Ketum PPWI Kutuk Aksi Pengeboman Kantor Redaksi di Aceh

Jakarta – Skrinews,
 Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional Wilson Lalengke, menyikapi peristiwa pemboman kantor redaksi Tabloid Modus Aceh dan Majalah Inspirator, di jalan Teuku Iskandar, Beurawe, Kota Banda Aceh, Sabtu (30/06/2018).

Berdasarkan kejadian tersebut, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke mengutuk keras pelaku pengeboman dan meyampaikan beberapa pernyataan sikap antara lain sebagai berikut:

1. Kita mengutuk keras atas perilaku terorisme yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap masyarakat pers. Tindakan tersebut merupakan refleksi dari mentalitas pecundang, pengecut, dan penakut, serta moralitas yang sangat rendah.

2. Jika pengeboman itu dilakukan sebagai respon atas pemberitaan, maka dapat dikatakan bahwa oknum pelaku dan dalangnya merupakan sisa-sisa peninggalan mahluk bar-bar dari jaman jahiliah, yang tidak memiliki kemampuan berpikir waras sama sekali. Pelaku dan dalangnya memiliki karakter menyimpang yang sama, yang dapat dikategorikan sebagai kelompok manusia sakit jiwa alias psikopat.

3. Aparat negara harus mengejar oknum pelaku dan menangkap yang bersangkutan bersama dalang-dalangnya. Hal ini sangat penting, bukan hanya dalam konteks penegakan hukum semata, tetapi demi menjaga dan melindungi masyarakat dari ancaman para manusia kurang waras tersebut di kemudian hari.

4. Menghimbau seluruh elemen masyarakat agar selalu waspada, bersatu bersama menjaga setiap jengkal wilayah masing-masing, dan mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang.

5. Kepada teman-teman pers, khususnya para awak media Modus Aceh, agar jangan gentar, jangan takut, jangan surut nyali. Justru, dengan kejadian tersebut, kita harus lebih mempertinggi kekuatan dan memperhebat lagi perang melawan kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan, KKN dan kemunafikan para pejabat, pengusaha hitam, dan oknum-oknum warga masyarakat yang berperilaku abnormal.

6. Masih untuk para pekerja media, khususnya yang memiliki integritas dan idealisme yang tinggi, mari kita bersatu-padu, bersama-sama dalam satu barisan saling mendukung, saling melindungi, saling menyelamatkan. “Juga, saling menjaga dan memberdayakan di antara satu dengan lainnya,” pungkasnya. (Red).

MENJAGA KEBUGARAN TUBUH, PERSONEL KODIM 1310/BITUNG BERSEPEDA SANTAI BERSAMA MASYARAKAT

SKRINEWS - BITUNG,
Cakalang Bicycle Club (CBC) menyelenggarakan kegiatan Sepeda Santai bertempat di Makodim 1310/Bitung yang di pimpin langsung oleh Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Kusnandar Hidayat, S.Sos, (30/6/2018).


Ikut serta dalam kegiatan tersebut, Pabung Minut Mayor Inf Richard Pusung, Danramil 1310-04/Dimembe Kapten Inf M. Takumansang, Pasi Log Dim 1310/Bitung Kapten Inf Berti Somba, Pasi Ter Dim 1310/Bitung Lettu Inf Fredrik Liwutang, Kepala Terminal Petikemas Bitung (TPB) Bpk I Made Herdianta, Personel Kodim 1310/Bitung dan masyarakat.


Sebelum melaksanakan Sepeda Santai, terlebih dahulu dilakukan pemanasan dipimpin oleh Plh. Pasi Ops Dim 1310/Bitung Pelda Alex Budiman untuk menguatkan otot, tulang, jantung, paru-paru dan memperlancar peredaran darah, sehinnga dalam pelaksanaan kegiatan tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan.


Dandim 1310/Bitung mengatakan, "kegiatan bersepeda santai ini merupakan kegiatan wisata olah raga sambil menikmati keindahan alam yang ada di kota Bitung, selain itu juga untuk mendapatkan kesehatan dan kebugaran tubuh," Sahut Dandim.

Rombongan sepeda santai CBC memulai titik Start dari Makodim, menempuh Route Makodim 1310/Bitung - Pusat Kota Bitung - balik kanan menuju ke Girian Bawah (Pasar Girian) balik Finish di Makodim 1310/Bitung.

Adi sayuri

SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN MAWALI DIHADIRI BABINSA KORAMIL 1310-02/LEMBEH

SKRINEWS - BITUNG,
Soaialisasi tentang "Penertiban dan Penegakan Hukum bagi Organisasi Radikal dan Anti Pancasila", diselenggarakan oleh Baharkam Mabes Polri (Polairud) dihadiri masyarakat Kelurahan Mawali Kec. Lembeh Utara dan Babinsa Koramil 1310-02/Lembeh Sertu Yanto Mangapeng, (30/6/2018).


Sosialisasi yang dilaksanakan di Koridor Dermaga Kel. Mawali Lingk. I Kec. Lembeh Utara Kota Bitung juga dihadiri Lurah Mawali Bpk Jefri Mamile, Bhabinkantibmas Kelurahan Mawali Bripka Hengki Kapohas, Kepala Rombongan Baharkam Polri Bripka Untung, Kepala Lingkungan 1 Bpk Max Tumbal, Tomas dan Toga serta undangan.


Pada kesempatan itu Babinsa Sertu Yanto menyampaikan beberapa hal mengenai Penertiban dan Penegakan Hukum bagi Organisasi Radikal dan Anti Pancasila bahwa “Untuk meminimalisir adanya tindakan radikal, maka esensi kebijakan dan penanggulangan harus diantisipasi sejak dini, yaitu tidak mengambil resiko sekecil apapun yang dapat mengancam NKRI, dan penyelesaian kerawanan sosial dan krisis dengan tegas dan proposional. Dalam penyelesaian kerawanan sosial yang tidak mungkin penyelesaiannya secara normal, diperlukan keterpaduan dari semua aparat pemerintah dan masyarakat.,” paparnya.


Selain sosialisasi, pihak penyelengaraan juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat berupa Sembako, Bendera Merah Putih, Panji Pancasila, P3K dan perlengkapan olahraga.

Syifa S

LURAH BITUNG TIMUR ADAKAN ACARA PISAH SAMBUT BABINSA

SKRINEWS - BITUNG,
Lurah Bitung Timur adakan acara Pisah Sambut Babinsa Koramil 1310-01/Bitung untuk Kelurahan Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung yaitu Serda Muksin kepada Koptu Feri Manimbo bertempat di Kantor Kelurahan Bitung Timur, (29/6/2018).

Acara perpisahan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Serda Muksin selaku Babinsa Kelurahan Bitung Timur selama 1 Tahun yaitu sejak 2017-2018. Selama 1 tahun menjadi Babinsa sangatlah memberikan kontribusi positif dalam memberikan motivasi kepada apparat Kelurahan dan masyarakat. "Untuk itulah kami sengaja menggelar moment pisah sambut ini,“ kata Lurah Bitung Timur.


Dalam sambutannya Babinsa Serda Muksin mengatakan sangat terharu sekaligus bangga, "barusan kali ini saya merasakan moment seperti ini, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Lurah dan masyarakat Kelurahan Bitung Timur atas kerja samanya selama ini," sambut Serda Muksin.


“Apa yang dilakukan anggota saya, benar-benar menjalankan fungsi dan tugas pokok sebagai Babinsa, sekaligus membuktikan bahwa “TNI dari Rakyat untuk Rakyat” Tutur Danramil 1310-01/Bitung.

Jemmy I

BAHAS KEAMANAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN, BABINSA IKUT RAPAT KOORDINASI KECAMATAN AERTEMBAGA

SKRINEWS - BITUNG,
Permasalahan tentang Keamanan, Kesehatan dan Kebersihan di wilayah Kec. Aertembaga Kota Bitung dibahas pada Rapat Koordinasi bertempat di Kantor Kec. Aertembaga Kota Bitung, (29/6/2018).


Hadir dalam Rapat Koordinasi, Ibu Rolien Dipan, M.Si (Camat Aertembaga), Ibu Rita Budiman (Ketua Tim Penggerak PKK), Bpk. Noval Darondo, SE. (Lurah Winenet Satu), Ibu Fatlies Eva Bakari, S.Pd (Lurah Pinangunian), Pak Stenly Tatipang (Lurah Aertembaga II), Ibu Ineke (Lurah Kasawari), Ibu Farida (Lurah Pateten 1), Serda Gunawan dan Serda Sulkan (Babinsa mewakili Danramil) serta para Kepala Lingkungan dan Ketua RT Kecamatan Aertembaga.


Pada rapat ini, Camat Aertembaga menyampaikan permasalahan tentang Kesehatan dan Kebersihan lingkungan serta berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dengan mematuhi tata tertib yang ada dan berperan serta dalam kegiatan yang mendukung terciptanya kondisi kesehatan lingkungan.


Babinsa pada kesempatan tersebut mengatakan, kondisi yang aman dan tentram diwilayah sangat penting nilainya hal tersebut sangat berpengaruh pada stabilitas wilayah. Masalah anak remaja dan pemuda yang menggunakan Ehabond, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membatasi dalam pergaulan yang menjurus ke rana Hukum.


Menjaga hubungan baik dengan sesama warga masyarakat sekitar hendaknya saling menghargai, toleransi dan saling menghormati akan mewujudkan keamanan di lingkungan bisa lebih terjaga dan jika terjadi masalah keamanan segera laporkan ke Kepolisian atau ke Koramil. "Semoga dengan seringnya aparat keamanan Babinkamtibmas dan Babinsa turun ke Wilayah binaan, kondisi kemanan lebih terjaga dan permasalahan di wilayah dapat terselesaikan," ujar Serda Sulkan.

Syifa S

AMANKAN AKSI UNJUK RASA, PERSONEL KODIM 1310/BITUNG BANTU POLISI

SKRINEWS - BITUNG,
Personel Kodim 1310/Bitung bantu Personel Polres Bitung ikut dalam pengamanan unjuk rasa karyawan pabrik PT. Delta Pacifik di Kelurahan Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung, (30/6/2018).


Aksi unjuk rasa karyawan terkait rencana penutupan operasional PT Delta Pacifik pada tanggal 1 Juli 2018, pasca karyawan pabrik PT. Delta yang selama ini tidak bisa masuk kerja ke dalam pabrik akibat terhalang oleh eks karyawan yang smelaksanakan aksi blokade penutupan jalan masuk pabrik dan penutupan pabrik.


Karyawan yang ingin masuk kerja berkumpul di depan jalan masuk pabrik sekitar 400 orang, sedangkan eks karyawan yang di PHK bertahan di depan pabrik di perkirakan100 orang akan memaksakan untuk masuk kerja.


Dibawah pimpinan Danramil 1310-01/Bitung, Personel Kodim 1310/Bitung diperintahkan untuk melakukan pengamanan dengan baik mengantisipasi jangan sampai terjadi kerusuhan yang melebehi batas.

A Wahid

BABINSA KORAMIL 1310-04/DIMEMBE SERKA MEIDY MAWEY, AMANKAN KEGIATAN PERKEMAHAN REMAJA GMIM

SKRINEWS - MINAHASA UTARA, Acara Pembukaan Perkemahan Kreatif Remaja GMIM Se-Sinode di Bumi Perkemahan Desa Tatelu Rondor Kec. Dimembe Kab. Minut dihadiri Babinsa Koramil 1310-04/Dimembe Serka Meidy Mawey yang bertugas memantau serta ikut dalam pengamanan kegiatan, (29/6/2018).


Turut hadir dalam kegiatan, Ibu Vonny A. Panambunan (Bupati Minut), Kolonel Inf Heru (Kabintal Dam XIII/Mdk), Letkol Inf kusnandar Hidayat S.Sos (Dandim 1310/Btg), AKBP Alfaris Patiwael Sik (Kapolres Minut), Kapten Inf Mart Frets Takumansang (Danramil 1310-04/Dmb), Asisten 1 Pemkab Minut Bpk Revino Dondokambey, AKP Kawulur Wab (Kapolsek Dimembe), Hukumtua Desa Tatelu Rondor Bpk Jhon Lausan, Bpk Pdt Ferry Umpung, Sth.Mth (Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Tatelu 1), Para Pendeta Penatua dan Syamas Wilayah Tatelu dan Peserta Perkemahan Kreatif Remaja Sinode GMIM sebanyak 8.600 Orang.


Kegiatan Perkemahan Kreatif Remaja Sinode GMIM akan dilaksanakan selama 5 hari dimulai pada 29 Juni sampai 3 Juli 2018. “Kami berharap remaja Sinode GMIM yang ikut perkemahan ini mendapatkan wawasan baik itu soal lingkungan, pendidikan karakter, pengembangan diri anak-anak remaja di jaman modern ini, maslah keamanan, saya selaku Babinsa Desa Tatelu Rondor bertanggung jab mengamankan setiap kegiatan yang berlangsung diwilayah binaan" ujar Serka Meidy.

Jemmy I

Soeharto Menorehkan Tinta Emas Pada Buku Sejarah Perjalanan Indonesia

SKRINEWS.COM  –Setiap kepemimpinan tentu memiliki kelemahan dan keunggulan pada masanya, tidak terkecuali dengan kepemimpinan Soeharto, era orde baru.

Apalagi di era kepemimpinan Soeharto adalah masa transisi, awal kemerdekaan, masa awal dimana bangsa Indonesia harus mulai berbenah, move on dari hancur lebur pada semua sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dikarenakan bangsa Indonesia baru usai dari perang yang amat panjang, perang yang menyebabkan terjadinya krisis pada semua lini bernegara.

Tercatat di banyak artikel, Indonesia mengalami inflasi tinggi hingga mencapai 650 persen di awal orde baru. Tentunya dengan demikian, maka, banyak kebijakan di awal kepemimpinan yang harus menyesuaikan dengan situasi di Indonesia kala itu, terutama menyangkut keamanan, ketertiban dan stabilitas politik. Negara Indonesia baru akan bisa maju dan berkembang jika sektor krusial tersebut bisa diatasi terlebih dahulu, dan Soeharto paham betul akan hal tersebut.

Pola penekanan arah kebijakan yang terukur, tertakar, diperlukan untuk menentukan arah perjalanan bangsa, sehingga kemudian pemerintah merumuskan dan menetapkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sebagai rel arah pembangunan negara, move on dan on progres, tepat.

Orba sejak tahun 1988 mulai mengubah arah kebijakannya, dari penekanan pada stabilitas politik negara, menuju ke arah pembangunan yang berazaskan kedalian bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah pada saat itu sadar betul bawah partisipasi masyarakat mayoritas, khususnya masyarakat Islam dan pribumi amat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional.

Atas dasar itu maka dibuka lah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia, mayoritas Islam dan pribumi mendapat kesempatan yang layak sebagai rakyat dan pemilik sah negara Indonesia. Hal demikian itu secara signifikan mampu mendorong percepatan pembangunan, ekonomi Indonesia berkembang dengan pesat.

Mengacu pada data, pertumbuhan ekonomi Indonesia pertahun mengalami kenaika signifikan, dari sebelumnya pada tahun 1987 pertumbuhan ekonomi hanya 4,7 persen, pada tahun 1988 mulai menampakan peningkatan menjadi 6.2 persen, dan terus mengalami lonjakan per tahunnya hingga puncaknya pada tahun 1995 dan 1996, mencapai 8,3 persen.

Peningkatan ekonomi Indonesia ini menjadi sorotan negara-negara di dunia, bahkan menurut perdana mentri Singapura, Lee Kwan Yew, tahun 2010 Indonesia dapat dipastikan akan menjadi negara maju.

Perubahan total kebijakan Suharto sejak 1988 menghasilkan dampak yang luar biasa pada percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kesejahteraan masyarakat meningkat, terutama bagi umat Islam dan rakyat pribumi.

Hal demikian itulah yang pada intinya berhasil mendorong bergairahnya masyarakat secara keseluruhan untuk bahu membahu, ikut serta bersama pemerintah untuk mendukung canangan program pembangunan nasional.

Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dikarenakan setiap program pembangunan pemerintah tersusun, terencana, dengan baik, sehingga hasilnya dapat terlihat secara konkrit. Diantaranya, Indonesia mampu mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar di dunia, menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras)

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menjadi prioritas Suharto. Perencananaan pembangunan berjalan tepat sasaran. Pada pertengahan pemerintahan Soeharto, orde baru, Indonesia mulai menuju era moderen, hal tersebut ditandai dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang mengarah menuju sektor industri.

Tercatat, sejak 1988 ekonomi Indonesia berkembang pesat. Banyak kalangan, baik pengamat ekonomi dunia maupun pemimpin negara dunia mengatakan Indonesia bakal menjadi negara maju dalam sektor industri, menyusul Jepang, Korea Selatan dan Taiwan.

Tantunya dengan laju peningkatan ekonomi yang baik itu maka akan berdampak secara langsung juga pada sektor sektor lain yang sebelumnya menjadi masalah besar bagi Indonesia, diantaranya ; terjadi peningkatan jumlah partisipasi pendidikan dasar yang tinggi dan juga terjadi penurunan pada angka tingkat kematian bayi.

Rangkaian paparan di atas hanya sekelumit dari apa yang telah diperbuat Soeharto di masa orde baru, sehingga tidak salah jika negara memberikan predikat bapak pembangunan bagi sosok Soeharto.

Kiranya sudah semestinya, dengan hati dan fikiran yang jernih kita dapat menimbang, setelah dua puluh tahun berlalu sejak turunnya beliau sebagi pemimpin bangsa ini, faktanya, belum ada pemimpin di negeri ini yang mampu menyamai capaian pembangunan yang telah di torehkan Soeharto dengan tinta emas pada buku sejarah Indonesia.
Sebab itu, mari bersama kita berbesar hati, meluruskan pikiran, menjernihkan hati, menjauhkan diri dari ikut larut dalam carut marut opini yang tidak benar. Mengungkit-ungkit kekurangan yang terjadi pada masa kepemimpinan pak Harto hanya akan semakin menjadikan kita bangsa yang kerdil, terperosok menjadi bangsa yang tak tahu bagaimana cara berterima kasih.

Apalagi jika kemudian kita terpengaruh dengan opini sesat sekelompok orang yang memanfatkan kekurangan pemerintahan pada masa kepemimpinan Soeharto sebagai komoditi politik untuk mendongkrak popularitas pribadi maupun partainya, sungguh, yang demikian itu adalah perwujudan dari mentalitas kerdil dan sesungguhnya yang demikian itu bukanlah cerminan kepribadian masyarakat Indonesia.

(Awd)

Klompecapir, Blusukan ala Soeharto Menghasilkan Ketahanan Pangan Indonesia

Skrinews.com - Pada tahun 1965, inflasi Indonesia mencapai 500 persen. Harga beras naik 900 persen, defisit anggaran belanja mencapai 300 persen dari pemasukan negara. Indonesia benar-benar di ambang kebangkrutan.

Setelah dilantik menjadi pejabat presiden tahun 1967, Soeharto berkeliling daerah. Beliau mengumpulkan informasi dari petani. Soeharto sadar pertanian dan swasembada pangan menjadi kunci utama untuk memperbaiki perekonomian. Dari berkeliling itu dia tahu apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi pangan. Dari situ dirumuskannya Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun

“Perencanaan pembangunan lima tahun pertama dari tahun 1969-1974 adalah pembangunan pertanian dengan industri yang mendukungnya. Sasarannya cukup sederhana yaitu: cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendidikan dengan mengedepankan kebudayaan sesuai dengan kemampuan,” kata Soeharto kala itu.

Kemudian langkah kongkrit dilakukan, termasuk secara pribadi Soeharto melakukan blusukan. Jadi kalau ada pejabat sekarang mengatakan “pelopor belusukan”, tentunya hal itu tidak benar. Blusukan telah dilakukan pada era Soeharto.

Soeharto selain bertemu dan ngobrol langsung dengan petani dalam acara Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa) yang ditayangkan TVRI setiap bulan, terkadang juga melakukan Tele-Conference dengan layar lebar, hal demikian dilakukan untuk memberi motivasi semangat, sebagai bentuk dukungan untuk mengawal canangan program pemerintah orde baru, terukur, tertakar dan tepat sasaran.

Banyak fakta yang tidak bisa dikaburkan mengenai capaian Soeharto dalam memajukan negeri ini ,dan sudah selayaknya dapat menjadi panutan, jangan hanya mengungkit keburukannya ,bukankah tak ada gading yang tak retak?

Jusuf kala pernah mengatakan baru-baru ini, bahwa saluran irigasi dan bendungan di indonesia, dapat dikatakan keseluruhan dibangun era Soeharto, pemimpin saat ini hanya mantenence saja, dan belum ada pemimpin negeri ini yang mampu melampaui capaian itu.

Lebih penting lagi, demi melindungi petani, pekebun, dan peternak, Soeharto melarang para pengusaha masuk sektor Agribisnis. Ini karena sektor Pertanian menyediakan lapangan kerja / nafkah bagi 60% rakyat Indonesia, Soeharto mahfum betul bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia itu harus diwujudkan dan itu mutlak menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, bukan hanya komediti politik jelang pemilu semata.

Nah, sekarang para pengusaha berlomba2 merebut/menggusur tanah petani sehingga para petani kita yang merupakan 60% dari penduduk Indonesia sekarang banyak yang menganggur karena lahan pertanian mereka dikuasai segelintir pengusaha Asing dan Aseng, lalu dimana semangat pengamalan pancasilanya wahai tuan-tuan?

(Awd)

Delegasi Pemerintah China Bahas Limbah Elektronik di Indonesia Sekaligus Kunjungan Balasan Kemenperin

Skrinews - Jakarta,
Pemerintah Indonesia dan China tengah menjajaki kerja sama dalam upaya pengelolaan limbah yang berasal dari peralatan elektronik (electronic waste atau e-waste) dan bahan pencemar organik yang persisten (Persistent Organic Pollutants/POPs). Kolaborasi kedua negara ini menjadi penting karena akan mendukung implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.


“Salah satu langkah strategis di dalam 10 agenda prioritas roadmap tersebut, yakni mengakomodasi standar-standar keberlanjutan. Di samping itu, industri elektronika merupakan salah satu dari lima sektor prioritas yang dipilih untuk mengimplementasikan revolusi industri 4.0 di Indonesia” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara di Jakarta, Jumat (29/6).


Ngakan menyampaikan hal itu sebagai hasil pertemuannya dengan Delegasi Pemerintah China yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri, Kementerian Ekologi dan Perlindungan Lingkungan China, Chen Liang di Bogor, Rabu (27/6). “Ini merupakan kunjungan balasan mereka, setelah kami melakukan kunjungan kerja ke China pada Oktober tahun lalu,” jelasnya.


Selain itu, dalam kesempatan tersebut turut hadir pula Assistant Country Director United Nations Development Programme (UNDP) China, Wan Yang. Sedangkan dari Indonesia, hadir pula Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Senior Programme Manager UNDP Indonesia, Anton Sri Probiyantono.


Menurut Ngakan, pihaknya melakukan pertemuan resmi dengan delegasi dan pemangku kepentingan kedua belah pihak. Kegiatan ini bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman baik secara teknis maupun manajerial, seperti mengenai kerangka hukum dan regulasi pendukung dalam pengelolaan e-waste dan POPs.


“Kegiatan lainnya, mengunjungi industri pengelola Limbah Bahan Beracun Berbahaya (LB3), yaitu PT Teknotama Lingkungan Internusa (TLI) dan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi),” ungkap Ngakan.


Melalui kunjungan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran umum mengenai green supplybchain pengelolaan e-waste dan POPs, desain ekologi, dan teknologi pemanfaatan yang komprehensif diIndonesia. “Pada akhirnya, diharapkan dalam kegiatan ini juga dapat terjalin kerja sama yang intensifdan saling menguntungkan bagi semua pihak,” lanjutnya.


Berdasarkan studi bersama United Nations University (UNU), The International Telecommunication Union (ITU) dan the International Solid Waste Association (ISWA) yang dituangkan dalam laporan The Global E-Waste Monitor 2017, bahwa pada tahun 2016 dihasilkan 44,7 juta metric ton (Mt) e-waste atau 6,1 kg per kapita, dan hanya 20 persen atau 8,9 Mt yang didaur ulang dengan pengelolaan yang benar dan tepat.


“Padahal jika dikelola dengan tepat dan benar melalui pendekatan circular economy, nilai total global e-waste tersebut diperkirakan dapat mencapai 55 miliar Euro. Khusus untuk telepon selular saja, pada tahun 2016, diperkirakan total nilai limbah telepon selular mencapai 9,4 miliar Euro,” papar Ngakan.


Dengan makin meningkatnya permintaan pasar terhadap produk telekomunikasi dan telematikasebagai dampak dari cepatnya perkembangan teknologi di era digital global saat ini, pengelolaane-waste dan POPs menjadi sesuatu yang sangat krusial.


Studi tersebut juga menyebutkan bahwa rata-rata e-waste yang dihasilkan oleh Indonesiamencapai sekitar 4,9 kg per kapita. Angka tersebut tergolong rendah rendah jika dibandingkan negara tetangga seperti Malaysiayang mencapai 8,8 kg per kapita atau Singapura sebanyak 17,9 kg per kapita.


“Walaupun demikian, dengan semakin tingginya pertumbuhan kelas menengah di Indonesia danledakan bonus demografi usia produktif di beberapa tahun mendatang, tentunya akan ikut mengereknaik angka tersebut, dan pengelolaan e-waste yang tepat dan benar serta penataan regulasi e-wastemenjadi hal yang sangat penting,” tegasnya.
(Awd)

Toko Masyarakat Dan Remaja Mesjid Uswatun Hasanah, Merayakan Kegiatan Halal Bi Halal

BITUNG. Skrinews.com.
Pelaksanaan HALAL BI HALAL bertempat di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa  (parigitofor) Hari ini tanggal 29.6/2018 sekaligus bersamaan dengan perayaan ketupat, di dua kampung yang berbeda parigitofor dan pasartua, Adapun Acara ini di buat oleh Panitia Remaja Mesjid Uswatun Hasanah, Untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama,

Suasana Hari Raya Idul Fitri memang masih sangat kental di bulan Syawal ini. Tak heran masih banyak masyarakat maupun institusi-institusi yang turut mewarnai bulan kemenangan ini dengan saling meminta maaf dan menyambung tali persaudaraan mengawali kegiatan setelah cuti bersama Ramadhan dan Idul Fitri dengan menggelar Halal Bi Halal Idul Fitri 1439 H di Parigitofor  Terbuka dan para tamu undangan tersebut.

Yang terpenting Menurut bapak Uyun Musa, adalah salah satu tokoh Masayarakat Parto, tujuan utama untuk menyatukan persaudaraan di Dua kampung pasartua dan parigitofor' yang suda di kenal oleh publik bahwa selalu menjadi perselisihan kesalahpahaman yang sudah sering terjadi, karena ulah dari anak anak remaja yang suka buat onar sampai- sampai orang tua ikut terpancing dengan keadaan. Semoga dengan pelaksanaan Halal Bi halal ini bisa meningkat kan Hubungan tali silaturahmi Dan rukun untuk sesama, khisusnya juga seluruh warga Kota Bitung.

Dengan kegiatan halal bi halal ini semoga rasa syukur yang dimiliki semakin bertambah dan juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan antar sesama, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

(jmmy i)

Terkait Penolakan Penerbitan Izin Trayek Kapal Penumpang, Yakonias: Utamakan Kepentingan Masyarakat

SKRINEWS.COM
KOPI, Jayapura – Rencana pengoperasian kapal penumpang “Fajar Indah II” milik PT. Fajar Indah Lines terancam terkatung-katung. Padahal, izin angkut penumpang kapal tersebut yang akan melayani rute Jayapura – Teba – Bagusa – Trimuris – Kasonaweja PP itu telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kapal penumpang ini juga secara fisik telah sandar di Pelabuhan APO Jayapura sejal April 2018 lalu.

Kendala yang dihadapi oleh manajemen PT. Fajar Indah Lines dalam memulai kegiatan melayani pelayaran Jayapura Kasonaweja (Memberamo Raya) itu adalah penolakan penerbitan izin trayek kapal penumpang yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Memberamo Raya, Provinsi Papua. Anehnya, alasan penolakan Kepala Dinas Perhubungan beralasan bahwa masyarakat menolak keberadaan kapal tersebut beroperasi di daerah mereka.

Menurut Kepala Dinas, “Masyarakat menolak karena kuatir akan meningkatkan peredaran minuman keras dan merusak lingkungan sungai Memberamo”. Sebagaimana diketahui, kapal ini sedianya akan berlayar dari Jayapura ke Memberamo Raya melalui jalur aliran Sungai Memberamo. Alasan tersebut, menurut beberapa pihak sangat tidak membingungkan, karena peningkatan peredaran miras tidak ditentukan oleh ada-tidaknya kapal yang beroperasi di suatu wilayah. Demikian juga masalah kerusakan lingkungan sungai.

“Selama ini sudah ada kapal, yakni Kapal Cantika Lestari, yang berlayar dari Jayapura ke Memberamo melewati sungai yang sama, tetapi kondisi lingkungan aliran sungai tetap baik, tidak terganggu samasekali” ujar warga masyarakat yang tidak ingin namanya dipublikasikan.

Kepala Cabang PT. Fajar Indah Lines Jayapura, Hamga H. Kuba, yang didampingi oleh Kapten Kapal Fajar Indah II, Ralstynmas Lahutung merasa heran atas ditolaknya permohonan izin trayek oleh Dinas Perhubungan Memberamo Raya. Dia menuturkan bahwa Dirjen Hubla telah memberikan izin operasional dengan Rute Pelayaran Kapal (RPK) nomor: AL.101/2000/1108/1047/18.

Tidak hanya ke Kepala Dinas Perhubungan setempat, pihak manajemen PT. Fajar Indah Lines juga sudah melaporkan keberadaan kapal dan rencana pengoperasiannya ke Kantor Syabandar Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura (KSOP) di Jayapura. “Semua urusan di Syahbandar ini berjalan lancar dalam kerjasama yang baik. Buktinya, telah disepakatinya jadwal rencana pelayaran kapal Fajar Indah II tanggal 19 Mei 2018 hari Rabu oleh Kepala Kantor Syabandar,” ujar Kuba.

Beberapa waktu kemudian, lanjut Kuba, pihaknya mendapat informasi dari Syabandar bahwa jadwalnya dipending, sementara menunggu jawaban kepastian izin oleh kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya. “Padahal kami sudah menyurati Bupati untuk melapor dan sekaligus memberitahukan rencana pelayaran perdana ke Mamberamo sesuai kesepakatan jadwal tanggal 19 Mei 2018 tersebut. Kamipun sudah mendapat jawaban dari pihak Pertamina bahwa kami akan mendapat bantuan subsidi BBM sebanyak 12 ton, sebagai bantuan ke pihak kapal karena akan digunakan untuk melayani masyarakat,“ imbuh Kuba.

Menanggapi masalah tersebut, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Yakonias Wabrar dari Dapil II Tabi Sarmi-Mamberamo, Pokja Adat berkomentar bahwa semestinya pemerintah Memberamo Raya harus bijaksana. “Pak Kadis Perhbungan harus bijaksana melihat kepentingan masarakat, bila perlu dia hadir di tengah-tengah masyarakat dan dengar langsung, bagiamana keinginan dan kebutuhan rakyat di Kabupaten Memberamo Raya dalam hal kelancara transportasi,” jelas Wabrar yang adalah salah satu Ondoafi (red – Kepala Suku Adat) di Kabupaten Sarmi.

Permasalahan ini menjadi agenda penting. Sebuah pertanyaan besar muncul, mengapa izin dari Dirjen Perhubungan sudah ada, namun pemerintah daerah belum mengeluarkan izin jadwal pelayarannya? Untuk mendiskusikan jalan keluar permasalahan tersebut, Dirjen Hubla mengundang Kadis Perhubungan Mamberamo dan Propinsi Papua, KSOP, pihak kapal Cantika Lestari dan pihak kapal Fajar Indah ke kantor Dirjen Perhubungan Jakarta, pada tanggal 30 Mei 2018 lalu.

Dalam pertemuan dengan Dirjen Hubla di Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan Memberamo Raya tetap bersikeras tidak mau mengeluarkan izin kapal Fajar Indah yang akan melayani masyarakat Mamberamo. Alasannya: Masyarakat menolak kehadiran Kapal Fajar Indah II; akan menimbulkan pencemaran lingkungan; dan akan meningkatkan peredaran minuman keras di wilayah mereka.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dewan Adat Mamberamo Raya, Marthen Tukeji mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan sikap Kadis Perhubungan yang tidak peduli dengan kebutuhan masyarakat. “Yang menjadi persoalan bagi Dewan Adat Mamberamo adalah pernyataan Kadis Perhubungan bahwa masyarakat Mamberamo menolak kapal Fajar Indah II untuk melayani masyarakat Mamberamo, ini sangat bertentangan dengan kondisi kenyataan masyarakat di Mamberamo,” tutur Tukeji dengan nada heran.

Justru, kata Tukeji lagi, masyarakat sangat senang dengan kehadiran kapal penumpang baru di daerah mereka. “Masyarakat Mamberamo mana yang menolak, coba tunjukkan? Saat beredar khabar bahwa ada penambahan kapal baru selain kapal cantika lestari, hal ini saja sudah membuat senang seluruh masyarakat Mamberamo. Kadis, tolong tunjukkan, saya mau tahu? Siapa yang mengatas namakan masyarakat?” imbuh Tukeji dengan nada bertanya.

Kemudian, lanjutnya, alasan pencemaran lingkungan dan miras tidak masuk akal. “Menurut saya, alasan ini tidak masuk akal. Ada apa sebenarnya di balik penolakan kapal Fajar Indah II yang mau melayani masyarakat tanpa subsidi?” pungkas Tukeji bertanya. (YKW/Red)

Membina Generasi muda, Kostrad Adakan Kemah Bakti Pemuda

SKRINews-Malang. 1500 Pemuda Pemudi Malang Raya turut ambil bagian dalam kegiatan Kemah Bakti Pemuda , berlokasi di Markas Komando Divisi Infanteri 2/Kostrad,  Singosari Malang ,Jumat - Minggu (29  Juni - 1 Juli 2018).

Kepada  SKRINews, Asisten Teritorial (Aster) Kolonel Infanteri   Divisi 2 Kostrad Erwin memaparkan," kegiatan yang baru pertama kali diadakan diJawatimur tersebut digagas oleh Pangdivif Kostrad , Mayjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H,M.H

"Ini adalah program yang mengaplikasikan seluruh kegiatan metode  pembinaan teritorial dari Bimtek,Komsos ,Binwanmil   dalam satu kegiatan serbuan teritorial dengan mengambil tema " kemah Bakti Pemuda",  Sasaran  generasi muda.

Kegiatan ini bertujuan membekali  peserta untuk.mengelola diri mereka sebagai komponen cadangan.

Narasumber adalah Dir Penindakan BNPT RI Brigjend Pol Hamli, Dirut Belanegara Laksma Faishal Dir Intelkam Polda Jatim,  Kabid Pencegahan BNN Provinsi, Dr. Diah, sedangkan motivator dari Komisioner KPAI , Siti.

Berbekal 4 materi tersebut diharapkan bisa menjadi stimulan bagi peserta, sehingga kedepan mereka bisa menularkan kepada pemuda dan orang disekitarnya tentang Bahaya Radikalisme, Bahaya Narkoba, dan Dampak hukumnya,sehingga akan tercipta  karakter dan mindset yang baik, disiplin, dan bertanggungjawab ."Kita menangkal dari Hulu, bukan dari hilir, tegas Erwin

Terlebih, Malangraya merupakan wilayah yang heterogen dengan memiliki sekitar  17000  mahasiswa , tiap tahun juga bertambah.

untuk itu perlu diberikan pembekalan, penanaman mental dan moral,dimana Pemerintah , TNI, dan Polri juga  bersama sama bertanggungjawab terhadap mereka.

Dalam giat ini, peserta adalah  Mahasiswa,Pelajar, Pramuka,Karang Taruna PMI,Ormas yang dibina oleh Kostrad, ditambah juga dengan ibu ibu Persit yang turut mendukung .

Perlu diketahui , Lanjut Aster , "Karena ini merupakan serbuan teritorial, Sejak 23 Juni lalu kami  telah melaksanakan giat anjang sana ,Donor darah,  Sunatan masal, Pembersihan sungai,   dan pengerjaan Bedah Rumah sebanyak 40 unit di Wilayah Singosari Malang dan juga pasuruan.

Selanjutnya dalam giat Kemah Bakti Pemuda, peserta juga dilibatkan dalam pengerjaan bedah rumah ,pengenalan Alutsista dan juga sejarah , imbuh Erwin.

Disinggung tindaklanjut pembinaan generasi muda di Malangraya, Erwin menyatakan pihaknya siap mendatangi secara berkesinambungan sekolah, Universitas maupun kelompok masyarakat ,  mengarah demi tercapainya generasi emas 2025

Terpisah, pendamping  dari Komunitas Bantuan Sosial Komunikasi Masyarakat( Baskomas) F. Hariyanto ,S T memberkan apresiasi atas terselenggaranya  kegiatan kemah yang menyasar para generasi muda.

Harapannya, kedekatan yang terjalin antara TNI dan para generasi muda  bisa menjadi motivasi dan membawa dampak manfaat bagi kegiatan mereka kedepan, tutur komandan Baskomas yang juga mendampingi 15 peserta generasi muda mewakili Batalyon Kesehatan (Yonkes) Divisi 2 Kostrad.
.Yud/Rin

KEMENPORA MENGGANDENG DPP PPMI MENYELENGGARAKAN FESTIVAL FILM PENDEK ASIAN GAMES 2018

Ketua Umum DPP PPMI, Muhammad Ramdhan Ulayo : Foto /MI/Pribadi

Skrinews - Jakarta,
Berbicara tentang Film bukanlah hal yang baru bagi masyarkat Indonesia, film juga tidak hanya sebagai media hiburan saja melainkan sebagai media komunikasi antara pembuat film dengan penontonnya. Dilansir media oborkeadilan, Jumat. (29/06)

Film juga merupakan salah satu sarana edukasi yang efektif yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman baru, maupun perubahan pola pikir di tengah masyarakat. Di Indonesia berbagai jenis film sudah mulai merebak, film pendek merupakan salah satu jenis film yang sedang tersorot saat ini. Seiiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) generasi muda Indonesia sudah semakin antusias membuat film pendek. Hasil karya mereka pun tidak dapat dipandang sebelah mata justru ini dipandang sebagai bukti nyata bahwa genarasi muda Indonesia saat ini mampu berkarya untuk memajukan dunia perfilman nasional.

Menyadari dan melihat realitas tersebut diatas maka, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (KEMENPORA RI), Deputi Pemberdayaan Pemuda, Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda menggandeng Dewan Pengurus Pusat Purna Prakaya Muda Indonesia (DPP PPMI) yang merupakan Alumni Program Kemenpora yaitu Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) merupakan organisasi kepemudaan tingkat nasional ini, mengadakan lomba film pendek tingkat nasional dalam Festival Film Asian Games 2018 (FFPAG).

Ketua Umum DPP PPMI, Muh. Ramdhan Ulayo yang juga aktif sebagai atlet takwando nasional ini diconfirmasi media menuturkan, “Festival Film Pendek ini untuk pertama kali diadakan dalam rangka mendukung dan mempromosikan Asian Games dan Asian Para Games 2018 kepada masyarakat Indonesia dan dunia internasional “. Ujarnya.

Dalam dunia olahraga ini adalah ajang multi event terbesar kedua setelah Olimpiade, Asian Games adalah ajang olahraga paling bergengsi yang diselenggarakan oleh Dewan Olimpiade Asia (OCA/Olympic Council of Asia) di wilayah benua Asia. Serupa dengan Olimpiade, Asian Games yang diadakan setiap empat tahun sekali, dan edisi ke-XIII Asian Games kali ini kembali mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah untuk kedua kalinya, setalah 56 tahun silam tepatnya pada tahun 1962 Indonesia dipercaykan menjadi tuan rumah pada Asian Games edisi ke- IV. Tahun 2018 ini Asia Games diselenggarakan di dua ibu kota provinsi Indonesia yaitu Jakarta dan Palembang.

Asian games dan asian para games ke – 18 ini akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus 2018 hingga 2 September 2018, akan digelar di Gelanggang Olahraga Bung Karno Jakarta dan Jakabaring Sport City Palembang. Ajang pesta olahraga ini akan diikuti oleh sekitar 15.000 atlet yang berasal dari 45 negara di ASIA yang akan berlaga di 42 cabang olahraga.

Event olahraga terbesar Se-ASIAN jika kita dikaji secara filosofis adalah untuk membangkitkan kembali semangat pemuda dalam menjaga marwah dan nilai – nilai perjuangan NKRI melalui bidang olahraga. Berangkat dari sejarah hari kebangkitan nasional, hingga Proklamasi kemerdekaan bangsa ini telah membuktikan betapa pentingnya peran pemuda saat itu untuk memperjuangkan kemerdekaan di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan cultural bangsa hingga semua sector kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam catatan sejarah, Presiden Soekarno dalam ASIAN GAMES ke-IV mengamanatkan mengenai 3 hal penting yaitu : olahraga mempunyai fungsi penting yaitu membangun manusia Indonesia baru; tiap olahragawan harus berdedikasi dan mempersembahkan hidup untuk Indonesia, nama Indonesia, masyarakat Indonesia; membangun persatuan Indonesia. Amanat inilah yang dijadikan pedoman bagi seluruh olahragawan, pimpinan olahraga dan semua orang yang melakukan kegiatan olahraga di pemerintahan.
Oleh karena itu konteks perjuangan para atlet diberbagai bidang olahraga tidak dapat dipandang sebelah mata, karena mereka berjuang bukan untuk pribadi namun untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia.

Sementara Asian Para Games 2018 Adalah ajang olahraga bagi para atlet-atlet yang memiliki keterbatasan fisik namun memiliki semangat olahraga yang luar biasa. Asian Para Games untuk pertama kalinya diadakan di Asia dan Indonesia. Sebagai contoh beberapa atlet yang telah mendedikasikan dirinya demi olahraga Indonesia, misalnya Guntur seorang atlet di cabang olahraga renang yang mampu menyumbangkan 5 medali emas meskipun hanya memiliki satu tangan dan Eko Yuli Irawan, seorang atlet abgkat besi yang mendapat penghargaan Best Lifter dalam turnamen angkat besi dunia.

Terakhir ditambahkan Ramdhan, ” Untuk mensukseskan kegiatan ASIAN GAMES DAN ASIAN PARA GAMES 2018, maka Festival Film Pendek juga sebagai stimulus bagi para atlet Indonesia untuk menjadi sang juara yang akan kembali berjuang dalam event olahraga terbesar ini sebagai bentuk perwujudan dari “Energy of Asia”. Tutupnya. (mi/rls)

Pemerintah Telah Menyiapkan 10 Agenda Prioritas Berdasarkan Making Indonesia 4.0. Dalam Jangka Pendek.

Skrinews - Jakarta,
Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah telah menetapkan pengembangan kawasan industri terintegrasi sebagai salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Pasalnya, kawasan industri berperan penting dalam memacupertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui industrialisasi.


“Kawasan industri terpadu dengan penyediaan berbagai infrastruktur penunjang, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan-perusahaan di lokasi tersebut. Hal ini mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Halal Bihalal dan Peringatan HUT Ke-30 Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Jakarta, Kamis (28/6).


Menperin menyampaikan, guna menopang akselerasi pelaksanaan Making Indonesia 4.0, kawasan industri perlu melengkapi sarana dan prasarana sesuai era digital saat ini sehingga meningkatkan efektivitas rantai pasok manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global. “Fasilitas tersebut, antara lain Smart Logistic System, Smart Permit System, dan Smart Environmental Control,” tuturnya.


Di samping itu, menurut Airlangga, pembangunan kawasan industri turut berkontribusi cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, di antaranya melalui investasi yang masuk dan penyediaan lapangan kerja. “Efek berantai positif ini tentu akan menguatkan ekonomi kita karena bisa mendongkrak pertumbuhan sektor industri sebagai upaya pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.


Lebih lanjut, dalam inisiatif Making Indonesia 4.0, pemerintah telah memilih lima sektor manufaktur yang akan diutamakan pengembangannya pada tahap awal dalam memasuki revolusi industri keempat. Kelima sektor itu, yakni industri otomotif, elektronika, kimia, tekstil serta makanan dan minuman.


“Implementasi industri 4.0 memberikan dampak perubahan baru terhadap pendekatan dan kemampuan yang diperlukan oleh sektor industri untuk membangun sistem produksi yang lebih inovatif dan berkelanjutan,” papar Menperin.


Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan 10 agenda prioritas berdasarkan Making Indonesia 4.0. Dalam jangka pendek, akan dielakukan tiga langkah strategis. Pertama, menyediakan insentif fiskal yang lebih menarik dan memiliki kepastian.


“Misalnya, pemberian insentif fiskal seperti tax holiday kepada industri pionir yang memiliki eksternalitas positif yang besar, baik yang melakukan investasi baru maupun investasi dalam rangka perluasan,” jelas Airlangga.


Langkah kedua, memperbaiki tata cara perizinan baik yang dilakukan di tingkat pusat maupun di daerah. Saat ini sudah disiapkan tata cara perizinan dengan menggunakan mekanisme Online Single Submission (OSS). Dan, langkah ketiga yang diperlukan adalah akselerasi pendidikan dan pelatihan dasar berbasis kompetensi termasuk pengembangan pendidikan vokasi.


“Konsep Making Indonesia 4.0 juga meliputi pengembangan perwilayahanindustri untuk mendorong kemajuan ekonomi kita,” tegas Menperin. Untuk itu, kawasan industri baikyang ada di Jawa maupun luar Jawa harus terkoneksi dengan baik. Hal ini mendorong pemerataan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sentris.


Saat ini, sudah terdapat beberapa koridor ekonomi di Pulau Jawa. Misalnya di Utara Jawa, ada kawasan industri di Bekasi,Karawang sampai Purwakarta. Selanjutnya, koridor Jawa Tengah, terdapat kawasan industri di Semarangdan Kendal. “Sedangkan, Jawa Timur, antara lain kawasan industri di Gresik, Lamongan dan Tuban. Diluar Jawa, kita dorong juga kawasan industri di Aceh, Morowali, Bontang, hingga Bintuni,” sebutnya.


Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyampaikan, pihaknya mendukung program pemerintah dalam pengembangan kawasan industri yang akan didukung dengan infrastruktur teknologi tinggi sesuai visi revolusi industri 4.0. “Tentunya hal ini untuk mendorong peningkatan pada produktivitas perusahaan-perusahaan di kawasan indutsri tersebut,” jelasnya.


Selain itu, dia juga mendukung pengembangan kawasan industri sesuai klaster sektor manufakturnya. "Misalnya, kawasan industri di Jawa Tengah, spesialisasinya itu sektor industri padat karya. Sedangkan, di Jawa Barat seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta itu berbasis industri padat modal. Kami juga ikut mempercepat pembangunan kawasan industri di luar Jawa,” imbuhnya.
(Awdi)

Satgas Yonif 320/BP bangun jembatan kayu di Kampung Nanga Bayan

Skrinews.com,
KOPI - Satgas Yonif 320/BP membangun jembatan kayu di wilayah hutan desa Nanga Bayan,  Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, agar bisa dilewati warga, karena sebelum ada jembatan kayu warga harus melambung cukup jauh apabila akan pergi ke hutan.

"Berawal dari keprihatinan terhadap warga yang harus melambung cukup jauh apabila pergi ke hutan, makanya saya perintahkan Danpos segera merencanakan untuk membuat  jembatan kayu yang sederhana  namun tetap mengutamakan faktor keamanan," kata Dansatgas Yonif 320/BP Letkol Inf Imam Wicaksana, dalam rilis yang diterima PPWI di Jakarta, Jumat (29/6).

Ia mengatakan, selain jarak yang cukup jauh apabila melambung dikaitkan dengan kebutuhan warga dalam memanfaatkan hutan serta untuk menghemat  waktu sehingga dibutuhkan jembatan kayu untuk menghubungkan kampung tersebut dengan hutan.

Satgas pamtas RI- MALAYSIA jajaran Satgas Yonif 320/BP di Pos Nanga Bayan yang dipimpin Sertu Made Satra kemudian memerintahkan beberapa anggotanya segera membuat jembatan kayu dengan memanfaatkan kayu-kayu yang ada di sekitar Kampung Nanga Bayan.

Anggota satgas dengan penuh semangat bekerja dari pagi sampai sore dengan harapan jembatan bisa segera selesai sehingga bisa dilalui oleh warga masyarakat.

“Masyarakat Kampung Nanga Bayan mengucapkan terima kasih kepada Satgas Yonif 320/BP  karena baru pertama kali di daerah tersebut ada Satgas TNI yang berinisiatif  membuat jembatan guna memudahkan warga untuk  berladang dan berkebun di hutan,”kata Pendeta Edi salah satu tokoh agama. (wawan)

DPR RI Berharap Pengusutan Kematian Wartawan Yusuf, Wilson: Ini Tragedi Pers Indonesia

SKRINEWS.COM
KOPI, JAKARTA - Upaya pengungkapan dan penyelesaian kasus tewasnya wartawan Kalsel secara transparan dan beradab telah mengundang perhatian banyak kalangan, termasuk dari pihak DPR RI. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, misalnya, menegaskan mendukung langkah Komnas HAM untuk mengungkap kematian M Yusuf (42) wartawan media online di Lapas Klas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan, 10 Juni lalu.

Menurut Fadli Zon, harus ada keberanian untuk mengungkap kebenaran dan hal yang menjadi penyebab kematian M Yusuf. Terlebih kematian terjadi di dalam lapas.

“Jangan sampai kebenaran itu ditutupi untuk kepentingan orang tertentu yang saya kira tentu saja merupakan satu wujud ketidakadilan bagi keluarga almarhum. Jadi harus dibongkar, mereka yang terlibat dalam penganiayaan, intimidasi atau bahkan masuk dalam kategori pembunuhan ya harus diungkap dan diberi sanksi sesuai hukum kita yang berlaku,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (28/6).

Menurut politisi asal Sumatera Barat ini, tugas wartawan adalah sangat mulia dan menjadi pilar denokrasi yang sangat penting. “Tugas wartawan itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi. Karena itu wartawan harus dilindungi, termasuk dalam kondisi perang sekalipun,” tegasnya.

Ditanya soal banyaknya awak media yang mengalami kekerasan selama pemerintahan rezim Joko Widodo, Fadli Zon mengaku sangat prihatin. “Di media saat ini disebutkan ada 176 kalau tidak salah, wartawan yang mengalami kekerasan, intimidasi bahkan hingga meninggal dunia seperti yang dialami M Yusuf. Jika angka itu benar, kondisi Ini sangat memprihatinkan. Harus dihentikan karena bertentangan dengan konstitusi kita dan semangat demokrasi itu sendiri,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Fadli Zon juga menyebut banyaknya wartawan yang mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik menambah catatan buruk bagi Presiden Joko Widodo. “Dan saya kira ini juga mengkhawatirkan bahwa ada kecenderungan pemerintahan sekarang ini menegakan sikap otoritarianisme kembali, setidaknya yang bisa dilihat dari sisi pers,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, kembali menyerukan agar pihak terkait benar-benar serius menangani kasus ini. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2018 itu amat sangat prihatin melihat persoalan ini yang disebutnya sebagai tragedi pembantaian kemerdekaan pers Indonesia.

"Kasus ini bukan hanya soal kriminalisasi jurnalis belaka, tetapi lebih buruk dari itu. Para pihak yang memperkarakan karya jurnalistik Muhammad Yusuf telah menggunakan tangan hukum untuk membunuh sang jurnalis sejati tersebut. Ini tragedi bagi kemerdekaan pers Indonesia," ujar Wilson yang juga adalah Pimpinan Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) dengan situs resmi www.pewarta-indonesia.com ini.

Dirinya meyakini bahwa dalam kasus kematian jurnalis Muhammad Yusuf di Lapas Klas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan itu, ada persengkongkolan jahat yang melibatkan beberapa pihak. "Dari informasi yang masuk, saya menduga kuat bahwa dalam kasus ini ada persekutuan jahat untuk membunuh Muhammad Yusuf yang didesain sedemikian rupa agar yang bersangkutan terlihat wafat secara wajar," imbuh pria yang sejak awal kasus ini mencuat ke permukaan sangat getol menyuarakan perjuangan pengusutan kasus tersebut.

Beberapa pihak, beber Wilson, yang diduga kuat terlibat dalam kolusi busuk dalam kasus itu antara lain oknum aparat Polres, Kejari, Dewan Pers, dan oknum pengusaha hitam, Haji Isam. Bahkan menurutnya, bisa diduga keterlibatan oknum Gubernur Kalsel, yang tidak lain adalah paman kandung Haji Isam.

"Untuk informasi bahwa Gubernur Kalsel itu sedang kecewa berat karena baru-baru ini dikalahkan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara PT. Silo di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam kasus pembatalan izin pengusahaan lahan yang diincar PT. MSAM milik Haji Isam di Pulau Laut. Sepak terjang PT. MSAM di lokasi tanah rakyat di sanalah yang jadi obyek pemberitaan Muhammad Yusuf itu," terangnya.

Jadi menurut lulusan Pascasarjana Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda itu, dalam kasus ini sangat mungkin adanya pembunuhan berencana dari pihak-pihak tertentu. "Parahnya, Dewan Pers melalui oknum ahli pers Leo Batubara, telah mempermulus program penghilangan nyawa wartawan Muhammad Yusuf," ujarnya dengan rasa sedih.

Oleh karena itu, lelaki paruh baya ini menyerukan kepada seluruh insan pers di negeri ini untuk bersatu menolak kriminalisasi terhadap wartawan dan membubarkan Dewan Pers. "Ayo kita bersatu, bersama kita bubarkan Dewan Pers yang selama ini menjadi alat legitimasi aparat mengkriminalisasi pekerja pers," serunya mengakhiri pernyataannya. (HWL/Red)

TINGKATKAN SINERGITAS & KERJASAMA ANTARA TNI AD DAN APARAT PEMERINTAH, KODIM 1310/BITUNG GELAR KOMSOS

SKRINEWS-BITUNG,
Dalam rangka mendukung serta mensukseskan program pemerintah, Kodim 1310/Bitung gelar Komunikasi Sosial dengan Aparat Pemerintah yang dilaksanakan di Aula Makodim 1310/Bitung dengan mengambil tema, "Melalui Komunikasi Sosial dengan Aparat Pemerintah, kita tingkatkan Sinergitas dan Kerja sama antara TNI AD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menyukseskan Program Pemerintah RI di Daerah," (28/6/2018).


Hadir dalam kegiatan ini, Dandim 1310/Bitung yang diwakili oleh Pabung Kab. Minut Mayor Inf Richard Pusung, Pasiter Kodim 1310/Bitung Lettu Inf Fredrik Liwutang, Sekcam Dimembe Kab. Minut, Lurah dan Perangkat Kelurahan se-Kota Bitung serta Lurah, Hukum Tua dan Perangkat Desa se-Kab. Minut.


Komsos dengan Aparat Pemerintah (Apem) diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan laporan Pasiter dan sambutan Komandan Kodim 1310/Bitung yang dibacakan oleh Mayor Inf Richard Pusung yang intinya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh Aparat Pemerintah yang meluangkan waktu hadir di Makodim 1310/Bitung, selain bisa saling mengenal dan bersilaturahmi, tentunya juga bisa saling berkomunikasi dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan,” papar Pabung.


Lebih lanjut Pabung Minut menyampaikan, kegiatan Komunikasi Sosial ini merupakan salah satu sarana TNI AD untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama dalam rangka mensukseskan Program Pemerintah RI khususnya di Daerah. Disamping itu juga kegiatan ini bertujuan agar terjadi hubungan harmonis guna menggugah dan mengajak aparat pemerintah untuk berpartisispasi dalam pertahanan negara, serta untuk mengatasi kesulitan rakyat dan mendukung tugas-tugas pokok Kodim 1310/Bitung.

Jemmy I

PERSONEL KODIM 1310/BITUNG SUMBANG DARAH DI POLRES BITUNG

SKRINEWS-BITUNG,
Personel Kodim 1310/Bitung turut menyukseskan kegiatan yang digelar Polresta Bitung dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-72, dengan menyumbangkan darahnya melalui kegiatan Donor Darah di Aula Aspol Kel. Pinokalan Kota Bitung, (28/6/2018).


Kegiatan bakti sosial yang antusias diikuti para peserta tersebut, melakukan pemerikasaan kesehatan yakni pengukuran tekanan darah (tensi), dan apabila memenuhi syarat langsung dilaksanakan pendonoran darah.


Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Kusnandar Hidayat, S.Sos saat ditemui mengatakan, "Keikutsertaan personel Kodim 1310/Bitung berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan Polres Bitung, sifatnya membangun kemitraan, satu diantaranya Bakti sosial terutama mengenai masalah kesehatan menyumbangkan darah bagi mereka yang membutuhkan, sehingga kegiatan ini semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan dapat membantu warga dalam mengatasi masalah kesehatan,” imbuh Dandim.

Syifa

BERDAYAKAN ANAK MUDA PUTUS SEKOLAH, BABINSA KOMSOS DENGAN KETUA LPM

SKRINEWS-BITUNG,
Prihatin dengan anak-anak muda putus sekolah, bertempat di kediaman Ketua LPM Kel Tewaan Bpk Reinhard Mundung, Babinsa Koramil 1310-01/Bitung Serma Steif. Bregman melaksanakan kegiatan Komsos untuk membahas mengenai memberdayakan masyarakat khususnya para pemuda-pemudi yang putus sekolah, (27/6/2018).


"Penyebab terjadinya putus sekolah di masyarakat adalah masalah ekonomi, kondisi anak, sekolah, dan keluarga. Kemudian penyebab terjadinya pengangguran karena terjadi resesi ekonomi, rendahnya SDM, akselerasi teknologi, dan sebagainya," ujar Serma Stif.


LPM merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Untuk itu Babinsa Serma Stif melalui LPM ingin melakukan suatu terobosan dengan memberdayakan para anak muda putus sekolah ini dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar.

Jemis

BABINSA AJAK DAN BERI MOTIVASI ANAK MUDA UNTUK MENJADI CALON PRAJURIT TNI

SKRINEWS-BITUNG,
 Dalam rangka Binter sekaligus untuk membangkitkan minat untuk menjadi anggota TNI, Bintara Pembina Desa Babinsa Koramil 1310-01/Bitung Serda Sulkan, mendata anak muda di wilayahnya untuk dipersiapkan melaksanakan penerimaan Prajurit TNI AD, (27/6/2018).


Sesuai fungsi dan tugasnya sebagai Prajurit TNI AD, Babinsa melaksanakan kegiatan Teritorial berupa Komsos dan Binter, yang salah satunya mensosialisasikan tentang pembukaan penerimaan Prajurit TNI -AD untuk wilayah Kelurahan Pinangunian Kec. Aertembaga Kota Bitung.


Serda Sulkan bersama Lurah Pinangunian juga menjelaskan dan memberi motivasi kepada para anak muda yang ingin menjadi Prajurit TNI untuk tidak usah sungkan sungkan untuk bertanya ke Koramil atau ke Kodim apabila ada yang berminat menjadi Prajurit TNI AD. "Kami siap membantu mengarahakan para calon untuk menjadi Prajurit TNI AD, baik lelaki ataupun Wanita," ajak Serda Sulkan.


Hal tersebut sangat di respon oleh para anak-anak muda yang telah menyelesaikan masa akhir di sekolah menengah. "Saya sangat senang karena yang sebelumnya bingung dengan cara pendaftaran menjadi calon TNI, sekarang lewat penjelasan Pak Babinsa saya sudah mengerti dan siap menjadi calon prajurit TNI," ujar salah seorang anak muda.
(Awdi)

Kunjungan Wakil Ketua BPK ke Oslo, Membahas Kerja Sama dengan IDI dan ASEANSAI

Oslo - Skrinews.com,
Kunjungan kerja Wakil Ketua BPK, Prof Dr Bahrullah Akbar ke Oslo dengan Director General of INTOSAI Development Initiatives (IDI), Einar Gorrissen di Kantor IDI di Oslo Norwegia untuk membahas potensi kerja sama IDI dengan BPK dan ASEANSAI.

Dalam pertemusn tersebut, Wakil Ketua BPK menyatakan penghargaan atas peran IDI selama ini di lingkup internasional, regional, dan bilateral dalam proses capacity building Supreme Audit Institutions (SAI) termasuk di BPK. Dimana sebeluknya beberapa pegawai BPK telah mengikuti program pelatihan, piloting dan sertifikasi termasuk berkontribusi sebagai subject matter experts di berbagai kegiatan IDI.

Dijelaskan Wakil Ketua BPK, beberapa kemungkinan kerja sama antara lain IDI memfasilitasi penilaian peer review untuk BPK dengan menggunakan metodologi Performance Measurement Framework (PMF), sertifikasi pemeriksa keuangan negara di BPK, mengembangkan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) BPK sebagai Global Learning Center for SDGs Auditing, sebagai Global SAIs Learning Network, dan juga kontribusi capacity building IDI terhadap Badiklat BPK untuk memenuhi spefisikasi teknis kebutuhan IDI.

Pada akhir pertemuan, Einar Gorrissen berharap bahwa pertemuan ini menjadi pondasi bagi kerja sama IDI dan BPK dalam waktu dekat.

Kunjungan Wakil Ketua BPK ke Oslo, juga dalam rangka menghadiri Meeting of INTOSAI-Regions Coordination Platform tanggal 25 – 27 Juni 2018 yang dihadiri oleh Ketua Goal committees, IDI, Organisasi Regional, INTOSAI General Secretariat, ini bertujuan membangun berkoordinasi dan menyelaraskan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi regional serta untuk mengeksplorasi kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan kedepannya.

Serta melakukan kunjungan kerja ke KBRI Oslo dan menemui Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia, Todung Mulya Lubis. Pertemuan ini menghasilkan persamaan persepsi dan komitmen sinergi dalam rangka mendukung peran BPK dalam mempromosikan tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas keuangan sektor publik di lingkup nasional, regional maupun internasional.

Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua BPK didampingi oleh Wahyudi, Kepala Bagian Kerja Sama Internasional dan Margareta Puput Kurniawati dari Subbagian INTOSAI, ASOSAI dan ASEANSAI pada Biro Humas dan KSI. (Red)

Dugaan Oknum Aparat Negara yang Tidak Netral Di Pilkada, Pernyataan SBY Perlu Disikapi Secara Hukum

Ket Gambar : Damai Hari Lubis, Ketua Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212  (28/6) /Ist

Jakarta - Terkait Pernyataan SBY selaku mantan Presiden RI harus ditindak lanjuti oleh aparatur penegak hukum terlebih lembaga sekelas BIN dan TNI serta termasuk Polri sendiri yang inisialnya  nyata disebutkan perihal adanya oknum dari ke- 3 ( tiga ) lembaga negara tersebut yang melakukan tindak pidana menyangkut pilkada 2018.

" Pernyataan SBY yang dilempar ke media tersebut, adalah nyata sebuah tuduhan adanya pelanggaran atau suatu bentuk kejahatan oknum - oknum terhadap ke - 3 ( tiga ) institusi pertahanan negara tesebut.

Adapun pernyataan  SBY yang perlu disikapi secara hukum tersebut adalah, antara lain ;

" Ada campur tangan rezim RRC dan Partai Komunis Cina lewat antek2nya untuk kolonialisasi Indonesia,
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara blak-blakan menyebut ada oknum Badan Intelejen Negara (BIN), TNI, dan Polri yang tak netral di Pilkada 2018.

SBY menegaskan bahwa ucapannya itu bukan isapan jempol belaka.
"Tapi, yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidak netralan elemen atau oknum dari BIN, TNI, Polri, itu nyata adanya, ada kejadian, bukan hoax, sekali lagi, ini oknum," kata SBY di Hotel Santika, Bogor Tengah, Kota Bogor, Sabtu (23/6/2018),
SBY menyebut, ketidaknetralan itu terjadi saat digelarnya Pilkada di beberapa daerah.
Di antaranya Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, dan Maluku.

Dalam kasus tersebut, SBY mencontohkan, ada calon dari Partai Demokrat yang diminta memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.

Presiden ke-6 Indonesia itu menyebut, di daerah lain, ada seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian.

Lebih lanjut, SBY menyebut bahwa petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

"Kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, mungkin, biarlah saya SBY warga negara biasa penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman, dan ingin menciduk saya, silahkan, Mengapa saya sampaikan ? agar BIN, TNI, Polri netral" ujarnya.

Menurut SBY, bila ketidaknetralan ini tak dihilangkan, tak menutup kemungkinan lahirnya perlawanan dari rakyat. "

Menanggapi kasus diatas Damai Hari Lubis Selaku Ketua Korlabi serta Ketua Divisi Hukum PA 212 menuturkan, " Maka pendapat saya apabila pernyataan SBY yang terang terangan dihadapan publik serta telah termuat dalam berita media ini,  tidak disikapi oleh aparat penegak hukum, minimal ada klarifikasi dari aparatur negara yang berwenang, akan menjadi preseden buruk yang akan menjadi persoalan besar dikemudian hari serta tentunya akan mencederai penegakan hukum trrhadap rasa keadilan pada masyarakat ".ungkapnya kepada media. Kamis (28/06).

Ditambahkan Damai kepada media, Terhadap pernyataan SBY ini perlu penelusuran hukum yang serius,  karena melibatkan oknum aparatur penting negara BIN, TNI, dan POLRI. Terhadap pernyataan SBY ini, bila disandingkan dengan perkara Imam Besar Habieb Rizieq Shihab yang dijadikan tersangka hanya oleh pernyataan yang nyata objektif dan tampak terang dimata publik pengguna, tentang " mata uang rupiah kertas yang mirip logo palu arit " adalah issue yang sangat tidak sebanding bila tidak ditindak lanjuti secara hukum, Tungkas DH Lubis terkait keadilan kasus warga Indonesia yang harus di ungkapkan.

Sedangkan issue atas pernyataan SBY ini berakibat hukum adanya " dugaan " pelanggaran berat yang dilakukan oleh aparatur negara bidang keamanan negara sebagai mata - mata negara asing sebagai penghianat bangsa , yang sanksi hukumanya bisa vonis hukuman mati

Serta diharapkan pemeriksaan terhadap SBY dan oknum yang dimaksudnya mesti sesuai hukum yang berlaku oleh pihak yang mempunyai kewenangan secara
objektif, profesional serta  transparan dan pastinya sesuai konstitusi dasar negara kita " semua orang sama dimata hukum " . tutup DH Lubis, Ketua Aliansi Anak Bangsa. (mi/red)

Perolehan Bandara Banyuwangi Kalahkan Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah

SKRINEWS BANYUWANGI,
 Moda transportasi udara ternyata sangat diminati warga Banyuwangi. Tercatat, selama arus balik dan mudik Lebaran Idul Fitri terdapat 21 ribu penumpang menggunakan jasa penerbangan di Bandara Banyuwangi. Jumlah ini lebih besar dari prediksi yang hanya mentargetkan 18 ribu penumpang saja.

Perolehan itu, kata Executive General Manager Bandara Banyuwangi, Anton Marthalius, berlangsung selama 18 hari yang dimulai pada 7 - 24 Juni 2018. Penumpang angkutan udara yang melalui Bandar Udara  Banyuwangi berjumlah 21.178 penumpang dengan rata-rata perhari 1.176 orang.

"Jumlah penumpang tersebut mengalami peningkatan sebesar 119,68 persen dibanding Tahun 2017 yang berjumlah 9.664 orang," ujarnya.

Sedangkan jumlah pergerakan pesawat udara, tambah Anton, meningkat 93,6 persen. Saat angkutan lebaran 2018 terdapat 278 pergerakan, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 144 pergerakan.

"Hampir tidak ada kejadian kejadian anomaly signifikan yang mengganggu kelancaran, keamanan dan keselamatan kegiatan penerbangan. Tentunya berkat dukungan, koordinasi serta kerjasama yang baik dari pihak terkait," tambahnya.

Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Banyuwangi bahkan lebih besar daripada Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang dikisaran 20.200 orang. Dan peningkatan pergerakan pesawat melebihi Bandara Silangit, Siborong-Borong Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang hanya 262 pergerakan.

Saat ini, Bandara Banyuwangi terus melakukan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa. Beberapa fasilitas bandara telah dibangun dan ditargetkan akan dioperasikan pada tahun ini. Seperti perluasan apron dan taxiway guna menambah kapasitas area parkir.

“Direncanakan selesai dan dioperasikan pada September 2018. Ini semua untuk persiapan Annual Meeting IMF-World Bank 2018 Oktober mendatang di Bali," pungkasnya.

Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kawasan Industri di Jawa Dan di Luar Jawa Harus Terkoneksi

Skrinews - Jakarta,
Pengembangan kawasan industri di Indonesia menunjukkan peningkatan baik dari sisi jumlah maupun luasnya. Pada tahun 2014, terdapat 74 kawasan industri dengan luas mencapai 36,3 ribu hektare (Ha) dan di tahun 2017 menjadi sebanyak 87 kawasan industri dengan luas hingga 59,7 ribu Ha.


“Sementara, untuk kawasan industri di luar Jawa mengalami peningkatan luas dari 28,01 persen pada 2014 menjadi 42,42 persen tahun 2017,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Cikarang, Bekasi, Selasa (26/6).


Menperin menegaskan, pihaknya terus mendorong pengembangan kawasan industri, terutama di luar Pulau Jawa. Upaya strategis ini salah satunya untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sentris.


“Karena ketersediaan lahan di luar Jawa masih relatif luas, maka peningkatan persentase luas kawasan industri di luar Jawa lebih tinggi dibanding di Jawa,” jelasnya. Pada tahun 2017, di Jawa terdapat 57 kawasan industri. Sementara itu, di Sumatera ada 21 kawasan industri, Sulawesi (4 kawasan industri) dan Kalimantan (5 kawasan industri).


Airlangga juga menyampaikan, selama ini Kemenperin telah memfasilitasi pembangunan kawasan industri yang terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas penunjang guna memudahkan para investor dalam mengembangkan bisnisnya di Tanah Air.


“Pembangunan kawasan industri juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam negeri serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Apalagi, aktivitas industri memberikan efek positif yang luas, seperti peningkatan pada nilai tambah bahan baku, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan devisa.


Menteri Airlangga menyebutkan, pada tahun 2018, ditargetkan nilai investasi yang bisa ditarik dari 13 kawasan industri akan mencapai Rp250,7 triliun. Ke-13 kawasan industri (KI) tersebut, yaitu KI Morowali, Sulawesi Tengah, KI atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei,  Sumatera Utara, KI Bantaeng, Sulawesi Selatan, KI JIIPE Gresik, Jawa Timur, KI Kendal, Jawa Tengah, dan KI Wilmar Serang, Banten.


Selanjutnya, KI Dumai, Riau, KI Konawe, Sulawesi Tenggara, KI/KEK Palu, Sulawesi Tengah, KI/KEK Bitung, Sulawesi Utara, KI Ketapang, Kalimantan Barat, KI/KEK Lhokseumawe, Aceh, dan KI Tanjung Buton, Riau. “Pemerintah telah memberikan kemudahan berinvestasi di dalam kawasan industri, antara lain melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal serta pembentukan satgas untuk penyediaan gas, listrik, air, SDM, lahan, tata ruang, dan lain-lain,” jelasnya.


Pacu perekonomian


Di sisi lain, Menperin meyakini, dengan terkoneksinya berbagai kawasan industri baik yang ada di Jawa maupun luar Jawa akan memacu pertumbuhan perekonomian nasional. “Kalau semua kawasan industri tersambung, maka ekonomi kita akan kuat,” tegasnya.


Untuk itu, Airlangga berharap, pengembangan kawasan industri seperti di wilayah Bekasi Selatan dapat direplikasi untuk 100 wilayah lainnya di Indonesia. Contohnya kawasan industri Jababeka yang terbukti mampu memperlihatkan multiplier effect dari aktivitas industrialisasi dapat berkontribusi signifikan terhadap Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB).


“Dengan satu juta orang lapangan pekerjaan yang berhasil diciptakan di kawasan industri tersebut, GDP-nya dari seluruh pabrik lebih dari USD35 miliar per tahun atau GDP-nya per kapita sebesar USD35 ribu.,” paparnya.


Capaian tersebut, menurut Menperin, sesuai dengan visi emas Indonesia tahun 2045. “Target kita, rata-rata GDP per kapita Indonesia bisa USD35 ribu,” imbuhnya. Oleh karena itu, pengembangan kawasan industri juga merupakan salah satu strategi dalam mengimplementasikan revolusi industri 4.0.


“Melalui konsep Making Indonesia 4.0, dapat memfasilitasi pengembangan perwilayahan industri untuk mendorong kemajuan ekonomi kita. Apalagi kita punya koridor di Utara Jawa, ada kawasan industri di Bekasi, Karawang sampai Purwakarta. Selanjutnya, koridor Jawa Tengah, ada di Semarang dan Kendal. Sedangkan, Jawa Timur, antara lain di Gresik, Lamongan dan Tuban. Di luar Jawa, kita dorong juga di Aceh, Morowali, Bontang, dan Bintuni,” sebutnya.


Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan menambahkan, pengembangan kawasan industri khususnya di luar Jawa sudah mulai tumbuh sesuai semangat Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK untuk menyebarluaskan pertumbuhan industri hingga ke pelosok daerah.


Putu menyampaikan, sebanyak 10 kawasan industri ditargetkan terbangun hingga tahun 2019 sesuai program Nawacita. Namun, saat ini 10 kawasan industri baru sudah beroperasi. Bahkan, ada tiga tambahan kawasan industri yang menyusul akan selesai pembangunannya pada tahun 2018.


“Tiga kawasan industri baru yang akan beroperasi tahun ini, yaitu kawasan industri Lhokseumawe di Aceh, kawasan industri Wilmar di Serang, dan kawasan industri Tanjung Buton di Riau. Jadi, tahun 2018 ada 13 kawasan,” ungkapnya. Tahun 2019 juga ditargetkan lima kawasan industri yang bakal dibangun.


“Artinya, target kami sudah tercapai. Jadi, nanti tahun 2019 sudah ada 18 kawasan industri baru yang beroperasi,” ujar Putu. Guna mempercepat pengembangan kawasan industri, menurutnya, perlu adanya insentif nonfiskal dan kemudahan perizinan investasi di kawasan industri.


Saat ini, Kemenperin juga fokus untuk menarik para pelaku industri agar menanamkan modalnya di sejumlah kawasan industri tersebut. “Kalau hanya kawasan saja, tidak ada isinya, buat apa? Untuk itu, investasi industri yang harus juga kami dorong,” lanjutnya.
(Awd)

MENGATASI KESULITAN WARGA BINAAN, BABINSA BANTU BERSIHKAN SALURAN AIR

SKRINEWS-BITUNG,
Karena curah hujan yang tinggi, membuat saluran air/parit yang terdapat di Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung tersumbat dengan pasir yang mengakibatkan air naik sampai ke mata jalan, (27/6/2018).


Melihat kondisi tersebut, Babinsa Koramil 1310-01/Bitung untuk wilayah Kelurahan Madidir Unet Serka Sonius Pareda mengajak warganya membersihkan saluran air/parit guna mengantisipasi terjadinya banjir apabila hujan berkepanjangan.


“Sebagai Babinsa, saya harus ikut peduli membantu untuk bersama sama mengatasi permasalahan serta kesulitan warga seperti saat ini kami membersihkan saluran air dari pasir yang dibawah hujan”, ucap Serka Sonius.

Syifa

MENDUKUNG TUGAS POKOK, BABINSA KOORDINASI DAN BERSINERGI DENGAN APARAT TERKAIT

SKRINEWS-BITUNG,
Para aparat Kowil melalui Babinsa, perlu bersinergis dengan instansi pemerintahan yang terkait dan seluruh komponen masyarakat berkoordinasi menciptakan kerja sama yang baik. Pengumpulan data Babinsa jajaran Kodim 1310/Bitung di Kelurahan/Desa meliputi mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, hingga sosial dan potensi nasional di wilayah kerjanya, (26/6/2018).


"Di era reformasi sekarang ini, keberadaan Babinsa tetap sangat penting, baik untuk mendukung tugas pokok TNI dalam rangka OMP maupun OMSP. Dalam melaksanakan tugasnya, Babinsa selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan aparat terkait di Desa atau Kelurahan, dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan elemen bangsa lain, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tugas yang diembannya," Pungkas Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Kusnandar Hidayat, S.Sos.


Dengan berfungsinya peran Babinsa secara optimal maka diharapkan akan mampu menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat secara terkendali yang bebas dari gangguan, tambah Dandim.

Syarla

PEDULI HIDUP SEHAT, BABINSA DATA WARGA YANG BELUM MEMILIKI JAMBAN SEHAT

SKRINEWS-BITUNG,
Babinsa Kelurahan Sagrat Weru Dua, Serma P. Kamalaheng Koramil 1310-01/Bitung mengunjungi Ketua RT yaitu Ibu Rubiah Wati Tasin dalam rangka mendata masyarakat yang belum memiliki Jamban Sehat, (26/6/2018).


Karena keterbatasan ekonomi, banyak masyarakat masih menggunakan jamban tradisional, yang biasa di sebut Kakus. Kodim 1310/Bitung melalui Koramil jajaran diperintahkan untuk mendata warga yang belum memilki jamban sehat yang nantinya akan digilir pembuatanya oleh Babinsa di wilayah binaan mereka.


Letkol Inf Kusnandar Hidayat,S.Sos mengatakan, "Selaku Dandim, kami hanya bisa sedikit membantu pemberian kloset guna program jambannisasi yang baik dan memenuhi standar kesehatan. Jambanisasi terkandung maksud agar masyarakat kurang mampu, dapat mengetahui bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian TNI – AD dalam upaya membantu mengatasi kesulitan rakyatnya untuk hidup sehat dan sejahtera.” Terangnya.


Selain pendataan warga yang belum memiliki jamban sehat, Babinsa juga mensosialisasikan tentang program jambanisasi ini, mengingat pentingnya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Ridhu

KUNJUNGAN BABINSA DI PERUSAHAN, DATA TENAGA KERJA ASING

SKRINEWS-BITUNG,
Meningkatnya tenaga kerja asing di wilayah Kota Bitung, membuat Babinsa Koramil 1310-01/Bitung Serda Reskiman melaksanakan komsos sekaligus pengambilan data tenaga kerja asing di PT. Mapalus Kawanua Kel. Tanjung Merah Kec. Matuari Kota Bitung, (26/6/2018).


"Bintara Pembina Desa (Babinsa) diminta ikut mengawasi tenaga kerja asing (TKA) di lingkungannya untuk memastikan para TKA ini memiliki izin bekerja dan pekerjaannya sesuai dengan kualifikasi yang diberikan negara," kata Plh. Danramil.


"Kami punya Babinsa di desa-desa, kalau imigrasi tidak punya tenaga, Kemenaker tidak memiliki tenaga, Babinsa bisa ikut mengawasi," ujarnya.


Tujuan pendataan dan pemantauan orang asing ini dilakukan untuk mengecek kalau ada TKA illegal, akan kami lakukan koordinasi dan laporkan ke Imigrasi, untuk menghindari terganggunya stablitas keamanan di wilayah Kota Bitung.

Djonar

PLH. DANRAMIL 1310-01/BITUNG LETTU INF JULEN T. KASIAHENG HADIRI UNDANGAN HALAL BIHALAL

SKRINEWS-BITUNG,
Acara Halal Bihalal Keluarga Besar Terminal Petikemas Bitung, dihadiri Lettu Inf Julen Kasiaheng (Plh Danramil 1310-01/Bitung) mewakili Dandim 1310/Bitung bertempat di Kompleks Terminal Petikemas Kota Bitung, (25/6/2018).


Turut hadir, Walikota Bitung yang diwakili oleh Sekot Bitung Bpk DR Budi Pangemanan, GM. Petikemas Bitung Bpk Ir. I Made Gautama, Danyon Marinir yang diwakili oleh Kapten MAR David, Ustad Abd Latif Tahir, S.Pd M.Pd serta tamu undangan.


"Kegiatan Halal Bihalal yang setiap tahun dilaksanakan di Kompleks Terminal Petikemas Bitung bertujuan untuk silaturahmi, saling memaafkan dan meningkatkan hubungan persaudaraan," ungkap Lettu Inf Julen Kasiaheng.


Dirinya sangat merespon positif kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar Terminal Petikemas Bitung. Selain untuk menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan, melalui kegiatan ini akan lebih memantapkan komunikasi, soliditas dan sinergitas antara TNI,Polri, Pemda, Stake Holder, Tokoh Agama dan Komponen masyarakat lainnya, "harapnya".

Jemmy I

LINGKUNGAN BUKU AFO KELURAHAN MARIKURUBU RAIH JUARA 3 FESTIVAL ELA-ELA 2018 Se-KOTA TERNATE

TERNATE, _SKRINews_
  "Festival Ela-Ela ini sudah berlangsung sejak akhir Ramadhan kemarin, namun hasilnya baru kami terima pada Senin (25/6), torang warga Lingkungan Buku Afo Kelurahan Marikurubu sudah cukup merasa senang dan bangga bisa meraih juara 3, karena ini adalah kali pertamanya torang ikut sebagai peserta dalam festival Ela-Ela.
  Pada festival kemarin Ela-Ela yang terpasang sebanyak 180 buah yang terbuat dari bambu setinggi 1 meter, dan pada bagian atasnya dianyam. Untuk bahan bakarnya torang gunakan minyak goreng dengan sumbu khusus, dan untuk penutup atasnya terbuat dari bahan seng plat yang di bentuk. Ela-Ela tersebut dipasang di kanan kiri jalan sepanjang 600meter dan semuanya di kerjakan secara gotong royong" demikian ungkap Iskandar M. Saleh selaku Koordinator warga di Lingkungan Buku Afo.
  Sudah menjadi tradisi yang berlangsung di Kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya dalam menyambut malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan tepatnya di malam 27, seluruh masyarakat menyalakan obor yang di buat dari bambu dan di pasang di setiap rumah.
  Namun untuk lebih memeriahkan dan agar tetap terjaga tradisi ini, beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah Kota Ternate lewat bidang Kebudayan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengemasnya dalam bentuk festival Ela-Ela, yang mana tiap Kelurahan yang mendaftar sebagai peserta lomba, akan bersaing dalam kreativitasnya untuk mendesain bentuk, penataan dan bahan yang di pakai untuk menghias Ela-Ela agar tampil menarik tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya.
  Untuk itu pada bulan Ramadhan kamarin Pemerintah Kota Ternate kembali bekerja sama dengan Kesultanan Ternate menggelar festival Ela-Ela.
  Kegiatan tersebut dibuka oleh sekertaris Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, M. MSi. bertempat dihalaman mesjid Kesultanan Ternate.
  Saat dihubungi lewat telpon, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate Farida A. Syah selaku penyelengara festival Ela-Ela menyampaikan bahwa festival kali ini di ikuti hanya 8 peserta, menurun dari jumlah tahun sebelumnya yaitu sebanyak 15 peserta. Hal ini mungkin karna faktor anggaran, sehingga banyak yang tidak bisa ikut, padahal  edarkan sudah di sebarkan di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.
  Untuk pemenangnya juara 1 diraih oleh Kelurahan Tanah Raja dengan hadiah sebesar 10juta, juara 2 Kelurahan Sulamadaha dengan hadiah sebesar 7,5juta, dan juara 3 diraih oleh Lingkungan Buku afo, Kelurahan Marikurubu dengan hadiah sebesar 5juta.
  "Yang menjadi syarat penilaian yaitu harus mengutamakan aspek budaya, barang-barang yang di gunakan juga tradisional dan ada pembacaan doa dari orang tua-tua, serta obor induk untuk di bakar oleh pejabat yang di tunjuk." Demikiam ungkap Ibu Farida Syah menjelaskan. (SjbDjr)