Satukan Komitmen Pelayanan, GKI Yedid-Yah Serui Laut Siapkan Program Lima Tahun ke Depan

SERUI-Suaraindonesia1.com. Sidang Jemaat GKI Yedid-Yah Serui Laut Tahun 2026 resmi dibuka pada Senin (9/11/2026). Pembukaan sidang ditandai dengan pemukulan tifa oleh Badan Pekerja Klasis (BPK) GKI Yapen Selatan, Yan Raubaba, sebagai tanda dimulainya persidangan untuk mempersiapkan arah pelayanan jemaat periode 2027–2032.

Dalam sambutannya, Yan Raubaba Selaku Wakil Sekretaris Klasis Yapen Selatan  menyampaikan apresiasi kepada panitia, majelis jemaat, peserta sidang, serta seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi dan bekerja keras sehingga sidang periodik tersebut dapat terlaksana.

Ia menegaskan bahwa sidang jemaat bukan sekadar agenda rutin organisasi gereja maupun pergantian kepengurusan, melainkan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan gereja sesuai Tata Gereja GKI Di tanah Papua.

Menurutnya, sidang jemaat merupakan momentum evaluasi dan pertanggungjawaban iman atas seluruh tugas panggilan pelayanan gereja yang telah dipercayakan kepada majelis jemaat dan seluruh unsur pelayanan.

Ada enam agenda penting yang menjadi tugas sidang periodik, yakni melakukan evaluasi program pelayanan dan anggaran, menetapkan program serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja (RAPBG) untuk lima tahun ke depan, menetapkan majelis jemaat terpilih periode 2027–2032, mempertimbangkan pemekaran wilayah pelayanan, menetapkan peserta Sidang Klasis, serta memilih Ketua Badan Pengelola Perbendaharaan Gereja (BPPG) Jemaat.

Yan Raubaba juga mengajak seluruh peserta sidang untuk mengikuti setiap tahapan persidangan dengan penuh tanggung jawab, memberikan masukan, saran, maupun koreksi secara bijaksana demi peningkatan kualitas pelayanan gereja.

"Sidang jemaat bukan sekadar kegiatan rutin organisasi gereja, tetapi merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan gereja. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengikuti persidangan ini sampai selesai," ungkapnya.

Ia berharap melalui sidang tersebut, seluruh keputusan yang dihasilkan dapat menjadi landasan bagi keberlangsungan pelayanan GKI Yedid-Yah Serui Laut selama lima tahun mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Jemaat periode 2022–2027, Yohanis Y. Mabui, S.E., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada panitia sidang serta panitia pemilihan majelis jemaat yang telah bekerja maksimal sehingga seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik.

Ia mengatakan, berbagai tantangan yang dihadapi panitia, khususnya dalam hal pembiayaan, dapat teratasi berkat pertolongan Tuhan dan dukungan dari berbagai pihak di lingkungan jemaat.

Dalam sidang tersebut, sebanyak 58 majelis jemaat, yang terdiri dari majelis lama dan majelis baru, terlibat dalam proses penataan pelayanan untuk periode 2027–2032. Pada kesempatan itu juga telah dilaksanakan pemilihan struktur Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ). Hasil pemilihan menetapkan Yohanis Y. Mabui, S.E., kembali dipercaya sebagai Wakil Ketua Majelis Jemaat untuk periode 2027–2032.

Sementara itu, jabatan Sekretaris dipercayakan kepada Pdt. Dominggus Wayoi, Wakil Sekretaris kepada Genuni,dan Bendahara kepada Novalin Numberi.

Mabui menjelaskan bahwa penataan struktur pelayanan lainnya, termasuk sekretaris urusan dan koordinator masing-masing rayon, akan dilanjutkan melalui rapat majelis jemaat berikutnya.

Ia berharap majelis jemaat terpilih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dengan mengedepankan ketulusan, kesetiaan, dan semangat melayani.

"Intinya, kita dipanggil dan dipercayakan Tuhan untuk melayani jemaat dengan hati yang ikhlas. Kita tidak bisa melayani dengan bantahan, keluhan, maupun sungut-sungut. Kita harus belajar dari teladan Kristus Yesus agar mampu merangkul kembali anggota jemaat yang belum aktif beribadah," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Panitia Sidang Jemaat GKI Yedid-Yah Serui Laut, Matias Samberi, menjelaskan bahwa panitia telah dibentuk pada 29 Maret 2026 dan mulai melaksanakan rapat perdana pada 1 April 2026.Panitia yang dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Jemaat tersebut berjumlah 63 orang dari berbagai unsur pelayanan jemaat. Samberi mengatakan, sejak awal pembentukan, panitia telah berupaya mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan sidang, termasuk melakukan berbagai usaha penggalangan dana. Meski menghadapi sejumlah kendala, pihaknya bersyukur karena seluruh persiapan dapat terlaksana hingga hari persidangan.

"Kami berharap pelaksanaan sidang hari ini dapat membawa sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh pelayanan di tengah jemaat dan gereja," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sidang tersebut melibatkan 12 rayon, yakni Rayon Elim, Maranatha, Galilea, Getsemani, Efata, Bukit Santun, Smirna, Baitani, Laodikia, Omega, Alfa, dan Karmel.

Berdasarkan undangan dan ketentuan yang telah ditetapkan bersama Pelaksana Harian Majelis Jemaat, jumlah peserta sidang yang direncanakan hadir mencapai 300 orang. Peserta tersebut merupakan perwakilan dari berbagai rayon, unsur kategorial, tokoh agama, pemuda, serta unsur lainnya dalam lingkungan jemaat GKI Yedid-Yah Serui Laut. Sidang Jemaat GKI Yedid-Yah Serui Laut ini diharapkan menghasilkan keputusan-keputusan strategis, terutama dalam menetapkan kepemimpinan majelis dan program pelayanan untuk periode 2027–2032.

Dengan semangat kebersamaan dan berlandaskan kasih Kristus, seluruh warga jemaat diharapkan dapat mendukung serta mengambil bagian dalam mewujudkan pelayanan gereja yang semakin baik, bertumbuh, dan menjangkau seluruh warga jemaat.  (ELVINO)

WAKAPOLRES MERANGIN AJAK SISWA SMA NEGERI 1 DISIPLIN BERLALU LINTAS DAN HORMATI GURU

Suaraindonesia.Com, MERANGIN – Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan sekaligus upaya menanamkan kesadaran hukum sejak dini, Polres Merangin melaksanakan kegiatan Polisi Peduli Pendidikan di SMA Negeri 1 Merangin, Senin (9/11/2026) pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakapolres Merangin KOMPOL Simsal Siahaan, S.AP., M.H., didampingi Kasat Lantas serta sejumlah personel Sat Lantas Polres Merangin.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Merangin menyampaikan imbauan dan edukasi kepada para siswa dan siswi mengenai pentingnya tertib berlalu lintas serta membangun karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan taat terhadap aturan.

Wakapolres mengingatkan para pelajar agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, di antaranya dengan menggunakan helm standar, melengkapi kendaraan dengan kaca spion, serta tidak menggunakan knalpot brong yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

"Jangan menganggap keren ketika melanggar aturan. Hebat itu ketika kita mampu mengikuti aturan, disiplin, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan," tegas Wakapolres.

Selain memberikan edukasi tertib berlalu lintas, Wakapolres juga menekankan pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Menurutnya, sekolah merupakan tempat membentuk karakter, etika, serta kepribadian generasi muda sebagai penerus bangsa.

Ia juga mengingatkan para siswa agar senantiasa menghormati guru dan tidak melakukan tindakan perlawanan maupun perilaku yang tidak pantas terhadap tenaga pendidik.

"Tidak dibenarkan seorang siswa melawan gurunya. Guru adalah orang tua kita di sekolah yang memiliki tanggung jawab mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan. Hormati guru sebagaimana kita menghormati orang tua sendiri," pesannya.

Lebih lanjut, Wakapolres menyampaikan bahwa keberhasilan seorang pelajar tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari sikap, kedisiplinan, sopan santun, serta kepatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku.

Sementara itu, Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., melalui Wakapolres Merangin KOMPOL Simsal Siahaan, S.AP., M.H., menyampaikan bahwa program Polisi Peduli Pendidikan merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah lingkungan pendidikan untuk memberikan pembinaan, edukasi, serta menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda.

Kapolres berharap melalui kegiatan tersebut para pelajar dapat menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, disiplin, menghormati guru, serta menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan masing-masing.

"Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi muda. Mari bersama-sama membangun generasi yang berprestasi, beretika, disiplin, dan taat hukum," tutup Wakapolres. 

(M. Janasri)

Kenang Jasa Pahlawan, Sekolah Bethel Tanjung Priok Bangun Karakter Generasi Muda

Jakarta Utara, Suaraindonesia1, Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November 2026, Sekolah Bethel Tanjung Priok menggelar upacara bendera dengan khidmat, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kepala Sekolah Bethel Tanjung Priok, Maringan Tampubolon, S.Pd., mengatakan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan cinta Tanah Air kepada para peserta didik.

Menurutnya, semangat kepahlawanan harus terus diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan, kedisiplinan, kerja keras, serta sikap saling menghargai.

Ia berharap, melalui kegiatan upacara ini, seluruh siswa dapat memahami bahwa perjuangan pada masa sekarang tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi melalui prestasi, ilmu pengetahuan, karakter yang baik, dan kontribusi nyata bagi bangsa.

Peringatan Hari Pahlawan juga menjadi sarana pendidikan karakter untuk membangun generasi muda yang memiliki semangat persatuan, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama.

Dengan semangat Hari Pahlawan 10 November 2026, Sekolah Bethel Tanjung Priok mengajak seluruh peserta didik untuk terus belajar, berkarya, dan menjadi generasi penerus bangsa yang mampu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.

Report,

Di duga Kades Masuk Angin Palsu Dari Pihak Terlapor, Berita di Protes, Jurnalis di Pertanyakan, Tidak Mau Mengeluarkan Surat, Hngga Bersikap Tidak Beretika

Ongka Malino — Suaraindonesia1, Kedatangan seorang pemilik lahan ke Kantor Desa Tabolobolo untuk menindaklanjuti permohonan surat keterangan kerusakan tanaman dan kehilangan hasil panen, berakhir tanpa hasil yang diharapkan. Pemohon didampingi seorang jurnalis guna memastikan proses berjalan transparan.

 

Saat pembahasan berlangsung, terjadi perbedaan pandangan yang cukup tajam antara pihak jurnalis dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa terkait dasar penerbitan surat keterangan. Pihak desa mempertahankan pendiriannya bahwa pemohon bukan warga desa, sehingga surat yang dimohon belum dapat diterbitkan.

 

Di sisi lain, jurnalis menyampaikan bahwa pencatatan peristiwa yang terjadi di wilayah desa tidak tergantung pada status kependudukan pelapor. Perbedaan pendapat ini sempat berlangsung cukup lama sebelum akhirnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan staf kantor keluar dari ruangan, sehingga pembahasan terhenti.

 

Pemohon menegaskan bahwa ia tidak meminta perlakuan istimewa, melainkan hanya pencatatan fakta.

 

"Domisili saya memang bukan di desa ini. Namun peristiwa yang ingin saya laporkan terjadi persis di wilayah desa ini. Pencatatan atas apa yang terjadi di wilayah desa adalah fungsi administrasi, bukan hak istimewa yang tergantung siapa yang datang melapor," ujar pemohon.

 

Ia berharap pihak desa dapat memisahkan antara status domisili dengan lokasi terjadinya peristiwa, sehingga urusan sederhana ini tidak menghalangi langkah warga mencari keadilan lebih lanjut.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian waktu kapan surat tersebut akan diproses. Pihak desa berkenan memberikan penjelasannya, dan berita ini tetap terbuka untuk pendapat dari semua pihak yang terlibat.

Ci'-suaraindonesia1.com

Aliansi Masyarakat Merdeka Peduli Keadilan Desak Kapolda Gorontalo Usut Tuntas Tambang Ilegal di Bone Pesisir dan Kasus "Batu Hitam" di Bone Bolango

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Aliansi Masyarakat Merdeka Peduli Keadilan secara resmi menggelar aksi demonstrasi pada hari Senin guna mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum di sektor pertambangan, khususnya di wilayah Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango.

Aksi yang dipimpin langsung oleh Dimas Bobihu selaku Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Merdeka Peduli Keadilan ini menegaskan komitmen aliansi untuk mengawal proses hukum ini sampai tuntas. Langkah tegas ini sejalan dengan arahan serta amanat langsung dari Presiden Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bahwa praktik pertambangan ilegal di mana pun berada wajib diusut tuntas tanpa terkecuali.

Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah poin tuntutan krusial yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum:

Penertiban Tambang Ilegal dan Penangkapan Pemodal Utama:

Mendesak Kapolda Gorontalo untuk segera menertibkan seluruh aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang marak di wilayah Bone Pesisir serta menangkap seluruh "bos" atau pemodal utama di balik aktivitas ilegal tersebut.

Pengusutan Raibnya Ribuan Karung Batu Hitam:

Meminta Kapolda Gorontalo untuk segera mengusut dan mengungkap tuntas hilangnya ribuan karung batu hitam. Massa menyoroti kejanggalan di mana dari total sekitar 3.000 karung yang diduga sempat ada, kini dilaporkan hanya tersisa 131 karung di lokasi.

Tindak Tegas Oknum Aparat Beking Tambang:

Menuntut agar Polda Gorontalo tidak ragu mengadili oknum-oknum anggota kepolisian yang diduga kuat bertindak sebagai backing atau pelindung bagi para bos tambang ilegal di Bone Pesisir. Penegakan hukum internal harus ditegakkan demi menjaga marwah institusi Polri.

Transparansi dan Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih:

Meminta Polda Gorontalo untuk bersikap objektif dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus penertiban tambang ilegal di Kecamatan Bone Raya dan sekitarnya—termasuk kejelasan hukum atas pengamanan 9 orang yang sempat diamankan di wilayah tersebut.

Perluasan Operasi Penertiban ke Kecamatan Bulawa:

Mendesak agar penertiban tambang ilegal tidak hanya difokuskan pada satu titik, melainkan turut disasar secara merata ke wilayah-wilayah kecamatan sekitar yang juga mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal, seperti Kecamatan Bulawa dan Bone Raya.

Dimas Bobihu menegaskan bahwa aliansi tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini secara konsisten.

"Kami telah turun ke jalan pada hari Senin 9 November 2026 dan kami tegaskan bahwa pengawalan akan terus berlanjut sampai seluruh tuntutan ini direalisasikan secara transparan. Sesuai dengan instruksi Presiden dan Kapolri, tidak ada ruang bagi mafia tambang ilegal dan oknum pelindungnya di bumi Gorontalo," ujar Dimas.

Aliansi Masyarakat Merdeka Peduli Keadilan berharap Polda Gorontalo segera mengambil langkah konkrit dalam waktu dekat demi menyelamatkan lingkungan hidup serta memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Provinsi Gorontalo.

Rep: JO

DUKUNGAN DARI TOKOH MASYARAKAT TERUS MENGALIR, MELI YUNITA NOMOR URUT 02 SIAP MEMIMPIN DESA TANGUA

Suaraindonesia1.com, LEBONG— Menjelang hari pencoblosan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tangua yang akan digelar pada 16 November, gelombang dukungan bagi calon kepala desa nomor urut 02, Meli Yunita, semakin tak terbendung. 

Tidak hanya dari tokoh masyarakat, arus dukungan kini juga deras mengalir dari kalangan tokoh agama, para pemuda, hingga kaum ibu-ibu yang kompak menyatakan siap memenangkan Meli Yunita.

Dengan mengusung lambang kelapa sebagai identitas nomor urut 02, Meli Yunita dinilai merepresentasikan filosofi pohon kelapa yang sarat makna—kokoh, bermanfaat dari akar hingga daunnya, serta merangkul seluruh elemen warga tanpa terkecuali.

Perwakilan dari berbagai elemen tersebut menilai bahwa Meli Yunita adalah figur yang mampu merangkul semua golongan

Tokoh agama memandang Meli Yunita sebagai sosok yang santun, amanah, dan membawa nilai-nilai moral yang baik untuk memimpin masyarakat.

Kaum pemuda juga melihat adanya ruang aspirasi yang luas dan kepedulian nyata terhadap masa depan kreativitas serta kemandirian generasi muda di Desa Tangua.

Kaum ibu-ibu pun menaruh harapan besar pada kepedulian Meli Yunita terhadap kesejahteraan keluarga, sosial, dan kestabilan ekonomi rumah tangga di desa.

"Pohon kelapa adalah simbol kehidupan yang memberikan manfaat bagi siapa saja. Begitu pula Meli Yunita yang mampu merangkul semua kalangan—mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga kami para ibu-ibu. Beliau pendengar yang baik dan peduli dengan kebutuhan nyata masyarakat," ungkap salah satu perwakilan kaum ibu.

Menanggapi solidnya dukungan lintas elemen ini menjelang hari pencoblosan, Meli Yunita menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam. Ia menegaskan bahwa kekuatan utama Desa Tangua terletak pada kebersamaan seluruh warganya.

"Dukungan yang luar biasa dari para tokoh masyarakat, agama, pemuda, hingga kaum ibu adalah energi dan amanah besar bagi kami.

Menyongsong hari pencoblosan pada 16 November nanti, mari kita bersama-sama datang ke TPS dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan Desa Tangua yang lebih maju, religius, dan sejahtera," ajak Meli Yunita penuh optimisme.

Redaksi/Suara Indonesia 1

AKSI TIGA ALIANSI GUNCANG GORONTALO! 11 TUNTUTAN DISUARAKAN, RAHMAN PATINGKI: JANGAN ADA HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS!

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Gelombang kritik terhadap lemahnya transparansi penegakan hukum, dugaan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, hingga persoalan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat kembali mengguncang Provinsi Gorontalo.

Aliansi Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo bersama elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam tiga aliansi menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik strategis, yakni PT Bahari Kurnia Agency, Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Polres Bone Bolango, serta Kantor DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Aksi yang berlangsung secara damai dan tertib tersebut bukan sekadar demonstrasi seremonial untuk memenuhi ruang publik. Massa aksi datang membawa sederet persoalan yang dinilai membutuhkan keberanian, keterbukaan, dan keseriusan dari seluruh pemangku kebijakan maupun aparat penegak hukum.

Rahman Patingki selaku Koordinator Lapangan menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan moral terhadap berbagai persoalan yang memperlihatkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Gorontalo.

Menurutnya, rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang paling mudah dituntut untuk taat terhadap hukum, sementara dugaan pelanggaran yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan justru membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan kepastian.

SEBELAS TUNTUTAN: DARI DUGAAN PENYELUNDUPAN BATU HITAM HINGGA TANGGUNG JAWAB CSR PERUSAHAAN

Dalam aksi tersebut, terdapat sebelas tuntutan utama yang disuarakan pada masing-masing titik demonstrasi.

Pertama, massa mendesak PT Bahari Kurnia Agency bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan perusahaan melalui mitra ekspedisi yang menyediakan dan memfasilitasi jasa pengiriman batu hitam ilegal. Massa meminta agar hubungan kerja sama, mekanisme pengiriman, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dibuka secara transparan. Persoalan ini juga disoroti karena adanya dugaan kerja sama dengan PT Tanto dalam proses penyediaan jasa pengiriman.

Kedua, massa mendesak Kepala Dinas ESDM Provinsi Gorontalo agar tidak hanya menjadi penonton dalam persoalan pertambangan rakyat. ESDM dituntut hadir bersama masyarakat penambang untuk mengawal proses pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sekaligus mendesak adanya evaluasi dan tindakan administratif terhadap PT Celebes Bone Mineral serta perusahaan-perusahaan lain di Bone Bolango yang diduga merugikan masyarakat, termasuk tuntutan pencabutan izin sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Ketiga, massa mendesak Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan secara profesional terhadap Kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres Bone Bolango menyusul adanya dugaan komunikasi dengan pihak yang disebut sebagai pemilik batu hitam dalam upaya membebaskan pihak-pihak yang diamankan dalam perkara dugaan penyelundupan batu hitam ilegal.

Keempat, Polda Gorontalo didesak untuk serius, terbuka, dan transparan dalam menangani perkara batu hitam ilegal. Jangan sampai penanganan perkara yang menyangkut kepentingan publik justru menimbulkan kecurigaan akibat minimnya informasi dan ketidakjelasan perkembangan proses hukum.

Kelima, massa mendesak Kejaksaan Tinggi Gorontalo melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap pemberian bantuan sembilan unit truk sampah kepada Pemerintah Kota Gorontalo yang diduga berpotensi mengandung persoalan gratifikasi. Hal ini harus ditelusuri secara objektif untuk memastikan apakah pemberian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum atau justru memiliki kepentingan tertentu di baliknya.

Keenam, massa mendesak Kapolres Bone Bolango agar bertindak tegas dan transparan dalam penanganan perkara dugaan penyelundupan batu hitam ilegal.

Ketujuh, massa meminta Kapolres Bone Bolango tidak memberikan penangguhan penahanan terhadap HH dan AD, dengan mempertimbangkan informasi mengenai dugaan bahwa keduanya sempat melarikan diri dan kemudian berhasil diamankan di Palu. Massa menilai aspek risiko melarikan diri harus menjadi pertimbangan serius penyidik dalam mengambil keputusan sesuai ketentuan hukum.

Kedelapan, massa mendesak Kapolres Bone Bolango maupun Polda Gorontalo untuk menelusuri dan memproses hukum HI yang diduga kuat berkaitan dengan kepemilikan batu hitam ilegal tersebut apabila bukti dan hasil penyidikan memenuhi unsur pidana.

Kesembilan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama DPRD didesak segera menyelesaikan persoalan janji bantuan sapi yang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Bone Bolango. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai realisasi program tersebut, bukan sekadar janji yang terus berulang tanpa kejelasan.

Kesepuluh, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPRD segera membahas, mengevaluasi, serta memperjelas regulasi mengenai sanksi terhadap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam tetapi diduga tidak memenuhi kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR).

Kesebelas, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPRD didesak turun langsung melakukan evaluasi terhadap aktivitas PT Airindo Davinci Boneva, bahkan mengambil langkah penghentian sementara apabila ditemukan dasar hukum dan pelanggaran yang membenarkannya, sampai terdapat kejelasan mengenai kewajiban CSR perusahaan tersebut.

POLDA DAN PEMDA DIHADAPKAN PADA TUNTUTAN PUBLIK: JANJI TINDAK LANJUT HARUS DIBUKTIKAN!

Dalam perkembangan aksi, massa memperoleh sejumlah pernyataan tindak lanjut dari pihak-pihak yang ditemui.

Polda Gorontalo menyampaikan akan melakukan pemeriksaan terkait dugaan komunikasi antara Kasat Intel dan Kasat Reskrim Polres Bone Bolango dengan pihak yang disebut sebagai pemilik batu hitam. Pernyataan ini menjadi perhatian serius massa aksi karena pemeriksaan tersebut diharapkan tidak berhenti pada sebatas klarifikasi administratif, melainkan benar-benar mengungkap fakta apabila terdapat pelanggaran etik maupun hukum.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPRD Bone Bolango menyampaikan komitmen untuk melakukan peninjauan lapangan serta menindaklanjuti tuntutan massa aksi.

Namun, Rahman Patingki menegaskan bahwa pihaknya harus dilibatkan secara langsung dalam proses peninjauan lapangan tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan elemen pengawal aksi merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa proses evaluasi berjalan terbuka, objektif, dan tidak sekadar menjadi agenda formalitas.

KETUA FPKG: JANJI BANTUAN SAPI HARUS DIKAWAL SAMPAI DIREALISASIKAN!

Dalam kesempatan yang sama, Ketua FPKG turut menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan pendistribusian dan realisasi bantuan sapi yang dijanjikan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Baginya, persoalan bantuan masyarakat tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang terbuka mengenai mekanisme, penerima, jumlah bantuan, serta realisasi program tersebut.

Sebab, program bantuan yang menggunakan anggaran maupun fasilitas pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan hanya menjadi komoditas janji dalam ruang-ruang politik.

ALTIO: PERSOALAN PT BAHARI KURNIA AGENCY DAN PT TANTO AKAN DIBAWA HINGGA KE PUSAT!

Sementara itu, Koordinator BEM SI, Altio, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawal persoalan PT Bahari Kurnia Agency.

Ia menyatakan bahwa dugaan keterkaitan perusahaan tersebut dengan PT Tanto dalam penyediaan jasa pengiriman batu hitam ilegal harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Menurutnya, apabila terdapat bukti keterlibatan pihak perusahaan maupun pihak-pihak lain dalam memfasilitasi pengiriman komoditas ilegal, maka tidak boleh ada pihak yang kebal dari proses hukum.

Altio juga menegaskan bahwa persoalan ini akan terus disuarakan hingga ke tingkat pusat, sekaligus mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan memproses pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.

RAHMAN PATINGKI: KAMI TIDAK DATANG UNTUK MENDENGAR JANJI, KAMI DATANG MENUNTUT BUKTI!

Menutup rangkaian aksi, Rahman Patingki menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan bukanlah kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal kepentingan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa setiap pernyataan tindak lanjut yang disampaikan oleh institusi maupun pemerintah harus dibuktikan melalui tindakan nyata.

"Jangan sampai rakyat hanya diberikan janji ketika demonstrasi berlangsung, tetapi setelah massa membubarkan diri, seluruh persoalan kembali tenggelam tanpa kepastian. Kami tidak datang untuk mencari panggung, apalagi mengganggu stabilitas. Kami datang karena ada persoalan yang harus dijawab. Jika aparat menyatakan akan melakukan pemeriksaan, maka buktikan. Jika pemerintah dan DPRD menyatakan akan turun ke lapangan, maka libatkan kami dan buka hasilnya kepada publik," tegas Rahman.

Ia juga menekankan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan bantuan sapi, kewajiban CSR perusahaan, penanganan perkara batu hitam ilegal, hingga dugaan keterlibatan pihak-pihak yang harus diperiksa secara objektif.

GORONTALO TIDAK KEKURANGAN JANJI, GORONTALO MEMBUTUHKAN KEBERANIAN DAN KETEGASAN!

Rangkaian aksi ini menjadi pengingat bahwa persoalan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, dan tanggung jawab perusahaan bukanlah persoalan kecil yang dapat diselesaikan dengan pernyataan normatif.

Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar retorika. Masyarakat membutuhkan keberpihakan, bukan pembiaran. Dan hukum harus berdiri tegak tanpa melihat siapa yang memiliki kekuasaan, jabatan, maupun kepentingan ekonomi.

Rahman Patingki bersama elemen aliansi menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut hingga ada langkah konkret dan kepastian tindak lanjut dari masing-masing institusi.

Sebab, ketika suara rakyat sudah disampaikan secara damai dan melalui jalur konstitusional, maka mengabaikannya sama saja dengan mempertontonkan ketidakpekaan terhadap kepentingan publik.

Salus Populi Suprema Lex Esto — Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi.

Rep: JO

GKI Yedid-yah Serui Laut Gelar Sidang Jemaat, Siapkan Arah Pelayanan 2027–2032

SERUI-Suaraindonesia1.com. Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah papua (GKI) Yedid-yah Serui Laut menggelar Sidang Jemaat ke-25 dalam rangka membahas dan mengevaluasi pelayanan gereja serta mempersiapkan arah program pelayanan periode 2027–2032. Senin, 09/11/2026, Kegiatan tersebut melibatkan 12 rayon yang ada di lingkungan Jemaat GKI Yedid-yah Serui Laut.

Ketua Panitia Sidang Jemaat ke-25, Matias Samberi, menjelaskan bahwa panitia telah dibentuk sejak 29 Maret 2026 melalui keterlibatan berbagai unsur jemaat. Setelah ditetapkan, panitia kemudian menggelar rapat perdana pada 1 April 2026.

Menurut Matias, jumlah panitia yang terlibat dalam persiapan kegiatan tersebut sebanyak 63 orang, sesuai Surat Keputusan (SK) Ketua Jemaat GKI Yedid-yah Serui Laut.

Ia mengatakan, sejak dibentuk, panitia telah melakukan berbagai upaya penggalangan dana untuk mendukung seluruh kebutuhan pelaksanaan sidang. Meski menghadapi sejumlah kendala selama proses persiapan, panitia tetap berkomitmen menyukseskan kegiatan tersebut.

"Memang banyak kendala yang kami hadapi, tetapi dengan pengharapan kepada Tuhan, apa yang kami kerjakan dapat berjalan sesuai kehendak-Nya. Sehingga hari ini kita bisa bertemu, saling menyampaikan berbagai kekurangan dan mengevaluasi persiapan panitia dalam pelaksanaan sidang jemaat," ungkap Matias.

Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan sidang periodik yang merupakan tahun periodik kelima sesuai ketentuan klasis tersebut dapat menghasilkan keputusan yang membawa sukacita, damai sejahtera, serta kemajuan dalam seluruh pelayanan jemaat dan gereja.

Matias juga menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dan undangan yang ditetapkan bersama Pelaksana Harian Majelis Jemaat, jumlah peserta yang mengikuti sidang mencapai sekitar 300 orang.

Peserta tersebut merupakan utusan dari berbagai perwakilan rayon, unsur kategorial, tokoh agama, pemuda, serta berbagai unsur lainnya yang berada dalam lingkungan Jemaat GKI Yedid-yah Serui Laut.

Peserta yang hadir antara lain unsur BPK Klasis, Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ), Persekutuan Kaum Bapak (PKB), Persekutuan Wanita (PW), Persekutuan Anggota Muda (PAM), serta Persekutuan Anak dan Remaja (PAR).

Selain itu, terdapat unsur Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja (BPPG) Jemaat, Panitia Pembangunan, PAUD, SD, SMP YPK YEDID-YAH  Serui Laut, Panitia Hari Besar Gerejawi , unsur pemerintah, calon majelis baru, serta perwakilan Rayon yakni Rayon Elim,Maranatha, Galilea, Getsemani, Efata, Bukit Santun, Smirna, Baitani, Laodikia, Alfa, Omega, dan Karmel.

Adapun susunan panitia inti Sidang Jemaat ke-25 ini terdiri dari Matias Samberi selaku Ketua Panitia, Luberz Bonai sebagai Sekretaris, dan Nona Susi sebagai Bendahara.Melalui pelaksanaan sidang ini, diharapkan seluruh unsur jemaat dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan konstruktif demi menghasilkan keputusan serta program pelayanan yang lebih baik untuk periode 2027–2032.

(ELVINO)

Yabar 2 Tampil Perkasa, Libas Yabar 1 Dengan Skor Telak 4-0 Di KNPI CUP U.23 Tahun 2026.

SERUI-Suaraindonesia1.com. Penampilan gemilang ditunjukkan Yabar 2 dalam lanjutan Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026. Menghadapi Yabar 1, Yabar 2 sukses meraih kemenangan meyakinkan dengan skor telak 4-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Lapangan Saptamarga Serui, Senin (09/11/2026).

Sejak awal pertandingan, Yabar 2 langsung memperlihatkan permainan agresif dan penuh percaya diri. Dengan kerja sama tim yang solid serta serangan yang terorganisasi, Yabar 2 mampu menguasai jalannya pertandingan dan memberikan tekanan kepada barisan pertahanan Yabar 1.

Yabar 1 berusaha memberikan perlawanan dan mencari peluang untuk memperkecil ketertinggalan. Namun, solidnya permainan Yabar 2 membuat setiap upaya yang dibangun Yabar 1 belum mampu mengubah keadaan.

Empat gol yang berhasil dicetak Yabar 2 menjadi bukti ketajaman lini serang sekaligus menunjukkan kekompakan tim dalam pertandingan tersebut. Hingga peluit panjang dibunyikan, Yabar 2 tetap unggul tanpa balas dengan skor akhir 4-0.

Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Bambang Maay yang bertugas mengawal jalannya laga.

Kemenangan telak ini menjadi modal positif bagi Yabar 2 untuk menghadapi pertandingan berikutnya dalam Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026. Sementara itu, Yabar 1 diharapkan dapat melakukan evaluasi dan bangkit pada laga selanjutnya.

Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026 bukan sekadar ajang perebutan kemenangan, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat, kemampuan, sportivitas, serta mempererat persaudaraan melalui olahraga sepak bola.

Dramatis Yawakukat FC Taklukan LMP Ambai 3-2 Di KNP CUP U.23 Tahun 2026.

SERUI-Suaraindonesia1.com. Pertandingan sengit tersaji dalam lanjutan Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Stadion Marora Serui, Senin (09/11/2026). Yawakukat FC berhasil mengamankan kemenangan tipis setelah menaklukkan LMP Ambai dengan skor akhir 3-2.

Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim tampil penuh semangat dan menunjukkan permainan kompetitif. Yawakukat FC dan LMP Ambai sama-sama berusaha membangun serangan demi menciptakan peluang dan mengungguli lawannya.

Pertandingan berlangsung menarik dengan jual beli serangan dari kedua kesebelasan. LMP Ambai memberikan perlawanan sengit, namun Yawakukat FC mampu memanfaatkan peluang dengan baik hingga akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 3-2.

Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Yawakukat FC dalam persaingan Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026. Sementara itu, LMP Ambai harus menerima kekalahan setelah memberikan perlawanan hingga pertandingan berakhir.

Pertandingan tersebut dipimpin oleh wasit Fiktor Worabai yang menjalankan tugas memimpin jalannya laga di lapangan.

Turnamen KNPI Cup U.23 Tahun 2026 merupakan salah satu ajang kompetisi sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik untuk menunjukkan kemampuan, sportivitas, serta semangat persaudaraan antarpemuda di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dengan hasil ini, Yawakukat FC berhasil membawa pulang kemenangan penting, sementara persaingan menuju babak selanjutnya dipastikan semakin menarik untuk disaksikan.

Praperadilan Neli Sakura Kandas, Hakim PN Sarolangun Tolak Seluruh Permohonan

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Upaya hukum praperadilan yang diajukan Neli Sakura terhadap Kapolres Sarolangun selaku Termohon berakhir kandas. Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun secara resmi menolak seluruh permohonan Pemohon dalam sidang putusan praperadilan yang digelar Senin (9/11/2026).

Sidang dengan perkara Nomor 04/Pid.Pra/2026/PN.Srl tersebut dipimpin hakim tunggal Ashifa Yona, S.H., dengan agenda pembacaan putusan.

Perkara praperadilan ini berkaitan dengan keberatan Pemohon terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen serta barang miliknya oleh penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Kasus tersebut bermula dari pengembangan sejumlah perkara narkotika yang melibatkan tersangka Ade Purwanto alias Saipul alias Ipul. Dalam proses penyidikan, petugas melakukan penelusuran terhadap dugaan aliran dana hasil penjualan narkotika yang diduga digunakan untuk membeli sejumlah aset, termasuk satu unit mobil Mitsubishi Pajero warna cokelat metalik.

Dalam proses penyidikan TPPU tersebut, penyidik juga melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap sejumlah dokumen serta barang yang dinilai berkaitan dengan perkara.

Pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan praperadilan dengan meminta agar tindakan penggeledahan dan penyitaan dinyatakan tidak sah, seluruh barang yang disita dikembalikan, serta menuntut ganti kerugian sebesar Rp1 miliar.

Namun, setelah melalui rangkaian persidangan hingga agenda pembacaan putusan, hakim tunggal menyatakan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Fatur Rohman, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya menghormati putusan pengadilan dan menjadikan proses tersebut sebagai bagian dari mekanisme hukum yang harus dijalankan secara terbuka dan profesional.

Menurutnya, Polres Sarolangun berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Kami menghormati seluruh proses hukum, termasuk putusan praperadilan ini. Polres Sarolangun akan terus berkomitmen memberantas tindak pidana narkotika, termasuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari kejahatan narkotika," tegasnya.

Sidang tersebut turut dihadiri tim kuasa hukum Termohon dari Bidkum Polda Jambi bersama personel Sikum Polres Sarolangun. Sementara Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, Advokat Raju Darmawan dan Advokat M. Amin, S.H.

Selama pelaksanaan sidang hingga pembacaan putusan, kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar.

Polres Sarolangun juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran gelap narkotika. Masyarakat diimbau segera melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba melalui kantor kepolisian terdekat atau layanan Kepolisian 110.

Redaksi/Suara Indonesia 1

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolres Waropen Pimpin Strong Point di Pertigaan Boimo.

Waropen-Suaraindonesia1.com. Sebagai wujud kepedulian Polri terhadap keselamatan masyarakat di jalan raya kembali ditunjukkan melalui kegiatan Strong Point Pagi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Waropen AKBP. Tofan Irdiyanto, S.Sos., bersama Personel Satuan Lalu Lintas Polres Waropen, Senin (09/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pertigaan Boimo, Distrik Waropen Bawah tersebut difokuskan pada pengaturan arus lalu lintas serta membantu para pelajar menyeberangi jalan guna memastikan aktivitas masyarakat pada pagi hari berjalan aman, tertib dan lancar.

Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat merupakan wujud nyata semangat Polisi Bersama Masyarakat, sekaligus bentuk pelayanan prima Polres Waropen dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, khususnya pada titik-titik keramaian yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.

Melalui kegiatan ini, Polres Waropen terus berkomitmen untuk hadir, melayani dan melindungi masyarakat serta mewujudkan kamseltibcar lantas yang aman, tertib dan berkeselamatan di wilayah hukum Polres Waropen.

PERSIAPAN TEMU RAYA PKB SINODE GKI DI TANAH PAPUA CAPAI 98 PERSEN

Jayapura –  Suaraindonesia1, Kegiatan Temu Raya Persekutuan Kaum Bapak (PKB) Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua saat ini persiapannya telah mencapai 98%. 

Pernyataan tersebut sampaikan Ketua Panitia, Henok Puraro didampingi Koordinator Bidang Publikasi dan Komunikasi, Antonius Ayorbaba, baru-baru ini di Jayapura.

Menurut Ketua Panitia, bahwa peserta yang telah terdaftar dalam kegiatan Temu Raya ini sekitar 8.647 peserta sejak tgl 7 November, dari yang di targetkan mencapai 9-10 ribu anggota PKB se Sinode GKI.

Sementara itu Ketua Tim Temu Raya PKB Klasis Manokwari Lodwik Anari ketika diminta keterangannya mengatakan, Peserta TR PKB Klasis Manokwari sebanyak 1000 orang dari 53 Jemaat Se Klasis GKI Manokwari.

Kegiatan TR ini dipusatkan di Bumi Kenambai Umbay Klasis GKI Sentani Papua, dan akan dibuka oleh Ketua Sidode GKI mulai tgl. 17-22 November 2026. (Djf. Bda)

PAJAK SEMAKIN MEMBEBANI RAKYAT, TAPI PERBAIKAN JALAN SEMAKIN SULIT! GTI DESAK KEMENTERIAN PU EVALUASI DAN COPOT KEPALA BPJN SULUT

MANADO – Suaraindonesia1, Kondisi infrastruktur jalan nasional di Sulawesi Utara kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Timur Indonesia (GTI) menyampaikan kritik keras terhadap kondisi sejumlah ruas jalan berlubang yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Di tengah meningkatnya beban ekonomi masyarakat dan kewajiban membayar pajak, masyarakat justru masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur jalan yang belum tertangani secara maksimal.

Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia, Fikri Alkatiri, menilai bahwa persoalan jalan berlubang bukan sekadar persoalan kenyamanan berkendara, melainkan menyangkut keselamatan jiwa, tanggung jawab penyelenggara jalan, serta kualitas pelayanan publik.

"Jangan sampai masyarakat terus dibebani berbagai kewajiban, termasuk pajak, tetapi hak masyarakat untuk menikmati infrastruktur jalan yang aman dan layak justru terabaikan. Jalan berlubang bukan persoalan kecil. Ini menyangkut keselamatan masyarakat setiap hari," tegas Fikri.

Menurut GTI, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara harus mampu menunjukkan kinerja nyata, respons cepat, serta tanggung jawab dalam memastikan pemeliharaan jalan nasional berjalan sebagaimana mestinya.

GTI menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan kinerja Kepala BPJN Sulut. Apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab secara optimal, GTI mendesak Menteri Pekerjaan Umum untuk mengambil langkah tegas, termasuk pencopotan dari jabatan.

EMPAT TUNTUTAN TEGAS GTI

1. Mendesak Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga segera mengevaluasi kinerja Kepala BPJN Sulawesi Utara secara menyeluruh dan transparan.

2. Mendesak pencopotan Kepala BPJN Sulut apabila terbukti tidak mampu menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam menangani persoalan infrastruktur jalan nasional.

3. Memerintahkan penanganan darurat terhadap ruas-ruas jalan berlubang yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, dengan mengutamakan titik-titik yang memiliki tingkat risiko tinggi bagi pengguna jalan.

4. Melakukan audit dan keterbukaan informasi terhadap anggaran pemeliharaan serta pekerjaan perbaikan jalan nasional, termasuk kualitas pekerjaan, realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan.

JANGAN TUNGGU ADA KORBAN JIWA BARU BERTINDAK!

GTI menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu jatuhnya korban jiwa untuk menyadari seriusnya persoalan infrastruktur jalan.

Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar menjadi slogan dalam program pembangunan.

Fikri Alkatiri juga menegaskan bahwa desakan ini bukan bentuk serangan pribadi terhadap pejabat tertentu, melainkan kritik dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang menggunakan uang negara.

"Jabatan adalah amanah dan harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar laporan administratif atau janji perbaikan. Masyarakat membutuhkan bukti nyata di lapangan. Kalau tidak mampu menjalankan tanggung jawab, berikan kesempatan kepada orang yang lebih mampu dan profesional," tutup Fikri.

LSM GARDA TIMUR INDONESIA (GTI)

Fikri Alkatiri

Ketua Umum DPP LSM Garda Timur Indonesia

Kontrol sosial, transparansi, dan keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama.

Pererat Silaturahmi dan Kedekatan dengan Jemaat, Kapolres Kepulauan Yapen Bersama Perwira Laksanakan Minggu Kasih di Gereja GKI Effata Serui

SERUI-Suaraindonesia1.com. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan kedekatan antara Polri dan masyarakat, Kapolres Kepulauan Yapen bersama para perwira Polres Kepulauan Yapen melaksanakan kegiatan Minggu Kasih bersama jemaat Gereja GKI Effata Serui, (8/11/2026).

Kegiatan Minggu Kasih ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam membangun komunikasi yang harmonis dengan tokoh agama dan jemaat gereja.

Dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, Kapolres Kepulauan Yapen bersama para perwira berkesempatan berinteraksi langsung dengan jemaat, mendengarkan aspirasi, masukan, serta berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Felle, S.I.K. menyampaikan bahwa kegiatan Minggu Kasih merupakan wujud nyata komitmen Polri untuk terus hadir, melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Kapolres juga mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama menjaga kerukunan antarumat beragama, mempererat persaudaraan, serta berperan aktif dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, damai, dan kondusif.

“Melalui kegiatan Minggu Kasih ini, kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, mendengarkan secara langsung aspirasi dan keluhan jemaat, sekaligus memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kepulauan Yapen,” ungkap Kapolres.

Kapolres berharap melalui kegiatan seperti ini, hubungan kekeluargaan antara Polri, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat semakin erat sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, dan harmonis.

Kegiatan Minggu Kasih bersama jemaat Gereja GKI Effata Serui berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan sebagai wujud nyata Polri yang humanis dan selalu hadir di tengah masyarakat.

Dukung Program 100 Hari Kapolri, Polres Waropen Gelar Minggu Kasih Bersama Jemaat GKI Winggai Winuri Sanggei

Waropen-Suaraindonesia.com. dalam rangka mempererat silaturahmi serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), jajaran Polres Waropen melaksanakan kegiatan Minggu Kasih bersama Jemaat Gereja GKI Winggai Winuri Sanggei, Kampung Urfas I, Distrik Urei-Faisei, Kabupaten Waropen, pada Minggu (08/11/2026) pagi.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung Program Kerja 100 Hari Kapolri melalui pendekatan yang humanis serta hadir langsung di tengah-tengah masyarakat.

Hadir dalam ibadah tersebut Kabag Ops Polres Waropen AKP Frits B. Arera, S.Sos., Kasat Binmas IPTU Nelson Pombos, S.H., M.I.P., Kasat Tahti IPTU Samuel Imbiri, Kasat Intelkam IPDA DR. Angel Ripka Hawar, S.Sos., M.I.P., CPHR., CBA., KBO Samapta IPDA Moryam A.P. Womsiwor, Kasi TIK IPDA Felix Kafiar, Kasubbag Faskon Bag Log IPDA Daniel George Ayorbaba, beserta jajaran bintara Polres Waropen dan sekitar 123 orang jemaat GKI Winggai Winuri Sanggei.

Rangkaian ibadah berlangsung khidmat yang dipimpin oleh Ibu Ptd. Yasmita Tikara, S.Si. Khotbah diangkat dari pembacaan Firman Tuhan Kitab Mazmur 133:1 dengan perenungan mengenai "Persaudaraan yang Rukun dan Damai".

Usai pelaksanaan ibadah, perwira Polres Waropen menyampaikan sejumlah pesan Kamtibmas kepada jemaat yang hadir.

Kabag Ops Polres Waropen AKP Frits B. Arera, S.Sos., menyampaikan bahwa kehadiran personel Kepolisian merupakan wujud kedekatan dan komitmen kemitraan antara Polri dan masyarakat. Kegiatan Minggu Kasih ini digelar secara bergiliran di gereja-gereja wilayah Kabupaten Waropen.

"Melalui Minggu Kasih, kami ingin hadir secara langsung untuk menjalin komunikasi serta mengajak warga jemaat bersama-sama menjaga lingkungan. Kami mengimbau para orang tua untuk membina generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang mengganggu Kamtibmas," ujar AKP Frits.

Ia juga menginformasikan fasilitas pengaduan Call Center 110 Polres Waropen yang bebas pulsa dan siap diakses kapan saja jika masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin melaporkan potensi gangguan keamanan.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Waropen IPDA DR. Angel Ripka Hawar menambahkan imbauan terkait kalender Kamtibmas menjelang 1 Desember. Ia mengajak jemaat untuk mempertahankan kerukunan, meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing, serta proaktif membagikan informasi jika menemukan potensi gangguan keamanan.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, pada akhir kegiatan Polres Waropen menyerahkan bantuan berupa uang tunai untuk mendukung penyelesaian pembangunan Gereja GKI Winggai Winuri Sanggei.

Bantuan berupa titipan dari Kapolres Waropen tersebut diserahkan langsung oleh AKP Frits B. Arera dan diterima oleh Penatua H. Wonatorei selaku Wakil Ketua Jemaat.

"Jangan dinilai dari besarnya nominal, namun ini adalah bentuk perhatian, kepedulian, dan ketulusan Polres Waropen untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pembangunan rumah ibadah," pungkas Kabag Ops.

Seluruh rangkaian kegiatan Ibadah Minggu Kasih diakhiri dengan sesi foto bersama, Kegiatan berjalan aman, tertib, dan penuh kehangatan.