aktif  pada hari Sabtu 28 Januari 2024.

(Liputan Tibo Suaraindonesia1Online).

Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS Dalam Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Loura Desa Totok

Tambolaka - Suaraindonesia1, Dalam rangkah menghadapi kanca politik 2024 yang dinantikan beberapa hari kedepan tepatnya pada 14 pebruari mendatang ,  masing-masing peserta KPPS bersama peserta PPS pada seluruh wilayah pemilhan guna menciptakan suasana pemilhan yang aman tertib dan dinamis dan seecarah menyeluruh agar terciptanya wilayah hukum yang Kondusif , sejumlah peserta KPPS dan PPS tertanggal 25 januari 2024 peserta KPPS dan PPS kecamatan Loura desa Totok telah mengikuti kegiatan pelatihan atau Bimbingan Teknik yang terselenggara di aula hotel sinar tambolaka .

Adapun modul kegiatan tersebut yakni dimulai dari Tata kerja,kode etik dan perilaku kelompok penyelenggara pemungutan suara ( KPPS ) dimana modul tersebut adalah membekali peserta dengan komponen agar memahami proses pelaksanaan perhitungan suara yang dimulai dari tahapan persiapan hinggah tahapan pelaksanaan perhitungan suara di tempat pemungutan Suara .

Modul tersebut yang diikuti sejumlah peserta atau KPPS dan PPS adalah agar peserta dapat memahami kedudukan,susunan,tugas dan weweng,kewajiban,hubungan kerja,Evaluasi kinerja,pemberhentian dan pengambilalihan tugas KPS , Selain itu agar peserta dapat memahami perilaku KPPS sehinggah menjadikan KPPS yang profesional , berintegritas dan mandiri .

Juga setelah peserta mengikuti pelatihan ini mala harapan modul tersebut adalah agar peserta bimtek mampu menjelaskan kedudukan KPPS dalam beberapa hal seperti Susunan KPPS yakni Tugas,wewenang dan kewajiban KPPS,hubungan kerja KPPS,Evaluasi kinerja KPPS,pemberhentian KPPS dan pengambilalihan tugas KPPS serta inilah pokok atau materi peserta mengikuti pelatihan atau bimtek dan dari beberapa materi tersebut yang sudah terserah diatas adalah agar peserta dapat memahami  .

Beberpa point materi tersebut yang diikuti sejumlah peserta dilandasi PKPU  nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc penyelenggara pemilu dan pemilihan KPPS yang oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu pemilihan di TPS .

Adapun regulasinya adalah bahwa KPPS dibentuk paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara selesai dan jika terjadi pemungutan atau perhitungan suara ulang atau pemilu susulan yakni pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara putaran kedua .

Berikut kaitan dengan KPPS bahwa beranggotakan sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota .

Ketua KPPS :  dipilih dari dan oleh anggota KPPS untuk melaksanakan tugas  wewenang dan kewajiban sebagai ketua KPPS Dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara dimana meliputi : 

1 . Memberi penjelasan tentang tugas yang jarus dilaksanakan kepada anggota KPPS  dan petugas penertiban TPS .

2 . Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara .

3 . Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada DTP .

4 . Menyampaikan salinan daftar pemilih sementara kepada saksi yang mewakili peserta pemilu ditingkat desa kelurahan atau yang disebut nama lain.

5 . Memimpin kegiatan penyimpan TPS .

6 . Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditanda tangani oleh peserta pemilu .

Adapun susunan tugas wewenang dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :

-- Memimpin kegiatan KPPS serta Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara, usulan rapat pemungutan suara tepat waktu, memandu pengucapan janji atau sumpah para anggota KPPS dengan saksi yang hadir , menandatangani  B.A secarah bersama paling sedikit 2 anggota , menandatangani tiap lembar surat suara dan memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata carah penggunaan atau bantu tuna netral ( template ) dan mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

Dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban berdasarkan modul bahwa ketua KPPS melalui ketua PPS , anggota KPPS bertanggungjawab kepada ketua KPPS dan bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS .

Dan kaitan dengan hubungan kerjasama dimana bahwa KPPS bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu kepada KPU kabupaten kota melalui PPS pada penyelenggaraan tahapan tersebut KPPS harus berkordinasi dengan perangkat terdekat atau pengawas TPS seperti pemilu pemilh dan pihak terkecil lainnya pada tingkat TPS dan wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan pemilu kepada PPS paling sedikit 1 kali dalam masa kerjanya .

Terkait dengan Evaluasi kinerja KPPS digunakan untuk mengetahui pelaksaan tahapan yang dilakukan oleh KPPS sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPPS yang menjadi dasar pertimbangan bagi KPU kab.kota dalam melakukan pengambilalihan kembali KPPS .

Komponen Evaluasi kinerja KPPS tersebut yang digunakan untuk pelaksaan tahapan pemilu ,kesesuaian penggunaan anggaran dan koordinasi pada tiap tingkatan dilandasi keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Adhoc pemilu pemilihan serta KPPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemilu serta kinerja kepada PPS paling sedikit 1 kali dalam masa kerjanya serta akhir masa jabatan KPPS dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan aspek : 

1 .pelaksanaan tahapan pemilu pada tingkatan KPPS .

2 . Menegakan kode etik , kode perilaku ,sumpah dan pakta integritas penyelenggaraan pemilu serta hasil laporan penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir jabatan yang melibatkan PPS dan KPPS  sesuai dengan wilayah kerja KPPS dan perhitungan nilai Evaluasi KPPS menjadi tanggungjawab PPS serta melaporkan hasil.penilaian Evaluasi KPPS kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK .

Dan sesuai modul yang merupakan sub materi bahwa yang paling ditegaskan adalah tentang kode etik dimana bahwa setiap penyelenggara pemilu wajib bekerja,bertindak,menjalankan tugas,wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dengan berdasarkan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu . Adapun kode etik tersebut ditegas  adalah untuk menjaga integritas dan profesionalitas KPPS untuk wajib berpedoman pada kode perilaku sebagaimana peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tatakerja KPU,KPU provinsi dan KPU kab.kota sebagaimana beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 12 tahun 2023 .

Serta kode perilaku KPPS meliputi : Netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu atau tim kampanye , menghindari intervensi dari pihak lain didalam mengambil keputusan sebagai penyelenggara pemilu serta tidak memakai atau membawa simbol atau lambang atau atribut yang secarah jelas menunjukan keberpihakan kepada peserta pemilu serta tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai data atau fakta ........Man .

SAMA--SAMA MERIAHKAN PESTA DEMOKRASI 2024---2029

Tambolaka - Suaraindonesia1, Berhubung informasi yang beredar ditengah masyarakat tentang pesta demokrasi atau pemilihan umum dikabupaten Sumba Barat Daya yang jadwalnya akan terselenggara 14 pebruari 2024 mendatang juga kaitan dengan informasi bahwa kegiatan atau ifen budaya dimana pasola akan  terselenggara juga pada 14 pebruari 2024 hinggah menjadi sebuah kepanikan dan kekuatiran peserta pemilu maupun para simpatisan dalam hal ini jika benar bersamaan antara pesta demokrasi maupun pesta adat atau pasola tentunya kènyamanan dan keamanan tidak akan terjamin dan pihak APH sekalipun merasa tidak nyaman .

Berdasarkan informasi tersebut yang menjadi kekuatiran terutama peserta pemilu dalam kanca politik , dr.Kornelius Kodi Mete sebagai bupati Sumba Barat Daya yang di hubungi awak media Suara Indonesia Via telepon tertanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 11:19 tentang jadwal tersebut dalam tanggapannya disampaikannya bahwa tanggal 14 pebruari 2024 dimana akan dikuatir terlebih pada kegiatan pesta Demokrasi secarah Nasional maupun kegiatan secarah budaya , itu tidak ada kegiatan pasolaa pada tanggal 14 pebruari 2024 dan akan digeser sekitar tanggal 20an keatas , ungkapnya singkat .

Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Sumba Barat Daya , Ir.I Nyoman Agus.S.MT yang di hubungi awak media via telepon tertanggal 23 januari 2024 sekitar pukul18:50 wita malam kaitan dengan pesta Demokrasi yang jadwalnya jatu pada tanggal 14 pebruari 2024 mendatang juga berdasarkan data lapangan bahwa pesta budaya juga jadwalnya pada tanggal 14 pebruari 2024 mendatang , I Nyoman dalam tanggapannya menjelaskan bahwa bupati sudah mengundang beberapa OPD terkait untuk ke kampung Mbuku Bani dalam rangkah penetapan tanggal Pasola dan kemudiannya hasil penetapan tersebut akan disampaikan karena bupati sendiri tertanggal 24 hadir di kampung Mbuku Bani serta kaitan pasola tersebut kebanyakan rananya dinas Pendidikan dan Kebuayaan dan untuk kami dinas pariwisata hanya melakukan koordinasi dan bagaimana hasilnya saya akan samapaikan , ungkapnya .

Rikhardus Holo Kondo,SH sebagai Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sumba Barat Daya yang dikonfirmasi media via telepon kaitan kegiatan pesta Demokrasi yang jadwalnya di tanggal 14 pebruari 2024 mendatang serta berhubung data lapangan dimana tanggal tersebut juga diduga terselenggara kegiatan pesta budaya atau Pasola , Richard menjelaskan bahwa informasi waktu terkait kegiatan pasola bersamaan dengan pesta demokrasi belum ada waktu atau jadwal yang sifatnya pasti dan bahkan kami ada dapat undangan dari tokoh adat atau Rato NYALE untuk bertemu di kampung Mbuku Bani ( 24/1/2024 ) dalam rangkah penetapan jadwal pasola , ungkapnya .

Selain itu disampaikan pula bahwa benar undangan tersebut dari tokoh-tokoh adat tetapi kita juga fasikitasi mereka distribusi  undangan ke bupati dan wakil bupati , sekda serta pihak keamanan TNI-POLRI-BRIMOB serta dinas pariwisata dan beberapa dinas terkait termasuk empat Camat diwiyah kodi, para kepala desa yang bersentuhan langsung dengan lokasi pelaksanaan pasola , para tokoh adat juga masyarakat .

Dan kaitan dengan agenda tentang pertemuan tertanggal 24 januari 2024 yang akan berlangsung di kampung Mbuku Bani kaitan dengan pasola tersebut dijelaskannya bahwa adapun tanggal tersebut yang dikuatirkan karena berbagai hal tentunya secarah budaya bahwa khususnya tanggal pasola itu adalah sesuai bayang-bayang seluruh tokoh adat dan memangnya kegiatan pasola lebih awal dari pada kegiatan ifen  budaya dan ancang-ancang dalam komunikasi kami kemarin ya pasola ini berkisar di tanggal 5 -- 7 hinggah tanggal 8 yang merupakan hitungan kepastian bulan  purnama .

Dan intinya antara pesta demokrasi dan pesta budaya pasola tidak bersamaan  berdasarkan informasi awal dari beberapa tokoh adat dan ketika besoknya ketika kami sudah bersama-sama ditampung mbuku bani dalam rangkah penetapan jadwal yang pasti tentunya kami akan informasikan serta kaitan dengan apa yang disampaikan bapak bupati bahwa pasola akan digeser ke tanggal 20an ya kami juga belum merekap hasil pengamatan sementara para rato nale dan ini memang bukan karena bertepatan dengan ifen pesta demokrasi sehinggah digeser atau di majukan tetapi memangnya berdasarkan hasil hitungan bulan purnama yang merupakan jatuh ke tanggal 5-7 dan ini bukan merupakan kebijakan untuk melaksanakan lebih awal atau mundur dan ini merupakan ketepatan perhitungan atau positifnya seperti itu , tambahnya mengakhiri .

Kemudian setelah melakukan pertemuan di kampung Mbuku Bani pada tanggal 24 Januari 2024 dengan seluruh tokoh adat atau Rato nyale dan sudah dipastikan tanggal pasola , Rikhardus Holo Kondo langsung mengirimkan jadwal pasola kepada media ini .

Adapun jadwal pasola tersebut dibulan pebruari sebagai berikut : 

1 . Pasola Homba Kalayo desa waikaninya kecamatan kodi Bangedo dengan jadwal tanggal 3 pebruari 2024 .

2 . Bondo kawang desa pero batang kecamatan kodi jadwalnya tanggal 5 pebruari 2024 .

3 . Rara winyo desaAte Dalo kecamatan kodi jadwalnya tanggal 6 pebruari 2024 .

Kemudian untuk pasola di bulan maret 2024 seperti :

1 . Maliti Bondo Ate desa Maliti Bondo Ate kecamatan kodi bangedo jadwal pasolanya tanggal 6 maret 2024 .

2 .pasola waiha desa waiha kecamatan kodi balaghar jadwal pasolanya tanggal 5 maret 2024 .

3 .pasola Wainyapu , kacaru desa wainyapu kecamatan kodi balaghar jadwal pasolanya tanggal 6 maret 2024 ......SALAM PESTA DEMOKRASI. ...... Eman Ledu .

PMD PERINTAHKAN CAMAT "KALAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TIDAK SESUAI REGULASI AGAR DI BATALKAN"

Limbu watu - Suaraindonesia1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI .

Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  desa . Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI . 

Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. 

Namun memasuki tahun 2024 tepatnya pada bulan Januari 2024 desa limbu watu menuai persoalan dimana 8 orang perangkat desa akan diberhentikan dari jabatan oleh PJ kepala desa limbu watu , Agustinus Gaddi .

Berdasarkan hasil klarifikasi awak media pada isak Dangga Dora sebagai sekretaris desa limbu watu via telepon tertanggal 24 Januari 2024 tentang adanya perombakan atau pemberhentian 8 orang perangkat desa oleh Penjabat desa limbu watu yang diduga tidak frosedural , menyampaikan bahwa kami tidak menerima jika ada pemberhentian yang dilakukan oleh penjabat desa tanpa dasar serta kami akan pertanyakan dasar hukumnya seperti apa ? dan jangankan kepentingan politik kami jadi korban ,ungkap Isak Dangga Dora .

Ditambahkannya bahwa pemberhentian yang tidak prosedural ini dan karena adanya kepentingan politik oleh penjabat desa akhirnya kami jadi korban, sehinggah hari ini kalaupun penjabat desa sudah memiliki keputusan untuk kami diberhentikan tentunya kami ngotot pertanyakan alasan apa sehinggah kami diberhentikan ? Sedang penjabat itu sendiri semenjak dilantik sampai saat ini belum pernah penjabat desa melakukan pelayanan dan belum pernah bertatap muka dengan kami perangkat desa serta secarah regulasi bahwa penjabat desa yang ditugaskan itu sebatas melakukan pelayanan administrasi tidak dibenarkan jika seorang penjabat desa melakukan pemberhentian perangkat,penambahan dan pengurangan dan apalagi melakukan kebijakan yang tidak sesuai harapan , gara-gara kepentingan politik toh kami jadi korban , sehinggah hari ini yang sudah dijadwalkan oleh penjabat untuk pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa akhirnya kami ngotot batalkan hinggah kanca politik 2024 selesai , ungkap isah dengan tegas .

Simon Lende sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang kembali dihubungi awak media via telepon tertanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul...kaitan pemberhentian 8 orang perangkat desa limbu watu kecamatan wewewa tengah dengan diduga tidak prosedural , Simon Lende dalam tanggapannya menjelaskan bahwa terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai permendagri nomor 86 perubahan 67 dalam beberapa point itu adalah dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan didalam permendagri itu dimana tatacarah pemberhentian , dengan pertanyaan : Apakah perangkat desa bisa diganti ? Ya bisa diganti sehinggah keluarlah yang dinamakan permendagri itu dengan ada syarat-syarat pergantian dan pemberhentian .

Dan kewenangan didalamnya tidak sepenuhnya sesuai permendagri itu koordinasi tentang pengangkatan diberikan sebatas di kecamatan dan kami sebagai PMD maupun bupati tidak terlibat didalamnya tetapi pengangkatan dan pemberhentian atau apapun yang dilaksanakan harus dilaporkan kepada camat ke bupati dan teknisnya disampaikan ke PMD dan sangat jelas regulasi bahwa yang berhak melaksanakan dan memantau tentang pelaksanaan pemberhentian perangkat desa yakni kepala desa dan camat sebagai ferifikasi terakhir serta didalam permendagri itu ada tugas PMD dan tidak ada tugas pemerintah kabupaten namun yang ada adalah tingkat kecamatan , tetapi kita juga tidak tutup mata kalau ada persoalan seperti didesa limbu watu apa lagi tidak sesuai regulasi atau tidak prosedural dengan sendiri kami akan tegur kepala desa serta camatnya dan kalau kepala desa atau camat salah gunakan wewenang maka bupati akan tegur kepala desa .

Sehinggah rujukan permendagri nomor 67 itu bisa diganti tetapi harus ada dasar yang kuat dan ada persyaratannya dan tidak berarti PMD sebagai perpanjangan tangan bupati tidak memantau . Seandainya salahgunakan wewenang nantinya kami akan panggil sesuai UU nomor 6 tahun 2014 ,serta kaitan persoalan didesa limbu watu saya sudah perintahkan camat fasilitasi dan kalau memang tidak sesuai dengan regulasi dibatalkan dan itulah perintah saya , tandasnya mengakhiri .

Camat wewewa tengah , Yohanis Panggeru yang dikonfirmasi awak media via whatSapp tertanggal 25 januari 2024 sekitar pukul 19:32 kaitan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Limbu watu secarah rahasia oleh PJ kepala desa Limbu watu , Camat menjelaskan bahwa Evaluasi ada ditngkat desa serta berjenjang oleh kepala desa dan evaluasinya tergantung dari desa seperti apa .Dan untuk kita dapat berkoordinasi lebih lanjut nanti datang di kantor , ucap camat dengan singkat .......Man Ledu .

Terkait Upaya Pembangunan Serta Menjaga Fasilitas Umum, Ini Himbauan Bupati Nabire

Nabire - Suaraindonesia1, Tentang keluhan Masyarakat Kabupaten Nabire  terkait masalah jalan raya yang rusak serta   penerangan jalan dan sebagainya, termasuk masalah sampah.

Menjawab keluhan Warga, belum lama ini, Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos Msi. mengatakan, bahwa hingga saat ini pembangunan di kabupaten Nabire semua sedang kita benahi. baik manajemen sampah pun kita sedang benahi. 

Oleh sebab itu, lanjut Bupati Nabire,  "yang sangat di sesalkan  dimana fakta yang kami temukan tentang segala sesuatu yang kami bangun terhadap lampu jalan  dimana ada pihak-pihak tertentu yang curi kabel, tabrak tiang listrik, pencuri kabel, kemudian sengaja bakar-bakar dan sebagainya semua itu karena dalam kondisi mabuk dan tidak berakhlak. maka orang-orang seperti itu yang tidak mendukung program pemerintah.

"Saya sangat mengharapkan partisipasi dan  dukungan masyarakat Nabire. Oleh sebab itu, saya selalu menghimbau warga masyarakat Kabupaten Nabire untuk bersama - sama guna menciptakan Nabire yang lebih baik, aman dan lebih maju kedepanya. 

Masih lanjut Bupati Nabire menjelaskan, bahwa pada tahun 2021 ketika dirinya di lantik sebagai Bupati Kabupaten Nabire, dimana lampu sepanjang jalan -  jalan yang ada di kota Nabire semua gelap atau padam termasuk di jalan Merdeka dan beberapa jalur jalan lainnya,  dan saat itu kami sudah mau nyalakan, akan  tetapi saat itu ada tunggakan utang oleh pemerintah yang sebelumnya yang masih belum terbayar yakni kurang lebihnya  sekitar nilainya 600 atau hampir 700 juta. namun tunggakan pemerintah  sebelumnya kita sudah bayarkan. sehingga, sebagian besar diruas ruas jalan raya lampu jalannya sudah kami benahi dan tambah serta trlah di pasang dan dinyalakan sehingga kondisi jalan dimapam hari sudah terang dan nyaman untuk pengguna jalan raya  seperti yang ada saat ini.

"Pada kesempatan ini Kami selaku pemerintah Kabupaten Nabire meminta dukungan serta menghimbau warga masyarakat kabupaten Nabire untuk sama - sama mendukung serta menjaga jalannya  pembangunan yang kita telah bangun termasuk lampu jalan kemudian tugu - tugu serta Fasilitas umum lainnya. dan marilah kita semua mencintai dan ciptakan rasa memiliki 

Kabupaten Nabire dengan hati, karena daerah yang kita tempati ini adalah titipan Tuhan untuk anak cucu kita kedepan. 'Tutup Mesak Magai.

(BN)

Kunjungi Palu, Bupati Pohuwato Ikut Resmikan Agrowisata Buah

Suaraindonesia1, Pohuwato - Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga menghadiri peresmian agrowisata buah tirta rahayu di Tugu Garuda, Desa Ogorandu, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi-Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu, (28/01/2024).

Peresmian yang dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulteng, Wakapolda Sulteng, Danrem 132 Tadulako, Pj. Bupati Parimo, Sekjen Asosiasi Durian Nusantara, serta pemilik agrowisata buah tirta rahayu, kebun durian Ogorandu, I Ketut Kari dan diawali dengan penyambutan dan pengalungan bunga, kemudian disambut dengan tari bali dan tari pamonte.

Diketahui, Desa Ogorandu dipilih sebagai lokasi untuk agrowisata buah karena kekayaan alamnya yang melimpah, serta potensi untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang ramah lingkungan.

Dikonfirmasi, Bupati Saipul Mbuinga menyampaikan apresiasinya atas inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Ogorandu dalam mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata.

"Dengan dibukanya agrowisata buah di Desa Ogorandu, ini merupakan langkah yang sangat positif dalam memajukan sektor pertanian dan pariwisata di Kabupaten Parimo. Kita dapat melihat betapa potensi alam yang dimiliki Desa Ogorandu mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara," ujar Saipul.

Selanjutnya, kata Bupati Saipul Mbuinga, Parimo memiliki potensi di sektor peranian antara lain tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kabupaten parimo dengan jenis varietas durian lokal dan varietas unggulan nasional dan pemasarannya telah menembus pasar nusantara serta sampai manca negara.

“Tentu ini sangat luar biasa, kami sangat mengapresiasi. Ini bisa jadi langkah awal kita dalam mengembangkan tanaman durian khususnya di beberapa wilayah di Pohuwato yang potensial dengan tanaman durian," ungkapnya.

Usai menyaksikan pengguntingan pita tanda diresmikannya agrowisata buah di Desa Ogorandu, Bupati Saipul Mbuinga berkesempatan melakukan penanaman pohon durian bersama Gubernur Sulteng dan Pj. Bupati Parimo.

(Abd)

Pelayanan Pembuatan SIM di Satpas Kalimalang Polres Metro Bekasi Sangat Baik, Cepat dan Mudah

Bekasi, suaraindonesia1.com

Dalam pelayanan SIM di Satpas Polres Metro Bekasi. Petugas memberikan pelayan yang sangat baik dan mudah bagi masyarakat yang akan mengurus SIM baru maupun perpanjangan

Dalam pembuatan atau penerbitan SIM A dan SIM C baru atau perpanjangan pemohon tidak perlu melalui calo,silahkan datang dan mengurus langsung tidak perlu melalui calo.

 Karna dalam pengurusannya pun sangat mudah dan cepat

Pemohon yang bernama Syamsul memgatakan, saya mengurus pembuatan SIM C motor prosesnya mudah dan langsung lulus karna prakteknya sekarang lebih mudah, jum'at, 26/01/2024

Pemohon yang bernama Samsyul pun dalam pembuatan SIM C sekarang lebih mudah dan untuk uji prakteknya juga sangat mudah serta tidak terlalu susah

Layanan pembuatan SIM Polrestro Bekasi Kota hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis. Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Untuk biaya perpanjangan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp 80.000,- untuk perpanjangan SIM A dan Rp. 75.000,- untuk perpanjangan SIM C.

Selain itu, perpanjang SIM juga harus membayar tes kesehatan Rp 35.000, tes psikologi Rp 60.000 dan asuransi Rp. 50.000

Petugas perpanjang SIM juga biasanya akan menawarkan asuransi kecelakaan. 

Syarat perpanjangan SIM A atau C sebagai berikut: 

1. Foto Kopi KTP yang masih berlaku, 2. Foto Kopi SIM lama dan SIM asli, 3. Tes Psikologi SIM, 4. Surat Keterangan Sehat.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan dijalan raya wajib mengantongi Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

 Ketentuan berlaku untuk pengendara yang tidak memiliki SIM diatur dalam Pasal 281.

Report, Jerry Patty

KPU dan Polda Sulut Tandatangani Kerjasama Pengamanan Pemilu 2024

 

Suaraindonesia1 | Manado- Humas Polda Sulut - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama, di Hotel Luwansa Manado, Jumat (26/1/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan, para pejabat utama Polda Sulut, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dan Komisioner KPU Sulut. 

"Kerjasama ini meliputi pengamanan mulai dari distribusi logistik Pemilu sampai nanti pada pelaksanaan pemungutan suara hingga perhitungan tingkat provinsi. Kita juga kawal yang di kepulauan, kita amankan dari berangkat sampai kembali," ujar Kapolda.

Dalam tahapan pemungutan suara nanti, Polda Sulut dan jajaran akan menurunkan sebanyak 7523 personel Polri di  8240 TPS, yang dibackup 1246 personel TNI dan juga unsur Linmas.

"Harapannya masyarakat menggunakan hak pilihnya, dan jangan golput. Ketika berkampanye, jaga ketertiban jangan mengganggu arus lalulintas, hindari menggunakan knalpot bising yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Yang penting tertib, polisi siap amankan, jangan memprovokasi sehingga menimbulkan gangguan kamtibmas," pesan Irjen Pol Yudhiawan. (Rom)

Mutiara Bakau Waropen Kalahkan Persipal Di Stadion Mandala Jayapura

Jayapura-Suaraindonesia1. com. Pegadaian Liga 2 Persewar Waropen menghadapi Persipal Babel di Stadion Mandala Jayapura, Persewar Waropen berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 Persipal Babel. Sabtu, (27/01/2024).

Dalam sesi Press Conference Pelatih Eduard Ivakdalam menyampaikan bahwa penampilan pemain Persewar Waropen tidak maksimal pada saat menjamu tamu Persipal, pemain Persewar tidak memanfaatkan banyak peluang untuk mencetak gol.

“Kami tetap mengucap syukur atas hasil tiga poin yang diraih oleh kami tim persewar waropen, dengan kemenangan kita ini saya sangat bersyukur karena kita belum pernah menang dari Persipal tetapi hari ini kami bisa memenangkan pertandingan ini’’ Ucap Edu, Sapaan akrab Eduard Ivakdalam.

Boaz Solossa menyebutkan mereka juga banyak belajar lagi dengan situasi dimana Persewar bermain menguasai jalanya pertandingan dengan unggul jumlah pemain tapi tidak bisa membuat banyak gol seperti halnya yang terjadi saat menjamu Persipal. 

Boaz Solossa selaku kapten tim Persewar Waropen menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memberi kemenangan untuk Persewar Waropen, dan terima kasih kepada masyarakat Kota Jayapura maupun terlebih khusus kepada masyarakat di Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, yang telah terus memberikan dukungan dan doa kepada Persewar.

Mochtar

Pesan Kapolres Yapen, Tetap Menjaga Kamtibmas Di Kabupaten Kepulauan Yapen Jelang Pencoblosan Pemilu 2024

Yapen-Suaraindonesia1.com 

Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragih meminta kepada seluruh masyarakat serta para peserta Pemilu 2024 baik Partai Politik dan Caleg untuk tetap saling menjaga situasi aman kondusif, secara khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen.

"Kita saling menjaga keamanan di masa-masa kampanye saat ini, tentunya pera partai politik maupun caleg calegnya bisa berikan himbauan kepada pendukungnya untuk sama - sama saling menjaga ketertiban".tandas Kapolres Kepulauan Yapen saat di temui di ruang kerjanya. Selasa (23/1/24).

Selama tahapan kampanye tatap muka, di ungkapkan berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan keamanan serta saat ini memasuki tahapan kampanye umum atau terbuka di harapkan pula bisa menjaga situasi yang aman kondusif.

"Sekarang kampanye umum jadi di saat melakukan konvoi harus tetap tertib dan mengikuti aturan-aturannya baik dari pihak penyelenggara pemilu maupun tertib berlalu lintas tidak mengganggu ketertiban masyarakat".

Untuk situasi politik sendiri di wilayah hukum Polres Kepulauan Yapen, hingga saat ini aman kondusif dimana semua tersebut atas kerja sama yang baik antara aparat keamanan TNI Polri, masyarakat, para tokoh-tokoh dan juga Partai Politik yang mana sesuai harapan bersama ciptakan Pemilu 2024 yang aman damai sejuk di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Mochtar

AKIBAT MASIH TERJUALNYA BERAS BULOG DI PASAR BEBAS INI KATA KABAG EKONOMI

 

Tambolaka - Suaraindinesia1, Berhubung Padatnya Kegiatan , saya belum tindaklanjuti dan belum lapor resmi ke Sekda

Berhubung masih terjualnya beras Bulog atau beras pemerintah di pasaran bebas berdasarkan temuan awak media belum lama ini beserta gambar sejumlah beras tersebut sudah diabadikan gambarnya serta kala itu dari temuan tersebut media menghubungi langsung kepala Bagian Ekonomi kabupaten SBD dalam hal ini guna memastikan adanya temuan tersebut, kabag ekonomi dalam tanggapan bahwa kami akan melakukan krosscek lapangan dan kemudiannya kami akan menindaklanjuti, ungkapnya .

Namun apa yang menjadi crucial dan apa yang menjadi tanggapan dinas terkait sepertinya terabaikan dan bahkan ketika awak media tertanggal 26 januari 2024 kembali menghubungi ibu Misna sebagai kepala Bagian Ekonomi kabupaten SBD tentang tindaklanjut terjualnya beras pemerintah di pasar bebas dijelaskannya bahwa hari ini kami masih padat kegiatan dan jam sebelas saya ada rapat dengan pak bupati serta staf saya ada dua orang kekecamatan berhubung ada pasar murah disana sementara yang lainnya ada persiapan untuk penyusunan ANCAP atau Administrasi penyusunan untuk pelaporan PPID di pusat dan hari senin kami akan berangakat ke kupang dalam rangkah  mengikuti rapat koordinasi di Kupang sementara staf yang lain seperti bendahara sedang berada dikeuangan untuk mengurus terkait kedatangan BPK yang akan datang , jelasnya .

Kemudian kaitan tindaklanjut tersebut seharusnya kepala seksinya kami yang turun hari ini ke pasar tetapi mereka ada giat ke pasar murah sehinggah kami belum pastikan dalam hal menindaklanjuti tentang terjualnya beras pemerintah dipasar bebas serta saya akan laporkan di pak sekda guna meminta petunjuk bagaimana selanjutnya serta saya belum lapor secarah resmi berhubung beliau masih dalam kesibukan , ungkapnya .

Dan juga Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam itu sebetulnya hanya berfungsi untuk melakukan koordinasi tetapi dinas pertanian itu yang benar-benar menggawai dalam hal ini ada Satgas Pangannya yang mengawasi termasuk beras bulog tersebut .

Nah Beras pemerintah itu yang terjual di pasar bebas menurutnya bahwa sudah ada foto dan sudah merupakan barang bukti dan pihak penjual tidak bisa menghelak ketika atau menghindarkan beras itu atau menggantikan beras tersebut dengan karung lain serta sesuai aturan dari bulog itu sendiri tambahnya , kalau seandainya Rumah Pangan Kita ( RPK ) menjual diatas hed maka dapat dicabut ijinnya dan yang kedua kami akan meminta pihak RPK kalau memang sebagai RPK untuk 

menjual sesuai hed . Dan untuk jalan keluarnya apakah pihak RPK dicabut ijinnya atau menjual beras itu sesuai hed .

Kemudian kaitan data jumlah RPK sebagai mitra bulog , kabag Ekonomi mengarahkan media untuk menanyakan langsung ke bulog serta kaitan RPK yang kerjasama dengan pemda itu hanya tiga saja yang selama ini kami jalin kerjasama untuk mengadakan pasar murah sedangkan RPK yang lain mereka langsung ke bulog yang menjual berasnya dimasyarakat sesuai hed atau petunjuk dari bulog.

Tetapi mitra di bulog dengan pemda dengan tiga RPK itu pada saat melakukan penjualan beras pemerintah tersebut itu bahwa kami tetap awasi seperti hari ini giat pasar murah yang diselenggarakan oleh pemda di beberapa kecamatan di awasi langsung oleh kepala seksi dan staf saya serta kisaran 30an RPK yang mitra bulog di luar ketahuan kami , ungkapnya mengakhiri .......Man .

Beras Bulog Masih Terjual di Pasar Bebas,Tindakan Apa bisa Ada jerat hukum Pelakunya?

Tambolaka - Suaraindonesia1, Berdasarkan hasil investigasi lapangan awak media tertanggal 24 januari 2024 beras Bulog kembali ditemukan terjual dipasar bebas .

Beras bulog tersebut yang sudah di abadikan gambar tertanggal 25/1/2024  oleh awak media pada salah satu pengusaha kios dipasar weepangali lokasi obakomi ( MG ) dan ketika MG sebagai pemilik kios dimintai keterangannya terkait sejumlah ton beras bulog SPHP tersebut disampaikannya bahwa dibelinya dari salah satu penjual atau penyuplai yang tidak diketahui namanya serta hanya memiliki nomor HP pihak penyuplai .

MG menambahkan bahwa jumlah yang diterimanya sebanyak 200 karung dan per  perkarung harganya 640.000 dan menjual ulang dengan harga 660.000 hinggah 700.0000 dan ketika ditanya pintu masuk beras tersebut dan menanyakan siapa penyuplai beras bulog tersebut ,MG mebutkannya bahwa ada orang waingapu yang order menggunakan oto dan saya tidak tahu penyuplai tersebut tinggal dimana , tambahnya .

Dari hasil investigasi lapangan tersebut kaitan temuan terjualnya beras bulog di pasar bebas , awak media langsung menghubungi kabag Ekonomi kabupaten Sumba Barat Daya agar dapat memastikan secarah langsung bahwa apa yang merupakan temuan menjadi acuan pemerintah khususnya dinas terkait untuk mengambil langkah .

Merujuk dari temuan dan menjadi crucial pembicaraan hangat ditengah pasar bebas baik dari masyarakat biasa maupun masyarakat RPK sebagai mitra bulog , tertanggal 25 januari 2024 sekitar pukul 19:26 wita malam Via whatsapp , Misna sebagai kepala Bagian Ekonomi menyampaikan bahwa sudah perintahkan stafnya untuk melakukan crosscek lapangan dan saya akan sampaikan pada pimpinan daera untuk bersama-sama menindaklanjuti sesuai aturan  Jawabnya ungkapnya,Liputan Eman Ledu  Suaraindonesia 1..

Warga Grup What's App Bateman Desa Menpertanyakan Rumah Kades Maghu Linyo di Jadikan Gudang Semen

Kodi Utara, Suaraindonesia1 - Salah satu  Warga Grup WhatsApp  Bateman Desa Sekabupaten Sumba barat daya  di Ramaikan Postingan dari salah satu   yang Mengaku Warga Desa Maghu Linyo,Kecamatan Kodi Utara,Kab Sumba barat daya,  

Dalam Sebuah Postingan di Grup WhatsApp Saya mohon Bapak inspektorat dan Bpk PMD.

Pangil kades magho linyo.

dan pak Nimus mete.

untuk pertanggungjawabankan

menyangkut Jaban/WC didesa magho linyo. ungkapnya

Menurtnya karena bahan dan materian jaban rumahx kades dijadikan Gudang materian??????

kami masy desa magho linyo

mohon dinas terkait untuk ditindaklanjuti persoalan ini,karena kalau kita biarkan bisa2 Negara Republik indonesi

jadi bangkrut karena penjabat serakah/rakus. Jamban  kades magho Linyo,, Mateus Muda Kondo,25/1 10.04] Jelas dalam Postingan yang Mengaku Warga Desa Magho Linyo

Dari Hasil Konfirmasi  

Kepala Desa Maghu.Linyo  Mateus Muda Kondo,Mejelaskan itu Foto Lama Jamban  yang di Sebutkan itu sudah Beres dan tidak ada Masahnya  Jelas Kades  Matheus dalam Rilisan WhatsAppnya yang di terima Media pada tanggal 25 Januari 2024

Desa Maghulinyo: Ada 80 unit dan 1 dan 2 sdh vinising dan lll sdh bangun semua tinggal vinising,, dan sekarang sedang proses pekerjaan,, material yg di maksd oleh mereka om tibo sdh tdk ada lagi di rumahnya kades sdh di pasang semua di keluarga penerima,,

[25/1 10.05]  Desa Maghulinyo: Mengingat krn masih ada prona di desa MAGHO LINYO,, wrg dan pemerintah Desa msh sibuk dlm agrari tanah tersebut

[

[24/1 20.27] +62 812-3984-1721: Ibu Lusia Laja kodi.sebagai pedamping desa magho linyo,yg kami tau selama ini,tapi masuk caleg dari PAN,dan kami masyarakat kecil minta surat bukti penguduran diri dari tenaga kontrak pendamping desa magho linyo,karena saya ajukan karena ketika kami jadi pengurus partai dipersoalkan dari KPU untuk jadi panwas

[24/1 21.12] +62 812-3984-1721: Bukti asal2 buat Jaban/WC didesa magho linyo,karena gaji tukang perunit cuman 700 ribu😪😪😪😪 mohon Bapak inspektorat dan Bpk PMD.

Pangil kades magho linyo.

dan pak Nimus mete.

untuk pertanggungjawabankan

menyangkut Jaban/WC didesa magho linyo.

karena bahan dan materian jaban rumahx kades dijadikan Gudang materian??????

kami masy desa magho linyo

mohon dinas terkait untuk ditindaklanjuti persoalan ini,karena kalau kita biarkan bisa2 Negara Republik indonesi

jadi bangkrut karena penjabat serakah/rakus.

[24/1 20.27] +62 812-3984-1721: Ibu Lusia Laja kodi.sebagai pedamping desa magho linyo,yg kami tau selama ini,tapi masuk caleg dari PAN,dan kami masyarakat kecil minta surat bukti penguduran diri dari tenaga kontrak pendamping desa magho linyo,karena saya ajukan karena ketika kami jadi pengurus partai dipersoalkan dari KPU untuk jadi panwas

[24/1 21.12] +62 812-3984-1721: Bukti asal2 buat Jaban/WC didesa magho linyo,karena gaji tukang perunit cuman 700 ribu,tegas Dalamwarga Grup WhatsApp Bateman Desa,Kutipan dari Grup WhatsApp Bateman Desa Kabupatwn SBD

Jalin Silaturahmi, Kapolda Sulut Ajak Semua Elemen Warga di Kota Bitung Agar Bersama-sama Polri Menjaga Kamtibmas.

Suaraindonesia1, Manado - Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudhiawan didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sulut dan Kapolres Bitung AKBP Tommy Bambang Souissa melaksanakan safari silaturahmi bersama tokoh agama, ormas keagamaan dan ormas adat di Kota Bitung, Kamis (25/1/2024).

Silaturahmi pertama dilaksanakan di Markas Al Haudh Majelis Dzikir Wa Ta'lim Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian, dihadiri oleh Pimpinan Majelis Habib Abdullah Bin Ali Bin Smith, Pembina Yayasan Al Khairaat Bitung KH. Fauzi Badarab, sejumlah tokoh agama dan Pengurus BKSAUA Kota Bitung. 

Usai melaksanakan silaturahmi di Majelis Dzikir Wa Ta'lim, Kapolda dan rombongan menggelar pertemuan silaturahmi dengan sejumlah organisasi keagamaan dan organisasi adat di Boshe Cafe and Resto Bitung. Pertemuan itu dihadiri kurang lebih 17 perwakilan organisasi yang ada.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda bersama para tokoh agama maupun tokoh adat membahas sejumlah agenda terkait situasi kamtibmas, khususnya di Kota Bitung.

"Kami datang untuk bersilaturahmi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ormas-ormas yang ada," kata Kapolda.

Tugas pokok Polri katanya adalah memelihara kamtibmas, memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum.

"Polri tidak bisa bertugas sendiri sehingga berharap kerja sama dan bantuan dari semua pihak," lanjutnya.

Kapolda mengajak semua elemen warga di Kota Bitung agar bersama-sama Polri menjaga kamtibmas.

"Program kebijakan saya salah satunya adalah meniadakan segala bentuk gangguan kamtibmas, mengeliminir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Saya berharap kita bisa bersinergi agar kamtibmas Kota Bitung dalam keadaan aman dan kondusif. Mari hidup rukun walaupun dengan perbedaan agama dan tidak gampang terpancing. Jangan mudah menerima informasi yang salah atau hoax, cerna dulu agar tidak jadi masalah yang besar," pesan Kapolda.

Menurutnya, kerukunan umat beragama sangatlah penting yang harus dijaga bersama.

"Kita Indonesia terdiri dari berbagai multietnik, ratusan bahasa, ratusan suku bangsa, Indonesia sangat beragam. Justru dengan keberagaman itu membuat Indonesia negara yang kuat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," pungkasnya.

Pertemuan silaturahmi yang dilaksanakan dalam suasana akrab dan santai di 2 lokasi tersebut, diakhiri dengan dialog dan tanya jawab. (Rom)