Soegiharto Santoso: Menko AHY Layak Raih Special Honorary Leadership Award di ASOCIO Digital & AI Summit 2026

Jakarta - Suaraindonesia1, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dinilai layak menerima Special Honorary Leadership Award pada ajang ASOCIO Digital & AI Summit 2026. Penilaian tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) sekaligus Ketua Umum APKOMINDO, Ir. Soegiharto Santoso, S.H., yang akrab disapa Hoky.

Menurut Hoky, penilaian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada jabatan AHY, melainkan juga pada rekam jejak kebijakan, konsistensi pemikiran, serta relevansi perspektifnya dalam menghubungkan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah, dan transformasi digital Indonesia.

Pengusulan AHY berawal dari nominasi resmi yang diajukan APTIKNAS, selaku tuan rumah ASOCIO Digital & AI Summit 2026 sekaligus asosiasi anggota ASOCIO dari Indonesia.

Dalam rekomendasinya kepada ASOCIO Awards Committee, APTIKNAS mempertimbangkan rekam jejak kepemimpinan AHY, relevansi kebijakannya terhadap pembangunan infrastruktur dan ekonomi digital, serta kontribusinya terhadap konektivitas dan pembangunan wilayah berkelanjutan. Usulan tersebut kemudian diterima oleh ASOCIO Awards Committee setelah melalui proses penilaian independen dan penelusuran rekam jejak AHY oleh komite tersebut.

Pertimbangan tersebut antara lain merujuk pada penekanan AHY terhadap percepatan pembangunan infrastruktur digital untuk mengurangi kesenjangan wilayah pada November 2024; keterkaitan pembangunan infrastruktur dengan ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik dalam Indonesia Economic Summit pada Februari 2026; serta pentingnya mengintegrasikan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan saat koordinasi pembangunan wilayah Bali pada Juli 2026.

Rangkaian rekam jejak tersebut menjadi salah satu landasan APTIKNAS dalam menilai relevansi kepemimpinan AHY bagi penguatan konektivitas dan pengembangan ekonomi digital Indonesia serta kawasan Asia–Oseania yang diwakili oleh ASOCIO, organisasi yang menghimpun 25 ekonomi anggota (member economies).

Empat Momentum yang Memperlihatkan Konsistensi Pemikiran AHY

Hoky mengaku beberapa kali berkesempatan menyimak paparan AHY dalam berbagai forum strategis nasional. Ia menilai terdapat benang merah yang konsisten dalam pemikiran AHY, terutama mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur terintegrasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya beberapa kali menyimak paparan Pak Menko AHY dalam berbagai agenda strategis. Menurut saya, paparannya selalu memukau karena mampu menghubungkan pembangunan infrastruktur, kebutuhan masyarakat, dan transformasi digital dalam perspektif yang komprehensif,” ujar Hoky.

Momentum pertama adalah ketika AHY menjadi keynote speaker pada peresmian IndoBuildTech Expo 2026 di Hall 2, ICE BSD City, Tangerang, Rabu (8/7/2026).

Berikutnya, pada Selasa (11/8/2026), AHY hadir dalam peresmian Indonesia International Smart City 2026 Expo & Forum (IISMEX), yang diselenggarakan bersamaan dengan Indo Water 2026 Expo & Forum, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, Indo Security, dan Indo Firex di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta.

Momentum ketiga berlangsung pada ASOCIO Digital & AI Summit 2026 di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin industri teknologi Asia–Oseania tersebut, AHY membawakan keynote bertajuk “Infrastructure in the Age of AI: Building Smart, Connected and Resilient Regions”.

Momentum keempat adalah Digital Infrastructure Summit 2026 yang diselenggarakan Biru Muda Project di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Hoky, keempat forum tersebut memperlihatkan relevansi pembangunan infrastruktur fisik dan digital dengan kebutuhan transformasi teknologi, pengembangan kota cerdas, dan penguatan konektivitas nasional.

Infrastruktur Fisik, Digital, dan Energi sebagai Satu Ekosistem

Dalam keynote ASOCIO Digital & AI Summit 2026, AHY menekankan pentingnya mengintegrasikan konektivitas fisik, digital, dan energi sebagai satu ekosistem pembangunan. Infrastruktur transportasi mendukung mobilitas dan distribusi barang, konektivitas digital memperluas akses terhadap layanan publik serta kegiatan ekonomi, sedangkan energi yang andal menjadi fondasi bagi pengembangan teknologi.

AHY juga menggarisbawahi enam sasaran pembangunan, yaitu mengurangi ketimpangan, mempermudah mobilitas, meningkatkan keandalan infrastruktur, mewujudkan wilayah yang lebih aman, menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Perspektif tersebut menempatkan manfaat bagi manusia sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, penerapannya membutuhkan sinkronisasi infrastruktur, investasi, kebijakan, serta kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat agar manfaat transformasi digital dapat menjangkau lebih banyak wilayah.

Menjelang akhir keynote, AHY turut menyampaikan apresiasi kepada APTIKNAS selaku tuan rumah ASOCIO Digital & AI Summit 2026. Penyelenggaraan forum regional ini di Jakarta menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperluas interaksi dan kerja sama dengan para pemimpin industri teknologi, asosiasi, serta pemangku kepentingan transformasi digital dari 25 ekonomi anggota ASOCIO di kawasan Asia–Oseania.

“Bagi industri TIK, AI bukan hanya persoalan perangkat lunak atau kecanggihan algoritma, melainkan juga konektivitas, pusat data, energi, dan kesiapan sumber daya manusia. Infrastruktur yang terintegrasi merupakan fondasi agar inovasi dan investasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” jelas Hoky.

Apresiasi atas Kepemimpinan yang Menghubungkan Berbagai Sektor

Karim Taslim, Chair Organising Committee ASOCIO Digital & AI Summit 2026, menilai pesan yang disampaikan AHY relevan dengan kebutuhan pembangunan di era kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Menurutnya, integrasi infrastruktur fisik, digital, dan energi penting untuk memastikan kemajuan teknologi memberikan manfaat yang lebih merata.

“Bagi kami, penghargaan ini bukan semata tentang jabatan, melainkan apresiasi terhadap arah kepemimpinan yang menghubungkan infrastruktur fisik, digital, dan energi. Perspektif Indonesia penting bagi Asia–Oseania karena kemajuan teknologi baru benar-benar bermakna apabila manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata,” ujar Karim.

Sementara itu, Hoky menilai tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang mampu memperkecil kesenjangan antardaerah, meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat daya saing industri, dan memperluas akses masyarakat terhadap teknologi.

“Saya menilai penghargaan ini relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia di era AI. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan industri TIK perlu terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hoky yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN).

Menurutnya, kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Sorotan Media Asia–Oseania terhadap ASOCIO 2026

Penyelenggaraan ASOCIO Digital & AI Summit 2026 di Jakarta turut mendapat perhatian dari media dan publikasi industri di kawasan Asia–Oseania. CNA di Taiwan menyoroti 12 penghargaan yang diraih delegasinya, sementara media Korea Selatan, DailySecu dan DigitalToday, memberitakan capaian perusahaan serta institusi Korea.

Dari Malaysia, Bernama mengangkat capaian Awantec dalam kategori AI in Education, sedangkan publikasi industri Thailand menyoroti keberhasilan AI Nex dalam kategori AI in Cybersecurity. Partisipasi dan capaian industri Filipina, termasuk White Cloak Technologies dan jejaringnya, juga mendapat perhatian melalui kanal profesional. Pemberitaan mengenai delegasi dan capaian peserta turut muncul dari Pakistan, Nepal, dan Vietnam.

Ragam sorotan tersebut menunjukkan bahwa ASOCIO Digital & AI Summit 2026 menjadi ruang bagi berbagai negara untuk memperkenalkan inovasi, capaian industri, dan perkembangan ekosistem digital masing-masing, sekaligus memperluas eksposur internasional bagi industri teknologi yang berpartisipasi.

ASOCIO Digital & AI Summit 2026 berlangsung pada 5–7 Oktober 2026 di Swissôtel Jakarta PIK Avenue, Jakarta. Kegiatan ini mempertemukan pimpinan asosiasi industri, eksekutif teknologi, dan delegasi dari berbagai ekonomi anggota ASOCIO melalui rangkaian pertemuan organisasi, forum digital dan AI, sesi keynote, diskusi, malam penghargaan, serta jejaring bisnis.

Bagi APTIKNAS, penyelenggaraan forum regional tersebut menjadi kesempatan strategis untuk memperluas kerja sama internasional, memperkenalkan kemampuan industri teknologi Indonesia, serta membangun kemitraan bisnis dan pertukaran pengetahuan di kawasan Asia–Oseania.

Hoky menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari kecanggihan teknologi atau besarnya investasi. Hal yang tidak kalah penting adalah sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan produktivitas, memperkecil kesenjangan, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

“Pada akhirnya, teknologi harus membantu manusia, memperkecil kesenjangan, dan membuka kesempatan yang lebih luas. Karena itu, saya menilai penghargaan kepada Pak Menko AHY merupakan pengakuan yang relevan dengan pentingnya kepemimpinan strategis dalam menghubungkan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan transformasi digital,” tutup Hoky. (Hdr)

Laporan Batu Hitam Wantimpres LIRA Ditanggapi Mabes Polri, Polda Metro Jaya Berhasil Tangkap Pelaku di Jakarta

JAKARTA, SuaraIndonesia1.com — Laporan dugaan penyelundupan batu hitam dari Gorontalo yang disampaikan Ketua Wantimpres Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Ollies Datau, mendapat respons dari Mabes Polri. Respons tersebut berbuah hasil: Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku di Jakarta dalam kasus pengiriman 54 ton batu hitam dari Gorontalo ke Jakarta Utara.

Ollies Datau menyambut baik respons cepat Mabes Polri dan keberhasilan Polda Metro Jaya mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, penangkapan pelaku di Jakarta menjadi bukti bahwa laporan masyarakat yang ditindaklanjuti secara serius dapat membongkar praktik penyelundupan sumber daya alam.

"Laporan yang kami sampaikan mendapat respons dari Mabes Polri, dan akhirnya Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku di Jakarta. Ini bukti sinergi antara pengawasan masyarakat dan aparat penegak hukum berjalan efektif," ujar Ollies Datau di Jakarta, Minggu (25/10).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap dugaan pengiriman 54 ton batu hitam mengandung mineral dari Gorontalo ke Jakarta Utara. Pengiriman dilakukan dengan dokumen yang mencantumkan komoditi kemiri sebagai muatan. Polisi menangkap lima orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto mengatakan, kasus itu terungkap pada 18 dan 19 September 2026 di Pademangan, Jakarta Utara. Petugas menyita 54 ton batu hitam beserta peti kemas.

Penyidik menemukan ketidaksesuaian antara dokumen pengiriman dan isi kontainer. Dokumen mencantumkan kemiri, tetapi petugas menemukan batu hitam yang diduga mengandung mineral.

Kelima tersangka diduga berperan dalam pengangkatan dan pemindahan muatan, pengendalian pengiriman, serta kepemilikan barang.

"Barang bukti 54 ton batu hitam disertai peti kemas," kata Dadang dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (23/10).

Polisi masih menelusuri asal mineral tersebut dan pihak yang menjadi tujuan pengiriman. Penyidik juga mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Ollies Datau menegaskan, Watimpres LIRA akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia mendorong penyidik membongkar jaringan yang lebih luas, termasuk penelusuran asal muatan, dokumen kepabeanan, dan pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman.

"Kami mengapresiasi kinerja Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Namun pengusutan tidak boleh berhenti pada lima tersangka. Harus ada penelusuran menyeluruh agar jaringan penyelundupan batu hitam dari Gorontalo tidak kembali beroperasi," tegasnya.

Watimpres LIRA, lanjut Ollies, siap menyerahkan sejumlah bukti dan informasi tambahan untuk mendukung penyelidikan. Ia berharap kasus ini menjadi momentum penguatan pengawasan terhadap tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

"Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Pengawasan terhadap sumber daya alam harus diperkuat agar tidak ada lagi pengiriman yang menyimpang dari ketentuan," pungkas Ollies Datau.

Rep: JO

MAFIA BBM BERSUBSIDI MERAJALELA DI SPBU 74.943.06 SIOYONG, PUBLIK PERTANYAKAN KETEGASAN SATGAS DONGGALA

suaraindonesia1.com, Palu- 25/10/2026 Aktivitas dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU 74.943.06 Sioyong, Kecamata Dampelas , Kabupaten Donggala, semakin merajalela dan dipertontonkan secara terang-terangan di depan umum.

Kondisi ini memicu keresahan luas karena berdampak langsung pada kelangkaan BBM dan terganggunya akses masyarakat kecil terhadap bahan bakar bersubsidi. Nelayan, petani, hingga pengendara harian menjadi pihak paling dirugikan bahkan mengantri sampai semalam untuk mendapatkan solar yang menyebabkan antrian panjang. 

Modus yang digunakan, mafia BBM berkedok sebagai penghubung petani dan nelayan dengan menggunakan rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Pertanian, padahal BBM tersebut diduga kuat disalurkan untuk kebutuhan industri pertambangan dll di wilayah tersebut. 

Hal tersebut disebutkan salah satu masyarakat yang ingin namanya di rahasiakan kepada awak media  saat di temui " Bahwa permainan ini sudah lama pak namun tidak ada yang berani mengungkapkan ke publik, pernah juga saya berapa kali  mendapatkan mereka sedang membongkar BBM di malam hari dan di luar lokasi pertamina bahkan dilingkungan rumah warga dan itu, beberapa warga yang melihat aktivitas tersebut bahkan di berikan uang rokok untuk bisa menutupi aksinya. "  Tutup masyarakat. 

Setelah jurnalis media suaraindonesia1.Com  turun melakukan investigasi di pertamina tersebut pada tanggal 24/10/2026 menemukan beberapa mobil yang tengah mengangkut solar. 

Salah satunya yang di dapatkan oleh jurnalis adalah mobil hilux dengan nopol Dn 8746 Ne

Yang sedang bermuatan solar sebanyak 15 galon. 

Setelah kami menghubungi SY selaku pengelola SPBU Iya membenarkan mobil tersebut mengangkut  BBM berupa solar, " Iyah benar pak itu mobil Hj Sidik Malonas namun itu untuk kepentingan petani dan mempunyai Surat dari dinas terkait . 

Dan saya mengatur semua ini untuk bisa terbagikan kepada petani dan juga nelayan maka dari itu kami membagi waktu malam untuk petani dan siang hari untuk ekspedisi atau mobil" Tutup SY.

Harapan masyarakat Sioyong agar pemerintahan dan APH dari Polres  Donggala, dan juga Polda Sulawesi Tengah dapat menindaki mafia BBM Subsidi yang berada di kabupaten Donggala Khususnya di Daerah Sioyong.

Pesan Ibu Acik Menggetarkan Suasana, Perpisahan Samsul Djamaludin di Bogor Penuh Haru

BOGOR, suaraindonesia1.com, Suasana haru menyelimuti acara perpisahan Samsul Djamaludin, S.H., setelah 26 tahun mengabdikan diri di JNE. Momen perpisahan yang digelar Keluarga Besar QAGC di Bogor pada 24 Oktober 2026 itu berlangsung sederhana, tetapi sarat makna. Pesan tulus dari Ibu Acik Maratul Kosiah menjadi salah satu momen yang menyentuh hati para peserta.

Samsul Djamaludin yang menjabat Kepala Direktorat Quality Assurance, Compliance Governance Security, HSE dan Investigasi JNE resmi menyampaikan pamit untuk mengakhiri masa baktinya di perusahaan tersebut.

Keputusan itu disampaikan melalui surat perpisahan yang ditujukan kepada jajaran direksi (BOD), para kepala direktorat, kepala regional, senior manager, kepala departemen, kepala cabang utama, jajaran manajemen, serta seluruh karyawan dan anggota tim.

Dalam suratnya, Samsul mengenang perjalanan panjang selama 26 tahun sebagai bagian dari keluarga besar JNE.

“Waktu berjalan begitu cepat, dan tak terasa sudah 26 tahun lamanya saya menjadi bagian dari keluarga besar JNE. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan dedikasi, perjuangan, dan kenangan indah,” tulis Samsul dalam pesan perpisahannya.

Ia mengungkapkan rasa hormat dan kebanggaannya selama mendapat kepercayaan memimpin Direktorat Quality Assurance, Compliance Governance Security, dan HSE. Menurutnya, berbagai pencapaian perusahaan dalam penerapan tata kelola berstandar internasional tidak terlepas dari komitmen dan kerja nyata seluruh tim.

Samsul menegaskan, keberhasilan tersebut bukan hasil kerja individu, melainkan buah dari integritas, profesionalisme, dan kolaborasi seluruh elemen perusahaan.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan perusahaan atas kepercayaan yang diberikan, rekan sejawat atas kerja sama yang terjalin, serta seluruh anggota tim atas loyalitas dan dedikasi mereka.

Ia turut menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat perkataan, sikap, maupun tindakan yang kurang berkenan.

“Saya pamit dengan rasa bangga dan optimisme bahwa JNE akan terus maju, semakin sukses, dan selalu menghubungkan kebahagiaan bagi banyak orang,” tulisnya.

Perpisahan Sederhana, Kebersamaan Penuh Makna

Jika surat tersebut menjadi ungkapan resmi perpisahan, suasana kekeluargaan justru terasa kuat dalam acara yang digelar Keluarga Besar QAGC di Bogor.

Acara itu tidak berlangsung di ballroom mewah. Para peserta memilih duduk lesehan di atas tikar, membentuk lingkaran kebersamaan yang mencerminkan kedekatan di antara mereka.

Anggota dari berbagai bagian, mulai dari Investigasi, HSE & Security, QMS, QCE, hingga Compliance, hadir untuk memberikan penghormatan sekaligus mengantarkan perjalanan baru Samsul setelah puluhan tahun mengabdi.

Dalam suasana tersebut, sekat jabatan seolah mencair. Para peserta duduk bersama, berbagi kenangan, menyampaikan kesan, dan mengenang perjalanan kerja yang telah dilalui.

Kesederhanaan acara justru memperlihatkan bahwa ikatan kekeluargaan tidak selalu membutuhkan kemewahan. Ketulusan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap sosok yang telah berjasa menjadi inti pertemuan tersebut.

Pesan Ibu Acik Maratul Kosiah Menyentuh Hati

Salah satu momen paling berkesan terjadi saat sesi penyampaian kesan dan pesan. Ibu Acik Maratul Kosiah, yang mewakili Keluarga Besar QAGC, menyampaikan ucapan terima kasih dan doa bagi Samsul.

Dengan penuh ketulusan, ia mengungkapkan harapan agar silaturahmi dan kebersamaan tetap terjaga meskipun Samsul tidak lagi menjalankan tugas di JNE.

“Terima kasih, Pak Samsul. Acara ini dibuat untuk silaturahmi, bisa menjaga kebersamaan. Semoga Pak Samsul lebih sukses ke depannya, selalu disehatkan, tidak enggan memberikan ilmunya. Amin,” ujar Ibu Acik.

Pesan singkat tersebut menjadi ungkapan penghargaan atas hubungan yang terbangun selama bertahun-tahun. Doa dan harapan yang disampaikan menggambarkan besarnya arti kebersamaan bagi keluarga besar QAGC.

Bagi rekan-rekan yang hadir, perpisahan itu bukan sekadar berakhirnya masa kerja seorang pimpinan, melainkan juga momen untuk melepas sosok yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan mereka.

Samsul dikenang sebagai pemimpin yang turut menjalankan peran sebagai pembimbing dan tempat berbagi pengetahuan. Kedekatan yang terjalin selama bekerja meninggalkan kesan tersendiri bagi anggota tim.

“Pak Samsul itu bukan hanya atasan, tapi sudah seperti bapak sendiri,” ungkap salah seorang anggota QAGC.

Silaturahmi Tetap Terjaga, Kenangan Tak Lekang Waktu

Acara perpisahan ditutup dengan doa bersama untuk mengiringi langkah Samsul dalam perjalanan berikutnya. Keluarga Besar QAGC berharap ia senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kesuksesan dalam setiap langkah ke depan.

Bagi mereka, berakhirnya masa pengabdian di satu tempat bukan berarti berakhir pula hubungan persaudaraan yang telah terbangun.

Dua puluh enam tahun menjadi bagian dari JNE meninggalkan perjalanan, pengalaman, dan kenangan yang akan terus melekat. Sementara itu, kebersamaan dalam acara lesehan di Bogor menjadi pengingat bahwa hubungan antarmanusia sering kali menjadi bagian paling berharga dari sebuah perjalanan karier.

Terima kasih atas pengabdian dan kebersamaan selama 26 tahun, Pak Samsul. Selamat melangkah menuju perjalanan baru. Semoga kesuksesan selalu menyertai dan tali silaturahmi Keluarga Besar QAGC tetap terjaga.

Reporter: Jp

Kepala Suku Imbiri Petrus Masini Ajak Pemuda Papua Jaga Adat, Rawat Persatuan, dan Bangun Kampung Damai

WAROPEN-Suaraindonesia1.com. Semangat menjaga adat, merawat persatuan, dan membangun kehidupan masyarakat yang damai menjadi pesan penting bagi generasi muda Papua. Hal tersebut tercermin dalam tema kegiatan pemuda Papua, yakni “Pemuda Papua Menjaga Adat, Merawat Persatuan dan Membangun Kampung Damai.” Sabtu (24/10/2026) 

Kepala Suku Imbiri Kampung Usaiwa, Kabupaten Waropen, Petrus Masini, menilai bahwa kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat kesadaran generasi muda untuk melestarikan adat dan budaya serta menjaga nilai-nilai luhur warisan leluhur di tengah perkembangan zaman.

Menurut Petrus Masini, adat bukan sekadar tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan bagian penting dari identitas masyarakat Papua yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap generasi. Oleh karena itu, pemuda memiliki tanggung jawab besar untuk meneruskan nilai-nilai adat sekaligus menjadi pelopor persatuan dan perdamaian di lingkungan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa persatuan dan keharmonisan merupakan fondasi utama dalam menciptakan kehidupan kampung yang aman, damai, dan sejahtera. Perbedaan pandangan maupun latar belakang sosial hendaknya tidak menjadi alasan untuk memutus tali persaudaraan, tetapi harus disikapi dengan bijaksana melalui komunikasi, saling menghormati, dan semangat kekeluargaan.

“Pemuda harus menjadi generasi yang mampu menjaga adat, menghormati orang tua dan tokoh adat, serta merawat persaudaraan di tengah masyarakat. Persatuan merupakan kekuatan penting untuk membangun kampung yang damai,” demikian pesan yang sejalan dengan pandangan Petrus Masini mengenai pentingnya menjaga keharmonisan masyarakat.

Lebih lanjut, keterlibatan pemuda dalam kegiatan adat, sosial, dan kemasyarakatan dinilai sangat penting untuk memperkuat solidaritas serta menumbuhkan kepedulian terhadap kehidupan bersama. Pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penerus tradisi, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong perubahan positif dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara damai.

Petrus Masini juga memandang bahwa kemajuan sebuah kampung tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Keberhasilan pembangunan turut ditentukan oleh terpeliharanya adat dan budaya, kuatnya hubungan kekeluargaan, serta terciptanya rasa aman dan saling percaya di tengah masyarakat.

Karena itu, menjaga adat, merawat persatuan, dan membangun kampung damai harus berjalan beriringan. Ketiganya menjadi landasan penting bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis serta keberlanjutan pembangunan Kampung Usaiwa, Kabupaten Waropen.

Melalui semangat kebersamaan tersebut, generasi muda Papua diharapkan mampu mengambil peran nyata dalam menjaga identitas budaya, mempererat persaudaraan, dan membangun masa depan kampung yang lebih baik.

Pesan utama yang perlu terus diwariskan adalah bahwa adat menjadi identitas, persatuan menjadi kekuatan, dan perdamaian menjadi fondasi bagi pembangunan masyarakat Papua yang bermartabat.

PELANTIKAN PENGURUS PERBAKIN KABUPATEN BONE BOLANGO SERTA KOMUNITAS BSC DAN GSC

BONE BOLANGO, Suara Indonesia 1.com — Telah dilaksanakan acara pelantikan Pengurus PERBAKIN tingkat Kabupaten Bone Bolango beserta dua komunitas olahraga menembak, yaitu Bardaya Shooting Compilation (BSC) dan Gorontalo Shooting Community (GSC). Kedua wadah ini resmi berdiri sebagai tempat berkumpulnya para penghobi olahraga menembak yang patuh terhadap peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi pusat pembinaan calon-calon atlet menembak yang akan bertanding dalam berbagai ajang kejuaraan di bawah naungan Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN).

Acara pelantikan yang berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober 2026 turut dihadiri oleh jajaran pengurus PERBAKIN Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, perwakilan pengurus provinsi menyampaikan dukungan penuh terhadap pembentukan organisasi-organisasi pembinaan olahraga menembak ini, guna menggali dan melahirkan bibit-bibit atlet baru yang berpotensi di wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Dijelaskan pula bahwa olahraga menembak dengan senapan angin PCP merupakan cabang olahraga yang memerlukan bimbingan serta pengawasan terstruktur dari wadah resmi. Melalui keberadaan kedua komunitas ini, masyarakat diharapkan dapat merasa lebih aman, mengingat para anggotanya telah dibina untuk memiliki kendali diri yang baik, sadar akan hukum negara, serta senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh PERBAKIN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga keberadaan organisasi ini dapat mendorong perkembangan olahraga menembak yang aman, tertib, dan berprestasi di wilayah Gorontalo.

Fikriyanto Djibu

Ketua Humas GSC & Ketua Humas Pengkab

Rep: JO

Polres Sarolangun akan Melaksanakan Operasi Patuh Siginjai 2026

Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN - Oprasi patuh siginjai akan  Dilaksanakan oleh Polres Sarolangun mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Razia lalu lintas ini digelar serentak di seluruh wilayah hukum Polda Jambi untuk meningkatkan disiplin pengendara dan menekan angka kecelakaan di jalan raya 

 

Adapun beberapa pelanggaran utama yang menjadi target penindakan selama operasi berlangsung

Pengendara dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm berstandar SNI.

Pengemudi dan penumpang mobil wajib mengenakan sabuk pengaman.

Dilarang keras menggunakan telepon genggam saat sedang berkendara, Pengendara wajib mematuhi batas kecepatan dan menyesuaikan laju kendaraan dengan kondisi jalan.

Penertiban juga terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan (STNK/SIM) serta kelengkapan teknis seperti penggunaan knalpot brong.

Pastikan Anda selalu membawa surat-surat kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan selama berkendara.

Polisi Bersama Masyarakat, Mewujudkan lalu lintas yang tertip Aman dan Berkeselamatan.

Red/chan

KARHUTLA KALIMANTAN SEMAKIN PARAH, MENGAPA BELUM MENJADI BENCANA NASIONAL?

Penulis: Rian Maulana S.T

(Bakornas PERMIKOMNAS / Bendahara GPBR)

Karhutla Kalimantan Semakin Parah

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan kembali menunjukkan bahwa persoalan lingkungan di Indonesia bukan sekadar persoalan kebakaran biasa. Ketika ribuan hingga puluhan ribu hektare lahan terbakar, kualitas udara memburuk, jarak pandang menurun drastis, aktivitas masyarakat terganggu, dan ribuan personel harus dikerahkan, publik berhak mempertanyakan: seberapa besar sebuah bencana harus terjadi sebelum negara menganggapnya sebagai persoalan nasional?

Data pemerintah menunjukkan bahwa situasi Karhutla 2026 di sejumlah wilayah Kalimantan memang serius. BNPB mencatat hingga 19 September 2026, Kalimantan Tengah mengalami lebih dari 142.000 hotspot, sekitar 3.800 kejadian Karhutla, dan hampir 13.000 hektare lahan telah ditangani. Analisis citra satelit Kementerian Kehutanan mencatat luas area terbakar sekitar 7.634 hektare. Pada periode yang sama, sejumlah wilayah bahkan mengalami kualitas udara dalam kategori berbahaya dan jarak pandang sekitar 500 meter.

Kalimantan Barat juga menghadapi tekanan serius. BNPB mencatat luas indikatif lahan terbakar di Kalimantan Barat mencapai sekitar 38.310,86 hektare hingga 28 September 2026.

Bencana Besar, Tetapi Mengapa Status Nasional Dipertanyakan?

Kritik terhadap pemerintah perlu diarahkan pada kecepatan, skala, dan efektivitas respons negara, bukan sekadar pada label "bencana nasional".

Secara hukum, penetapan status dan tingkat bencana memiliki sejumlah indikator, antara lain jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi.

Karena itu, pertanyaan publik seharusnya bukan hanya: "Mengapa Karhutla Kalimantan tidak ditetapkan sebagai bencana nasional?" Tetapi juga: "Apakah respons negara terhadap skala bencana yang terjadi sudah setara dengan besarnya dampak yang dirasakan masyarakat?"

Sebuah bencana tidak boleh dinilai hanya dari jumlah api yang terlihat. Ada dampak kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, transportasi, lingkungan, keanekaragaman hayati, hingga potensi asap lintas batas negara.

Jangan Sampai Negara Terlambat Bertindak

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya. BNPB bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan unsur lainnya telah mengerahkan personel. Operasi darat, water bombing, patroli udara, serta operasi modifikasi cuaca juga dilakukan.

Namun fakta bahwa pemerintah harus mengerahkan sekitar 10.700 personel di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa skala persoalan tidak kecil. Operasi udara juga menghadapi kendala karena asap tebal dan jarak pandang yang rendah.

Selain itu, sepanjang 1 Januari hingga 3 September 2026, Bareskrim Polri menangani 167 laporan Karhutla dan menetapkan 112 tersangka. Namun pada saat laporan BNPB diterbitkan, belum terdapat tersangka korporasi dari kasus-kasus tersebut.

Hal ini menjadi catatan penting. Jika Karhutla terus berulang setiap tahun, pendekatan yang hanya berorientasi pada memadamkan api setelah kebakaran terjadi tidak cukup. Negara harus bergerak dari paradigma pemadaman menuju pencegahan.

Solusi: Jangan Hanya Memadamkan Api, Putus Sumber Masalahnya

1. Bentuk sistem komando nasional khusus Karhutla

Pemerintah perlu memiliki mekanisme komando terpadu yang dapat segera mengonsolidasikan BNPB, Kementerian Kehutanan, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat ketika indikator Karhutla melewati ambang tertentu.

2. Tetapkan indikator eskalasi yang transparan

Indikator dapat mencakup luas lahan terbakar, jumlah hotspot, kualitas udara, jumlah masyarakat terdampak, durasi kebakaran, dampak terhadap fasilitas publik, gangguan transportasi, dampak ekonomi, serta potensi asap lintas wilayah atau negara.

3. Perkuat penegakan hukum terhadap korporasi

Jika ditemukan perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran atau lalai menjaga wilayah konsesinya, penegakan hukum harus menyasar korporasi dan pengambil keputusan, bukan berhenti pada pelaku lapangan.

4. Lindungi dan pulihkan lahan gambut

Pencegahan harus mencakup pembasahan kembali gambut, pengelolaan tata air, patroli rutin, restorasi ekosistem, serta pemantauan berbasis satelit dan drone.

5. Libatkan masyarakat sebagai garda terdepan

Desa-desa rawan kebakaran perlu mendapatkan fasilitas pemantauan, peralatan pemadaman awal, pelatihan, serta sistem pelaporan cepat.

6. Buka data Karhutla secara transparan

Data hotspot, luas terbakar, konsesi perusahaan, status lahan, kualitas udara, serta proses penegakan hukum harus dapat diakses masyarakat.

Negara Tidak Boleh Menunggu Langit Menjadi Gelap

Karhutla Kalimantan adalah alarm keras bagi Indonesia.

Ketika wilayah yang luas terbakar, kualitas udara masuk kategori berbahaya, jarak pandang menurun, ribuan personel dikerahkan, dan masyarakat harus hidup di tengah kabut asap, negara tidak boleh hanya bertanya berapa banyak api yang berhasil dipadamkan.

Negara juga harus bertanya: Mengapa api terus muncul? Siapa yang bertanggung jawab? Mengapa pencegahan belum efektif? Dan berapa besar kerugian masyarakat yang harus ditanggung setiap tahun?

Status bencana nasional memang memiliki mekanisme dan indikator hukum tersendiri. Tetapi tanpa status tersebut pun pemerintah pusat tetap harus menunjukkan respons nasional yang kuat, cepat, transparan, dan terukur.

Jangan sampai kita baru menyebutnya sebagai bencana nasional setelah korban semakin banyak, kerugian semakin besar, hutan semakin rusak, dan masyarakat sudah terlalu lama menghirup asap.

Karhutla bukan sekadar persoalan api. Ini persoalan kesehatan, lingkungan, ekonomi, hukum, tata kelola, dan tanggung jawab negara.

Jangan tunggu bencana menjadi nasional untuk memberikan respons yang nasional.

Catatan sumber:

Data dan kerangka hukum dalam artikel merujuk pada informasi BNPB, Kementerian/Lembaga terkait, serta UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Angka-angka sebaiknya diperbarui kembali jika artikel diterbitkan setelah periode data yang disebutkan.

Kapolri Ungkap Modus Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin di Sumut, Kapal Matikan Sinyal Pelacak

SUARAINDONESIA1, Medan– Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan pengungkapan dugaan penyelundupan 1,16 ton ketamin hidroklorida (HCl) di perairan Sumatera Utara merupakan langkah nyata untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkotika. Berdasarkan estimasi dalam bahan rilis operasi, barang bukti tersebut berpotensi menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa.

“Barang bukti yang disita hari ini bukan sekadar angka pencapaian, melainkan potensi penyelamatan jutaan jiwa generasi muda bangsa,” ujar Suyudi.

Kapolri menekankan bahwa pemberantasan narkotika harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memutus jaringan pemasok hingga mencegah peredaran di lingkungan masyarakat. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen Polri dalam menekan kerawanan narkoba dan mendorong pemulihan kawasan terdampak agar kembali aman bagi masyarakat.

Pengungkapan tersebut dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ditpolair Baharkam Polri, serta Polda Sumatera Utara. Tim gabungan mencegat kapal tanker MT Global 168 di perairan sekitar Tanjung Balai Asahan pada 20 Oktober 2026 setelah menelusuri pergerakan kapal yang mencurigakan.

Pengungkapan ini menjadi perhatian karena diduga melibatkan modus penyelundupan melalui jalur laut dengan pergerakan kapal yang mencurigakan. Penyelidikan aparat mencakup penelusuran pergerakan kapal, anomali sistem pelacakan, serta dugaan upaya mengubah identitas kapal untuk menghindari pemantauan.

Pemantauan intelijen disebut telah dilakukan sejak Agustus 2026. Informasi mengenai pergerakan kapal dan dugaan aktivitas yang tidak wajar kemudian menjadi bagian dari pendalaman aparat hingga dilakukan penindakan. Sejumlah laporan media juga menyebut adanya dugaan pemadaman sistem pelacak kapal dan pergantian nama sebagai bagian dari modus yang diselidiki.

Dari pemeriksaan kapal yang dikawal menuju Pelabuhan Belawan, petugas menemukan ketamin HCL dengan berat total mencapai 1.160 kilogram, yang disimpan dalam 58 karung di ruang pompa kapal. Petugas juga mengamankan delapan awak kapal, terdiri atas tujuh warga negara Indonesia dan satu warga negara Taiwan.

Penyidik Bareskrim Polri menetapkan seorang warga negara Taiwan berinisial YCY (42) sebagai tersangka, sedangkan tujuh awak kapal lainnya masih berstatus saksi. Penyidik terus mendalami asal muatan, tujuan pengiriman, serta kemungkinan keterlibatan jaringan lain.

Kapolri juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak untuk mempersempit ruang gerak sindikat narkotika dan mencegah masyarakat terjerumus dalam penyalahgunaan zat berbahaya.

“Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kerja sama seluruh pihak agar peredaran narkotika dapat dicegah dan ruang gerak bandar semakin terbatas,” ujar Suyudi.

Melalui penindakan terhadap jaringan penyelundupan, penguatan pencegahan, dan keterlibatan masyarakat, Kepolisian terus mendorong upaya pemberantasan narkotika sekaligus pemulihan kawasan rawan agar lebih aman dan terbebas dari peredaran zat terlarang. (Red/Si1)

Perkuat Kedekatan dengan Warga, Kapolresta Manado Irham Halid Gelar Subuh Keliling di Ketang Baru

 

SUARAINDONESIA1, Manado – Upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat terus dilakukan Polresta Manado. Kali ini, Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid, S.I.K., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) melaksanakan kegiatan Subuh Keliling di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran kepolisian untuk bersilaturahmi dengan warga sekaligus menyampaikan pesan penting mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam pertemuan bersama masyarakat, Kapolresta Manado mengajak warga untuk terus menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan serta berperan aktif dalam mencegah potensi gangguan keamanan.

Menurutnya, terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

Pesan tersebut sejalan dengan semangat “Mapalus, Torang Jaga Manado Aman”, yang mengajak masyarakat mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian dalam menjaga situasi keamanan di Kota Manado.

Kapolresta juga mengingatkan warga agar segera menghubungi pihak kepolisian apabila mengetahui adanya gangguan kamtibmas atau membutuhkan bantuan. Untuk mempermudah akses pelayanan, masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri 110 atau layanan 112 Kota Manado.

Melalui kegiatan Subuh Keliling, Polresta Manado berharap komunikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian semakin terjaga. Sinergi yang kuat antara aparat dan warga diharapkan mampu mendukung terciptanya suasana yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kota Manado.

(Si1/Rom)

PANGDAM XIII/MERDEKA HADIR MEMBAWA HARAPAN BARU, SULAWESI UTARA MENANTIKAN PERUBAHAN POSITIF “TNI Bersama Rakyat, TNI Lahir dari Rakyat dan Berjuang untuk Rakyat.”

MANADO, SULAWESI UTARA — Suaraindonesia1, Kehadiran Panglima Kodam XIII/Merdeka yang baru menjadi momentum penting bagi masyarakat Sulawesi Utara untuk menantikan semangat baru, program-program inovatif, serta langkah nyata dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sosok pemimpin baru di lingkungan Kodam XIII/Merdeka diharapkan mampu membawa warna tersendiri melalui kepemimpinan yang humanis, tegas, dan dekat dengan masyarakat. Kehadiran tersebut juga menjadi harapan agar sinergi antara TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat semakin kuat.

Sebagai institusi yang memperoleh tingkat kepercayaan publik tinggi, TNI memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara stabilitas keamanan, serta memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat.

Masyarakat Sulawesi Utara tentu menantikan berbagai program yang dapat mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat, mendorong kepedulian sosial, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menjaga suasana daerah yang aman, damai, dan kondusif.

Semangat “TNI Bersama Rakyat, TNI Lahir dari Rakyat” bukan sekadar slogan, melainkan nilai kebangsaan yang perlu terus diwujudkan melalui pengabdian, keteladanan, dan kehadiran nyata di tengah masyarakat.

Harapannya, kepemimpinan baru Kodam XIII/Merdeka dapat menjadi bagian dari energi positif bagi Sulawesi Utara, dengan tetap menjunjung tinggi persatuan, menghormati keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong demi kepentingan bangsa dan negara.

Sulawesi Utara menantikan langkah nyata, pengabdian, dan program-program yang membawa manfaat bagi masyarakat.

penulis : Fikri Alkatiri

PERKUAT SINERGI POLRI DAN MASYARAKAT, SATUAN INTELKAM POLRESTA MANADO BERSAMA GTI GELAR TANDING PERSAHABATAN MINI SOCCER

MANADO – Suaraindonesia1, Dalam semangat “Polri Bersama Masyarakat”, Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polresta Manado melalui Kasat Intelkam, Andri Permadani Kresna, bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Timur Indonesia (GTI) di bawah kepemimpinan Fikri Alkatiri, menggelar pertandingan persahabatan mini soccer di kawasan Ring Road, Kota Manado.

Pertandingan persahabatan yang mempertemukan tim Kresna Manado FC sebagai perwakilan Polresta Manado dengan tim dari masyarakat melalui LSM Garda Timur Indonesia ini menjadi salah satu bentuk upaya membangun komunikasi, mempererat silaturahmi, serta menciptakan hubungan emosional yang positif antara aparat kepolisian dan masyarakat di Sulawesi Utara.

Kegiatan olahraga bersama ini bukan sekadar pertandingan untuk menunjukkan kemampuan di lapangan, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mengedepankan nilai sportivitas, persaudaraan, dan saling menghargai.

Melalui kegiatan seperti ini, hubungan antara Polri dan masyarakat diharapkan semakin dekat, sehingga komunikasi dan koordinasi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat terus terjalin dengan baik.

Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia, Fikri Alkatiri, menyambut positif pertandingan persahabatan tersebut. Menurutnya, pendekatan melalui kegiatan olahraga merupakan langkah positif untuk membangun kedekatan, mencairkan sekat komunikasi, serta memperkuat kepercayaan antara aparat kepolisian dan elemen masyarakat.

“Olahraga menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mempererat persaudaraan. Melalui pertandingan persahabatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri dan masyarakat dapat berjalan bersama, saling mendukung, serta membangun komunikasi yang baik demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Sulawesi Utara,” demikian pesan yang ingin disampaikan melalui kegiatan tersebut.

Sementara itu, keterlibatan Sat Intelkam Polresta Manado dalam kegiatan olahraga bersama ini mencerminkan pentingnya membangun hubungan kemasyarakatan melalui pendekatan yang humanis, terbuka, dan penuh kebersamaan.

LSM Garda Timur Indonesia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, komunitas pemuda, hingga kelompok olahraga di Kota Manado.

Dengan semangat “Polri Bersama Masyarakat”, pertandingan persahabatan mini soccer ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, menjaga persaudaraan, serta menumbuhkan semangat bersama dalam mewujudkan Sulawesi Utara yang aman, damai, dan kondusif.

LSM Garda Timur Indonesia – Bersama Masyarakat, Membangun Persaudaraan dan Menjaga Kamtibmas.

ALIANSI FKPR GORONTALO GELAR AKSI DI MAPOLDA, DESAK KEJELASAN PENANGANAN KASUS CAGAR BUDAYA, DUGAAN REPRESIF OKNUM POLISI, DAN PETI

GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Aliansi Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Gorontalo, Jumat (23/10/2026). Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Rahman Patingki selaku Ketua Umum FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo yang bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan krusial yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari Kapolda Gorontalo. Aliansi menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara transparan, profesional, tegas, dan tanpa pandang bulu, terutama terhadap persoalan-persoalan yang telah menjadi perhatian publik.

Adapun empat tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut meliputi:

Pertama, mendesak Polda Gorontalo segera memperjelas penanganan dugaan pengrusakan bangunan cagar budaya Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf. Aliansi menilai bahwa persoalan tersebut semakin memanas dan berpotensi memicu gelombang aksi lanjutan apabila tidak disertai kejelasan penanganan hukum. Oleh karena itu, kepolisian diminta menunjukkan keseriusan, ketegasan, dan profesionalisme dalam mengungkap perkara tersebut.

Kedua, mendesak Polda Gorontalo memperjelas penanganan laporan atau aduan aktivis terkait dugaan tindakan represif oleh oknum anggota Polresta Gorontalo Kota. Aliansi meminta agar dugaan tersebut ditindaklanjuti secara objektif melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Penegakan hukum, menurut massa aksi, harus berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali, termasuk aparat penegak hukum.

Ketiga, mendesak Polda Gorontalo memanggil dan memeriksa Firman Latuda terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Pasir Putih, Kabupaten Gorontalo, serta dugaan perannya sebagai pengumpul atensi dalam aktivitas tersebut. Aliansi meminta agar dugaan tersebut ditelusuri secara menyeluruh berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, mendesak Polda Gorontalo memeriksa Yosar Ruiba terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas PETI. Desakan ini disampaikan dengan menyinggung informasi mengenai penangkapan sebuah mobil pikap bermuatan solar bersubsidi yang pada bagian belakangnya disebut bertuliskan "YR TEAM". Aliansi meminta kepolisian menelusuri asal-usul BBM tersebut, tujuan distribusinya, serta ada atau tidaknya keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal. Penyebutan tulisan pada kendaraan tersebut bukan dengan sendirinya merupakan bukti keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.

Rahman Patingki: Jangan Ada Intervensi Politik dalam Penanganan Cagar Budaya

Dalam orasinya, Rahman Patingki memberikan penekanan khusus terhadap dugaan pengrusakan bangunan cagar budaya Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf. Ia menilai bahwa perkara tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan pembangunan fisik, melainkan juga menyangkut perlindungan sejarah, identitas daerah, dan kepentingan publik.

Rahman menegaskan bahwa kepolisian perlu mendalami keterlibatan seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek pembangunan hotel di lokasi tersebut, termasuk pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan, apabila terdapat indikasi keterlibatan berdasarkan bukti yang sah.

Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada satu pihak apabila fakta penyidikan menunjukkan adanya pihak lain yang turut memiliki peran atau tanggung jawab dalam peristiwa tersebut.

"Jangan sampai ada pengaruh politik dalam penanganan persoalan cagar budaya ini. Ini bukan semata-mata persoalan kepentingan pihak tertentu, tetapi menyangkut sejarah yang wajib dilindungi dan dilestarikan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Rahman dalam orasinya.

Ia juga mengingatkan bahwa prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa hanya karena kedudukan, jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik.

Polda Gorontalo Beri Respons atas Tuntutan Massa

Aksi demonstrasi tersebut mendapat respons dari AKBP Dika yang menerima massa aksi dan mengakomodasi sejumlah tuntutan, khususnya terkait penanganan dugaan pengrusakan bangunan cagar budaya.

Dalam penyampaiannya kepada massa, AKBP Dika menyatakan bahwa Polda Gorontalo melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) saat ini masih melengkapi barang bukti terkait perkara cagar budaya tersebut. Ia menyampaikan bahwa penetapan tersangka akan diupayakan secepatnya setelah proses penyidikan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Terkait aduan dugaan tindakan represif oleh anggota kepolisian, AKBP Dika menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan tindakan tersebut direncanakan berlangsung pada pekan berikutnya.

Sementara itu, mengenai tuntutan pemeriksaan terhadap Firman Latuda, ia menyampaikan akan meneruskan aspirasi massa kepada Wakapolda Gorontalo atau Direktur Reserse Kriminal Khusus agar dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pemanggilan dan pemeriksaan.

Respons tersebut menjadi salah satu poin penting dalam aksi demonstrasi kali ini. Namun, bagi aliansi, penyampaian komitmen perlu diikuti dengan langkah konkret, perkembangan penanganan yang jelas, serta tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Aliansi Tegaskan Pengawalan Tidak Berhenti di Depan Mapolda

Rahman Patingki menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong institusi kepolisian agar memberikan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Gorontalo.

Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menerima pernyataan bahwa suatu perkara sedang diproses. Publik juga membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan penanganan, tindak lanjut terhadap laporan, serta kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan hukum dan alat bukti.

"Bagi kami, yang terpenting bukan sekadar menerima aspirasi atau mendengar janji di hadapan massa aksi. Kami ingin melihat keseriusan dalam tindakan nyata. Kasus cagar budaya harus mendapatkan kejelasan, dugaan tindakan represif harus diperiksa secara objektif, dan dugaan keterlibatan dalam PETI harus ditelusuri secara profesional," tegas Rahman.

Ia menambahkan, FKPR akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dan meminta Polda Gorontalo memberikan perhatian serius terhadap setiap tuntutan yang telah disampaikan.

Aliansi berharap seluruh proses penanganan berjalan transparan, objektif, serta bebas dari intervensi kepentingan apa pun. Bagi mereka, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum hanya dapat dibangun melalui profesionalisme, akuntabilitas, dan keberanian menegakkan hukum tanpa diskriminasi.

Prinsip yang ditegaskan dalam aksi tersebut sederhana: hukum harus berdiri di atas kepentingan publik, sejarah daerah harus dilindungi, dan setiap dugaan pelanggaran wajib ditangani secara adil berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Rep: JO

FKPR Gorontalo Gebrak Mapolda! Rahman Patingki Desak Kejelasan Kasus Cagar Budaya, Dugaan Represif Polisi, hingga PETI

GORONTALO, Suara Indonesia 1.com — Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Gorontalo, Jumat (23/10/2026). Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum FKPR Wilayah Provinsi Gorontalo, Rahman Patingki, tersebut membawa sejumlah tuntutan serius terkait penegakan hukum, perlindungan cagar budaya, dugaan tindakan represif aparat, serta dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Dalam aksi tersebut, Rahman Patingki yang bertindak sebagai koordinator lapangan menegaskan bahwa Polda Gorontalo tidak boleh membiarkan persoalan-persoalan yang telah menjadi perhatian publik berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar pernyataan bahwa suatu perkara sedang ditangani.

Ada empat tuntutan utama yang disuarakan massa aksi kepada Kapolda Gorontalo.

Pertama, mendesak Polda Gorontalo segera memberikan kejelasan penanganan dugaan pengrusakan bangunan cagar budaya Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf di Kota Gorontalo. Kedua, mendesak penanganan secara transparan atas aduan aktivis terkait dugaan tindakan represif oleh oknum anggota Polresta Gorontalo Kota.

Ketiga, mendesak pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Firman Latuda atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas PETI di kawasan Pasir Putih, Kabupaten Gorontalo, termasuk dugaan peran sebagai pengumpul atensi. Keempat, mendesak pemeriksaan terhadap Yosar Ruiba terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas PETI, dengan meminta kepolisian menelusuri informasi mengenai kendaraan pikap bermuatan solar bersubsidi yang disebut bertuliskan "YR TEAM" pada bagian belakangnya.

Seluruh dugaan tersebut diminta untuk ditelusuri secara profesional berdasarkan bukti dan fakta hukum, bukan berdasarkan asumsi ataupun tekanan pihak tertentu.

Rahman: Cagar Budaya Bukan Objek yang Bisa Dikorbankan demi Kepentingan Tertentu

Dalam orasinya, Rahman Patingki memberikan perhatian khusus terhadap persoalan dugaan pengrusakan bangunan cagar budaya Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas polemik pembangunan, sebab terdapat kepentingan sejarah dan pelestarian warisan budaya yang harus dilindungi.

Rahman juga mendesak kepolisian mendalami peran seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek pembangunan hotel di lokasi tersebut, termasuk pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan apabila ditemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka.

Menurutnya, penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak boleh ada pihak yang luput dari pemeriksaan hanya karena kedudukan, kekuasaan, atau kedekatan dengan lingkaran tertentu.

"Jangan sampai ada pengaruh politik dalam penanganan persoalan cagar budaya ini. Ini menyangkut sejarah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Kalau memang ditemukan bukti keterlibatan pihak-pihak tertentu, siapa pun orangnya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku," tegas Rahman.

Ia mengingatkan bahwa prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum tidak boleh berhenti sebagai slogan. Prinsip tersebut harus benar-benar tercermin dalam proses penegakan hukum, tanpa perlakuan istimewa terhadap siapa pun.

Polda Sebut Barang Bukti Sedang Dilengkapi, Penetapan Tersangka Diupayakan Secepatnya

Dalam aksi tersebut, AKBP Dika menerima massa dan mengakomodasi aspirasi yang disampaikan, terutama terkait penanganan perkara dugaan pengrusakan cagar budaya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada massa aksi, Polda Gorontalo melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) masih melengkapi barang bukti dalam perkara tersebut. AKBP Dika juga menyampaikan bahwa penetapan tersangka akan diupayakan secepatnya sesuai perkembangan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pernyataan itu menjadi perhatian massa aksi. FKPR berharap proses penyidikan segera menunjukkan perkembangan yang jelas sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai penanganan perkara tersebut.

Bagi Rahman, kelengkapan alat bukti merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum. Namun, proses itu juga harus dijalankan secara serius, profesional, dan akuntabel agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Dugaan Represif Aparat Akan Diperiksa Pekan Depan

Selain perkara cagar budaya, AKBP Dika menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan tindakan represif direncanakan berlangsung pada pekan berikutnya.

FKPR menilai pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti secara objektif. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rahman menegaskan bahwa institusi kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anggota menjalankan tugas secara profesional dan menghormati hak masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat yang menyampaikan kritik justru kehilangan kepercayaan karena aduannya tidak mendapatkan kejelasan. Jika ada dugaan pelanggaran oleh anggota, periksa secara objektif dan sampaikan perkembangan penanganannya," menjadi penekanan sikap FKPR dalam mengawal persoalan tersebut.

Polda Akan Teruskan Desakan Pemeriksaan Firman Latuda

Mengenai tuntutan pemeriksaan terhadap Firman Latuda, AKBP Dika menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Wakapolda Gorontalo atau Direktur Reserse Kriminal Khusus untuk ditindaklanjuti.

FKPR meminta agar dugaan yang disampaikan dalam aksi tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi ditelaah melalui proses penyelidikan atau penyidikan sesuai kewenangan dan dasar hukum yang tersedia.

Adapun tuntutan pemeriksaan terhadap Yosar Ruiba juga menjadi bagian dari aspirasi massa. Aliansi meminta kepolisian mendalami informasi mengenai kendaraan yang disebut membawa solar bersubsidi dan menelusuri apakah terdapat hubungan yang dapat dibuktikan dengan aktivitas PETI.

FKPR menegaskan bahwa setiap pemeriksaan harus didasarkan pada fakta, bukti, dan prosedur hukum yang sah. Penyebutan nama maupun tulisan pada kendaraan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.

FKPR: Jangan Berhenti pada Janji, Publik Menunggu Tindakan Nyata

Aksi demonstrasi di Mapolda Gorontalo tersebut menjadi bentuk tekanan publik agar sejumlah persoalan hukum memperoleh penanganan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rahman Patingki menegaskan bahwa FKPR akan terus mengawal perkembangan tuntutan yang telah disampaikan. Menurutnya, fungsi kontrol sosial harus dijalankan secara konsisten, terutama ketika suatu persoalan menyangkut kepentingan masyarakat luas, perlindungan sejarah, dan integritas penegakan hukum.

"Bagi kami, yang dibutuhkan bukan sekadar respons ketika massa datang ke Mapolda. Yang paling penting adalah tindak lanjut nyata, pemeriksaan yang profesional, serta kejelasan perkembangan setiap persoalan yang kami sampaikan. Hukum harus berlaku adil dan tidak boleh tunduk pada kepentingan siapa pun," tegas Rahman.

Ia berharap Kapolda Gorontalo memberikan perhatian serius terhadap seluruh aspirasi tersebut dan memastikan setiap dugaan ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi FKPR, perjuangan tidak berhenti ketika massa membubarkan diri. Pengawalan akan terus dilakukan sampai terdapat kejelasan dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Rep: JO