EDDY KUSUMA WIJAYA ANGGOTA KOMISI II DPR RI DARI DAPIL BANTEN III TANGERANG RAYA: TIDAK ADA MASALAH MENDAGRI MENUNJUK PERWIRA TINGGI KEPOLISIAN RI MENJADI PLT GUBERNUR
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menunjuk dua perwira tinggi atau Pati Kepolisian RI menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Hal tersebut berkaitan dengan gubernur definitif yang akan cuti karena mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. "Dua pati itu akan ditugaskan sebagai plt gubernur, tapi sampai saat ini keputusan presiden belum keluar," kata Tjahjo, Kamis, 25 Januari 2018.
Tidak perlu kehawatiran yg berlebihan terhadap polri n 2 pati polri yg akan di tunjuk menjadi plt Gubernur, polri n Pati polri sudah cukup dewasa mengikuti perkembangan Demokrasi di Indonesia n tdk perlu terlalu hawatir akan seperti ABRI pd masa orde baru pimpinan Jendral Soeharto yg otoriter menerapkan sospol dan lain2
“Tidak ada masalah dengan penunjukan 2 Pati Polri tersebut untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara, tidak ada aturan apalagi undang-undang yang dilanggar oleh Mendagri dengan menunjuk Pati Polri untuk menjadil Plt Gubernur”, demikian pernyataan dari Anggota Komisi II DPR Irjen Pol. (Purn) Eddy Kusuma Wijaya ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait kabar mengenai Mendagri akan menunjuk 2 Pati Polri sebagai Plt Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara tersebut.
Lebih lanjut Politisi PDI Perjuangan yang juga merupakan Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia lulusan Akpol tahun 1977 dengan jabatan terakhir jenderal bintang dua tersebut memaparkan, “sebagai purnawirawan anggota Kepolisian RI, saya mengetahui betul tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang Perwira Polri hingga akhirnya dapat menjadi Perwira Tinggi, diantaranya harus melalui beberapa tahapan pendidikan seperti Akpol,Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), sespim, sespati n Lemhanas yang di dalamnya sudah mengajarkan berbagai macam ilmu, diantaranya ilmu kepemimpinan, ilmu manajemen, ilmu ekonomi, ilmu agama, ilmu hukum dan lain sebagainya pengetahuan para pati hrs sangat mendalam di bidang IPOLEKSOSBUDAGHANKAM ( Ideologi, politik,Ekonomi,Sosial budaya,Agama, Pertahanan n keamanan ) n hrs mempunyai pengetahuan n paham masalah lingkung strategis ,Oleh karena itu kepemimpinan dan kemampuan manajerial Pati Polri tersebut tentu tidak perlu dipertanyakan lagi”.
“Saya percaya penunjukkan dua Pati Polri tersebut tentu setelah melalui berbagai macam pertimbangan, analisis dan kajian hukum, sehingga tentu saja sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu alasan Mendagri juga sudah cukup jelas untuk menjaga agar stabilitas keamanan dan tata kelola pemerintahan berjalan lancar. Apalagi Sumut dan Jabar disebut-sebut daerah yang rawan konflik pilkada”, demikian Eddy Kusuma Wijaya menambahkan.
"Pilkada serentak tahun lalu Irjen Pol. Carlo Tewu juga pernah dipercaya jadi Plt Gubernur Sulawesi Barat dan Jenderal Purnawirawan TNI untuk Plt Gubernur Aceh, Mendagri dalam penunjukan Pati Polri tersebut untuk menjadi Plt Gubernur di suatu daerah, pasti selalu konsultasi dan koordinasi dengan Presiden, Menkopolhukam, Kapolri dan Panglima TNI, sebelum menunjuk pejabat TNI dan Polri aktif sebagai Plt gubernur. Pengalaman dari Pilkada serentak tahun lalu, kerja mereka selaku Plt Gubernur bagus, daerah-daerah yang rawan konflik Pilkada tersebut akhirnya aman” demikian ujar Eddy Kusuma Wijaya.
Lebih lanjut Anggota Komisi II DPR RI tersebut menambahkan, "selaku anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, kami senantiasa berkoordinasi dengan Mendagri yang merupakan mitra kerja dari Komisi II, menurut saya sudah tepat dan benar alasan dari Mendagri tersebut yaitu tidak mungkin pejabat eselon 1 Kemendagri dilepas semua untuk menjabat Gubernur sementara di 17 provinsi dalam Pilkada serentak tahun ini. Kalau semua dilepas kosong kan Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, Mendagri telah meminta Kepolisian dan Menteri Polhukam, akhirnya ada penugasan Irjen Carlo Tewu. Intinya pejabat TNI atau Polri yang berpangkat setingkat Irjen pol atau Mayjen TNI AD eselon I.
“menurut saya, 2 Pati Polri itu, selama ini telah menunjukkan kinerja yang bagus selama menjabat kapolda, khususnya lagi Irjen Pol Martuani yang selama ini telah dikenal bagus dalam menangani kasus2 terorisme, Tidak ada masalah, kalau Mendagri percaya, saya kira mereka layak jadi Plt Gubernur dengan alasan demi keamanan pilkada yang aman dan pemerintahan yg kondusif. Pengajuan nama mereka menjadi Plt Gubernur sepenuhnya wewenang Mendagri, dalam proses pengajuan tersebut tidak ada satupun aturan dan UU yang dilanggar, 2 Pati Polri tersebut juga layak untuk jadi Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara, dengan demikian tidak ada masalah dengan penunjukan 2 Pati Polri tersebut,” demikian tutup Eddy Kusuma Wijaya
By. Jerry Patty