KAPOLDA IRJEN POL. YUDO HERMANTO BERSAMA KAPOLRESTA MANADO KOMBES POL. IRHAM HALID GELAR SILATURAHMI DENGAN TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA, DAN KOMUNITAS JALAN RODA

MANADO, SULAWESI UTARA — Suaraindonesia1, Irjen Pol. Yudo Hermanto didampingi Kapolresta Manado Kombes Pol. Irham Halid melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta komunitas jalan roda di Kota Manado, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang mengusung semangat “Polri Bersama Masyarakat, Bersinergi Menjaga Manado Aman dan Kondusif” ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang harmonis guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kota Manado.

Silaturahmi tersebut mencerminkan pentingnya pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Melalui komunikasi dan dialog bersama berbagai elemen masyarakat, diharapkan tercipta hubungan yang semakin dekat, terbuka, dan saling percaya antara aparat kepolisian dengan masyarakat.

Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan komunitas jalan roda juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bersama bahwa keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat.

Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat persatuan, mencegah potensi gangguan kamtibmas, serta menciptakan suasana Kota Manado yang aman, tertib, damai, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Kehadiran pimpinan kepolisian dalam kegiatan silaturahmi ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan dan menyerap aspirasi masyarakat. Hubungan yang terjalin dengan baik diharapkan dapat menjadi fondasi dalam membangun situasi keamanan yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan pentingnya kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Manado. Semangat kebersamaan dan komunikasi yang baik diharapkan terus terpelihara demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis.

Polri bersama masyarakat, bersinergi menjaga Manado aman dan kondusif.

SI HUMAS POLRES SAROLANGUN GELAR BAKTI SOSIAL DAN DONOR DARAH SAMBUT HARI JADI HUMAS POLRI KE-75

Suaraindonesia1.com, Sarolangun – Dalam rangka menyambut Hari Jadi Humas Polri ke-75, Seksi Hubungan Masyarakat (Si Humas) Polres Sarolangun menggelar kegiatan bakti sosial dan donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama serta wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Kegiatan ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat, Menjaga Reputasi Polri”, yang mencerminkan komitmen Humas Polri untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan sosial, aksi kemanusiaan, serta pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasi Humas Polres Sarolangun, IPTU Andi Supriadi, dengan melaksanakan dua kegiatan utama, yakni bakti sosial berupa penyaluran bantuan beras kepada warga kurang mampu dan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Khatib Quzwain Sarolangun.

Dalam pelaksanaan bakti sosial, personel Si Humas Polres Sarolangun menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan pokok warga sekaligus menjadi bentuk perhatian dan kepedulian Polri terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Penyaluran bantuan dilakukan sebagai wujud semangat berbagi dan mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polres Sarolangun ingin menunjukkan bahwa kehadiran Polri tidak hanya berkaitan dengan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain bakti sosial, Si Humas Polres Sarolangun juga melaksanakan kegiatan donor darah dengan menggandeng tenaga medis dari RSUD Dr. Khatib Quzwain Sarolangun. Kegiatan kemanusiaan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi Polri dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah untuk keperluan medis.

Pelaksanaan donor darah dilakukan melalui koordinasi dan pendampingan tenaga kesehatan guna memastikan proses berjalan sesuai dengan prosedur medis yang berlaku. Melalui kegiatan tersebut, personel Polres Sarolangun diajak untuk menumbuhkan semangat kepedulian, solidaritas, dan kesadaran bahwa setetes darah yang disumbangkan dapat memberikan harapan bagi keselamatan dan kehidupan orang lain.

Kasi Humas Polres Sarolangun, IPTU Andi Supriadi, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan donor darah ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Humas Polri ke-75 sekaligus sarana untuk memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Menurutnya, momentum hari jadi Humas Polri tidak hanya menjadi ajang untuk mengenang perjalanan dan pengabdian Humas Polri, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan kepedulian sosial serta memperkuat peran Humas dalam menyampaikan informasi yang akurat, membangun komunikasi yang baik, dan mendekatkan institusi Polri dengan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa melalui kegiatan berbagi dan aksi kemanusiaan, Si Humas Polres Sarolangun berupaya menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan terus tumbuh sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat terpelihara melalui pelayanan, kepedulian, dan pengabdian yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus wujud pengabdian yang harus terus dipelihara oleh setiap personel.

Kapolres menegaskan bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir, membantu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Melalui kegiatan bakti sosial dan donor darah dalam rangka menyambut Hari Jadi Humas Polri ke-75 ini, saya berharap seluruh personel dapat terus menumbuhkan semangat kepedulian, keikhlasan, dan pengabdian kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan mungkin sederhana, tetapi diharapkan dapat membantu meringankan beban warga dan memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan,” demikian pesan Kapolres dalam narasi kegiatan ini.

Kapolres juga menekankan pentingnya peran Humas Polri dalam menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, menyampaikan informasi secara transparan dan bertanggung jawab, serta membangun citra positif institusi melalui kinerja nyata dan pelayanan yang humanis.

Menurutnya, reputasi Polri tidak hanya dibangun melalui penyampaian informasi, tetapi juga melalui perilaku, integritas, dan tindakan seluruh personel dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kemitraan dan kepercayaan publik terhadap Polri.

Tema “Polisi Bersama Masyarakat, Menjaga Reputasi Polri” menjadi pengingat bahwa hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat harus senantiasa dijaga melalui komunikasi yang terbuka, kepedulian sosial, serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.

Melalui kegiatan bakti sosial dan donor darah ini, Si Humas Polres Sarolangun berharap semangat Hari Jadi Humas Polri ke-75 dapat diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar seremonial. Kepedulian terhadap warga kurang mampu dan partisipasi dalam kegiatan donor darah menjadi gambaran bahwa semangat kemanusiaan merupakan bagian penting dari pengabdian Polri.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polres Sarolangun, tenaga kesehatan RSUD Dr. Khatib Quzwain Sarolangun, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang peduli, sehat, aman, serta harmonis.

Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, Polres Sarolangun berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan yang humanis, serta mendukung berbagai kegiatan sosial yang membawa manfaat bagi sesama.

Selamat Hari Jadi Humas Polri ke-75. Semoga Humas Polri semakin profesional, informatif, humanis, dan terpercaya dalam menjalankan tugas serta menjadi jembatan komunikasi yang mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.

Chandra

Hadiri!! Gelegar GPM Serentak Nasional 2026

Suaraindonesia1, Bangko-Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2026, Bupati Merangin H M Syukur melalui Sekda Zulhifni, mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan meramaikan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak!

Pasar Murah GPM Serentak Nasional di Kabupaten Merangin tersebut, akan dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebelah Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bawah Bangko, selama dua hari pada Rabu (21/10) dan Kamis (22/10).

Kepastian akan dilaksanakannya GPM Serentak itu, dikatakan Sekda Zulhifni saat memimpin jalannya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan GPM Serentak Nasional, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Merangin, Selasa (20/10).

‘’Kita pastinya bahan kebutuhan pokok yang dijual di Pasar Murah GPM Serentak Nasional ini, harganya dibawah harga pasar. Kita menghadirkan pangan dengan harga terjangkau,’’ujar Sekda, didampingi Asisten II Setda Merangin Agus Salim.

Rapat itu diikuti sejumlah instansi, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindag, Dinas Perternakan dan Perkebunan, Dinas Kominfo, Bulog, BPS, Alfamart dan instansi lainnya serta penyelenggaran Dinas Ketahanan Pangan.

Kadis Ketahanan Pangan Ermanto, kembali mengajak masyarakat bersama-sama manfaatkan kesempatan ini, untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan harga hemat, guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat Merangin.

Berbagai kebutuhan pangan yang dijajakan dengan harga terjangkau terang Ermanto, mulai dari Beras SPHP kemasan 5Kg Rp 59.000,-, Minyak Goreng Kita kemasan 1 Kg Rp 15.500,-, Bawang Merah Rp 24.000,-/Kg.

‘’Kami juga menyediakan Bawang Putih Rp 34.000,-/Kg, Telur ukuran sedang Rp 48.000,-/karpet, Ikan Nila Rp 33.000,-/Kg, Ikan Lele Rp 25.000,-/Kg, Abon ikan kemasan besar Rp 20.000,- Abon Ikan kemasan kecil Rp 12.500,- dan kebutuhan pokok lainnya,’’jelas Ermanto.

(Bg nasri)

Kwarcab Pramuka Yapen Dampingi Musyawarah Gudep Rajawali SMA YPK Penabur Serui.

SERUI-Suaraindonesia1.com. Wartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka 2605 Kabupaten Kepulauan Yapen memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan Musyawarah Gugus Depan (Gudep) Rajawali, pangkalan SMA YPK Penabur Serui. 18 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut bertujuan mengevaluasi program kerja sekaligus menyusun rencana pembinaan kepramukaan untuk dua tahun ke depan.

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka 2605 Kabupaten Kepulauan Yapen, Mika Ronuweri, mengatakan musyawarah gugus depan merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas pembinaan kepramukaan di lingkungan sekolah.

Menurutnya, melalui musyawarah tersebut, pengurus gugus depan dapat mengevaluasi program yang telah berjalan, merumuskan langkah strategis, serta menetapkan program kerja yang akan dilaksanakan dalam masa bakti berikutnya.

“Musyawarah gugus depan ini bukan hanya untuk mengevaluasi program, tetapi juga merumuskan langkah-langkah dan program kerja untuk dilaksanakan selama dua tahun ke depan, baik oleh para pembina maupun peserta didik,” ujar Ronuweri.

Ia menjelaskan, dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan kepengurusan Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus) dan pengurus gugus depan sesuai dengan ketentuan organisasi Gerakan Pramuka. Kepala sekolah secara ex officio menjabat sebagai Ketua Mabigus, yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kepramukaan di satuan pendidikan.

Ronuweri mengapresiasi dukungan kepala sekolah, dewan guru yang bertugas sebagai pembina Pramuka, serta seluruh peserta didik sehingga kegiatan musyawarah dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Ia berharap terbentuknya kepengurusan baru dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan efektivitas pembinaan kepramukaan, sekaligus memperkuat pendidikan karakter bagi peserta didik.

“Tujuan pembinaan kepramukaan adalah membentuk karakter peserta didik, mulai dari golongan Siaga di tingkat SD, Penggalang di tingkat SMP, Penegak di tingkat SMA dan SMK, hingga Pandega di perguruan tinggi,” jelasnya.

Selain membahas program organisasi, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyampaian informasi edukatif mengenai HIV/AIDS dan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada peserta didik dan para pembina.

Menurut Ronuweri, edukasi tersebut penting untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan agar mampu menjaga diri, mengambil keputusan yang tepat, serta tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, seperti ganja dan sabu-sabu, maupun perilaku berisiko yang dapat membahayakan kesehatan.

Ia menegaskan bahwa pembinaan generasi muda tidak cukup hanya melalui pendidikan akademik, tetapi harus disertai pembentukan karakter, integritas, akhlak mulia, dan rasa cinta tanah air.

“Saya titipkan adik-adik peserta didik kepada para pembina, terutama Ketua Mabigus yang juga kepala sekolah. Binalah mereka, didiklah mereka, dan bentuklah karakter mereka agar kelak menjadi pemimpin masa depan bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus) Rajawali, Yulina H. Abba, S.Pd., diharapkan dapat memperkuat dukungan sekolah terhadap pelaksanaan program kepramukaan, baik melalui pendampingan para pembina, penyediaan dukungan kegiatan, maupun pengembangan karakter peserta didik.

Lebih lanjut, Ronuweri menekankan bahwa pendidikan dan pembentukan karakter merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan dalam menyiapkan generasi masa depan.

Ia mengajak seluruh unsur pendidikan dan Gerakan Pramuka untuk bersama-sama mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas pendidikan serta pembentukan generasi muda yang berintegritas, berakhlak mulia, dan memiliki semangat kebangsaan.

Ia juga mengaitkan pembinaan karakter tersebut dengan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen, yakni “Yapen Rumah Kita yang Berkeadilan, Unggul dan Sejahtera”.

Menurutnya, Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membantu mewujudkan visi tersebut melalui pembinaan generasi muda yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi bagi daerah.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru Gudep Rajawali SMA YPK Penabur Serui, diharapkan program pembinaan kepramukaan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sekaligus menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan Kabupaten Kepulauan Yapen.

(.ELVINO.)

Bertemu Presiden Prabowo, Listyo Sigit Terima Arahan Khusus Terkait Program Prioritas Nasional

Jakarta, suaraindonesia1.com, Selasa (20/10),— Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menerima arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan tugas Kantor Staf Presiden (KSP), terutama dalam mengawal program prioritas nasional dan isu strategis pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Jenderal Listyo Sigit kepada awak media seusai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

"Sebagai KSP, kami mendapat arahan khusus dari Bapak Presiden terkait tugas-tugas yang dilaksanakan oleh KSP," ujar Kepala Staf Kepresidenan.

Jenderal Sigit menjelaskan, arahan Presiden mencakup pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program prioritas nasional serta penanganan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah.

"Khususnya terkait dengan pengawasan, pengendalian untuk program-program prioritas nasional, dan tentunya beberapa isu strategis," jelas Kapolri periode 2021-2026 itu. 

Mengutip siaran pers resmi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan di Istana Merdeka tersebut, KSP melaporkan secara langsung perkembangan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah kepada Presiden Prabowo. Presiden pun memberikan arahan terkait langkah-langkah pengawasan dan pengendalian program agar berjalan optimal, serta penanganan berbagai isu strategis.

Menurut Teddy, menjelang dua tahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo memberikan perhatian pada keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program strategis. Karena itu, Kepala Negara menginstruksikan KSP untuk terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (cr)

DISKUSI STRATEGI KEBIJAKAN

Manokwari – Suaraindonesia1, Kantor Wilayah  Kementrian Hukum Provinsi Papua Barat, memprakarsai Diskusi Strategi Kebijakan, terkait Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Senin 19 Oktober 2026 Di Aula Kanwil Kemenkum Papua Barat.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui zoom, yang diikuti oleh Para Sarjana Hukum, Advokat,  Paralegal dan Masyarakat di Manokwari Papua Barat.

Para Narasumber sebagai penyaji materi adalah ; C. Kristomo, S.S., M.H Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, M.W. Marawali, S.E., M.M Kadiv PP dan PH Kanwil Kemenkum Papua Barat, Karena Sineri, S.H Ketua Posbakumdin Papua Barat, E.V. Tanggo, S.H Hakim Adhoc PHI Pengadilan Negeri Manokwari, dengan Pemandu Diskusi Agnes Levina Sesa, S.H., M.H. Sebagai Moderator. 

Inti materi Diskusi Strategi Kebijakan ini pada hakekatnya adalah menguatkan jalan menuju keadilan yang merata, analisis Permenkumham nomor 4 tahun 2021 tentang Layanan Bantuan Hukum.

DB

Buka Mukab Kadin Merangin ke-VI, Bupati M. Syukur Sampaikan 6 Poin Strategis

Suaraindonesia1com, Bangko — Musyawarah Kabupaten (Mukab) ke-VI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Merangin resmi dibuka di Hotel Merangin pada Senin (19/10). 

Forum strategis dunia usaha ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara sektor swasta dan Pemerintah Kabupaten Merangin untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta menyukseskan Visi Merangin Baru 2030.

Bupati Merangin, M. Syukur, dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Zulhifni, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. 

Menurutnya, pemerintah memiliki kebijakan dan regulasi, sementara dunia usaha memegang peranan kunci melalui modal, inovasi, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan dunia usaha tidak dapat berkembang secara optimal tanpa ekosistem yang sehat, kepastian berusaha, serta dukungan kebijakan yang tepat. Kita harus membangun hubungan yang saling menguatkan," ujar Zulhifni saat membacakan arahan Bupati Merangin di hadapan para peserta Mukab.

Melalui forum Musyawarah Kabupaten ke-VI ini, Pemerintah Kabupaten Merangin menyampaikan enam poin arahan strategis bagi pengurus Kadin Merangin yang baru:

1. Penguatan Ketahanan Pangan & Hilirisasi Komoditas: Kadin diharapkan mampu menjembatani rantai pasok dari petani hingga pasar agar komoditas lokal memiliki nilai tambah tinggi.

2. Pengembangan UMKM & Ekonomi Kerakyatan: Mendorong modernisasi dan perluasan pasar digital bagi produk unggulan Merangin, seperti Kopi, Gula Aren, Batik, Gelamai, hingga Batu Sungkai.

3. Penguatan Koperasi dan Ekonomi Desa: Membangun kemitran produktif bersama BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

4. Dukungan Program Makan Bergizi Gratis: Mengajak pelaku usaha lokal berpartisipasi aktif dalam rantai pasok pangan program nasional tersebut.

5. Peningkatan Investasi & Lapangan Kerja: Membuka iklim investasi yang kondusif, transparan, serta berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal.

6. Transformasi Digital Dunia Usaha: Mendorong pengusaha lokal agar tidak sekadar menjadi penonton, melainkan pemain aktif dalam ekosistem ekonomi digital.

Pemerintah Kabupaten Merangin mengingatkan bahwa tolak ukur keberhasilan ekonomi bukan hanya sekadar tingginya angka pertumbuhan atau banyaknya agenda rapat, melainkan dampak nyata berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

"Mari kita ubah pola pikir dari sekadar menjalankan kegiatan menjadi menghasilkan dampak. Dari sekadar menjual bahan mentah menjadi menghasilkan produk bernilai tambah," lanjut Sekda Zulhifni.

Acara pembukaan Mukab ke-VI Kadin Merangin berlangsung khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting serta tokoh dunia usaha, di antaranya, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP); Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Parpora); serta Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan).

Anggota DPRD Kabupaten Merangin yakni Hasren Puja Sakti dan Wikhe Efrilia. Ketua Umum Kadin Provinsi Jambi, Usman Sulaiman, Ketua Kadin Kabupaten Merangin, Syahidan Alfajri; Ketua Kadin Kabupaten Sungaipenuh, Pengurus dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta seluruh anggota dan pengurus Kadin se-Kabupaten Merangin. 

(Bg nasri)

Munas III Hapkido Indonesia: GBPH Prabukusumo Terpilih Aklamasi hingga Penerapan Aturan Tegas Anti Pelecehan Seksual

Yogyakarta – Suaraindonesia1, Pengurus Pusat Hapkido Indonesia (PP HI) sukses menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) III Hapkido Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, pada Sabtu (17/10/2026).

Munas III ini dihadiri oleh 24 Pengurus Daerah (Pengda) dari total 30 Pengda yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Tingkat kehadiran yang tinggi tersebut menegaskan soliditas serta komitmen bersama seluruh jajaran pengurus dalam memajukan olahraga seni bela diri Hapkido di Tanah Air.

Munas dibuka secara resmi oleh Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Eko Budi Soepriyanto, mewakili Ketua Umum KONI Pusat. Dalam sambutannya, KONI Pusat menyambut baik pelaksanaan Munas III ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan profesionalisme organisasi olahraga nasional.

Eko Budi juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, yang mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Hapkido Indonesia IX di Lampung pada 26–27 September 2026 lalu, serta capaian prestasi internasional pada ajang 3rd Asian Hapkido Championships di Hong Kong (14–15 Agustus 2026) dengan raihan 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu.

Pendiri sekaligus Guru Besar Hapkido Indonesia, Grand Master V. Yoyok Suryadi, turut menyampaikan sambutan tertulis dari Presiden Hapkido Dunia (World Hapkido Martial Arts Federation / WHMAF). Presiden WHMAF memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas kemajuan Hapkido di Indonesia. Yoyok mengungkapkan bahwa suasana dinamis, harmonis, penuh kekeluargaan, dan keakraban di antara para ketua pengda menjadi kunci utama kelancaran Munas III ini.

"Semangat kebersamaan ini bertujuan untuk memajukan Hapkido sekaligus menjadikannya sebagai model pembinaan olahraga dan pembentukan karakter yang kuat dengan kultur yang ramah, nyaman, namun tetap profesional dalam meraih prestasi," kata Yoyok.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP HI, GBPH H. Prabukusumo, S.Psi., menekankan pentingnya kemandirian organisasi.

"Dalam kemandirian dan keterbatasan, Hapkido Indonesia mampu terus-menerus mengikuti dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan sukses. Hal ini membuktikan keseriusan kita bersama dalam membangun dan membina prestasi demi kejayaan olahraga Indonesia," tegas sosok yang akrab disapa Gusti Prabu tersebut.

Tetapkan Aturan Tegas dan Terpilih Aklamasi

Munas III Hapkido Indonesia berhasil menyepakati dan menetapkan sejumlah keputusan penting, khususnya terkait penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Beberapa poin krusial yang ditetapkan meliputi:Penegakan sanksi tegas terhadap pelaku pelecehan seksual, Pengaturan etika komunikasi dan media sosial guna menjaga integritas serta nama baik organisasi, serta Pengadopsian aturan KONI Pusat terkait larangan rangkap jabatan bagi pimpinan organisasi untuk memastikan fokus, profesionalisme, dan efektivitas tata kelola Hapkido Indonesia sebagai anggota KONI Pusat.

Puncak agenda Munas terjadi pada sidang pleno yang dipimpin oleh Agus Hidayatulloh, Tiorina Tona Simamora, Vincent Suriadinata, dan Zahirsyah Oemardy. Sidang tersebut secara aklamasi menetapkan kembali GBPH H. Prabukusumo, S.Psi. sebagai Ketua Umum PP HI periode 2026–2030.

Usai penetapan tersebut, Gusti Prabu menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam atas kepercayaan serta amanah yang kembali diberikan oleh para pengurus daerah dan seluruh insan Hapkido di Indonesia untuk menahkodai organisasi empat tahun ke depan. (VS)

DPD Hanura Gelar Rakorda, Perkuat Barisan; H. Ekwan Ahmad Optimis Menuju Pemilu 2029

GORONTALO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bertekad membangkitkan kembali kejayaan partai di Provinsi Gorontalo. Langkah ini diwujudkan melalui pengokohan konsolidasi internal serta perbaikan struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Patrice Rio Capella, saat menghadiri Rapat Konsolidasi Tim Task Force DPP Hanura pada Senin (19/10/2026). Acara yang berlangsung di Gorontalo ini turut dihadiri Ketua DPD Hanura Provinsi Gorontalo, H. Ekwan Ahmad, beserta jajaran utusan DPP, yaitu Phil Hanurani Prajanto, Yosi Indra Pramana, Ratna Luntungan Tobing, dan Indah Sri Rejeki.

Dalam sambutannya, Patrice Rio Capella menegaskan pentingnya semangat baru untuk mendorong kebangkitan Hanura, yang salah satunya ditandai dengan pembaruan logo partai. Ia menambahkan bahwa kesiapan menuju Pemilu 2029 perlu dirancang lebih awal melalui kerja nyata, langkah-langkah strategis, dan penguatan kelembagaan di semua lini.

Rapat konsolidasi ini dirancang sebagai sarana sinergi antara DPP dan DPD Hanura dalam mempererat kebersamaan internal, memetakan potensi serta peta politik daerah, sekaligus menyusun taktik politik demi menyongsong agenda Pemilu 2029.

Melalui pembenahan struktur hingga ke tingkat PAC serta penetapan target perolehan kursi DPRD di setiap DPC, kader Hanura di Gorontalo diimbau mematangkan persiapan sejak dini agar mampu memenangkan kontestasi politik mendatang. Optimisme pun ditegaskan, sejalan dengan komitmen H. Ekwan Ahmad dalam memperkuat barisan Hanura Gorontalo menuju Pemilu 2029.

(Rep: Nandar)

Sambut HUT Humas Polri Ke-75,Bidhumas Polda Papua Barat Gelar Bakti Sosial dan Sosialisasi HIV/Aids di Pondok Pesantren Hidayatullah

Manokwari, suaraindonesia1.com, Senin (19/10),– Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Humas Polri ke-75 tahun 2026, Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Papua Barat melaksanakan kegiatan bakti sosial dan sosialisasi kesehatan terkait HIV/AIDS kepada santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Hidayatullah. (18/10/26)

Kegiatan yang bertema “Polisi Bersama Masyarakat,Menjaga Reputasi Polri” ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya dalam mendukung dunia pendidikan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan lingkungan pendidikan keagamaan.

Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, Bidhumas Polda Papua Barat menyalurkan bantuan berupa 75 paket pendidikan dan 50 paket sembako kepada para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Hidayatullah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan pendidikan serta kebutuhan pokok para santri dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Selain penyaluran bantuan sosial, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi mengenai HIV/AIDS. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para santri mengenai HIV/AIDS, mulai dari cara penularan, langkah-langkah pencegahan, hingga pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat.

Melalui edukasi ini, para santri diharapkan dapat memahami informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru, serta turut menghindari stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV.

Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol. Trihadi Kuncahyo, A.Md., S.E., menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan sosialisasi HIV/AIDS ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian peringatan HUT Humas Polri ke-75.

Beliau menegaskan bahwa peringatan HUT Humas Polri tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat peran kehumasan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan untuk hadir secara langsung melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap bantuan paket pendidikan dan sembako yang diberikan dapat bermanfaat bagi para santri, sementara sosialisasi HIV/AIDS dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan,” 

Lebih lanjut, kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya dengan lingkungan pondok pesantren, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan gotong royong.

Peringatan HUT Humas Polri ke-75 tahun 2026 juga menjadi momentum bagi jajaran Bidhumas Polda Papua Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, membangun komunikasi yang positif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Melalui kegiatan bakti sosial dan sosialisasi kesehatan ini, Bidhumas Polda Papua Barat berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, baik melalui bantuan yang disalurkan maupun melalui edukasi yang bermanfaat bagi generasi muda. (cr)

TURUN LANGSUNG DI TENGAH MASYARAKAT! GTI APRESIASI KAPOLDA SULUT DAN KAPOLRESTA MANADO KAWAL DISTRIBUSI BBM

MANADO – Suaraindonesia1, Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Timur Indonesia (LSM GTI) menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolresta Manado atas perhatian dan langkah nyata dalam memantau langsung pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado.

Langkah turun langsung ke lapangan tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam merespons kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif di tengah persoalan distribusi BBM.

Ketua Umum DPP LSM GTI, Fikri Alkatiri, menyampaikan bahwa kehadiran pimpinan kepolisian dalam melakukan pemantauan langsung merupakan langkah positif yang menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, BBM memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi, transportasi, perdagangan, serta kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, pengawasan distribusi membutuhkan perhatian serius dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak terkait.

“Kami dari LSM GTI memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolda Sulawesi Utara dan Bapak Kapolresta Manado yang telah menunjukkan perhatian terhadap persoalan distribusi BBM dengan turun langsung melakukan pemantauan di lapangan. Ini merupakan langkah positif yang patut diapresiasi,” ujar Fikri Alkatiri.

Ia menilai, keterlibatan langsung pimpinan kepolisian memberikan pesan penting bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan pengawasan serius.

GTI berharap langkah tersebut dapat semakin memperkuat koordinasi antara kepolisian, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam menjaga kelancaran pasokan serta distribusi BBM di Sulawesi Utara.

Selain itu, pemantauan secara berkelanjutan diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan distribusi, mengantisipasi praktik penimbunan, serta memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kehadiran pimpinan di lapangan merupakan bentuk perhatian yang penting bagi masyarakat. Kami berharap langkah Kapolda Sulut dan Kapolresta Manado ini terus berlanjut sehingga pengawasan distribusi BBM semakin optimal dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” tegasnya.

Lebih lanjut, GTI menegaskan bahwa apresiasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan melindungi kepentingan masyarakat.

GTI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pengawasan distribusi BBM serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara kepolisian dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dan setiap upaya positif dalam menjaga kelancaran distribusi BBM patut mendapatkan dukungan,” tutup Fikri Alkatiri.

LSM GTI: Apresiasi untuk pengabdian, dukungan untuk pengawasan, dan komitmen bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara.

ALIANSI MASYARAKAT PEDULI HUKUM APRESIASI SINERGI PERTAMINA DAN POLDA SULUT, DISTRIBUSI BBM DI MANADO KEMBALI NORMAL DALAM TIGA HARI

MANADO, SULAWESI UTARA — Suaraindonesia1, Keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sulawesi Utara mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pertamina bersama jajaran Polda Sulawesi Utara, melalui Direktorat Intelkam Polda Sulut dan Unit Intel Polresta Manado, disebut melakukan koordinasi dan pengawasan untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta mengawal distribusi BBM kepada masyarakat.

Dalam upaya penanganan tersebut, pihak Pertamina melalui Agus selaku SBM dan Apri selaku Officer, bersama unsur kepolisian, melakukan koordinasi guna mendukung kelancaran penyaluran BBM. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat yang membutuhkan kepastian ketersediaan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Kerja sama dan koordinasi lintas institusi tersebut mendapat perhatian serta apresiasi dari masyarakat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kondisi distribusi BBM berangsur kembali normal dalam waktu tiga hari.

Pihak Pertamina juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat selama terjadinya gangguan ketersediaan BBM. Permohonan maaf tersebut diharapkan menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memastikan distribusi BBM berjalan lebih baik ke depannya.

Apresiasi turut disampaikan terhadap perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Gubernur Sulawesi Utara, YSK, dalam menyikapi persoalan yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum, Fikri Alkatiri, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pertamina, Polda Sulawesi Utara, Direktorat Intelkam Polda Sulut, Unit Intel Polresta Manado, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas koordinasi dan upaya yang dilakukan dalam membantu pemulihan distribusi BBM.

Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, aktivitas ekonomi, transportasi, serta kebutuhan sehari-hari warga.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkoordinasi dan bekerja mengawal distribusi BBM. Harapan masyarakat sederhana, yakni ketersediaan BBM yang lancar, pelayanan yang baik, dan tidak terjadi lagi kelangkaan yang mengganggu aktivitas warga,” ujar Fikri.

Ia juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dan aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum merupakan bentuk kepedulian masyarakat sekaligus pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah dan pihak terkait.

Menurut Fikri, fungsi kontrol sosial bukan semata-mata untuk menyampaikan keluhan atau kritik, melainkan juga mendorong lahirnya solusi konkret, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas.

Ke depan, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum berharap Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat terkait dapat memperkuat langkah antisipasi, meningkatkan pengawasan distribusi, serta menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terjadi kendala penyaluran BBM.

“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini menjadi evaluasi bersama. Ketika masyarakat menyampaikan keluhan, harus ada respons, koordinasi, dan solusi. Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” tutup Fikri Alkatiri.

ALIANSI MASYARAKAT PEDULI HUKUM

Peduli, Mengawasi, dan Mengawal Kepentingan Masyarakat.

DEWAN PEMBINA DPP GARDA TIMUR INDONESIA UCAPAN SELAMAT DAN SUKSES SERAH TERIMA JABATAN PANGLIMA KODAM XIII/MERDEKA

Manado, Sulawesi Utara — Suaraindonesia1, Dewan Pembina Pusat (DPP) Garda Timur Indonesia, Bapak Herdy Maluegha, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Panglima Kodam XIII/Merdeka, dari Mayjen TNI Mirza Agus, S.I.P., kepada Mayjen TNI Anggit Exton Yustiawan, S.H., M.H.

Atas nama keluarga besar Garda Timur Indonesia, Bapak Herdy Maluegha menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada Mayjen TNI Mirza Agus, S.I.P., atas pengabdian dan dedikasinya selama mengemban amanah sebagai Pangdam XIII/Merdeka. Semoga segala pengabdian yang telah diberikan menjadi bagian dari kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Kepada Mayjen TNI Anggit Exton Yustiawan, S.H., M.H., kami mengucapkan selamat bertugas dan selamat mengemban amanah sebagai Pangdam XIII/Merdeka. Besar harapan kami, di bawah kepemimpinan beliau, Kodam XIII/Merdeka semakin profesional, humanis, solid, serta terus hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Garda Timur Indonesia memandang TNI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat. Hubungan antara TNI dan masyarakat bukan sekadar hubungan kelembagaan, melainkan ikatan kebersamaan yang dibangun atas dasar pengabdian, kepercayaan, dan semangat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai organisasi masyarakat yang berkomitmen terhadap kepentingan rakyat, Garda Timur Indonesia juga memandang Kodam XIII/Merdeka sebagai mitra strategis dalam membangun sinergi positif antara masyarakat dan TNI. Semangat ini sejalan dengan semboyan “TNI Lahir dari Rakyat, Bersama Rakyat, dan Berjuang untuk Rakyat.”

Kami berharap kepemimpinan Pangdam XIII/Merdeka yang baru dapat semakin memperkuat komunikasi, kolaborasi, serta kemitraan strategis dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komponen bangsa demi terciptanya stabilitas keamanan, persatuan, serta kesejahteraan masyarakat.

Garda Timur Indonesia siap menjadi bagian dari elemen masyarakat yang mendukung terciptanya suasana aman, damai, dan kondusif, sekaligus tetap menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan secara bertanggung jawab demi kepentingan rakyat dan kemajuan daerah.

Sekali lagi, selamat dan sukses kepada Mayjen TNI Anggit Exton Yustiawan, S.H., M.H., atas amanah baru sebagai Pangdam XIII/Merdeka. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Hormat kami,

HERDY MALUEGHA

Dewan Pembina Pusat (DPP)

GARDA TIMUR INDONESIA

“TNI Kuat Bersama Rakyat, Rakyat Kuat Bersama TNI. Bersinergi untuk Indonesia yang Aman, Damai, dan Bermartabat.”

Dari Lapangan Olahraga hingga Isu Pertanian: Kenapa Alim Rasyid Mantap Rebut Kursi BPD Iloheluma?

POHUWATO, SuaraIndonesia1.com — Panggung demokrasi tingkat desa di Kabupaten Pohuwato kembali diramaikan oleh hadirnya figur-figur pembaharu yang siap membawa energi positif. Kali ini, sorotan tertuju pada Alim Rasyid, seorang pemuda asal Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, yang secara resmi menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai kandidat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Iloheluma.

Lahir pada tahun 1997, Alim dikenal sebagai representasi kaum muda yang energik, visioner, dan memiliki rekam jejak mudah berbaur dengan berbagai lapisan masyarakat—mulai dari para sesepuh desa, pegiat olahraga, hingga para pelaku ekonomi kerakyatan. Desa Iloheluma sendiri merupakan wilayah agraris yang kaya akan potensi hasil bumi, di mana sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari sektor pertanian seperti jagung, kelapa, dan cabai, serta didukung oleh denyut nadi UMKM lokal.

Keputusan Alim untuk terjun ke bursa pemilihan BPD bukan tanpa alasan. Perjalanannya berinteraksi langsung dengan warga, mulai dari mendampingi aktivitas kepemudaan dan olahraga hingga mendengar keluh kesah di sentra-sentra pertanian, menumbuhkan tekad kuat di dalam dirinya untuk menghadirkan perubahan nyata dari dalam sistem pemerintahan desa.

Saat ditemui, Alim menyampaikan komitmen mendalamnya untuk mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya bagi kemajuan Desa Iloheluma. Ia menegaskan bahwa pencalonannya adalah bentuk panggilan nurani untuk menjadi penyambung lidah masyarakat yang selama ini mendambakan representasi yang aktif dan responsif.

"Kami siap berkandidat di BPD Desa Iloheluma. Tentu, kami telah menyiapkan telinga dan hati untuk mendengarkan serta merasakan segala bentuk aspirasi masyarakat Desa Iloheluma—mulai dari dinamika dan tantangan yang dihadapi petani jagung, kelapa, dan cabai, asa para pelaku UMKM yang ingin naik kelas, hingga wadah pengembangan potensi pemuda khususnya melalui bidang olahraga," ujar Alim dengan penuh keyakinan.

Lebih lanjut, pemuda berusia 29 tahun ini menyadari bahwa tantangan pembangunan desa ke depan menuntut kolaborasi lintas generasi. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menjembatani berbagai kebutuhan warga, baik dalam pengawalan kebijakan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas hasil tani, perluasan pasar UMKM, maupun penyediaan ruang ekspresi dan fasilitas penunjang bagi kreativitas pemuda.

"Dengan usia yang terbilang muda ini, kami ingin membuktikan bahwa energi dan inovasi kaum muda bisa diselaraskan dengan kearifan lokal serta pengalaman para orang tua di desa. Kami ingin BPD ke depan benar-benar hadir sebagai mitra strategis pemerintah desa yang aktif, solutif, dan tidak berjarak dengan warga," tambahnya.

Dengan mengusung semangat kebersamaan, keterbukaan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak, langkah Alim Rasyid dalam memperebutkan kursi BPD Iloheluma diyakini mampu membawa angin segar serta harapan baru bagi terwujudnya Desa Iloheluma yang lebih mandiri, maju, dan sejahtera.

Rep: JO

FAJAR WARTABONE TEGASKAN SIKAP, MINTA ADHAN DAMBEA PERJELAS ISU DUGAAN PEMERASAN PENAMBANG

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Tokoh penambang Fajar Wartabone melontarkan kritik tegas terhadap berkembangnya informasi mengenai dugaan pemerasan terhadap penambang yang disebut telah diadukan kepada Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea. Di sela-sela pertemuan bersama sejumlah tokoh penambang, Fajar mempertanyakan dasar informasi tersebut sekaligus meminta kejelasan mengenai kapasitas dan kontribusi Adhan dalam persoalan pertambangan yang berada di luar wilayah administratif Kota Gorontalo.

Bagi Fajar, persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang menyampaikan pernyataan, melainkan juga soal kejelasan fakta, konteks, dan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada publik. Ia menilai, ketika dugaan pemerasan telah menjadi pembicaraan, masyarakat berhak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, bukan dibiarkan bertanya-tanya mengenai sumber pengaduan tersebut.

"Pertanyaan saya sederhana: siapa penambang yang dimaksud? Kalau memang ada yang mengadukan dugaan pemerasan kepada Pak Adhan Dambea, mohon diperjelas persoalannya. Jangan sampai informasi sudah berkembang ke mana-mana, sementara masyarakat penambang sendiri tidak mendapatkan kejelasan mengenai siapa yang dimaksud dan apa yang sebenarnya terjadi," tegas Fajar.

Ia juga mempertanyakan dalam kapasitas apa Adhan Dambea membawa persoalan tersebut ke ruang publik, mengingat lokasi pertambangan yang dibicarakan bukan berada di wilayah administratif Kota Gorontalo.

"Pak Adhan adalah Wali Kota Gorontalo. Sementara persoalan tambang yang sedang dibicarakan ini berada di luar wilayah administratif Kota Gorontalo. Jadi, wajar kalau masyarakat bertanya: apa kapasitas beliau dalam persoalan ini, apa dasar informasi yang disampaikan, dan apa kontribusi konkret yang telah diberikan untuk menyelesaikan persoalan penambang di wilayah tersebut?" ujarnya.

Fajar menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang siapa pun memberikan perhatian terhadap persoalan pertambangan. Namun, menurutnya, perhatian terhadap suatu persoalan harus dibarengi dengan informasi yang jelas dan pemahaman yang utuh mengenai kondisi di lapangan.

Ia mengingatkan bahwa dugaan pemerasan merupakan persoalan serius. Karena itu, penyampaiannya tidak boleh menimbulkan kesan bahwa tuduhan tersebut telah terbukti sebelum fakta-faktanya diperiksa. Pengaduan, dugaan, dan fakta yang telah terverifikasi merupakan hal berbeda yang harus ditempatkan secara tepat.

Dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh penambang, Fajar menyatakan bahwa dirinya tidak mendengar adanya penyampaian mengenai pengaduan dugaan pemerasan sebagaimana informasi yang berkembang. Namun, ia menegaskan bahwa keterangannya terbatas pada apa yang diketahui dalam pertemuan tersebut dan bukan kesimpulan bahwa tidak mungkin ada pengaduan yang disampaikan melalui jalur lain.

"Jangan kemudian keterangan yang belum jelas dipahami sebagai gambaran seluruh masyarakat penambang. Kami berbicara berdasarkan apa yang kami ketahui. Kalau memang ada pihak yang mengadu, silakan jelaskan duduk persoalannya. Kami tidak ingin berspekulasi, tetapi kami juga tidak ingin informasi yang belum utuh berkembang menjadi persepsi yang merugikan masyarakat," lanjutnya.

Fajar meminta agar persoalan ini tidak berhenti pada pernyataan yang memancing perhatian publik, tetapi disertai penjelasan yang memadai. Ia berharap Adhan dapat memberikan klarifikasi mengenai konteks pengaduan, tanpa harus membuka identitas pribadi pengadu secara serampangan apabila terdapat alasan yang sah untuk melindunginya.

Menurut Fajar, masyarakat penambang tidak seharusnya menjadi objek pembicaraan tanpa memperoleh kejelasan mengenai persoalan yang menyangkut nama dan kehidupan mereka. Kritik, katanya, merupakan hal yang wajar, tetapi informasi yang disampaikan kepada publik juga harus dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami tidak sedang mencari musuh dan tidak sedang membangun pertentangan. Tetapi jangan anggap pertanyaan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak penting. Kalau ada pengaduan, jelaskan apa persoalannya. Kalau ada dugaan, jangan disampaikan seolah-olah sudah menjadi fakta. Dan kalau berbicara tentang persoalan tambang di daerah lain, masyarakat juga berhak mempertanyakan dasar informasi dan kontribusi nyata yang diberikan," tegas Fajar.

Ia menutup pernyataannya dengan meminta agar polemik tersebut dijawab melalui kejelasan informasi, bukan dibiarkan berkembang menjadi spekulasi yang merugikan berbagai pihak.

"Yang kami tuntut adalah kejelasan dan tanggung jawab atas informasi yang beredar. Jangan biarkan masyarakat penambang terus bertanya-tanya. Persoalan ini harus ditempatkan secara benar, berdasarkan fakta, bukan asumsi. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar pernyataan seseorang, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan kepada publik," tutupnya.

Rep: JO

Karya Terbaik Lahir dari Pemikiran Sendiri

Oleh: Coach Andre Hariyanto, Master Trainer AR Learning Center dan Penulis Buku Mutiara Hikmah

MALANG, SuaraIndonesia1.com — Menjadi penulis, jurnalis, dan wartawan yang kompeten tidak cukup hanya dengan menghasilkan tulisan yang menarik dan enak dibaca. Kompetensi sejati harus dibangun melalui kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, serta integritas dalam setiap proses berkarya.

Menurut saya, karya terbaik adalah karya yang lahir dari kemampuan, pemahaman, pengalaman, dan pemikiran sendiri. Setiap penulis harus berani menunjukkan kualitas dirinya melalui tulisan yang orisinal, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kompetensi Tidak Dibangun dari Kebiasaan Menyalin

Kebiasaan melakukan copy paste tanpa mencantumkan sumber atau mengakui karya orang lain sebagai hasil karya sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan integritas dan etika penulisan. Seorang penulis profesional seharusnya mampu mengolah informasi, memahami persoalan, melakukan verifikasi, serta menyampaikan gagasan dengan bahasanya sendiri.

Dalam dunia jurnalistik, kejujuran bukan sekadar pilihan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab profesi. Wartawan dituntut untuk menghasilkan pemberitaan yang akurat, berimbang, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Karena itu, proses menghasilkan karya harus menjadi bagian dari pembelajaran. Jangan hanya mengejar hasil akhir, tetapi pahami pula bagaimana sebuah tulisan disusun, informasi diperoleh, fakta diperiksa, dan kesimpulan dirumuskan.

AI Boleh Menjadi Alat Bantu, Bukan Pengganti Kemampuan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memberikan kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk penulisan. Namun, penggunaannya perlu disertai sikap kritis, kejujuran, dan tanggung jawab.

Menurut pandangan saya, penulis, jurnalis, dan wartawan perlu mengutamakan kemampuan berpikir serta keterampilan menulis secara mandiri. AI sebaiknya tidak dijadikan jalan pintas untuk menggantikan proses belajar, pemahaman materi, maupun kemampuan peserta dalam membuktikan kompetensinya.

Dalam pelatihan, pendidikan, dan ujian kompetensi, peserta harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila tugas mensyaratkan karya mandiri tanpa bantuan AI atau pihak lain, ketentuan tersebut wajib dipatuhi. Tujuannya agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan peserta yang sesungguhnya.

Penggunaan teknologi tidak selalu salah. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang menggunakannya secara tidak jujur, melanggar ketentuan, atau mengakui hasil pekerjaan pihak lain sebagai kemampuan pribadi.

Integritas Adalah Bukti Kompetensi Sejati

Kompetensi tidak semata-mata dibuktikan melalui sertifikat, gelar, atau pengakuan. Kompetensi juga terlihat dari kemampuan seseorang menghasilkan karya berkualitas, memahami apa yang ditulis, menjelaskan proses pembuatannya, dan mempertanggungjawabkan isi karyanya.

Seorang penulis yang kompeten tidak takut menunjukkan hasil pemikirannya sendiri. Ia bersedia belajar dari kesalahan, menerima kritik, memperbaiki tulisan, dan terus meningkatkan keterampilannya.

Begitu pula seorang jurnalis dan wartawan. Kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui banyaknya berita yang diterbitkan, tetapi juga melalui akurasi informasi, independensi, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik, serta keberanian menjaga kebenaran.

Oleh sebab itu, marilah membangun budaya berkarya yang jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Hargai karya orang lain, cantumkan sumber ketika menggunakan referensi, serta patuhi aturan dalam setiap proses pendidikan dan pelatihan.

Karya terbaik bukan sekadar tulisan yang terlihat sempurna, melainkan karya yang dihasilkan melalui proses yang jujur, pemikiran yang matang, dan kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan hanya ingin terlihat kompeten. Teruslah belajar, berlatih, dan buktikan kompetensi melalui karya nyata.

Rep: JO